konflik

POINTER KAPOLRI PADA SILATURAHMI NASIONAL FKUB IV TENTANG “KAMTIBMAS DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA” TANGGAL, 11 NOVEMBER 2013

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

POINTER KAPOLRI
PADA SILATURAHMI NASIONAL FKUB IV
TENTANG
“KAMTIBMAS DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA”
TANGGAL, 11 NOVEMBER 2013

1. Perkembangan lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh isu global, telah mendorong pesatnya perubahan berbagai aspek kehidupan yang berskala internasional, regional maupun nasional. Fenomena ini akan berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan keamanan dalam negeri.
2. Implikasi perkembangan situasi tersebut apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik dapat berpotensi menimbulkan kerawanan dan kecenderungan meningkatnya ancaman terhadap keamanan baik dalam bentuk kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara maupun peristiwa berimplikasi kontinjensi, yang pada gilirannya dapat terganggunya stabiltas Kamtibmas.
3. Kamtibmas merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2002).
4. Mengacu pada konsep tersebut, maka pemahaman Kamtibmas adalah sebagai suatu situasi dan kondisi yang mengandung adanya perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis (security), perasaan bebas dari kekhawatiran (surety), perasaan terlindungi dari bahaya dan gangguan (safety) serta perasaan damai lahiriah maupun batiniah (peace) dalam suasana tertib (order), dimana segala sesuatu berjalan lancar secara teratur yang merangsang gairah kerja dan kesibukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, serta dapat hudup rukun, berdampingan antar individu dan antar masyarakat
5. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka ancaman dan gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas, dapat dipersepsikan sebagai suatu spektrum yang membentang mulai dari bentuknya yang laten (tersembunyi) sampai pada bentuknya yang manifest (nyata). Bentuk-bentuk ancaman yang laten mengendap pada aspek-aspek astagatra, geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Bentuk ini dinamai Potensi Gangguan (PG), yang bila berinteraksi dengan faktor lain akan berkembang menjadi Ambang Gangguan (AG). AG ini dapat muncul menjadi gangguan nyata bila bertemu dengan faktor pencetus yang menyulutnya.
6. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pembinaan Kamtibmas (Binkamtibmas). Upaya ini dikonsepsikan sejak dini, mulai dari upaya-upaya yang berskala pre-emptif, preventif, hingga upaya-upaya yang berskala represif. Upaya-upaya pre-emptif ditujukan untuk menanggulangi akar-akar dan potensi kejahatan dan ketidaktertiban (PG), upaya-upaya preventif ditujukan untuk mencegah AG berkembang menjadi gangguan Nyata (GN), sementara upaya-upaya penegakan hukum ditujukan untuk menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Trend gangguan Kamtibmas periode Januari – September 2012 dengan Januari – September 2013
NO URAIAN TH 2012 TH 2013 TREND
1. KEJAHATAN 255.672 259.916 NAIK 4.244 1.66%
2. PELANGGARAN 13.526 15.842 NAIK 2.316 17.12%
3. GANGGUAN 12.323 12.168 TURUN 155 -1.26%
4. BENCANA 1.165 1.050 TURUN 115 -9.87%
JUMLAH 282.686 288.976 NAIK 6.290 2.23%
Sumber: Birodalops Sops Polri

8. Trend jenis kejahatan periode Januari – September 2012 dengan Januari – September 2013
NO URAIAN TH 2012 TH 2013 TREND
1. KONVENSIONAL 239.884 241.138 NAIK 1.254 0.52%
2. TRANSNASIONAL 12.464 15.129 NAIK 2.665 21.38%
3. KEKAYAAN NEGARA 2.919 3.397 NAIK 478 16.38%
4. IMPLIKASI KONTINJENSI 405 252 TURUN 153 -37.78%
JUMLAH 255.672 259.916 NAIK 4.244 1.66%
Sumber: Birodalops Sops Polri
9. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas pokok Polri adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
10. Perkembangan stabilitas keamanan dalam negeri pada tahun 2013 diwarnai oleh terjadinya konflik sosial di beberapa daerah di Indonesia yang salah satunya dilatarbelakangi oleh masalah kerukunan antar umat beragama.
11. Pluralisme bangsa indonesia yang terdiri dari berbagai etnis dan agama membawa konsekuensi terhadap terjadinya pertentangan antara kelompok atau individu dengan kelompok dan individu lainnya yang bernuansa Suku, Ras dan Antar Golongan yang apabila tidak dikelola dengan baik akan berpotensi terjadinya konflik yang berkepanjangan.
12. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
13. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
14. Diperlukan langkah – langkah komprehensif melalui peningkatan sinergitas polisional antar departemen dan lembaga dalam menangani dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan membangun kerukunan antar umat beragama.
15. Kebijakan pemerintah tentang kerukunan umat beragama.
A. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 2006, Nomor : 8 tahun 2006, tanggal 13 maret 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah / wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadat.
Dalam SKB 2 Menteri tersebut diatur pasal – pasal tentang persyaratan pendirian tempat ibadah antara lain :
a. Pasal 13
1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh – sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan / desa.
2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang – undangan.
3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan / desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten / kota atau provinsi.
b. Pasal 14
1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
a) Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3);
b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah / kepala desa;
c) Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten / kota; dan
d) Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten / kota.
3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.
c. Pasal 15.
Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.
d. Pasal 16.
1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
2) Bupati / walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

e. Pasal 17
Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

B. Keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2008, Nomor : kep-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 tahun 2008, tanggal 9 juni 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan / atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.
Keputusan bersama tiga menteri tersebut memuat diktum antara lain :
a. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama itu.

b. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan / atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (jai), sepanjang mengaku beragama islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah nabi muhammad saw.

c. Penganut, anggota, dan / atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

d. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan / atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan / atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

e. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum keempat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

f. Memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah – langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini.

16. Data konflik SARA
NO Polda TH 2010 TH 2011 TH 2012 JAN SD OKT 2013
1 Aceh – 1 1 –
2 Sumut – 9 8 13
3 Sumbar 1 –
4 Riau – 1 –
5 Bengkulu – –
6 Jambi 1 1 1
7 Sumsel – 1 1
8 Lampung 1 2 4 1
9 Metro Jaya 5 22 11 6
10 Jawa Barat 4 4 10 19
11 Jawa Tengah 1 1 1 4
12 D I Y – 2 1
13 Jawa Timur – 3 4 2
14 Bali – 2 1 –
15 N T B 4 3 7 10
16 N T T 2 5 8 6
17 Kalbar – 1
18 Kalsel – 1 1
19 Kalteng – –
20 Kaltim 1 1 1 –
21 Sulsel 5 9 5 20
22 Sultra 2 2 –
23 Sulteng 2 17 41 45
24 Sulut 1 1 5 –
25 Maluku 11 10 6 –
26 Papua 8 11 17 12
27 Babel – 1
28 Banten – 1
29 Gorontalo – –
30 Maluku Utara 2 2 4 –
31 Kep. Riau – –
Jumlah 51 109 136 145

17. Kejadian menonjol
A. Cikeusik
Telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan di kp. Peundey ds. Umbulan kec. Cikeusik kab. Pandeglang terhadap jemaah ahmadiah yang dilakukan oleh masa yang diperkirakan berjumlah 1.500 orang, dengan cara merusak rumah kediaman sdr. Sukarman bin matori dan melakukan penganiayaan dan pengrusakan yang mengakibatkan jemaah ahmadiah 3 (tiga) orang meninggal dunia an. Mulyadi, Tarno, Roni dan 5 (lima) orang luka luka an. Deden sujana, Debi, Dias, Ahmad masimbi, Apip, kerugian materil pembakaran terhadap 2 (dua) unit mobil, 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor dan 1 unit rumah tempat ibadah. Terhadap kasus ini 5 orang ditetapkan sebagai tersangka.
B. Temanggung
Kejadian rusuh massa yang berlatar belakang agama ini terjadi karena vonis putusan sidang 5 tahun penjara terhadap terdakwa penistaan agama atas nama Antonius richmon bawengan, oleh massa dianggap terlalu ringan sehingga massa berusaha menyerang terdakwa namun dicegah aparat dan terdakwa berhasil diamankan menggunakan rantis polri, sehingga massa merusak PN Temanggung kemudian aksi berlanjut di luar kantor PN Temanggung, kurang lebih 1000 orang massa melakukan tindakan anarkhis dengan cara merusak dan membakar bangunan dan kendaraan. Akibat kejadian tersebut 9 orang luka-luka, kerugian materiil :
a. Di gereja graha shekinah, jl. Supeno 11 Kab. Temanggung :
1) 6 unit sepeda motor dibakar.
2) Kaca-kaca gereja pecah, ruangan/meja dibakar, perabot / perlengkapan dan kantin dirusak.
b. Di gereja pantekosta, jl. S. Parman 20 Kab Temanggung :
1) 1 unit mobil suzuki, 1 unit mobil chevrolet carry dan 6 unit sepeda motor dibakar.
2) Rolling door dan pintu belakang dirusak.
c. Di gereja katholik santo petrus & paulus, jl. Jend. Sudirman 15 kab. Temanggung :
1) Jendela, pintu gereja, pintu balai keluarga, pintu balai pertemuan dan koperasi dirusak/kaca pecah.
2) Patung Yesus & Bunda Maria, altar hancur.
3) Alat musik, kantor sekretariat rusak berat.
d. Di PN temanggung, jl. Jend sudirman kab. Temanggung :
• Kaca jendela pecah, ruang sidangrusak ringan, kaca pintu bagian depanpecah, 2 unit truck dalmas polridibakar
e. Di Polres Temanggung :
• Kaca call centre dan kaca jendela kantor pecah, ban mobil kawat berduri ditusuk.
Kuat pam yang diturunkan : brimob 4 SSK, Dalmas Polda Jateng 1 SSK, Polres Temanggung 2 SSK, TNI 3 SSK dipimpin langsung oleh Kapolda Jateng.
Perkembangan rusuh massa di kab. Temanggung terhadap 8 (delapan) orang tersangka telah di vonis dan saat ini menjalani hukuman.
C. Ciketing
Penyegelan gereja dilakukan pada maret 2010 dan 20 juni 2010. Namun pada 11 juli 2010, jemaat HKBP beralih melakukan kebaktian di sebuah tanah lapang yang jaraknya 3 km dari rumah kebaktian yang sudah disegel sebelumnya.
“jemaat HKBP melakukan konvoi dari rumah kebaktian yang disegel menuju ke lapangan. Masyarakat saat itu melakukan penolakan,”.
Sejak itu, polres bekasi melakukan pengamanan kebaktian di tanah kosong tersebut yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bekasi. Hingga pada saat kejadian 12 september, kebaktian masih dikawal Polisi meski hanya seorang anggota polri yakni Briptu Galih Setyawan. Polisi sebelumnya sudah menjelaskan kepada jemaat HKBP atas konvoi yang bisa menimbulkan gesekan sosial. Namun meski diberi peringatan, jemaat HKBP tetap melakukan konvoi tanggal 15 agustus, 22 agustus, dan 5 september.
Konvoi tersebut memprovokasi masyarakat sekitar sehingga pada tanggal 12 September terjadi peristiwa penusukan.
Pada tanggal 12 september tersebut, konvoi berjalan dari rumah kebaktian menuju lapangan. Pengawalan Briptu Galih berada di depan rombongan jemaat HKBP. Tiba-tiba di tengah jalan, 4 orang masuk ke tengah konvoi dan menghalangi jalan rombongan dengan motor.
Melihat hal itu, bergegas, Briptu Galih menuju ke tengah-tengah rombongan jemaat HKBP. Keempat orang tak dikenal tersebut melarikan diri. Seorang jemaat bernama Asih tampak sudah berlumuran darah di bagian perutnya.
Saat di perjalanan, pendeta Lusfida yang tengah memegang asih di motor, tiba-tiba dipukul dengan kayu oleh seorang tak dikenal.
Kejadian penusukan dan pemukulan ini merupakan akumulasi dari ketidaknyamanan warga sekitar kebaktian terhadap jemaat HKBP.
Berdasarkan hasil penyidikan 10 (sepuluh) orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
D. Sampang
Bermula dari sekitar 20 orang anak warga syiah yang sekolah / mondok di pulau jawa (malang) pulang kampung / mudik untuk berlebaran dengan keluarganya di desa Karang Gayam Kec. Omben Sampang.
Pada tanggal 26 agustus 2012 pukul 09.45 wib, ketika mereka akan kembali untuk melanjutkan sekolah / mondok, di tengah jalan dihadang oleh + 30 sepeda motor (diduga pengikut M. Rois dari kelompok Sunni). Mereka dipaksa untuk turun dari kendaraan dan kembali ke rumahnya masing – masing dengan berjalan kaki serta tidak boleh melanjutkan sekolah lagi.
Saat rombongan tiba di rumah Tajul Muluq, pengikut Tajul Muluk memberitahukan kejadian tersebut kepada sdr Hamama, massa kedua kelompok saling berhadapan dan saling memprovokasi. Massa pengikut M.Rois (kelompok sunni) semakin banyak datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam, bambu runcing dan bom molotof karena adanya himbauan dari masjid – masjid sekitar desa Karang Gayam.
Massa semakin beringas karena ada perlawanan sehingga bentrok dan kerusuhan dengan lemparan batu, senjata tajam dan bondet serta pembakaran rumah terjadi secara sporadis. Anggota Polsek Omben sebanyak 20 orang tidak bisa melerai konflik yang melibatkan sekitar 3.000 orang.
Dari peristiwa tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia dan 11 (sebelas) orang luka – luka dengan kerugian materi : 37 rumah bilik/kayu dibakar jumlah pengungsi : 255 orang, yang ditampung dilapangan tenis indoor kabupaten Sampang.
Dari hasil penyelidikan 5 (lima) orang telah ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan penangkapan,
E. Tasikmalaya
Pada hari minggu tanggal 05 mei 2013 pada pukul 01.00 s/d 02.00 wib di pemukiman jemaat ahmadiyah di wilayah ds.tenjowaringin kec.salawu kab.tasikmalaya dan kp. Babakansindang ds. Cipakat kec. Singaparna kab. Tasikmalaya telah terjadi pengrusakan fasilitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan oleh kelompok massa sebanyak± 500 orang dengan cara melakukan pelemparan mengunakan batu ke beberapa asset milik jemaat ahmadiyah. Adapun fasilitas umum dan rumah warga Jemaat Ahmadiyah yang telah dirusak adalah: 21 (dua puluh satu) rumah, 4 (empat) sekolah, 1 (satu) mushola mengalami pecah kaca dan 1 (satu) masjid rusak.
Dari hasil penyelidikan 2 (dua) orang telah ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan penangkapan, sebagai berikut :
a. Rustaman, 31 tahun, agama islam, alamat kp. Sukasari, ds.tenjowaringin, kec. Salawu kab. Tasikmalaya.
b. Atang, 50 tahun, agama islam, alamat kp.cibuluh ds. Tenjowaringin kec. Salawu kab. Tasikmalaya.

18. Faktor penyebab terjadinya konflik bernuansa agama :
A. Munculnya keyakinan keagamann yang berbeda dengan keyakinan keagamaan pada umumnya contoh : ahmadiyahdan syiah, yang dianggap bertentangan dengan keyakinan agama islam, .
B. Pembangunan rumah ibadah yang tidak sesuai dengan prosedur
C. Menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah secara rutin dan menimbulkan gangguan bagi warga sekitarnya.
D. Adanya provokasi dari pihak tertentu terhadap agama tertentu sehingga memunculkan sentimen keagamaan yang dapat berakhir dengan tindakan anarkhis.
19. Langkah antisipasi polri
A. Meningkatkan giat deteksi dini dan cegah dini guna mengantisipasi agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik yang meluas serta Polri tidak terdadak dalam menghadapi perubahan yang eskalatif/fluktuatif
B. Memetakan berbagai potensi konflik bernuansa agama, untuk menemukan dan mengkaji akar masalah guna mencari solusi yang tepat beserta instansi terkait lainnya;
C. Mengutamakan kegiatan pencegahan dari pada penegakan hukum untuk menghindari tindakan berlebihan untuk meminimalisir korban.
D. Meningkatkan giat kepolisian dengan penggelaran personel secara optimal di wilayah rawan potensi konflik agama dengan menempatkan pengamanan terbuka dan tertutup dengan cara mendirikan pos tetap dan atau pos mobile.
E. Meningkatkan kegiatan preemtif dengan mendorong FKUB dan BAKORPAKEM menyelesaikan potensi konflik bernuansa agama.
F. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan tim terpadu tingkat pusat dan daerah dalam rangka implementasi Inpres Nomor 2 tahun 2013 untuk mendorong pihak yang berkonflik, pranata adat/sosial, menyelesaikan akar permasalahan terjadinya konflik bernuansa agama tersebut.
G. Melaksanakan kegiatan preventif melalui turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat di wilayah rawan potensi konflik bernuansa agama.
H. Memberikan back up satuan baik secara rayonisasi maupun back up dari satuan atas.
I. Melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi ham terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum konflik bernuansa agama.

