FENOMENA TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI OBYEK PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)

FENOMENA TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI OBYEK PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) oleh : depri Pendahuluan Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Indonesia bahkan seluruh dunia yang sering dilansir melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Maraknya issue perdagangan orang diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun wanita bahkan anak-anak yang tidakLanjutkan membaca “FENOMENA TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI OBYEK PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)”

HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI LEMBAGA PERADILAN. ( FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT )

HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI LEMBAGA PERADILAN. ( FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT ) PENDAHULUAN Pra pradilan sebenarnya adalah hal yang baru bagi dunia peradilan Indonesia. Pra peradilan adalah salah satu lembaga yang diatur dalam KUHAP yang bertujuan sebagai lembaga kontrol dalam proses penegakan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana. Praktisi dan juga pakar hukum DR.Lanjutkan membaca “HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI LEMBAGA PERADILAN. ( FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT )”

POLA DASAR PEMBENAHAN POLRI SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN KAPOLRI JENDERAL POL PROF. DR. AWALOEDIN DJAMIN MPA

POLA DASAR PEMBENAHAN POLRI SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN KAPOLRI JENDERAL POL PROF. DR. AWALOEDIN DJAMIN MPA I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah lahir, tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kenegaraan seiring dengan sejarah perjalanan negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melalu berbagai macam peristiwa, yang tidak hanyaLanjutkan membaca “POLA DASAR PEMBENAHAN POLRI SEBAGAI SALAH SATU KEBIJAKAN KAPOLRI JENDERAL POL PROF. DR. AWALOEDIN DJAMIN MPA”

PEMBUNUHAN BERKEDOK SANTET DI CIAMIS SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM

PEMBUNUHAN BERKEDOK SANTET DI CIAMIS SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM Oleh M. BUDI SA’ARIN, 1.Pendahuluan Gerakan reformasi yang dilancarkan masyarakat Indonesia khususnya para mahasiswa pada bulan Mei tahun 1997 merupakan gerakan monumental yang menandai adanya upaya penyelamatan bangsa dan negara Indonesia dari berbagai penyimpangan, antara lain praktek demokrasi semu, pelanggaran HAM dan penyimpangan hukum. Penyimpangan-penyimpangan diLanjutkan membaca “PEMBUNUHAN BERKEDOK SANTET DI CIAMIS SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAM”

VIKTIMISASI DAN WANITA SEBAGAI KORBAN VIKTIMISASI

VIKTIMISASI DAN WANITA SEBAGAI KORBAN VIKTIMISASI Pandangan mengenai wanita yang menjadi korban telah mengalamii perubahan dalam beberapa tahun belakangan ini. Sampai pada tahun 1970 – an, korban wanita dianggap sebagai suatu hal yang tak nyata. Walaupun sekitar 2 juta wanita dipukuli tiap tahunnya di Amerika, istilah “battered woman” (wanita yang dipukuli) baru muncul di tahunLanjutkan membaca “VIKTIMISASI DAN WANITA SEBAGAI KORBAN VIKTIMISASI”

CONTOH PENANGANAN KASUS SEBAGAI PANDUAN DALAM UPAYA LIDIK DAN SIDIK ANGGOTA POLRI (ANALISA KASUS : PEMALSUAN MERK “SONNY” SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO.14 TAHUN 1997)

CONTOH PENANGANAN KASUS SEBAGAI PANDUAN DALAM UPAYA LIDIK DAN SIDIK ANGGOTA POLRI (ANALISA KASUS : PEMALSUAN MERK “SONNY” SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO.14 TAHUN 1997) I. PENDAHULUAN. 1. Umum. Dalam perkembangan situasi dan kemajuan ilmu dan teknologi pada saat sekarang ini, juga ditandai dengan semakin berkembangnya jenis kejahatan yang terjadi sehingga perlu penanganan yang lebihLanjutkan membaca “CONTOH PENANGANAN KASUS SEBAGAI PANDUAN DALAM UPAYA LIDIK DAN SIDIK ANGGOTA POLRI (ANALISA KASUS : PEMALSUAN MERK “SONNY” SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO.14 TAHUN 1997)”