JAKARTA, 11 NOVEMBER 2013
KAPOLRI

IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK YANG BERSUMBER DARI SARA, INDUSTRI, ECONOMY GAP, MASALAH KETENAGAKERJAAN DAN DAMPAK INDUSTRI PERKEBUNAN SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA SECARA EFEKTIF

disampaikan oleh : KELOMPOK III Rapim Polri

Jakarta, 30 Januari 2013

IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK
YANG BERSUMBER DARI SARA, INDUSTRI, ECONOMY GAP, MASALAH KETENAGAKERJAAN DAN DAMPAK INDUSTRI PERKEBUNAN
SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA SECARA EFEKTIF

I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan merebaknya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal. Sumber konflik tersebut bisa berasal dari perbedaan nilai-nilai ideologi, maupun intervensi kepentingan luar negeri yang bahkan dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Konflik tersebut apabila didukung oleh kekuatan nyata yang terorganisir tentunya akan menjadi musuh yang potensial bagi NKRI. Contoh nyata dari konflik sosial yang sering terjadi adalah konflik yang timbul dalam pergaulan umat beragama baik intern maupun antar umat beragama seperti munculnya kekerasan, perusakan rumah ibadah dan kekerasan agama lainnya yang dilakukan oleh masyarakat sipil.
Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesajahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional, apabila terdapat kondisi ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial, ekonomi, kemiskinan serta dinamika kehidupan politik yang tidak terkendali.
Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang semakin terbuka mengakibatkan semakin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi-kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, baik konflik horisontal maupun vertikal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, menciptakan rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis (dendam, kebencian dan perasaan permusuhan), sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.
Konflik mengandung spektrum pengertian yang sangat luas, mulai dari konflik kecil antar perorangan, konflik antar keluarga sampai dengan konflik antar kampung dan bahkan sampai dengan konflik masal yang melibatkan beberapa kelompok besar, baik dalam ikatan wilayah ataupun ikatan primordial. Pada dasarnya, konflik dapat dibedakan antara konflik yang bersifat horisontal dan vertikal, dimana keduanya sama-sama besarnya berpengaruh terhadap upaya pemeliharaan kedamaian di negara ini.
Konflik horisontal yang dimaksudkan adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi politik, ekonomi dan faktor primordial. Sedangkan konflik vertikal maksudnya adalah konflik antara pemerintah/penguasa dengan warga masyarakat. Konflik masal tidak akan terjadi secara serta merta, melainkan selalu diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat, yang kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak pecah menjadi konflik fisik akibat adanya faktor pemicu konflik.
Beberapa contoh konkrit masalah konflik yang cukup serius baik yang bersifat vertikal ataupun horisontal yang terjadi pada akhir-akhir ini antara lain:
a) Konflik yang bernuansa separatis di NAD, Maluku, dan Papua;
b) Konflik yang bernuansa etnis di Kalbar, Kalteng, dan Ambon;
c) Konflik yang bernuansa ideologis isu faham komunis, faham radikal;
d) Konflik yang benuansa politis akibat isu kecurangan Pilkada, isu pemekaran wilayah di beberapa wilayah yang berakibat penyerangan dan pengrusakan;
e) Konflik yang bernuansa ekonomi konflik perkebunan di Mesuji– ;
f) Konflik bernuansa solidaritas liar tawuran antar wilayah, antar suporter sepak bola;
g) Konflik isu agama atau aliran kepercayaan isu berkaitan dengan SARA di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, isu aliran sesat; dan
h) Konflik isu kebijakan pemerintah: BBM, BOS, LPG, dan lain-lain.
Dari beberapa konflik tersebut di atas, SARA dan Dampak Industri; perkebunAN, Ketenagakerjaan, dan ketenagakerjaan merupakan konflik yang sering terjadi dan sangat berpengaruh terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang Pemilihan Umum 2014. Oleh karenanya dalam rangka penanggulangan konflik, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor yang dapat menjadi potensi atau sumber-sumber timbulnya konflik.

B. LANDASAN TEORI
Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.
Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.
Menurut Coser, konflik dapat bersifat fungsional secara positif maupun negatif. Fungsional secara positif apabila konflik tersebut berdampak memperkuat kelompok, sebaliknya bersifat negatif apabila bergerak melawan struktur. Dalam kaitannya dengan sistem nilai yang ada dalam masyarakat, konflik bersifat fungsional negatif apabila menyerang suatu nilai inti. Dalam hal konflik antara suatu kelompok dengan kelompok lain, konflik dapat bersifat fungsional positif karena akan membantu pemantapan batas-batas struktural dan mempertinggi integrasi dalam kelompok.
Terlepas dari teori konflik yang menganggap konflik memiliki nilai positif, sejarah jaman maupun kenyataan hingga kini membuktikan bahwa konflik sosial secara langsung selalu menimbulkan akibat negatif. Bentrokan, kekejaman maupun kerusuhan yang terjadi antara individu dengan individu, suku dengan suku, bangsa dengan bangsa, golongan penganut agamayang satu dengan golongan penganut agama yang lain. Kesemuanya itu secara langsung mengakibatkan korban jiwa, materiil, dan juga spiritual, serta berkobarnya rasa kebencian dan dendam kesumat. Misalnya Konflik Etnis (Kerusuhan Sosial) di Kalimantan Barat.
Fakta menunjukkan bahwa konflik berbasis kekerasan di Indonesia bisa menjadi bencana kemanusiaan yang cenderung berkembang dan meluas baik dari segi issu maupun para pelakunya. Hal ini yang menjadikan proses penanganan konflik membutuhkan waktu yang lama dengan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang luar biasa.
Sementara itu, upaya penanganan konflik (prevention, resolution, and post conflict action) yang dilakukan selama ini pada beberapa daerah konflik seperti: di Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku dan Maluku Utara, dan terakhir konflik yang berbasis SARA seperti terjadi terhadap warga SARA di Cikeusik Banten serta konflik berbasis Sumber Daya Alam seperti terjadi di Mesuji yang mengakibatkan korban jiwa masih belum menunjukkan hasil penyelesaian yang optimal, karena Penanganan konflik belum sampai menyentuh pada akar permasalahan konflik.
Secara teoritis terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu kekerasan tersebut. Akan tetapi seringkali kekerasan merupakan muara dari terjadinya konflik yang tertangani secara keliru. Menurut Galtung dalam Sutanto (2005), konflik merupakan penyebab niscaya bagi kekerasan, karena di bawah atau di balik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum terselesaikan.
Jika konflik dianggab sebagai penyebab niscaya bagi kekerasan, sesungguhnya potensi kekerasan ada di setiap individu. Hal ini karena, konflik sedang dan akan dialami oleh hampir setiap orang. Seperti Kai Fitthjof & Brand Jacobsen (dalam Sutanto, 2005) menyatakan bahwa, konflik berada dalam semua tataran, di dalam diri individu, diantara individu-individu, di dalam dan diantara masyarakat, negeri, dan budaya. Konflik adalah suatu yang alamiah. Ia dialami orang-orang dengan latar belakang, budaya, kelas, kebangsaan, usia, jender apapun, di tengah kehidupan sehari-hari. Kenyataan menggarisbawahi bahwa konflik sejatinya omnipresent, ada di mana saja. Ia melekat pada tiap aktivitas hidup bermasyarakat dan mustahil dapat dihilangkan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang dimaksud dengan Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Konflik sosial sendiri dapat bersumber dari:
a) permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
b) perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
c) sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
d) sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
e) distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.
Menurut Suyanto, terdapat dua aspek penting dan krusial yang perlu dikembangkan dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik. Pertama adalah, aspek kapasitas untuk menangani konflik yang meliputi keterampilan dan pengetahuan yang adekuat untuk penyelesaian konflik sekaligus pencegahan konflik. Kedua adalah kesadaran kritis masyarakat maupun pemerintah untuk menyelesaikan konflik maupun pencegahan konflik. Ternyata, kedua aspek ini kurang sekali dimiliki oleh lembaga masyarakat sipil maupun pemerintah termasuk Polri. Padahal kedua aspek itu, baik secara teoritik maupun empiris merupakan syarat mutlak untuk penyelesaian dan pencegahan konflik bagi terwujudnya perdamaian

C. TINJAUAN KONDISI SOSIAL BUDAYA
SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tidakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. SARA dapat digolongkan dalam tiga kategori atau karakteristik:
1) Individual : merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan.
2) Institusional : merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya.
3) Kultural : merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.
Multi krisis yang terjadi meliputi krisis ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum, akhirnya mengkristal menjadi suatu krisis kepercayaan yang secara langsung maupun tidak langsung telah menyentuh ke sektor perkebunan. Konflik yang terjadi di perkebunan khususnya adalah berkaitan dengan permasalahan tanah yang mengarah kepada konflik horisontal antara perkebunan dengan masyarakat penggarap dan telah mengakibatkan tindak kekerasan berbentuk pengrusakan lahan (tanah) dan tanaman perkebunan, kemudian bentrok fisik karyawan perkebunan dengan para petani yang menduduki lahan perkebunan, dengan kata lain lingkungan perkebunan telah mengalami kerusakan.
Pengertian ‘tanah’ menurut Pasal 4 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 adalah permukaan bumi. Dari ketentuan pasal inilah istilah ‘tanah’ dalam hukum tanah yang asas-asas pokoknya diatur dalam UUPA mengundang pengertian ruang, yang memberi wewenang untuk mempergunakan bumi, juga ruang yang ada di atasnya dan tubuh bumi yang ada dibawahnya alam batas-batas kewajaran (Budi Harsono,..:57; Kusbianto, 2002:52). Pengertian ‘penguasaan’ dapat dipakai dalam beberapa arti, dalam arti yuridis yaitu yang menunjuk pada adanya suatu hubungan hukum antara suatu subyek dengan tanah tertentu. Penguasaan dalam arti biasa disebut hak yang berisikan wewenang dan kewajiban-kewajiban tertentu bersangkutan dengan tanah yang di hak-i itu. Hubungan hukum yang merupakan hak itu, ada pengaturannya dalam bidang hukum publik (hukum tanah publik), misalnya apa yang disebut hak penguasaan dari pada Negara yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA No. 5 Tahun 1960. Ada pula yang pengaturannya dalam bidang hukum privat (hukum tanah privat), yaitu apa yang disebut hak-hak atas tanah dan hak jaminan atas tanah, misalnya hak milik, hak guna bangunan, hak gadai dan hak pengelolaan, selanjutnya mempunyai wewenang untuk mempergunakan tanah yang di hak-i (Pasal 4 UUPA No.5 Tahun 1960). Istilah penguasaan dapat juga dipakai dalam arti yang menunjuk adanya suatu hubungan fisik antara tanah tertentu dengan pihak yang menguasainya (Kusbianto, 2002:52-53).
Secara fundamental pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah memberikan landasan normative bahwa kebijakan pertanahan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Hak menguasai dari negara yang dimaksud Pasal 33 ayat (1) UUD 45 bukan berarti bahwa seluruh tanah dalam wilayah Indonesia dimiliki oleh negara, melainkan memberi wewenang kepada negara untuk:
1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3) Menentukan dan mengatur hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa (Pasal 2 ayat 2 UUPA No.5 Tahun 1960).
Pemahaman atau persepsi yang keliru terhadap arti pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat dengan memanfaatkan tanah sebagai komoditi ekonomi semata, telah memicu letupan konflik sosial yang mengganggu jalannya pelaksanaan pembangunan. Salah satu permasalahan di bidang pertanahan yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir ini adalah konflik sosial di atas tanah perkebunan. Apalagi manakala penguasaan atas tanah secara kolektif dikaitkan dengan hak ulayat, sebagai bentuk hak adat yang penguasaannya secara sosial.
Hak ini timbul dan telah ada semenjak berbagai ketentuan hukum masa penjajahan dan kemudian setelah era kemerdekaan terbentuk. Sengketa atau kasus di perkebunan pada umumnya adalah sengketa antara masyarakat di satu sisi dan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di sisi lain, dalam bentuk penjarahan hasil perkebunan dan pendudukan tanah perkebunan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup akibat dari desakan krisis ekonomi, sementara tanah-tanah HGU tersebut dalam keadaan tidak ditanami atau memang disediakan untuk replantasi/peremajaan tanaman. Penjarahan atau pendudukan tanah perkebunan selain untuk pemenuhan kebutuhan hidup, juga yang terjadi dalam bentuk reclaiming action yaitu tuntutan pengembalian hak atas tanah leluhur atau tanah ulayat yang dianggap telah diambil untuk perkebunan dengan cara paksa, tanpa izin atau tanpa ganti rugi yang layak pada puluhan tahun yang lalu atau ada dugaan bahwa luas hasil ukur yang diterbitkan HGU berbeda dengan kenyataan di lapangan, sehingga tanah-tanah masyarakat masuk pada areal perkebunan. Pada umumnya tanah-tanah perkebunan di Sumatera berasal dari tanah-tanah bekas erfpacht, kemudian diperoleh dari bekas kawasan hutan yang telah dilepaskan atau dari tanah ulayat yang telah diberikan recognisi dan merupakan tanah perkebunan baru. Dalam hal terjadi sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan pemegang HGU, pemerintah berusaha mencari solusi penyelesaian yang terbaik berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan rasa keadilan dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terhadap tanah-tanah perkebunan (HGU) yang diduduki rakyat karena tidak diusahakannya baik sebagai akibat kelalaian pemilik perkebunan, maka tanah yang diduduki rakyat dapat dikeluarkan dari areal HGU yang kemudian ditata kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanahnya dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), keadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, keadaan kebun dan penduduk yang menguasai tanah terhadap tanah-tanah perkebunan yang luasnya melebihi luas HGU yang tercantum dalam sertifikat harus dikeluarkan dari areal perkebunan tersebut atau segera memohon hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konflik antara rakyat dan perkebunan telah dirasakan dampaknya terhadap lingkungan kerja, terhadap investasi maupun penerimaan Negara. Pendudukan tanah-tanah perkebunan oleh masyarakat secara paksa telah mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup, konflik antara masyarakat dan karyawan perkebunan, mengganggu ketenangan dan keamanan kerja, pada lingkungan kerja perkebunan tersebut. Tidak adanya rasa aman dan ketenangan dalam bekerja lebih lanjut mengakibatkan hasil-hasil perkebunan yang belum layak panen terpaksa di panen lebih awal untuk menghindari dari penjarahan. Dengan demikian ia menghasilkan produk yang berkualitas rendah sehingga tidak mampu bersaing di pasar internasional. Hal ini secara akumulatif berdampak terhadap penerimaan negara dan embangunan nasional.
Perusahaan Perkebunan dalam mengelola usaha perkebunan terpaksa harus menghadapi permasalahan konflik tanah hak guna usahanya dengan masyarakat yang melakukan penggarapan di dalam areal lahan perkebunan berdasarkan atas Hak Guna Usaha (HGU).

D. KETENTUAN YURIDIS
1. Undang-undang No. 2 Tahn 2002 tentan Kepolisian Negara RI
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
3. Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial
4. Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan
5. Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian
6. Perkap No 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Polri.
7. Perkap No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam penanggulangan huru hara.
8. Surat Mendagri No. 300/3305/SJ tentang perhatian khusus terhadap upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kerukunan masyarakat di daerah

II. MAKSUD DAN TUJUAN
A. Maksud
Memberikan masukan kepada pimpinan Polri tentang identifikasi potensi konflik yang bernuansa SARA dan Perkebunan, Ketenagakerjaan serta Economy Gap sebagai upaya penanggulangan secara efektif
B. Tujuan
Untuk dapat dijadikan pedoman bagi unsur pelaksana di lapangan dalam penanggulangan konflik sosial

III. PEMETAAN KONDISI KONFLIK
A. Adanya kesenjangan sosial antar kelompok.
Pada sebagian kelompok dari suku – suku yang ada di indonesia, terutama pada kelompok masyarakat yang mayoritassuku Jawa dan suku Bali yang memiliki budaya kerja yang lebih baik, menjadikan pola kehidupan dan tingkat sosial yang lebih mapan dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang berasal dari suku itu sendiri. Kondisi tersebut tanpa disadari dapat memunculkan kesenjangan sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat tersebut.

B. Sikap arogansi dan egosentris kelompok.
Sebagian masyarakat suku masih menganggap bahwa masyarakat suku lain yang berada di adalah masyarakat pendatang, walaupun sudah lebih dari tiga generasi masyarakat tersebut berada di Provinsi . Anggapan tersebut juga menimbulkan sikap arogansi dari masyarakat suku , dimana masyarakat yang dianggap pendatang harus mematuhi semua aturan/konvensi dan budaya yang mereka tetapkan.

C. Lemahnya interaksi sosial.
Proses interaksi sosial antar suku masih sangat minim dilakukan, sehingga apabila timbul permasalahan/gesekan yang melibatkan antar suku justru akan menjadi pemicu terjadinya konflik terbuka.

D. Ketidakseimbangan perhatian pemerintah daerah.
Pembangunan dan perhatian yang lebih banyak ditujukan pada kelompok masyarakat yang dianggap menguntungkan atau mau memberikan dukungan secara politis bagi pemimpin pemerintah daerah yang menjabat saat itu. Selain itu dalam penyelesaian potensi konflik yang ada, perhatian pemerintah daerah seringkali menimbulkan kecemburuan sosial dari salah satu pihak yang berkonflik.

E. Kurangnya pengaruh tokoh masyarakat
Pada saat terjadi konflik, ketokohan masyarakat tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat guna menghindari timbulnya konflik.

F. Lunturnya pemahaman nilai-nilai Pancasila.
Kebebasan di era reformasi dianggap sebagai suatu kebebasan untuk boleh melakukan tindakan apapun. Nilai-nilai Pancasila hanya dianggap sebagai suatu semboyan atau simbol, bahkan lebih ekstrim dianggap sebagai suatu penghambat dalam kebebasan.

G. Ketidakjelasan status kepemilikan lahan dan HGU lahan perusahaan.
Permasalahan status Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan perkebunan menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik dampak industri perkebunan. Hal ini disebabkan penerbitan HGU yang menjadi hak pemerintah, dilakukan tidak transparan dan dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu. Begitu pula pada saat perpanjangan HGU, proses yang dilakukan sarat dengan kepentingan yang menguntungkan beberapa kelompok atau orang.
Sementara pihak yang dirugikan terkait ketidakjelasan HGU (masyarakat maupun pihak lain), menggunakan berbagai cara baik secara hukum maupun menggunakan kekuatan massa dalam upaya menyelesaikannya.

H. Kurangnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan.
Masyarakat menganggap bahwa perusahaan industri perkebunan kurang peduli dengan lingkungan sekitar, keberadaan industri perkebunan hanya menguntungkan pihak pengusaha. Di lain pihak, pengusaha dari industri perkebunan merasa sudah memberikan bantuan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung yang dianggap sebagai bentuk kepedulian mereka, walaupun sering pula terjadi bahwa bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran.

I. Rekrutmen karyawan dan pengelolaan Satpam yang tidak memprioritaskan masyarakat sekitar perusahaan.
Masyarakat sekitar perusahaan menuntut untuk penggunaan semaksimal mungkin tenaga kerja dan karyawan perusahaan yang berasal dari wilayah setempat. Namun demikian pihak perusahaan tidak dapat mengabulkan seluruhnya dengan alasan bahwa sumber daya manusia masyarakat sekitar yang kurang memadai untuk bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Demikian pula dengan satuan pengamanan yang dilaksanakan perusahaan, penggunaan pengamanan yang tidak berasal dari masyarakat sekitar, tidak saja dianggap sebagai ketidakpedulian perusahaan tetapi juga sering menimbulkan gesekan antara masyarakat dengan petugas pengamanan perusahaan yang berakibat semakin tingginya sikap antipati masyarakat terhadap keberadaan perusahaan di wilayah tersebut.

IV. IDENTIFIKASI AKAR MASALAH KONFLIK
A. SARA
Permasalahan yang mempengaruhi Konflik SARA, yaitu:
a. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.
b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.
Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggap hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.
d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.
Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehiodupan masyarakat yang telah ada.

B. INDUSTRI, PERKEBUNAN, KETENAGAKERJAAN DAN ECONOMY GAP
1. Permasalahan
a) Status kepemilikan lahan
1). Pengadaan lahan secara paksa
2). Konflik batas – batas lahan
3). Tumpang tindih kepemilikan lahan
b. Perizinan
1). Tumpang tindih perizinan lahan
2). Penyalahgunaan pemanfaatan lahan
3). Tumpang tindih kewenangan perizinan pemerintah
c. Masyarakat
1). Kemiskinan dan kebodohan
2). Mengakibatkan ( kecemburuan ) tenaga kerja lokal
3). Karakter dan budaya masyarakat lokal
4). Komunikasi dan sosialisasi antara pengusaha dan masyarakat lokal
5) Umur
6) PHK sepihak
7) Tenaga lokal ( diskriminasi )
8) Out sourching
9) Keselamatan kerja
10) Serikat pekerja
d. Pemerintah
1). Kurang berfungsinya aparatur pemerintah
2). Kurang perhatian aparatur pemerintah
3). Kebijakan pemerintah yang tidak pro masyarakat lokal
e. Lembaga Swadaya Masyarakat / NGO ( National Government Organization )
1). Kepentingan praktis LSM
2). Kepentingan komoditas LSM.

V. PROGRAM PENANGANAN KONFLIK (STRATEGIS & RENCANA AKSI – LANGKAH TAKTIS OPS)
A. STRATEGI PENANGGULANGAN KONFLIK
1. Pencegahan konflik sosial
a) Pemeliharaan kondisi damai di dalam masyarakat
(1) Melakukan sosialisasi Maklumat Kapolda tentang larangan membawa senpi / sajam;
(2) Melakukan pendekatan terhadap para pihak yang berpotensi rawan SARA;
(3) Melaksanakan deteksi dini di daerah rawan konflik SARA dengan melakukan penggalangan terhadap Toga, Todat, Tomas dan Todar;
(4) Membuat Peta Kerawanan konflik SARA dimulai dari Polsek, Polres dan Polda;
Peta rawan konflik SARA adalah sebuah peta yang harus dibuat di setiap tingkatan mulai dari Polsek sampai dengan Polda yang menggambarkan perkembangan ajaran SARA baik dari aspek kuantitas pengikut maupun kegiatannya sehingga dapat menjadi bahan antisipasi dan kebijakan penanganan sesuai dengan tingkat kerawanan yang timbul.
(5) Mengedepankan Bhabinkamtibmas yang berbasis deteksi, solusi dan penegakan hukum yang humanis serta menguasai Teknologi Informasi;
Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang paling mengetahui dan menguasai kondisi wilayah (desa) binaan, sentuhan dan pantauan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian Bhabinkamtibmas perlu dikedepankan sebagai basis deteksi; artinya Bhabinkamtibmas melakukan pendataan berbagai aspek Ipoleksobud dan potensi kerawanan konflik ahmadiayah di wilayah tanggung jawabnya. Sebagai basis solusi, dalam arti Bhabinkamtibmas menjadi tempat bertanya, konsultasi, mediasi dan memberikan saran-saran sehingga masyarakat dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri dalam menanggulangi konflik SARA. Dan sebagai basis penegakan hukum yang humanis, dalam arti anggota Bhabinkamtibmas mampu melakukan penegakan hukum baik preemtif, preventif maupun represif yang mengutamakan pendekatan HAM, keadilan, kepastian dan ketertiban serta mendapatkan dukungan dari masyarakat.
(6) Mengedepankan fungsi Intelijen untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta koordinasi dengan Bakor Pakem;
Fungsi Intelijen khususnya di tingkat Polsek dan Polres diarahkan untuk melakukan penyelidikan baik terhadap komunitas dan kegiatan SARA dan kegiatan masyarakat yang menentang SARA, selanjutnya melakukan pengamanan tertutup terhadap potensi konflik yang mungkin timbul, melakukan penggalangan terhadap tokoh-tokoh kelompok-kelompok yang berseberangan serta melakukan koordinasi dengan Bakor Pakem.
(7) Melaksanakan kegiatan Patroli dialogis di lokasi SARA;
Kegiatan patroli khususnya patroli terbuka yang dilakukan Shabara lebih ditekankan menjadi Patroli yang dialogis, dengan tujuan terjadi tukar menukar informasi antara petugas dan mesyarakat sehingga menimbulkan kedekatan dan rasa tentram di kalangan masyarakat.
(8) Membentuk Dalmas Rayonisasi Polsek untuk penanganan awal dan kecepatan.dalam antisipasi giat pro dan kontra;
Dalmas Rayonisasi Polsek adalah Peleton dalmas yang anggotanya merupakan gabungan dari beberapa Polsek dengan maksud dapat digerakan sebagai kekuatan dalmas untuk mengamankan Polsek dalam rayon tersebut bila terjadi konflik sosial.
(9) Menggunakan sarana Manajemen Informasi Sistem Badan Intelijen Keamanan dalam rangka kecepatan pelaporan;
Penggunaan secara optimal alat Teknologi Informasi yang disebarkan ke jajaran Intelkam (Polres) untuk melaporkan kepada Pimpinan tingkat Polda maupun Mabes Polri secara cepat dengan tulisan, GPS dan gambar.
(10) Membentuk Pamatwil tingkat Polres dan Polda dalam rangka pengawasan kegiatan Personel Polri dan aliran SARA;
(11) Memberdayakan FKUB (Forum Komunikasi Antar Umat Beragama) dalam rangka membangun sinergitas kerukunan antar umat beragama;
(12) Silaturahmi Dakwah dengan metode door to door oleh Ulama, Polisi dan Pemda terhadap kelompok SARA yaitu kegiatan dakwah kepada pengikut aliran SARA yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Ulama, Polisi dan Pemda disertai dengan pemberian cinderamata oleh Pemda (sarana kontak) berbentuk al-quran, sajadah dan lain-lain kepada pengikut SARA.
b) Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai
(1) Bekerjasama dengan provider komunikasi guna meredam isue SARA;
(2) Pembentukan rembug pekon antara aparat pelaksana tugas dan masyarakat secara musyawarah dan mufakat;
(3) Pembentukan forum komunikasi lintas suku dan budaya;
(4) Pelatihan satu atap bagi seluruh muspika baik di tingkat propinsi maupun di tingkat Kabupaten.

2. Penghentian konflik
a) Penghentian kekerasan fisik
(1) Melaksanakan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pengrusakan/Korlap/penanggung jawab dalam konflik sosial;
(2) Melokalisir kejadian agar tidak berkembang dengan cara mengumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat camat, kades, dan informal leader lainnya;
(3) Mengamankan penganut aliran SARA yang menjadi sumber konflik dan sasaran kekerasan fisik dalam konflik sosial;
(4) Menginformasikan kepada Polres jajaran Polda Banten agar melokalisir dan mengamankan aliran SARA di wilayah masing-masing, dan khusus ke jajaran Polsek Polres Pandeglang yang ada aliran SARAnya agar dilakukan penjagaan;
(5) Meminta bantuan personil dan materiil ke satuan atas dalam rangka penghentian konflik;
(6) Melaksanakan penjagaan di lokasi kejadian dan patroli zona terpadu Polres, Polsek dan Polda;
(7) Melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kerusuhan (konflik SARA) dengan mengedepankan keadilan, kepastian hukum dan ketertiban;
(8) Melibatkan Bakor Pakem dalam upaya penghentian konflik;
(9) Pelibatan Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan menghindari terjadinya pelanggaran HAM dalam penanganan konflik;
Untuk mendapatkan penilaian dan evaluasi dari Komnas HAM terhadap Polri dalam penanganan Konflik Sosial, maka sejak awal Komnas HAM perlu diinformasikan untuk terlibat langsung dalam pemantauan sehingga dapat memberikan kesimpulan yang obyektif terhadap permasalahan konflik dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri.
b) Penyelamatan dan perlindungan terhadap korban
(1) Melaksanakan penghentian konflik/kekerasan fisik dengan mengerahkan kekuatan maksimal;
(2) Melakukan evakuasi pertolongan terhadap korban yang luka-luka;
c) Membatasi perluasan area konflik dan terulangnya konflik
(1) Melaksanakan tindakan penyelamatan dan perlindungan terhadap masyarakat serta pengamanan harta benda;
(2) Melakukan olah TKP dan penyisiran terhadap pelaku, korban, dan barang bukti;
(3) Melakukan koordinasi dengan pihak Pemda dan instansi terkait untuk turut serta berperan dalam penanganan konflik sosial sesuai dengan UU No. 7 tahun 2012.
(4) Mendokumentasikan setiap langkah-langkah yang diambil dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas fungsi secara berjenjang kepada Pimpinan.
3. Pemulihan Pasca Konflik
a) Rekonsiliasi
Melaksanakan perjanjian damai melalui acara adat untuk mengikat kepada pihak-pihak yang berkonflik secara berkelanjutan.
b) Rehabilitasi
(1) Pemasangan spanduk kamtibmas dan menyebarkan leaflet yang berisi deklarasi damai serta memberi bantuan sarana kontak dari bhabinkamtibmas kepada masyarakat;
(2) Melaksanakan bhakti sosial dan kesehatan di daerah pasca konflik.
c) Rekonstruksi
(1) Melakukan perbantuan kepada Pemda guna memperbaiki tempat tinggal, lingkungan dan fasilitas umum yang rusak akibat konflik;
(2) Melakukan perbantuan dalam rangka pemulihan sarana pendidikan, kesehatan dan tempat ibadah serta pendukung lainnya.

B. Rencana Aksi atau Langkah-langkah Taktis Operasional (terlampir).

VI. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Masyarakat indonesia memiliki keragaman suku, agama dan budaya yang rentan terhadap konflik;
2. Akar permasalahan potensi konflik bernuansa sara yaitu : kesenjangan sosial, arogansi dan egosentris kelompok, lemahnya interaksi sosial, ketidak seimbangan perhatian pemda, kurangnya pengaruh tomas,toga, todat serta lunturnya kesadaran hukum masyarakat.
3. Langkah taktis gul potensi konflik sara dan potensi konflik dampak industri perkebunan terdiri dari : pencegahan konflik(pre-emtif &preventif); penghentian konflik (giat kontijensi kepolisian) dan pemulihan pasca konflik (pre-emtif dan kerjasama giat rekonsiliasi, rehabilitasi, rekonstruksi).
4. Langkah strategi gul konflik secara efektif melalui :
a) Forum masyarakat desa;
b) Forum komunikasi lintas suku dan budaya;
c) Tim terpadu penyelesaian konflik perkebunan;
d) Rekrutmen karyawan dan pengelolaan satpam perusahaan perkebunan/industry.
B. Rekomendasi
1. Pembentukan badan kerja permanen yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan bidang perkebunan, baik permasalahan lahan perkebunan maupun dampak lain dari industri perkebunan dalam wadah Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Perkebunan.
2. Pelaksanaan program local boy for local job oleh perusahaan, dimana rekrutmen karyawan dilakukan dari masyarakat sekitar perusahaan.
3. Review regulasi kewenangan Kades dalam terbitkan surat keterangan tanah berikut tata administrasi pencatatannya.
4. Optimalisasi peran dan kekuatan internal security
5. Kecepatan respon pemerintah pusat dalam selesaikan masalah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
6. Perlunya merealisasikan Program 1 Desa 1 Polisi Sebagai Bhabinkamtibmas yang memiliki kemampuan deteksi dini, Integritas, pemecahan masalah dan Ketanggap Segeraan, serta melaporkan lasngsung kepada Kapolres bila permasalahan tidak bisa diselesaikan.

LAPORAN HASIL PENELITIAN KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU

LAPORAN HASIL PENELITIAN
KONFLIK YANG TERJADI DENGAN MASYARAKAT
DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN
DI WILAYAH KECAMATAN KEBAYORAN BARU

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tugas menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen masyarakat. Secara umum tugas tersebut dilaksanakn oleh Kepolisian Negara Republik indonesia. Disamping itu, tugas tersebut juga menjadi tanggung jawab kesatuan Seksi Keamanan dan Ketertiban (Seksi Tramtib) dalam unsur pemerintahan di tingkat Kecamatan.
Lingkup tugas dan kewenangan Seksi Tramtib dalam unsur pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi penegakkan dan pembinaan hukum terhadap peraturan pemrintah daerah (Perda) yang berlaku di setiap daerah pemerintahan.
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Seksi Tramtib senantiasa berhadapan langsung dengan masyarakat dalam wilayah tugasnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut tidak dapat dilepaskan dari permasalahan dan konflik yang terjadi antara petugas Seksi Tramtib dengan masyarakat di wilayah tugasnya.
Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat, merupakan dinamika dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi Tramtib. Hal inilah yang menarik perhatian sindikat kami untuk melakukan penelitian kecil, untuk melihat permasalahan atau konflik apa saja yang terjadi dalam hubungan pelaksanaan tugas seksi Tramtib dengan masyarakat, apa penyebabnya, dan bagaimana permasalahan dan konflik tersebut diatasi.
Dalam penelitian kecil ini, yang kami jadikan obyek penelitian adalah Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Hasil penelitian kecil yang kami dapat, kami laporkan dalam tulisan ini.

B. Maksud dan Tujuan.
1. Maksud
Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui permasalahan atau konflik apa saja yang terjadi dalam hubungan pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dengan masyarakat, apa penyebabnya, dan bagaimana permasalahan dan konflik tersebut diatasi.

2. Tujuan
Penelitian ini kami susun sebagai tugas mata kuliah Seminar Binkam dalam rangka mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

C. Ruang Lingkup Penelitian.
Penelitian kecil ini kami laksanakan terbatas pada lingkup Seksi Keamanan dan Ketertiban (Tramtib) Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

D.Permasalahan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas dapat maka permasalahan yang akan di bahas penelitian ini adalah sebagai berikut:
Permasalahan dan konflik sosial apa yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasi atau menanganinya ?

II. METODOLOGI PENELITIAN
A.Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati melalui Survey dan Wawancara mendalam.
B.Teknik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah :
1.Wawancara
Wawancara (interview), berupa wawancara berstruktur maupun wawacara tidak berstruktur.
a.Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (in-depth interviewing) yaitu cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada informan.
b.Wawancara berstruktur dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
2.Observasi
Selain wawancara, cara lain yang digunakan adalah pengamatan (observasi) yaitu dengan menggunakan pengamatan berperan serta (participant observation), dalam hal ini peneliti tidak sepenuhnya berperan serta namun bertindak sebagai pengamat.
C.Sumber informasi
Sumber informasi dalam penelitian ini adalah anggota Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
D. Pelaksanaan penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Febuari 2006 di Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan sekitarnya.

III. HASIL PENELITIAN.
Dari penelitian yang kami laksanakan didapatkan hasil bahwa permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas Seksi Tramtib Kebayoran Baru dapat dikelompokkan menjadi:
A. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta
Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka penegakkan hukum terhadap Peraturan daeran (Perda) DKI adalah permasalahan-permasalahan atau konflik yang muncul berkaitan dengan kegiatan dan tindakan Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dalam melakukan penegakkan hukum terhadap Perda DKI, seperti kegiatan-kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima, wanita tuna susila, gelandangan dan pengemis, pedagang asongan, joki three in one, Razia KTP, dan lain-lain.
Kegiatan penertiban tersebut dilaksanakan atas dasar perintah kepala wilayah, dalam hal ini Camat Kebayoran Baru, yang umumnya merupakan pendelegasian kebijakan dan perintah dari Gubernur DKI Jakarta dan Walikotamadya Jakarta Selatan.
Kegiatan penertiban ini hampir selalu memunculkan permasalahan dan konflik sosial dengan masyarakat yang terkait dengan kegiatan penertiban tersebut. Bahkan tidak jarang permasalahan dan konflik sosial tersebut berujung pada bentrokan-bentrokan fisik antara aparat Seksi Tramtib dan masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih buruk baik korban manusia maupun kerugian harta benda di kedua belah pihak.
Permasalahan dan konflik yang muncul sebagai ekses dari kegiatan penertiban oleh Seksi Tramtib dalam rangka penegakkan hukum tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor baik yang bersifat sederhana (satu faktor) maupun yang berifat kompleks (multi faktor).
Faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan dan konflik tersebut, yang kami dapatkan sebagai hasil penelitian ini diantaranya adalah :
1. Adanya perbedaan kepentingan dan perbedaan persepsi antara petugas Seksi Tramtib dan Masyarakat. Aparat Seksi Tramtib menganggap bahwa tugas penertiban tersebut harus mereka laksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum dan peraturan yang ada, khususnya terhadap perturan daerah (perda) DKI Jakarta. Sehingga aparat Seksi Tramtib merasa telah melakukan tugasnya secara benar dan atas dasar legalitas yang kuat, serta didukung oleh pemerintah DKI Jakarta. Sedangkan pihak masyarakat merasa bahwa mereka juga berada di pihak yang benar, karena mereka memperjuangkan hak asasinya untuk mendapat kesempatan mencari nafkah di ibukota. Terlebih bila mereka merasa telah memenuhi kewajiban tertentu seperti membayar “iuran atau pungutan” kepada pihak yang dianggap berkuasa, sehingga mereka merasa berhak untuk mencari nafkah dengan berdagang kaki lima, mengemis, menjadi WTS, menjadi joki three in one, dan lain-lain.
2. Adanya oknum-oknum yang menjadi backing dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan daerah (perda), baik oknum petugas tramtib, aparat kepolisian, aparat TNI, maupun para preman. Keberadaan oknum tersebut dianggap sebagai pelindung dari kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan masyarakat, dan kerap kali menjadi provokator yang memicu munculnya permasalahan dan konflik antara masyarakat dan aparat trantib dalam proses penegakkan hukum dalam operasi penertiban.
3. Adanya persepsi masyarakat yang menciptakan hubungan saling membutuhkan antara kegiatan pelanggaran peraturan dan masyarakat umum sebagai konsumen. Misalnya hubungan antara pedagang asongan dan pengguna jalan. Hubungan ini menimbulkan persepsi negatif terhadap kegiatan penegakan hukum dalam operasi yang dilakukan oleh aparat tramtib. Masyarakat menganggap operasi penertiban tersebut justru merupakan kegiatan yang merugikan kepentingan masyarakat umum.
4. Kondisi pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah (perda) yang masih sangat rendah. Hampir sebagian besar warga masyarakat tidak menyadari bahwa begitu banyak kegiatan yang mereka lakukan merupakan kegiatan yang melanggar peraturan daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang berlakunya peraturan daerah tersebut.
5. Adanya sikap resistance masyarakat terhadap kegiatan penegakan hukum oleh aparat tramtib, yang disebabkan oleh trauma terhadap pengalaman masa lalu, dimana dalam melakukan operasi penertiban aparat tramtib terkesan arogan dan selalu menggunakan cara-cara kekerasan. Sehingga masyarakat cenderung bersikap menentang terhadap kegiatan penertiban oleh aparat trmtib.
6. Semakin bertambahnya penduduk musiman yang merupakan unsur terbesar dari oyek penegakkan hukum di Kecamatan Kebayoran Baru. Penduduk musiman tersebut relatif sulit ditertibkan karena bersikeras untuk mengadu nasib di Jakarta, sekalipun harus berhadapan dengan aparat. Penduduk musiman yang terus silih berganti datang, menyebabkan upaya penertiban menjadi tidak efektif.
7. Kondisi kualitas sumber daya manusia aparat tramtib yang masih rendah, yang belum sepenuhnya memahami esensi pelaksanaan tugas penegakan hukum khususnya pelaksanaan operasi penertiban. Hal ini mengakibatkan seringnya timbul sikap kurang simpatik, kesalahan prosedur operasi, sikap arogan, yang akhirnya menjadi sumber permaslahan dan konflik dengan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan permasalahan klasik yang cenderung muncul dari waktu ke waktu. Sesungguhnya telah dilaksanakan upaya untuk mengatasinya, diantaranya adalah :
1. Dilakukan studi kajian terhadap permasalahan yang muncul, yang ditindak lanjuti dengan munculnya metode dan tehnik baru dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum. Misalnya munculnya kebijakan untuk melaksanakan operasi penertiban dengan mengedepankan sikap yang simpatik, manusiawi, dan dilakukan secara bertahap dan eskalatif (mulai dari himbauan, peringatan, kemudian penindakan)
2. Dilakukan upaya penyuluhan untuk menyebar luaskan informasi tentang peraturan daerah yang ada.
3. Dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum. Misalnya koordinasi dan kerjasama dengan pihak RT, RW, Kelurahan, Kepolisian (Polsek), TNI (Koramil), Dinas Sosial, dan lain-lain.
4. Dilakukan upaya pembinaan sumber daya manusia melalui pelatihan, pengarahan dan pengawasan terhadap anggota Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.

Upaya-upaya tersebut telah dilakukan, namun dalam kenyatannya permasalahan tetap ada. Hal ini disebabkan karena masih kurang maksimalnya pelaksanaan upaya tersebut. Misalnya frekuensi penyuluhan yang sangat kurang, keterbatasan sarana dan prasarana, dan lain-lain. Disamping itu, juga terjadi ketidak seimbangan antara upaya penanganan dengan kenyataan perkembangan permasalahan di lapangan. Misalnya, terhadap upaya penertiban pedagang kaki lima, yang umumnya merupakan penduduk musiman.

B.Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka Pembinaan hukum terhadap Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta

Permasalahan dan konflik yang terjadi dengan masyarakat dalam rangka pembinaan hukum terhadap Peraturan daerah (Perda) DKI adalah permasalahan-permasalahan atau konflik yang muncul berkaitan dengan kegiatan dan tindakan Seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru dalam melakukan pembinaan hukum terhadap Perda DKI, seperti kegiatan pemberian penyuluhan dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat.
Kegiatan-kegiatan pembinaan hukum dan Perda tersebut juga kadangkala memunculkan permasalahan dan konflik, yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :
1. Persepsi masyarakat terhadap aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru cenderung negatif. Hal ini disebabkan adanya prasangka buruk terhadap upaya pembinaan hukum dan Perda,. Misalnya, sikap masyarakat yang menolak kehadiran aparat tramtib, sikap apatis masyrakat terhadap perda yang ada, dan lain-lain.
2. Dinamika aktivitas kehidupan masyarakat Kebayoran Baru yang cenderung sangat aktif dan sibuk. Hal ini menyebabkan terjadinya gap atau jarak dalam hubungan antara aparat tramtib dengan masyarakat, yang akhirnya menyebabkan timbulnya sikap saling curiga dan hubungan yang tidak harmonis.
3. Kegiatan pembinaan hukum dan Perda yang dilakukan tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena frekuensi penyelenggaraan yang sangat jarang, hanya dua kali setahun. Itu pun relatif hanya dihadiri oleh para ibu rumah tangga, dan tidak dapat menyentuh segenap warga masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang relatif berpotensi melakukan pelanggaran perda.
4. Lingkup beban tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru yang relatif sangat luas, menyebabkan pelaksanaan kegiatan pembinaan hukum dan Perda menjadi tidak maksimal.
5. Kualitas sumber daya manusia aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru yang relatif masih rendah, khususnya tingkat pendidikan yang kurang seimbang dengan tingkat pendidikan warga masyarakat Kecamatan Kebayoran Baru. Hal ini menyebabkan terjadinya gangguan dalam proses komunikasi dengan warga masyarakat, yang dapat mengakibatkan miss-comunication atau kesalah pahaman yang dapat meicu terjadinya konflik.

Permasalahan tersebut telah dicoba untuk diatasi melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh jajaran aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru, seperti :
1. Peningkatan kualitas pembinaan hukum dan Perda melalui koordinasi dengan unsur pembina teknis di tingkat Kotamadya Jakarta Selatan dan tingkat provinsi DKI. Misalnya dengan melakukan pelatihan teknis dan pembekalan dari biro hukum DKI Jakarta.
2. Koordinasi dan kerjasama dengan unsur Muspika (Kecamatan, Polsek dan Koramil) dalam kegiatan pembinaan hukum dan Perda. Misalnya dengan mengadakan rapat koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan bersama.
3. Koordinasi dengan pihak Biro Hukum tingkat Walikota Jakarta Selatan dan Provinsi DKI, untuk dapat lebih meningkatkan frekuensi pembinaan hukum dan Peraturan daerah. Misalnya dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kampanya pembinaan hukum, dan lain-lain.
4. Penataan kembali tugas dan tanggung jawab aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru, sesuai keuatan yang ada.
C. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan kelompok masyarakat tertentu (Organisasi Massa)

Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat Kemanan dan Ketertiban Kecamatan Kebayoran Baru kerapkali menghadapi permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan kelompok masyarakat tertentu (Organisasi Massa). Organisasi massa tersebut misalnya Forum Betawi Rempug (FBR), Forum Komunikasi Keluarga Besar Betawi (Forkabbi), Front Pembela Islam (FPI), maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Dari beberapa permasalahan dan konflik yang terjadi, organisasi massa tersebut terkesan dengan sengaja memprovokasi kelompok pelanggar Peraturan Daerah untuk menentang operasi penertiban yang dilaksanakan oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Setelah terjadi konflik, organisasi massa tersebut tampil seolah-olah sebagai pihak pembela masyarakat kecil (wong cilik) untuk berhadapan dengan aparat Trantib Kecamatan Kebayoran Baru dengan mengatas namakan kelompok advokasi dan pembela hak-hak asasi rakyat kecil.
Misalnya, organisasi massa tersebut menggalang para pengemis tuna netra, gelandangan, wanita tuna susila, dan pedagang asongan. Mereka melakukan pendekatan-pendekatan dan mengajarkan teknik-teknik untuk menghadapi operasi penertiban oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Sehingga ketika dilaksanakan operasi penertiban, mereka sengaja meninggalkan pengemis tuna netra, anak-anak balita sehingga keadaan menjadi kacau, yang kerap kali menimbulkan korban, seperti orang tuna netra tertabrak mobil, anak-anak terjatuh dan lain-lain. Kekacauan dan jatuhnya korban tersebut digunakan sebagai senjata untuk menyudutkan posisi aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.
Masih belum jelas apa motif terjadinya konflik yang dipicu oleh organisasi massa tersebut. Yang menarik, anggota organisasi massa yang terlibat terebut ternyata bukanlah warga Kecamatan Kebayoran Baru, namun warga dari Jakarta Utara, Bekasi, Depok, dan lain-lain. Namun demikian, berdasarkan pengalaman atas terjadinya peristiwa tersebut, dapat diperkirakan motif yang mendorong organisasi massa tersebut diantaranya adalah :
1.Adanya motif politis, dimana organisasi massa tersebut didukung oleh partai politik tertentu. Tujuannya adalah untuk menarik simpati masyarakat, khususnya rakyat kecil, agar memberi dukungan suara kepada partai, setidaknya di tingkat kecamatan Kebayoran Baru.
2.Adanya motif kekuasaan, dimana organisasi massa tersebut berusaha merebut simpati kelompok pelanggar Perda, dengan tujuan dapat memperoleh posisi sebagai backing yang berkuasa dan berpengaruh di suatu kawasan di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Dengan adanya pengaruh dan dukungan penggalangan massa, organisasi massa tersebut akan semakin berkembang dan eksis.
3.Adanya motif ekonomis, dimana organisasi massa tersebut berusaha memperoleh keuntungan materiil dari kegiatan-kegiatannya. Baik dengan cara menekan pemerintah Kecamatan Kebayoran Baru, maupun keuntungan materil dari para pelanggar Perda dan lingkungan di sekitar kawasan yang dikuasainya.

Menghadapi permasalahan dan konflik tersebut, pihak aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru telah melakukan upaya penanganan dengan melakukan koordinasi dengan unsur muspika (Polsek, Kecamatan dan Koramil). Namun upaya tersebut dirasakan masih kurang maksimal.

D. Permasalahan dan Konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum

Dalam melaksanakan tugas penegakkan dan pembinaan hukum, aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru bukanlah satu-satunya unsur yang melaksanakannya. Disamping penegakkan dan pembinan hukum oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru, diwilayah Kecamatan Kebayoran Baru juga terdapat unsur penegak dan pembina hukum lain, seperti unsur Kepolisian (Polsek) dalam hal Tindak Pidana dan pelanggaran secara umum, Unsur TNI (Koramil) dalam hal Hukum Militer, Petugas Pengamanan Swakarsa (Satpam, Hansip) dalam hal keamanan dan ketertiban di lingkungan terbatas, dan lain-lain.
Kondisi dan situasi tersebut kerap kali juga berpotensi menimbulkan konflik antar para penegak dan pembina hukum. Permasalahan dan Konflik tersebut diantaranya adalah :
1. Kecenderungan untuk saling melempar tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini, masing-masing unsur menganggap suatu permasalahan hukum yang terjadi bukan merupakan lingkup tugas dan kewenangannya. Misalnya, terhadap tersendatnya lalu lintas di pintu masuk terminal Blok M. Terdapat banyak anggapan seperti, hal itu dianggap sebagai tugas Polsek dalam hal mengatasi kemacetan lalu lintas, atau dianggap sebagai tugas DLLAJR untuk mengatur lalu lintas angkutan umum, dianggap tugas aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru untuk menertibkan pedagang kaki lima yang menjadi penyebab kemacetan, dan anggapan lain yang saling melempar tanggung jawab. Hal ini pada akhirnya justru menambah keruh suasana, dan berpotensi menjadi konflik dengan masyarakat.
2. Kecenderungan untuk saling melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dalam hal ini terjadi overlapping tugas dan tanggung jawab. Terhadap suatu obyek permasalahan, terkesan terjadi “rebutan” untuk saling menangani. Misalnya terhadap operasi tempat-tempat hiburan malam. Polsek menganggap hal itu merupakan tugasnya untuk melakukan operasi narkoba, aparat Tramtib menganggap merupakan tugasnya, Dinas Pariwisata menganggap sebagi tugasnya untuk melakukan pengawasan, dan lain-lain. Hal ini juga berpotensi menjadi konflik dengan masyarakat.

Permasalahan dan konflik antar aparat dalam penegakan dan pembinaan hukum tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :
1.Kurangnya pemahaman terhadap lingkup tugas dan kewenangan masing-masing pihak, serta kurangnya pemahaman terhadap lingkup tugas dan kewenangan pihak lain yang berkompeten. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi dan sempitnya wawasan terhadap lingkup tugas penegakkan dan pembinaan hukum.
2.Kurangnya koordinasi antar aparat pelaksana penegakkan dan pembinaan hukum tersebut. Masing-masing pihak merasa dapat berjalan sendiri tanpa perlu mengikutsertakan pihak lain.
3.Adanya sikap menganggap bahwa posisi dan kemampuan serta kewenangan pihaknya lebih tinggi dari pihak lain dalam penegakkan dan pembinaan hukum. Menganggap kedudukan dan kewenangannya lebih legitimate dari pada pihak lain.

Untuk mengatasi permasalahan dan konflik tersebut, sesungguhnya telah dilakukan upaya-upaya penanganan. Misalnya dengan melakukan koordinasi dan kerja sama antar unsur pelaksana penegakkan dan pembinaan hukum yang terkait, seperti pelaksanaan operasi penertiban secara bersama-sama, rapat koordinasi, dan lain-lain. Namun upaya tersebut masih kurang maksimal, dan terkean hanya sebagai upaya formalitas belaka.

IV. ANALISA HASIL PENELITIAN
Dalam menganalisa hasil penelitian yang kami dapatkan tersebut, kami menggunakan alat bantu yaitu pemetaan konflik. Pemetaan Konflik merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Dalam hal ini analisa terhadap konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban kecamatan Kebayoran Baru.
Peta dasar konflik yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut :

Kunci :
Aliansi
Konflik utama
Konflik yang lebih kecil

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa konflik utama dalam pelaksanaan tugas Tramtib kecamatan Kebayoran tersebut dapat dipetakan sebagai konflik dengan masyarakat secara umum dalam rangka pelaksanaan penegakkan dan pembinaan hukum (Perda), konflik dengan kelompok masyarakat tertentu (organisasi massa), dan konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru. Dimana antara aparat penegak hukum lain juga memiliki konflik terhadap masyarakat umum maupun ormas tertentu dalam pelaksanaan tugasnya. Sedangkan ormas sebagi bagian dari masyarakat umum memiliki hubungan aliansi dalam berhadapan dengan aparat Tramtib dan aparat penegak hukum lainnya.
Sebagai landasan teoritis untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencermati timbulnya konflik tersebut, kami menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. Teori ini menggunakan teori perjuangan kelas Marxian untuk membangun teori kelas dan pertentangan kelas dalam masyarakat industri kontemporer. Menurut Dahrendorf, kelas bukan berarti pemilikan sarana produksi, tetapi lebih merupakan pemilikan kekuasaan yang mencakup hak yang absah untuk menguasai orang lain. Kelompok kepentingan (interest group) lahir dari kepentingan individu yang mampu berorganisai. Prosesnya berjalan dari perubahan semu (quasi group) yaitu kelompok yang terdiri dari orang yang punya kesadaran kelas (latent), menjadi kelompok kepentingan (manifest) yang mampu memberi dampak pada struktur sosial. Menurut Dahrendorf, untuk mengendalikan pertentangan-pertentangan, harus melalui institusionalisasi yang efektif daripada melalui penekanan, untuk mencegah meledaknya pertentangan dan disintegrasi.
Beranjak dari teori tersbut, dapat dianalogikan bahwa kelompok pelanggar hukum (Perda) yang umumnya adalah kelompok penduduk musiman sebagai masyarakat marginal (pedagang asongan, joki three in one, gelandangan dan pengemis, wnita tuna susila, dll) merupakan pihak yang berhadapan dengan pemegang kekuasaan (pemerintah, dalam hal ini seksi trantib). Kelompok ini berkembang dari e;ompok yang terdiri dari orang yang memiliki kesadaran kelas, menjadi kelompok kepentingan yang kemudian memberi damapak pada struktur sosial masyarakat Kebayoran Baru. Kelompok ini melakukan pertentangan-pertentangan demi kepentingan-kepentingan kelompoknya, demi memperooleh dan mempertahankan eksistensinya dalam struktur sosial masyarakat Kebayoran Baru.
Dengan melihat hasil penelitian yang kami peroleh, telah tergambar jenis jenis konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru, faktor-faktor penyebabnya, serta upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi konflik yang terjadi tersebut. Namun demikian nampaknya upaya yang dilakukan belum maksimal, karena ternyata konflik-konflik yang sejenis masih terus berlangsung.
Yang perlu dicermati dalam penanganan konflik yang terjadi tersebut adalah, selain adanya upaya peningkatan kualitas terhadap upaya penanganan konflik tersebut juga peningkatan pemahaman akan akar permasalahan dan upaya kajian secara kontinyu, serta peningkatan koordinasi antar pihak terkait, termasuk masyarakat Kebayoran Baru, untuk bersama-sama memperoleh jalan keluar yang terbaik.
Permasalahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru ini akan memberi dampak terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pihak Kepolisian. Untuk itu, pemahaman akan permaslahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru akan sangat membantu terhadap kelancaran dan keberhasilan tugas Polri.
Beberapa rekomendasi yang dapat kami sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang kami dpatkan adalah sebagai berikut :
1.Perlu dlakukan upaya peningkatan kualitas koordinasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan tugas seksi Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru. Misalnya dengan Polsek, Koramil dan aparat penegak hukum lainnya, serta pihak-pihak lain. Koordinasi tidak sebatas formalitas saja, namun bertindak lanjut dengan saling memahami lingkup tugas dan kewenangan masing-masing pihak.
2.Perlu kajian yang mendalam dan menyeluruh terhadap permaslahan yang terjadi, terutama terhadap akar permasalahannya, sehingga upaya yang dilakukan dapat berjalan efektif, efisien dan maksimal.
3.Perlu adanya keterbukaan untuk saling berdialog, berkomunikasi dan saling memberi masukan atau informasi, baik antar instansi maupun dengan masyarakat yang dilayani. Sehingga tercipta hubungan yang harmonis, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain.

V. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dan konflik yang terjadi dalam pelaksanaan tugas oleh aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru.
Permasalahan tersebut dapat dikelompokan menjadi permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan penegakkan hukum (Perda), permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan pembinaan hukum (Perda), permasalahan dan konflik dengan kelompok masyarakat tertentu (organisasi massa), dan permasalahan dan konflik yang terjadi dengan Instansi lain yang mengemban tugas penegakan dan pembinaan hukum di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru.
Permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, yang pada intinya adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya terkait dengan penegakkan dan pembinaan hukum.
Sesungguhnya telah dilakukan upaya-upaya untuk megatasi permasalahan dan konflik yang terjadi, namun nampaknya upaya tersebut belum dilaksankan secara maksimal, sehingga belum dapat membrikan hasil yang memuaskan.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah kami laksanakan terhadap permasalahan dan konflik dalam pelaksanaan tugas aparat Tramtib Kecamatan Kebayoran Baru ini, kami harapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian untuk upaya yang lebih baik, dan dapat menjadi bahan perbandingan dalam pelaksanaan tugas-tugas Polri.

PEMOLISIAN PROTAGONIS DI NAD TO WIN HEART AND PEOPLE’S MIND

PEMOLISIAN PROTAGONIS DI NAD
TO WIN HEART AND PEOPLE’S MIND

Tugas utama Polri selaku Civilian adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum Negara Kesatuan Republic Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Polri dituntut sedemikian rupa memenuhi tugas yang dibebankan kepada mereka oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan yang tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang diwajibkan oleh profesi mereka serta para petugas penegak hukum harus menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua orang dimana saja dan kapan saja
Bahwa tugas Polisi secara universal selaku Civilian Police di daerah bergejolak membutuhkan suatu pendekatan yang berbeda secara metode teknis maupun strategi, menghadapi Pluralisme masyarakat Indonesia yang sangat heterogen serta rentan terhadap terjadinya konflik vertikal dan Horizontal membutuhkan suatu daya cipta, rasa dan Karsa yang berasaskan konsep Think Global and Act Local
Apa kemenangan yang paling mutlak ?…. adalah menang perang tanpa harus berperang ( TzunTzu , The Art Of War ), secara universal Polisi termasuk Polri tidak akan pernah terlibat Perang Konvesional kecuali terlebih dahulu sempat dideklarasikan sebagai Combatan menurut Konvensi Genewa . Polisi bukanlah pasukan tempur, kecuali dideklarasikan sebagai bagian dari militer. Penyebutan Polisi bukanlah pasukan tempur mengandung maksud bahwa operasi Kepolisian bukanlah operasi militer. Dalam konteks ini pembatasan model pendekatan polisi dan militer jelas berbeda, sekalipun diwilayah konflik bersenjata yang sama sehingga Polri bekerja tidak menjadi bagian militer.
Bagaimana dengan Pemolisian di NAD sebagai strategi dan falsafah Polri kekinian . ? Saat ini aceh memasuki suatu tahapan baru , setelah konflik melelahkan yang berlansung secara putus sambung selama lebih dari 30 tahun, adalah dengan melakukan perubahan pola Antagonis menjadi Pola peran Protagonis sebagai pembimbing, dan menjadi mitra yang didasari pemahaman bahwa Polri tidak akan mampu sendirian untuk menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dibutuhkan kerja sama dalam kesejajaran antara petugas Polri dan masyarakat dalam memecahkan suatu masalah social, tentunya dengan memperhatikan kekhasan dan nilai- nilai moral setempat.

Identifikasi terhadap kegagalan pendekatan kekuatan bersenjata di NAD :
Profesionalisme Aparat TNI- Polri dalam penyelesaian konflik Aceh.
Tindakan penggunaan kekerasan yang berlebihan (excessive use of force) yang dilakukan oleh aparat TNI –Polri merupakan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power).yang menimbulkan luka traumatis masyarakat dan menyuburkan dukungan bagi kelompok GAM , padahal penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pilihan terakhir (last resort) bagi aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
Bentuk tindakan kekuatan berlebihan yang ditampilkan oleh Aparat TNI – Polri diwujudkan terhadap subyek yang tidak dalam penguasaannya seperti setelah terjadi serangan oleh kelompok GAM terhadap iring-iringan kendaraan maupun Patroli serta Kawasan Kantor dan Asrama serta fasilitas milik umum maupun pemerintah yang sering kali memicu terjadinya kekerasan berlebihan terhadap masyarakat disekitar lokasi kejadian baik berupa pemukulan , penghinaan dan terjadinya penembakan membabi-buta sebagai pelampiasan rasa kesal ataupun kemarahan Aparat saat diserang tak seorang masyarakatpun yang datang untuk menginformasikan rencana serangan. Selain itu juga ditemukan penggunaan kekuatan secara berlebihan dilakukan terhadap subyek yang berada dalam penguasaannya. Hal ini biasa ditujukan kepada seseorang atau kumpulan orang yang telah ditahan atau ditangkap dimana polisi menggunakan metode penyiksaan terhadap mereka untuk mendapatkan keterangan atau hal lain.
Tindakan kekerasan yang ditampilkan diatas memiliki hubungan dengan tingkat Profesionalisme personel yang ditugaskan didaerah konflik, kata profesionalisme yang menunjuk kepada kadar keahlian atau kemampuan setiap personel untuk melakukan dan bertindak secara benar menurut tugas dan tanggung jawab yang dimiliki .
Profesionalisme hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang benar dan tepat porsi serta materi , adanya dukungan terhadap perangkat lunak dan keras yang logis dan masuk akal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Drs Usman Kasminto saat menyusun Buku Tantangan Polri mengamankan Aceh ( 2003 ) menyebutkan bahwa Polri sebagai organisasi belum mampu menentukan standart kualifikasi kemampuan dan latihan yang harus dijalani setiap personil Polri yang melaksanakan tour of duty ke Aceh , Rekruitment ? juga perlu ditanyakan sudah tepat atau hanya sekedar melaksanakan perintah Mabes Polri?

Peran pers dan persepsi masyarakat .
Simpati masyarakat kearah GAM hal ini didukung oleh keahlian mereka dalam melancarkan PUS (Perang Urat Syaraf ) dan Public Opini setting , berupa tindakan intimidasi dan kontra opini melalui media massa Koran setempat sehingga fakta dilapangan sering kali menyimpang, GAM memahami kekuatan yang dimiliki Media Massa untuk mengontrol dan mencari dukungan rakyat, untuk berbalik membenci Pemerintah dan semua aparat Pemerintahan melalui media setting dengan menekan dan mengancam wartawan untuk dihabisi keluarganya apabila tidak memuat berita seperti yang GAM inginkan sedangkan keberadaan satgas Penerangan yang dikirim dari Mabes Polri , tidak lebih sekedar tukang foto tanpa kemampuan menulis konter opini melalui pemuatan berita di media massa.
Pola pendekatan yang berempati terhadap kebutuhan dasar Manusia
Tugas dan Kewajiban Polisi dalam menyediakan rasa aman bagi masyarakat merupakan entry point untuk mencapai keberhasilan keamanan , Polisi yang memahami kedudukannya ini ibarat seorang salesman yang menawarkan produk berupa KEAMANAN kepada market yakni masyarakat . Wajib dipahami keamanan ( safety, security, surety ,peace ) merupakan barang langka ditengah situasi keamanan yang serba sulit, merujuk kepada Minimanual Urban Guerilla oleh Carlos Marighella
“The role of the urban guerrilla, in order to win the support of the population, is to continue fighting, keeping in mind the interests of the people and heightening the disastrous situation within which the government must act. These are the conditions, harmful to the dictatorship, which permit the guerrillas to open rural warfare in the middle of an uncontrollable urban rebellion.”

Taktik gerilya ? apa korelasinya dengan tugas Polisi ? , bahwa organisasi ( GAM ) tidak pernah melihat atau mau tahu dengan kedudukan Polri sebagai , Non-Combatan, Penegak Hukum dan bukan pasukan tempur, sekali dikategorikan “Aparat” ( TNI ,POLRI, Pegawai pemda, guru dan semua pegawai yang mendapat gaji dari NKRI ) adalah musuh, justru keberadaan sebagai anggota Polri merupakan primary target yang harus dihancurkan (culik kemudian dibunuh ) untuk menimbulkan ketakutan dan ketegangan di masyarakat, serta menciutkan nyali dan memancing amarah petugas yang lain agar semakin bertindak represif.
Situasi kemanan yang dihadapi Polri saat itu, merupakan wujud terjadinya ketegangan dan konflik vertikal bersenjata dalam negeri antara Pemerintah dengan sekelompok masyarakat yang memiliki pandangan dan keyakinan yang berbeda secara frontal berjuang dengan menggunakan senjata
Pengalaman perorangan,sebagai penentu pola Komunikasi & pendekatan terhadap masyarakat.
Frekuensi penugasan yang telah dijalani oleh rekan-rekan di Brimob dalam penugasan Operasi Pemulihan Keamanan berbagai wilayah konflik di Indonesia telah membangun kesiapan mental dan kemampuan beradaptasi di lingkungan yang rawan. Rekan rekan kami di Brimob menyadari resiko tugas di daerah Konflik, bahwa kecerobohan dan tindakan arogansi justru akan memberikan pengaruh yang kontraproduktif terhadap keberhasilan tugas dalam rangka memberikan back-up satuan kewilayahan agar dapat melaksanakan kegiatan kepolisian secara optimal.yang menarik beberapa rekan personil Brimob yang kami kenal, menyunting gadis dari daerah Konflik untuk dijadikan Bhayangkari, sehingga sedikit banyak memberikan penilaian positif dan membuka pikiran masyarakat bahwa kedatangan mereka ke daerah- daerah tersebut justru untuk menjalin silaturahmi.Kesadaran yang harus terus menerus ditumbuhkan kepada personil Brimob bahwa tugas utama mereka untuk melindungi keamanan dan keselamatan Rakyat, dihidupkan dengan memberikan perintahtugas yang mengedepankan paradigma “ Apa yang terbaik bagi Rakyat adalah yang terbaik bagi Polri”
Upaya –upaya simpatik yang mengedepankan penghormatan terhadap budaya lokal setempat dalam merebut dan memenangkan hati rakyat sehingga dapat membatasi, menutup dan memutus dukungan rakyat terhadap GAM dilakukan dengan kegiatan counter Opini, developing good Public opinion, pelayanan masyarakat dan pendekatan Agama yang dilakukan di tiap- tiap pos keamanan yang kami miliki di beberapa Gampong dan setiap melaksanakan Operasi Penegakkan Hukum maupun Operasi Pemulihan Keamanan.
Suatu pengalaman yang menarik adalah ketika rekan di Brimob menyapaikan bahwa” menjadi Dukun juga bisa Memenangkan Perang” bahwa pernah dalam suatu operasi Pemulihan Keamanan seorang anggota Brimob dgn inisial Bripda Y, karena kebetulan memiliki kemampuan pengobatan supranatural, berinisiatif membuka praktek pengobatan tradisional disekitar Pos Brimob di Gampong B di pedalaman Aceh.
Tanggapan awalnya masih biasa biasa saja, hanya sebagian kecil masyarakat di sekitar Pos Gambong B yang mau datang untuk berobat, namun setelah sekian lama kunjungan masyarakat makin padat lagi, sehingga pengobatan yang biasanya dilakukan 2 kali seminggupun atas permintaan masyarakat dilaksanakan hampir sepanjang minggu .
Menurut penuturan rekan kami, berdasarkan informasi seorang pasien yang datang berobat, pihak GAM wilayah **** yang dipimpin oleh sdr. TGK Nyak XXX pernah melarang masyarakat untuk berobat ke tempat mereka, setiap orang yang datang ke tempat kami akan dicap CUAK dan diancam akan dibunuh.
Berkah bulan puasa datang kepada mereka , seseorang warga desa datang ketempat Brimob untuk berobat, namun tanpa diduga secara sembunyi sembunyi menyampaikan melalui secarik kertas bahwa pada sore hari nanti apabila akan hujan, seorang anggota GAM dari wilayah Gampong S akan melarikan diri dengan menumpang ojek, rencana pelarian akan dilaksanakan saat hujan, dengan harapan bahwa personil Brimob yang sering mengadakan sweeping kendaraan tidak akan memeriksa dirinya, atas informasi tersebut pimpinan memerintahkan beberapa anggota untuk melaksanakan penyergapan, dan Alhamdulilah informasi yang diperoleh dari pasien yang datang ke Pos brimob membuahkan hasil. Pada saat diinterograsi, awalnya tersangka tetap mengelak mengakui dirinya sebagai anggota aktif GAM yang diduga menyimpan 3 pucuk senpi jenis AK 47, sampai akhirnya pimpinan berinisiatif mengundang keluarga tersangka melalui perantara Geuchik Gampong M untuk mendatangkan orang tua dan kakak perempuannya.Upaya pendekatan dengan mendatangkan keluarga tersangka guna menyentuh hatinya awalnya semula gagal, karena masyarakat di daerah Gampong M, sangat trauma terhadap perilaku aparat TNI/Polri yang dulu pernah bertugas disitu, selain adanya intimidasi dari pihak GAM sendiri terhadap keluarga tersangka.
Berpacu dengan upaya opini setting yang dilakukan oleh GAM , pimpinan Brimob akhirnya meminta Bripda Y untuk berbicara langsung dengan keluarga tersangka, setelah keluarga tersangka mengetahui bahwa anaknya ditahan di pos Brimob serta diawasai langsung oleh Bripda Y yang selama ini dikenal sebagai seorang yang sering membantu melalui metode pengobatan tadisional masyarakat setempat, akhirnya keluarga tersangka mau datang dan menjeguk anaknya di Pos Brimob.
Setelah keluarga tersangka datang , maka pimpinan Brimob di pos menyampaikan bahwa putra mereka ditangkap karena terlibat GAM, dan disarankan untuk menunjukkan lokasi penimbunan senjata yang disimpan, pihak keluarga menyanggupi dan memahami apalagi setelah adanya jaminan keselamatan atas putranya.
Akhirnya berakhir sudah petualangan T alias Tengku M setelah semua senjata yang selama ini dipakai untuk menyerang dan meneror penduduk guna menarik pajak ditemukan di areal perkebunan Kelapa Gampong M, sebanyak 3 pucuk senpi ( 2 pucuk AK- 47, dan 1 pucuk M-16 , berikut sejumlah peluru ) sebagai barang bukti, tanpa perlu susah payah melakukan kontak senjata, tanpa perlu adanya pertumpahan darah dan tanpa mengeluarkan sebutir peluru. selanjutnya tersangka T kami serahkan kepada pihak Polsek M untuk dibina sebagai contoh anggota GAM yang telah menyerah secara sadar .
Da’i Brimob
Nanggroe Aceh Darussalam dikenal sebagai Daerah Serambi Makkah , menjadikan suasana kehidupan keagamaan secara Islam sangatlah kental,ini dipahami sebagai faktor yang dapat menguntungkan operasi pemulihan Keamanan, upaya penugasan Satgas Da’I Kamtibmas oleh Mabes Polri ,secara kasat mata dirasakan belum optimal, seperti diketahui sebagian personil Da’I Kamtibmas yang seharusnya berkunjung ke Meunasah, Pesantren, Masjid, pada faktanya hanya dikumpulkan di aula Polres, demi alasan keamanan dan keselamatan personil yang bersangkutan. ( sebagian anggota Da’I Kamtibmas yang ditugaskan merupakan korban dari penunjukan surat perintah saja, tanpa pelatihan yang cukup mengenai esensi Agama Islam serta kearifan budaya lokal Aceh ) , sehingga motivasi untuk bertugas demikian rendah serta bertugas tanpa dilengkapi alat beladiri yangmemadai.
Melihat kondisi tersebut, kepada setiap pos Brimob dalam jajaran untuk menggalakkan kegiatan pengajian dan pembacaan surat Yasin secara bersama masyarakat lingkungan sekitar Pos setiap malam jumat, serta apabila memungkinkan melaksanakan Sholat berjamaah di Masjid di sekitar Pos. Rupanya perintah tersebut ditanggapi secara positif, bahwa dalam jajaran personil Brimob ternyata memiliki banyak potensi “ Da’I Dadakan “ yang sering didaulat untuk memberikan ceramah serta mengajarkan baca tulis Quran kepada anak- anak di beberapa Meunasah yang ada di dekat Pos Brimob.
Tanggapan-tanggapan positif mulai tumbuh dengan ditandai masyarakat berani datang, sekedar ngobrol dengan anggota jaga di Pos, membantu membersihkan Pos, dan yang terpenting adalah informasi tentang dukungan dan kekuatan logistic yang selama ini diperoleh GAM dari warga masyarakat mulai berkurang, dan mereka ( GAM ) kini hanya memperoleh dukungan bersumber dari saudara / kerabat dekatnya saja.
Patroli simpatik
Selain melaksanakan penggiringan, pemutusan dan penangkapan terhadap target operasi yang berhasil diidentifikasi, metode Patroli simpatik dengan berjalan kaki maupun menggunakan ranmor dilakukan untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa Brimob selalu ada dan siap tugas, memberikan efek deterrent kepada GAM agar mobilitas diantara warga semakin terbatas .
Sering saat kami melaksanakan Patroli keluar masuk Kampung , warga masyarakat menanyakan identitas kami apakah berasal dari Pos Brimob di Gampong B, atau apakah kami rekan dari Bripda Y, sungguh suatu keuntungan bagi kami bahwa nama Bripda Y cukup dikenal sebagi seorang dukun yang cukup ampuh mengobati penyakit, manfaat lain yang dirasakan adalah selama 6 ( enam ) bulan bertugas, belum pernah sekalipun rombongan patroli jalan kaki, Kendaraan, Markas dan kegiatan kami diserang oleh GAM ,namun perolehan pucuk senjata milik GAM sebagai bukti eksistensi, juga tidak mengecewakan : 8 (delapan) pucuk senpi ( 1 pck M16, 6 pck AK-47, 1 pck pistol FN ) dan beberapa lembar dokumen serta perlengkapan logistik, diperoleh dari hasil penyergapan di beberapa lokasi.
Penutup
Guna mewujudkan sosok Polri selaku Polisi yang professional perlu adaya perubah kultur kerja organisasi Polri yang selama ini pendekatan dan totalitas pengabdian Bhayangkara lebih mendekati citra diri Militeristik dibandingkan citra diri polisi yang berwatak sipil. Citra diri militeristik ini yang selanjutnya termanifestasi pada sikap pelayanan yang kaku-prosedural, komunikasi kerja bersifat komando dan kepatuhan pada komando tanpa sikap kritis.Padahal dalam pelaksanaan tugas Polri sangat berbeda dengan militer, petugas Polri memerlukan kemampuan untuk berinovasi dan kreativitas dalam menerapkan diskresi Kepolisia,dengan demikian penanaman jati diri militeristik bersifat kontradiktif dengan konstruksi sosiologi empirik dari fungsi-fungsi kepolisian yang sepenuhnya bersifat civillian dalam melayani melindungi masyarakat.

Konflik Sampang Syiah-Sunni atau Konflik Kepentingan?

Konflik Sampang
Syiah-Sunni atau Konflik Kepentingan?
oleh : IGA LOMBOK

“ Negeri surga ini kembali berdarah. Kita kembali dikejutkan dengan adanya peristiwa konflik Sampang Madura yang bernuansa agama. Tentu kejadian ini seolah menyayat rasa kemanusiaan kita serta logika dan akal sehat, dimana agama atau aliran agama kembali dijadikan ‘kambing hitam’ sebagai pembenaran dan penghalalan terhadap tindakan kekerasan di negeri yang kononnya berlandaskan Pancasila ini.”

Setelah setahun terakhir pemberitaan media dibanjiri oleh berita tentang konflik sosial seperti konflik sengketa lahan di Mesuji dan Lampung, Konflik aliran Ahmadiyah, Konflik Pemilukada, Konflik Papua dan lainnya, terjadi kembali peristiwa berdarah di Sampang Madura, tepatnya di Desa Karang Gayang, Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Pertikaian yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2012 antara kelompok Tajul Muluk al Ali Murtadha (penganut aliran Syiah) dengan kelompok M Rois Al Hukuma (penganut aliran Sunni) yang mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal dunia, 11 (sebelas) luka-luka parah termasuk Kapolsek Omben AKP Aris Dwiyanto, 49 rumah warga Syiah dibakar (versi media 37 rumah) dan puluhan mengungsi . Semua korban merupakan kelompok penganut aliran Syiah yang minoritas. Kejadian ini juga merupakan kejadian puncak setelah sebelumnya tanggal 29 Desember 2011 juga terjadi pembakaran rumah-rumah dari kelompok Tajul Muluk yang dilakukan oleh kelompok M Rois.
Pasca kejadian, berbagai pihak khususnya pejabat pemerintah langsung meninjau lokasi peristiwa konflik di Sampang Madura dan meminta keterangan dari warga dan aparat setempat. Sejumlah Menteri dan pejabat tinggi menyimpulkan, peristiwa kekerasan yang menewaskan warga Syiah tersebut bukanlah konflik antara Syiah dan Sunni, melainkan konflik keluarga yang dilatar belakangi perseteruan dua saudara kandung, yakni Ustad Tajul Muluk yang beraliran Syiah dengan saudara kandungnya M Rois yang beraliran Sunni. Hal ini dikatakan Menteri Agama, Suryadarma Ali , demikian juga Menkopolhukam, Mendagri, Gubernur Jawa Timur, ketua PBNU dan juga Kapolri. Semua pejabat negara dan Ulama sepakat dengan kesimpulan tersebut, termasuk juga Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga merupakan tokoh Madura mengatakan bahwa bentrokan yang terjadi dipicu oleh persaingan cinta antara kakak dan adik (Tajul Muluk dan M Rois) .
Sementara itu sejumlah kalangan memprotes sikap pemerintah yang dinilai menyederhanakan konflik di Sampang Madura dengan menyebut kekerasan yang terjadi di daerah itu hanya dipicu konflik keluarga. Hasil investigasi yang dihimpun Aliansi Solidaritas Kasus Sampang menunjukan perselisihan keluarga antara pemimpin Syiah di Sampang, Tajul Muluk, dengan saudaranya baru terjadi pada tahun 2009, sementara warga Syiah di desa Karang Gayam Kecamatan Omben Sampang Madura sudah mengalami teror dan intimidasi sejak tahun 2004 . Aktifis Aliansi Solidaritas Kasus Sampang, Hertasning Ichlas, mengatakan sentiment kebencian terhadap warga Syiah di Sampang Madura ini dipicu kecemburuan ulama di Sampang Madura terhadap pengaruh pemimpin kelompok Syiah di Karang Gayam, Ustad Ta’jul Muluk dan sentimen kebencian dan anti Syiah ini kian diperparah dengan sentimen geopolitik dan lemahnya penegakan hukum . Hal senada juga disampaikan oleh beberapa aktifis LSM dan HAM di Indonesia.
Berbagai analisa dan pendapat serta kesimpulan yang disampaikan oleh pejabat negara, tokoh agama maupun tokoh nasional mengenai peristiwa berdarah di Sampang ini tentunya dapat dipandang sebagai perbedaan keragaman perspektif masing-masing. Menurut penulis tentu semuanya memiliki agenda. Namun perdebatan mengenai penyebab konflik apakah Syiah-Sunni ataukah konflik kepentingan (yang dalam berbagai pandangan para tokoh disebut sebagai konflik keluarga) memang perlu untuk dianalisa lebih dalam sehingga tujuan sosiologi untuk mencari akar permasalahan guna dapat mengantisipasi kejadian selanjutnya dapat tercapai. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menganalisa mengenai faktor yang menyebabkan akar permasalahan yang ada kemudian menimbulkan konflik dari yang bersifat laten menjadi aktual. Dalam tulisan ini, penulis akan menganalisa konflik Sampang ini melalui pandangan-pandangan Teori Konflik yang dikembangkan oleh Ralph Dahrendorf.

Pandangan Syiah-Sunii
Memandang pertikaian kelompok Syiah dengan Sunii di Sampang Madura, tentu tidak dapat lepas dari sejarah dan pertikaian Syiah dan Sunii Islam dunia. Dari sisi sejarah, timbulnya Syiah-Sunni berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda pandangan mengenai khalifah. Kelompok Syiah hanya mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan tidak mengakui 3 kekhalifahan yang lain seperti halnya Sunni. Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah terakhir dan Hussein putranya di bunuh oleh dinasti Umayah. Peristiwa pembunuhan inilah yang menjadi awal sejarah pertikaian antar Sunni dan Syiah sampai saat ini.
Kemudian dari pandangan global Islam dunia, melalui berbagai sumber (yang dibaca penulis) ada sejumlah tema yang menjadi perdebatan ‘abadi’ antara dua mazhab besar Islam ini. Mulai dari kepemimpinan agama, politik, social, penafsiran teks agama hingga metodologi ritual keagamaan. Namun dari semua topik tersebut, tak ada perdebatan yang lebih panas antara keduanya melebihi persoalan agama dan politik. Tentu kita tidak dapat menampik bahwa perdebatan tersebut menimbulkan konflik terbuka (perag saudara) di beberapa negara Islam dunia, sebut saja yang sedang terjadi saat ini yaitu perang saudara di Suriah, kemudian perang saudara di Irak (yang saat ini dikuasai oleh kaum Syiah yang didukung Amerika dan sekutunya setelah menumbangkan rezim Saddam Husein yang Sunni), Arab Saudi (mayoritas kaum Sunni) dan Iran (Syiah sebagai agama negara). Bahkan Wakil Presiden Irak, Tarik Hashimi yang juga merupakan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Islam Irak juga merupakan pejabat tertinggi dari kelompok Sunni dalam pemerintahan Iraq yang dikuasai Syiah dihukum mati dalam pengadilan in absentia karena didakwa sengaja membentuk kelompok pembunuh (deadsquad) untuk melawan pemerintah pasca rezim Saddam Husein dan membunuh kelompok Syiah .
Sementara itu di Madura sendiri, kelompok faham Syiah didirikan pada tahun 2004 di Dusun Nang Kernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang oleh kakak beradik Tajul Muluk alias Ali Murtadha dan M Rois Al Hukuma yang berkembang dengan jumlah pengikut 558 orang (terdiri dari 136 KK dan 156 Santri) yang kemudian semakin berkembang . Tajul Muluk dan M Rois yang terobsesi ingin menjadi ulama besar Syiah setelah kembali dari sekolah agama di Iran, mencoba mendirikan pondok pesantren dengan beberapa santri. Kemudian tahun 2005 terjadi konflik antara Tajul Muluk dan M Rois yang berlatar asmara. Konflik ini berkembang dengan keluarnya M Rois dari kelompok Syiah yang kemudian malah berbalik menyebarkan isu penolakan terhadap ajaran Syiah yang di pimpin oleh Tajul Muluk. Mulai saat itulah awal terjadi konflik antara kelompok ajaran Syiah yang minoritas dan kelompok Sunni yang dianut mayoritas masyarakat Omben Sampang Madura. Yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa konflik Syiah dan Sunni di Sampang cepat berkembang tanpa adanya akar permasalahan yang kuat.
Dalam Teori Identitas Sosial yang dikembangkan oleh Henri Tajfel (1957-1959) dijelaskan bahwa identitas sosial seseorang ikut membentuk konsep diri dan memungkinkan orang tersebut menempatkan diri pada posisi tertentu dalam jaringan hubungan-hubungan sosial yang rumit. Melalui teori ini, penganut kelompok Syiah dan Sunni di Sampang telah mengidentifikasikan diri sebagai dua kelompok yang memang memiliki sejarah berkonflik atau bertikai. Mungkin tidak semua penganut kelompok mengetahui esensi ajaran dan sejarah yang menyebabkan mereka berkonflik namun hanya mengetahui bahwa antara Syaih dan Sunii adalah dua kelompok yang berbeda pandangan dimana kelompok Syiah dan Sunni di negara lain juga bertikai. Kaum Sunni Sampang yang mayoritas selalu mengadakan penekanan, pengancaman dan intimidasi terhadap kaum Syiah, sebagai contoh penolakan acara Maulud Nabi yang dihadiri ulama Syiah dari Iran oleh kelompok Sunni (tanggal 9 April 2007), pembubaran kegiatan pengajian yang dilakukan kaum Syiah (Agustus 2009), pelaporan Tajul Muluk telah menyebarkan ajaran sesat ke Polwil Madura (16 Oktober 2009), penutupan jalan menuju pondok pesantren Tajul Muluk oleh warga Sunni (2 April 2011), penyerangan dan pembakaran terhadap rumah-rumah kelompok penganut Syiah (29 Desember 2011) dan penyerangan kembali terhadap kelopok Syiah yang menimbulkan korban jiwa (26 Agustus 2012) .
Dari beberapa rangkaian kejadian konflik antara kelompok Syiah dan Sunni, tidak dapat dipungkiri bahwa pertikaian yang terjadi memang melibatkan antara kelompok Syiah dan Sunni. Kaum Sunni Sampang berkehendak agar semua warga Omben pemeluk Syiah untuk kembali memeluk ajaran Sunni serta menolak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum Syiah. Ini membuktikan bahwa ajaran Syiah merupakan ajaran yang dipermasalahkan oleh kelompok Sunni Sampang karena sebelum dibentuknya aliran Syiah di Kecamatan Omben, tidak pernah terjadi perselisihan antar kelompok apalagi sampai menimbulkan konflik terbuka. Namun setelah lahirnya kelompok Syiah pada tahun 2004, secara perlahan-lahan masing-masing kelompok mengidentifikasikan diri kedalam kelompok masing-masing (Syiah dan Sunni) yang memiliki sejarah dan pandangan Islam global yang sedang terjadi konflik antara Syaih dan Sunni maka terjadi konflik sosial yang berlatar belakang agama (kelompok aliran) di Sampang Madura.

Pandangan Konflik Kepentingan
Tidak dapat dipungkiri bahwa perselisihan antara Tajul Muluk dan M Rois diawali dengan perselisihan keluarga yang berlatar belakang asmara. Awalnya M Rois dan Tajul muluk sama-sama menganut Syiah. M Rois ingin menikahi salah satu santrinya yang bernama Halimah, namun Tajul Muluk tidak merestuinya. M Rois merasa dikhianati lalu keluar dan gabung dengan kelompok Sunni (2005). Mulai saat itu M Rois mulai menentang kelompok Syiah dan mengatakan Tajul Muluk menyebarkan ajaran sesat. Pada bulan Maret 2009, Halimah menikah dengan Abdul Aziz yang merupakan orang dekat Tajul Muluk. Tajul muluk yang mengawinkan dan sekaligus menjadi saksi. Hal ini semakin memperuncing perselisihan antara kedua kakak beradik ini.
Menurut Ralp Dahrendorf (1958-1959), dalam konsep tentang teori konflik hal yang penting untuk dicermati yaitu kepentingan . Dalam teorinya ia menyatakan bahwa kepentingan itu yang nampaknya sebagai fenomena psikologi, pada dasarnya adalah fenomena berskala luas. Konflik kepentingan didalam kelompok masyarakat selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi. Konflik kepentingan ini tidak selalu perlu disadari oleh individu atau anggota kelompok dalam rangka bertindak sesuai dengan harapan. Dalam hal ini Dahrendorf mengatakan hal ini sebagai kepentingan tersembunyi.
Perselisihan keluarga antara Tajul Muluk dan M Rois yang berlatarbelakang asmara ini, dimanfaatkan oleh M Rois untuk menyerang Tajul Muluk melalui isu perbedaan faham Syiah dan Sunni di Sampang. Selain itu dengan meruncingnya permasalahan Syiah dan Sunni di Sampang ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh agama dan Ulama di Sampang (Madura) yang mayoritas Sunni untuk meredam berkembangnya kelompok Syiah di Madura. Tentunya persaingan ini akan mengganggu otoritas yang dimiliki oleh tokoh-tokoh agama dan Ulama (kiai) tersebut. Kepentingan tersembunyi yang ada pada sebagian besar para ulama-ulama di Madura tidak ingin otoritasnya berkurang dengan adanya kelompok Syiah yang mulai berkembang di Sampang. Madura merupakan daerah yang identik dengan Islam yang fanatik dan peran kiai (ulama) yang dominan dan penting sebagai pimpinan agama, pemimpin masyarakat dan berkembang ke pemimpin politik , sehingga otoritas (kekuasaan) merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap ulama untuk mempertahankan eksistensinya di dalam sistem kultur masyarakat yang fanatik terhadap agama dan ulamanya (kiai).
Menurut Talcott Person, sepenting-pentingnya struktur lebih penting lagi sistem kultural bagi sistem sosial . Sistem kultur sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai unsur dunia sosial atau merupakan kekuatan utama yang mengikat sistem tindakan. Didalam sistem sosial, sistem diwujudkan dalam norma dan nilai, dan dalam sistem kepribadian ia diinternalisasikan oleh aktor. Aktor dalam hal ini adalah para kiai atau ulama di Madura menyadari bahwa dengan adanya faham Syiah yang berkembang pesat di Sampang dapat mengurangi otoritas yang selama ini dimilikinya. Kepentingan tersembunyi yang dimiliki oleh M Rois untuk membalas dendam kepada Tajul Muluk akibat permasalahan asmara dan kepentingan tersembunyi para ulama dan tokoh agama di Sampang ini yang kemudian memanfaatkan isu konflik Syiah dan Sunni sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat khususnya di Sampang Madura .

Prasyarat Aksi Dahrendorf
Didalam kondisi yang tidak ideal, faktor lain ikut berpengaruh dalam proses konflik sosial. Dahrendorf menyebutkan kondisi-kondisi teknis seperti personil yang cukup, kondisi politik seperti situasi politik secara keseluruhan, dan kondisi sosial seperti keberadaan hubungan komunikasi . Penulis mencoba menggunakan prasyarat Dahrendorf ini untuk menganalisa mengapa kasus Sampang ini menjadi konflik yang sifatnya aktual, sementara di daerah lain seperti di Bangil dan Malang tidak terjadi.
1. Syarat Teknis
Seperti yang telah disampaikan diatas, bahwa Madura adalah daerah yang identik dengan Islam yang fanatik dan peran kiai (ulama) yang dominan, dihormati, diikuti dan berperan penting sebagai pimpinan agama, pemimpin masyarakat dan berkembang ke pemimpin politik. Karena islamisasi berlangsung baik di hampir semua kelompok dan kelas sosial, dengan ulama sebagai institusi sentrumnya, maka ulama memiliki posisi sentral dalam struktur sosial masyarakat Madura di hampir semua tingkatannya. Posisi mereka tampak kian kuat dan luas dari waktu ke waktu. Hal ini menjadikan Islam sebagai identitas dari masyarakat Madura. Situasi ini akan sangat mendukung apabila ada isu-isu yang berhubungan dengan agama khususnya Islam akan sangat cepat berkembang. Kondisi fanatisme keislaman yang kuat, didukung dengan pimpinan agama (ulama) yang sangat dihormati, maka adalah sesuatu yang mudah memobilisasi masyarakat Madura melalui para ulama atau kiainya dengan menggunakan isu agama sebagai isu utama.
Isu Syiah-Sunni merupakan isu hangat yang semua orang Islam juga mengetahui bahwa beberapa keyakinan mereka adalah berbeda. Latar belakang sejarah dan kondisi konflik Syiah-Sunni di dunia saat ini juga sedang bergejolak (di Suriah dan sebelumnya di Irak) dipakai oleh otoritas ulama (kiai) Sunni yang mayoritas untuk menyerang kelompok Syiah yang jumlahnya minoritas (di Indonesia belum ada data valid mengenai komposisi Syiah-Sunni, namun untuk komposisi Syiah-Sunni di dunia tercatat bahwa Syiah merupakan kelompok minoritas yang anggotanya sekitar 10-15% dari seluruhnya 1,6 milyar warga Muslim di dunia ). Dahrendorf mengatakan bahwa dengan kondisi teknis seperti jumlah personil yang cukup dan kepemimpinan yang kuat akan mampu menggerakkan konflik menjadi konflik aktual, dimana dengan otoritas yang dimiliki para ulama di Omben Sampang, mampu menggerakkan ribuan massa untuk menyerang kaum Syiah dengan menggunakan isu konflik Syiah dan Sunni sehingga pertikaian berdarah di Sampang terjadi. .
2. Syarat Sosiologis
Selain dilatarbelakangi konflik Syiah-Sunni, konflik Sampang juga diawali oleh konlik yang berlatar belakang konflik keluarga antara Tajul Muluk dengan M Rois. Pendukung dan pengikut kedua ulama inipun secara geografis hidup berdampingan, sehingga terdapat hubungan sosiologis yag kuat diantara kedua kelompok aliran ini karena hidup bertetangga. Hubungan sosiologis ini yang menjadikan konflik dapat terjadi. Dahrendorf mencontohkan Nyonya Perancis tidak mungkin berkonflik dengan pemain catur Chili karena tidak ada kontak antara mereka, tak ada integrasi sebelumnya yang menyediakan basis untuk konflik. Hubungan sosiologis antara dua kelompok yang bertetangga, yang dipisahkan melalui identitas sosial mereka yaitu kelompok Syiah dan Sunni dengan basis keyakinan yang sama-sama kuat yaitu fanatisme Islam mengakibatkan konflik laten dapat berubah menjadi konflik aktual di Sampang Madura.

3. Syarat Politis
Pecahnya konflik Syiah-Sunni di Sampang Madura tentu tidak bisa dilepaskan dari fatwa MUI Sampang yang menyatakan ajaran Syiah sesat . MUI (Majelis Ulama Indonesia) Sampang tidak akan menyangka bahwa fatwa yang bernomor A-035/MUI/spg/2012 dan keputusan fatwa MUI Jawa Timur yang bernomor No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah tanggal 21 Januari 2012 yang dikeluarkan tersebut akan dapat menyulut konflik yang ada karena dijadikan landasan pembenar oleh masyarakat Sampang untuk menyerang warga Syiah.
Di Madura sebagai wilayah yang fanatisme keislamannya kuat, masyarakatnya sangat mematuhi dan tunduk terhadap perintah-perintah ulamnya, apalagi dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama nya, dapat dianggap sebagai hukum bagi mereka. Dengan adanya fatwa haram terhadap ajaran Syiah yang dikeluarkan MUI Sampang dan MUI Jatim merupakan pemicu terhadap konflik Syiah-Sunni yang telah berlangsung selama 8 tahun (2004-2012) di Sampang. Bahkan Ketua MUI Jatim KH Abdusshomad Buchori menegaskan tidak akan mencabut fatwa Syiah sesat yang telah dikeluarkan sejak 21 Januari 2012 . Ia mengatakan bahwa jika Syiah terus berkembang di Jatim maka keutuhan NKRI tidak bisa terjaga selama Syiah dikembangkan di negara Sunni seperti Indonesia. Dia mengutip pernyataan Syaikh Yusuf Qordhowi dari Mesir yang mengatakan bahwa Syiah tidak bisa dikembangkan di negara-negara Sunni. Ini sama halnya Sunni tidak bisa dikembangkan di negara Syiah seperti Iran.

Penutup
Berdasarkan analisis melalui beberapa teori sosiologi konflik, akar permasalahan terjadinya konflik Sampang disebabkan akibat adanya kepentingan dari ulama-ulama untuk mempertahankan otoritas khususnya di Madura dengan memanfaatkan perbedaan faham Syiah dan Sunni, dimana konflik keluarga antara Tajul Muluk dan M Rois sebagai pemicu masalah yang ada.
Timbulnya konflik aktual dari yang sebelumnya bersifat laten di Sampang karena prasyarat Dahrendorf mengenai terjadinya konflik aktual semuanya terpenuhi baik dari segi teknis, sosiologis maupun politis. Hal ini terjadi karena fanatisme agama yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Madura, didukung dengan pemimpin (ulama) yang dihormati, diikuti dan disegani serta mampu menggerakkan menggerakkan massa Sunni yang memiliki hubungan sosiologis dengan penganut Syiah karena bertetangga dalam satu wilayah sehingga konflik laten yang ada menjadi aktual. Selain itu dipicu dengan adanya fatwa MUI Sampang dan MUI Jawa Timur yang mengharamkan ajaran Syiah, sehingga dijadikan sebagai hukum pembenar untuk melakukan gerakan anarkhis oleh massa Sunni terhadap penganut ajaran Syiah.
Polri yang diberikan amanah oleh konstitusi sebagai pemelihara keamanan masyarakat perlu menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting untuk mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian berikutnya sehingga tidak terulang baik di Madura sendiri ataupun di wilayah lain yang juga memiliki potensi konflik sosial yang tidak kalah berbahaya. Untuk itu perlu langkah yang tepat bagi Polri guna menyelesaikan konflik sosial khususnya konflik agama, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya jangka pendek adalah Polri harus tegas dan konsisten terhadap penegakan hukum kepada setiap warga pelanggar hukum yang terlibat di dalam konflik. Selain itu sangat penting dalam pelibatan semua unsur-unsur yang berkompeten baik Pemda Kabupaten ataupun Propinsi dalam proses mediasi antara kelompok yang bertikai, termasuk pelibatan tokoh ulama yang dianggap memiliki pengaruh cukup besar untuk ikut meredam situasi yang ada. Upaya jangka panjang yang dapat dilakukan adalah mendorong kembali pemberdayaan perangkat desa dan perangkat Pemda, TNI, Ulama dan tokoh masyarakat untuk mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan pembinaan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang berbasis agama melalui ceramah-ceramah agama di masjid-masjid unntuk mengedepankan kerukunan umat beragama. Tidak kalah pentingnya mengedepankan fungsi intelejen yang handal guna dapat mendeteksi kerawanan wilayah sehingga mampu untuk diantisipasi menjadi potensi konflik.

Daftar Bacaan
Wiriawan Sarlito, Psikologi Sosial (Psikologi Kelompok dan Terapan), Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Ritzer George dan Goodman Douglas, Teori Sosiologi Modern (alih bahasa oleh Alimandan), Kencana Prenada Media Goup, Jakarta, 2004.

David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi (disunting oleh Paulus Wirutomo), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Prihandoko Tempo.Co, Solusi Konflik Sampang Versi Pemerintah, diakses melalui http://id.berita.yahoo.com/solusi-konflik-sampang-versi-pemerintah-113920223.html, tanggal 11 September 2012.

Silvanus Alvin, Murni Masalah Asmara, Mahfud MD Tak Lihat Dalang di Balik Kasus Sampang, diakses dalam http://news.detik.com/read/2012/08/28/235641/2001579/10/murni-masalah-asmara-mahfud-md-tak-lihat-dalang-di-balik-kasus-sampang, tanggal 10 September 2012.

ABC Radio Australia, Kasus Sampang Bukan Konflik Keluarga, diakses dalam http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/kasus-sampang-bukan-konflik-keluarga/1007590, tanggal 10 Septmber 2012.

Abdul Hadi WM, Madura: Sejarah, Sastra, dan Perempuan Seni, diakses dalam http://haideakiri.wordpress.com/2007/11/26/madura-sejarah-sastra-dan-perempuan-seni/, tanggal 10 September 2012.

Sabine Hartert-Mojdehi, Perang saudara di Suriah semakin menjadi perang antara Syiah dan Sunni, yang diwakili Arab Saudi dan Iran, diakses melalui http://www.dw.de/dw/article/0,,16189563,00.html, tanggal 6 September 2012.
Izisfm, Alhamdulillah, Alhamdullilah, MUI Jatim Tolak Cabut Fatwah Syiah Sesat, diakses melalui http://izisfm.wordpress.com/2012/09/06/alhamdulillah-mui-jatim-tolak-cabut-fatwah-syiah-sesat/, tanggal 13 September 2012.

————–, Fatwa Majelis Ulama Islam Propinsi Jawa Timur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah tanggal 21 Januari 2012, diakses melalu ihttp://gensyiah.com/2012/04/mui-jawa-timur-resmi-menetapkan-ajaran-syiah-sesat-dan-menyesatkan/#more-94, tanggal 4 September 2012.

Jawa Pos, Pengadilan Iraq Vonis Mati Wapres Hashimi, Senin 10 September 2012.

AM Fatwa, Solusi Konflik SARA, KOMPAS, Jumat 7 September 2012.

Paparan Kapolda Jawa Timur di depan anggota DPR RI di Gedung DPR RI tanggal 3 September 2012.

Laporan Kejadian Perkelahian Massal di Dusun Nang Kernang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, oleh Kapolres Sampang kepada Kapolda Jawa Timur.

KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PT. JASA MARGA (PERSERO) (PEMBLOKIRAN RUAS JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK OLEH WARGA MASYARAKAT TERKAIT UPAYA PENUTUPAN TERMINAL BAYANGAN DI LOKASI EKS GERBANG TOL PONDOK GEDE TIMUR)

KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PT. JASA MARGA (PERSERO)
(PEMBLOKIRAN RUAS JALAN TOL JAKARTA-CIKAMPEK OLEH WARGA MASYARAKAT TERKAIT UPAYA PENUTUPAN TERMINAL BAYANGAN DI LOKASI EKS GERBANG TOL PONDOK GEDE TIMUR)

I. PENDAHULUAN
Penutupan akses terminal bayangan Jatibening di dalam ruas tol Jakarta-Cikampek pada Jumat (27/7/2012) dini hari disambut protes ribuan warga . Pada Hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012, mulai pukul 05.30 sampai dengan pukul 07.50 Wib, telah terjadi pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek di lokasi eks gerbang tol Pondok Gede Timur. Pemblokiran tersebut dilakukan oleh sekitar 1000 orang warga masyarakat. Mereka melakukannya sebagai wujud reaksi protes warga atas tindakan PT. Jasa Marga (Persero) yang telah melakukan penutupan terhadap terminal bayangan sebagai akses naik turun penumpang kendaraan umum di lokasi eks gerbang tol Pondok Gede Timur.
Pemblokiran ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29, yaitu di lokasi eks gerbang tol Pondok Gede, telah mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas yang parah di kedua ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Kemacetan yang terjadi sampai mencapai radius sekitar 18 km dan berdampak pada akses jalur-jalur alternatif yang ada di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut, namun massa yang melakukan pemblokiran telah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap sebuah kendaraan pick-up merk Daihatsu Espass No. Pol. B-9548-YT milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero) yang kebetulan melintas, melakukan pelemparan terhadap kendaraan para pengguna jalan tol, serta melakukan pengrusakan terhadap beberapa rambu lalu lintas di sekitar area tersebut.
Aksi pemblokiran tidak berlangsung lama. Polisi telah bergerak cepat dan dalam tempo kurang dari 3 jam telah berhasil membuka kembali arus lalu lintas di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek. Meskipun berlangsung singkat, dampak yang ditimbulkan oleh pemblokiran tersebut cukup signifikan. Tol Jakarta-Cikampek merupakan salah satu jalur vital transportasi dari dan ke Jakarta sehingga kemacetan yang terjadi menimbulkan terganggunya sebagian besar masyarakat yang akan beraktivitas dari dan ke Jakarta. Selain itu, kerugian materi yang ditimbulkan juga cukup besar. Semua kerugian yang timbul tersebut adalah akibat adanya konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero).
Guna mendalami konflik yang melatarbelakangi terjadinya pemblokiran di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek, penulis menyusun tulisan ini. Permasalahan pokok dalam tulisan ini ialah bagaimanakah konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero)? Untuk memperjelas permasalahan pokok tersebut, penulis menentukan sub-sub permasalahan, yaitu: (a) bagaimanakah tahapan konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero)?; (b) bagaimanakah peta konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut; dan (c) apakah terjadi pergeseran konflik dalam konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut?
Penyusunan tulisan ini memiliki beberapa maksud dan tujuan. Maksud penulis ialah: (a) menganalisa dan mendeskripsikan tahapan konflik yang terjadi antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); (b) menganalisa dan memetakan konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); dan (c) menganalisa dan menjelaskan pergeseran konflik dalam konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero). Tujuannya adalah: (a) agar diketahuinya tahapan konflik yang terjadi masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); (b) agar diketahuinya peta konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero); dan (c) agar diketahuinya pergeseran konflik dalam konflik antara masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero).

II. TAHAPAN KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PT. JASA MARGA (PERSERO)
Konflik berasal dari Bahasa Latin, yaitu configere yang berarti saling memukul . Pace dan Faules (1994) menyatakan bahwa konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan . Pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya . Sebagai suatu proses sosial, Fisher (2001) dalam Novri Susan (2009) membagi tahapan dinamika konflik meliputi: prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca-konflik .
A. Prakonflik
Terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 telah beroperasi sejak Tahun 1995. Saat itu, terminal bayangan tepat berada di Pintu Tol Pondok Gede Timur. Terminal tersebut sebagai akses naik turunnya penumpang akngkutan umum baik dari dan ke Jakarta serta terbentuk secara alami. Warga masyarakat sekitar area tersebut maupun dari wilayah lain memanfaatkannya untuk mencari nafkah dengan menjadi pengojek, pedagang asongan, timer, ataupun menyediakan fasilitas penitipan kendaraan. Namun, pada saat terjadi kerusuhan 1998, warga sekitar berhasil menghalangi upaya para demonstran (dari komponen mahasiswa) saat itu untuk membakar Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sehingga terjadi kesepakatan antara warga dan PT. Jasa Marga (Persero) untuk memfasilitasi gerbang tol dengan terminal bayangan dan warga masyarakat dapat memanfaatkan untuk mencari nafkah.
Sejak itu, jumlah warga yang memanfaatkan fasilitas terminal bayangan untuk mencari nafkah dan beraktivitas semakin bertambah. Sampai saat ini, berdasarkan data yang dihimpun oleh Sat Intelkam Polresta Bekasi Kota, warga masyarakat yang telah memanfaatkan terminal bayangan tersebut antara lain:
“(a) 9 (sembilan) orang warga menyediakan penitipan motor di sebelah selatan dengan kapasitas rata-rata 100-200 motor per hari dan 4 (empat) orang warga menyediakan penitipan motor di sebelah utara dengan kapasitas 25-100 motor per hari; (b) 300 (tiga ratus) unit ojek di sebelah selatan dengan koordinator SUPRIYADI dan AHMAD dan 400 (empat ratus) unit ojek di sebelah utara dengan koordinator H. ABDUL ROHMAN alias H. DOMAN dan MININ; (c) 3 (tiga) warung klontong di sebelah utara dan 4 (empat) warung klontong di sebelah selatan; (d) 25 (dua puluh lima) orang sebagai timer yang dikoordinir oleh ALIT; dan (e) sekitar 1000 (seribu) orang penumpang kendaraan umum (pegawai negeri, pegawai swasta maupun pelajar) setiap harinya yang memanfaatkan terminal bayangan tersebut” .

Adanya larangan untuk tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol sejak diberlakukannya UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP RI Nomor 15 tahun 2005 dan UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009, serta adanya pertimbangan untuk melakukan perubahan teknis di Ruas Tol Jakarta-Cikampek guna meningkatkan pelayanan pengguna jalan tol dan mengurangi kemacetan mendorong pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk melakukan penataan Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Untuk itu, PT. Jasa Marga (Persero) telah memindahkan Gerbang Tol Pondok Gede Timur ke wilayah Cikarang, selain itu, mereka juga berniat melakukan penutupan total terhadap terminal bayangan di area eks Pintu Gerbang Tol Pondok Gede Timur.
Rencana penutupan total terhadap terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek telah dicanangkan sejak tanggal 5 Januari 2012. Sejak pencanangan tersebut, PT. Jasa Marga (Persero) melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk menyiapkan penutupan total terhadap terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Sosialisasi dilaksanakan mulai tanggal 9–29 Januari 2012 dengan cara mengirimkan surat kepada para pengusaha bus, penyebaran pamflet di beberapa lokasi di sekitar eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, serta melakukan sosialisasi langsung kepada para pemakai jalan, pengemudi bus, dan penumpang angkutan umum.
Selain melakukan sosialisasi, PT. Jasa Marga (Persero) telah melakukan rapat-rapat koordinasi baik internal maupun dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait, antara lain: perwakilan PT. Jasa Marga (Persero), perwakilan dari Korlantas Mabes Polri, perwakilan dari Polresta Bekasi Kota, perwakilan dari Kodim 0507 Bekasi, dan perwakilan dari Sub POM Bekasi. Rapat-rapat koordinasi yang telah dilaksanakan antara lain pada tanggal 8, 10 dan 23 Februari 2012. Rapat-rapat koordinasi tersebut menyimpulkan bahwa:
“(a) akan dilaksanakan operasi penertiban; (b) disarankan dibuatkan jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan (bus) sebagai akses naik turunnya penumpang; (c) lebih diintensifkan pendekatan dengan potensi masyarakat (potmas) sekitar untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas; dan (d) akan dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan untuk mematangkan rencana penertiban” .

B. Konfrontasi
Di sela-sela pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan sosialisasi serta sebelum hasil-hasil rapat koordinasi diputuskan dan dilaksanakan, mulai tanggal 12 Februari 2012, PT. Jasa Marga (Persero) telah melakukan penutupan dengan pemagaran pada akses masuk di sebelah Utara dan Selatan terminal bayangan dengan menggunakan BRC untuk melakukan penutupan total terhadap terminal bayangan di Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Selain itu, mereka juga telah melakukan tindakan-tindakan antara lain:
“(a) meminta bantuan kepada PJR untuk melaksanakan penilangan terhadap Bus AKAP atau kepada yang menaikkan atau menurunkan penumpang di lokasi tersebut; (b) sejak 13 Maret 2012, PT. Jasa Marga (Persero) melakukan penutupan akses keluar masuk tol, baik dari maupun ke arah Jakarta; (c) tanggal 19-20 Maret 2012, menempatkan petugas di lokasi untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran pamflet larangan menaikkan dan menurunkan penumpang serta melakukan kunjungan sosialisasi ke manajemen PO. Bus; dan (d) tanggal 21-24 Maret 2012, melakukan pemasangan rubber cone di lokasi dan menempatkan petugas untuk melaksanakan penilangan terhadap pengemudi bus yang berhenti di lokasi tersebut” .

Akibat tindakan-tindakan dari PT. Jasa Marga (Persero), warga masyarakat di sekitar lokasi terutama yang menggantungkan hidup pada terminal bayangan tersebut bereaksi. Mereka menolak penutupan dan mengancam akan melakukan unjuk rasa untuk menuntut dibukanya kembali akses terminal bayangan di lokasi eks Pintu Tol Pondok Gede Timur. Selain itu, protes warga diwarnai dengan tindakan-tindakan antara lain:
“(a) Pada tanggal 9 Pebruari 2012 telah terjadi pengrusakan terhadap sebuah spanduk himbauan PT. Jasa Marga (Persero) yang bertuliskan “Dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di ruas jalan Tol sesuai UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 dan PP RI Nomor 15 tahun 2005 Pasal 14” yang dipasang di sisi selatan jalan tol; (b) Pada tanggal 13 Pebruari 2012 diketahui bahwa 2 (dua) buah spanduk milik PT. Jasa Marga (Persero) lainnya juga telah dirusak dengan cara disobek-sobek oleh sekelompok orang yang belum diketahui identitasnya; (c) pada tanggal 13 Pebruari 2012, sekelompok tukang ojek telah memasang spanduk bertuliskan ”Kami masyarakat dan pengguna jalan Jatibening menolak penutupan akses turun naik penumpang; (d) Pada tanggal 26 Pebruari 2012, melakukan protes dalam perbaikan (pengelasan) terhadap pagar BRC di jalur Selatan, namun pekerjaan tersebut tetap diteruskan oleh pekerja dari PT. Jasa Marga (Persero) sampai selesai; dan (e) mengirimkan surat keberatan atas penutupan area terminal bayangan kepada pihak PT. Jasa Marga (Persero)” .

Guna meredam gejolak masyarakat, pada tanggal 25 Maret 2012, pihak PT. Jasa Marga (Persero) melaksanakan pertemuan dengan perwakilan aliansi warga yang dipimpin oleh H. DOMAN dan dihadiri oleh perwakilan dari PJR Polda Metro dan perwakilan dari Subbag Tramtib Bekasi Kota. Dalam pertemuan tersebut, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menyatakan bahwa penutupan terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur dilakukan demi keselamatan pengguna jalan tol dan merupakan wujud pelaksanaan UU dan PP yang tidak memperbolehkan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu pengguna jalan tol termasuk larangan menaikkan atau menurunkan penumpang di jalan tol. Sedangkan, perwakilan warga masyarakat menyampaikan bahwa mereka tidak pernah diajak dialog oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero) mengenai penutupan terminal bayangan tersebut dan akibat penutupan yang telah dilakukan, banyak warga masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, mereka meminta pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk membuka kembali akses yang ada dan apabila penutupan tetap akan dilaksanakan, mereka meminta untuk dibuatkan jalur khusus bagi angkutan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di area tersebut.
Pertemuan tersebut tidak menghasilkan titik temu dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Masing-masing pihak tetap pada keinginannya, pihak PT. Jasa Marga (Persero) tetap melakukan penutupan terhadap terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sedangkan warga masyarakat melalui perwakilan mereka tetap menuntut pembukaan kembali terminal bayangan tersebut atau meminta pihak PT. Jasa Marga (persero) untuk menyediakan jalur khusus bagi angkutan umum untuk akses naik turun penumpang di area tersebut. Meskipun belum ada titik temu, namun akibat adanya pertimbangan keamanan dari pihak Polresta Bekasi Kota dan instansi terkait, maka pihak PT. Jasa Marga (Persero) setuju untuk sementara membuka kembali terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur sampai diupayakan suatu solusi alternatif pemecahan selanjutnya.
Pada tanggal 25 Mei 2012, pihak PT. Jasa Marga (Persero) kembali mengadakan rapat koordinasi di Ruang Rapat Utama Kantor PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan-perwakilan antara lain dari: PT. Jasa Marga (Persero), Koorlantas Mabes Polri, Biro Ops Polda Metro Jaya, Polresta Bekasi Kota, Kodim 0507 Bekasi, Dishub Kota Bekasi, Polsek Pondok Gede, Koramil Pondok Gede, dan Dinas Tramtib Kecamatan Pondok Gede. Hasil rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:
“(a) agar lebih diintensifkan pendekatan terhadap potensi-potensi masyarakat sekitar agar dampak yang ditimbulkan tidak berkembang menjadi tindakan anarkis atau penutupan jalan tol; (b) agar dibuatkan jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum untuk dapat digunakan sebagai akses naik turunnya penumpang; (c) PT. Jasa Marga (Persero) perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif terhadap potensi masyarakat dan tokoh masyarakat di sekitar karena sudah ada indikasi perlawanan dengan cara menyobek spanduk yang di pasang PT. Jasa Marga (Persero); (d) agar PT. Jasa Marga (Persero) mempertimbangkan solusi untuk membuat gardu masuk Tol dan tetap dapat menampung pedagang, tukang ojek dan penumpang; (e) solusi lain yang perlu dipertimbangkan PT. Jasa Marga (Persero) adalah membuat jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum dengan memberikan stiker khusus atau menuliskan rute untuk tidak berhenti di area Eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur bagi kendaraan umum yang dapat masuk tempat tersebut; (f) akan dilakukan rapat koordinasi lanjutan untuk mematangkan rencana operasi penertiban dengan melibatkan anggota Polda Metro Jaya, Polresta Bekasi Kota, Kodim 0507 Bekasi dan instansi terkait; dan (g) pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melaporkan kepada Kacab Tol Jakarta-Cikampek mengenai hasil rapat dan akan mengundang kembali setelah pimpinan mengambil keputusan terkait solusi yang diberikan oleh pihak-pihak keamanan” .

Pada tanggal 13 Juni 2012, di ruang kerja Kasat Intelkam Polresta Bekasi Kota telah dilaksanakan pertemuan antara Pihak Polresta Bekasi Kota dengan pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan perwakilan dari Induk PJR Jakarta-Cikampek untuk kembali mencari solusi penyelesaian yang menyangkut masalah penertiban di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Hasil pertemuan terdapat 3 (tiga) solusi yang diwacanakan sebagai jalan penyelesaian yaitu:
“(a) Bus atau mobil angkutan umum yang akan menurunkan atau menaikan penumpang di lokasi tersebut yang dari arah Jakarta dan keluar Pintu Tol Caman, serta masuk kembali ke jalur tol dibuatkan gerbang masuk; (b) Tetap menggunakan jalur yang sudah ada di lokasi penyimpanan mobil kecelakaan lalu lintas dan akan membuka kembali beton sebagai jalur khusus untuk akses naik turun penumpang; dan (c) Alternatif terakhir ialah lokasi tersebut akan ditutup secara total” .

Selain itu, pihak Polresta Bekasi Kota dan pihak Induk PJR Jakarta-Cikampek menyarankan agar sebelum adanya solusi pemecahan permasalahan, pihak PT. Jasa Marga (Persero) tidak melakukan penutupan terhadap lokasi dan dari ketiga alternatif tersebut yang memiliki potensi kerawanan terkecil adalah solusi alternatif jalur khusus . Atas adanya saran tersebut, pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melaporkan dan meminta ijin kepada PT. Jasa Marga (Persero) Pusat.
Selanjutnya, pada tanggal yang sama, juga diadakan pertemuan antara para perwakilan dari pihak warga masyarakat dengan perwakilan dari PT. Jasa Marga (Persero). Pertemuan dilakukan karena adanya inisiatif dari perwakilan pihak warga masyarakat untuk mendatangi Kantor PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek. Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan dari pihak warga masyarakat menanyakan mengenai balasan dari PT. Jasa Marga (Persero) atas surat yang telah dikirimkan mengenai keberatan dan protes mereka terhadap penutupan yang telah dilakukan oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero). Tanggapan dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) ialah:
“Pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melakukan pengukuran lahan di sekitar lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur untuk membuat akses naik turun penumpang seperti di Gerbang Tol Kebun Jeruk yang akan diajukan ke PT. Jasa Marga (Persero) Pusat dan untuk akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur tidak akan di tutup seluruhnya. Selain itu, pihak PT. Jasa Marga (Persero) juga meminta kepada warga untuk bekerjasama membantu petugas untuk menertibkan naik turun penumpang dan jangan sampai mengganggu pengguna jalan tol lainnya” .

Setelah mendapatkan jawaban dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek, warga membubarkan diri dan kembali ke lokasi di sekitar eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Selanjutnya, perwakilan dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek mendatangi lokasi tersebut dan melakukan pengukuran lahan yang dapat dijadikan tempat pemberhentian angkutan umum dengan didampingi oleh perwakilan dari pihak warga masyarakat.
Dalam mencari solusi, ternyata terdapat perbedaan pendapat antara pihak Polresta Bekasi Kota dan pihak Den Wal PJR Korlantas Mabes Polri. Pihak Polresta Bekasi Kota selama ini tetap menyarankan dan menghendaki dicarikan solusi alternatif penyelesaian sebelum dilakukan penertiban dan penutupan secara total dengan pertimbangan tingginya potensi kerawanan, namun dari pihak Den Wal PJR Korlantas Polri menghendaki penutupan area tersebut secara total dengan pertimbangan penegakan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tidak puas dengan masukan dari pihak Polresta Bekasi Kota. Oleh karena itu, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menghendaki agar pihak PJR Korlantas Polri untuk membantu melakukan penertiban terhadap kendaraan umum agar tidak menggunakan terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur untuk menaikan atau menurunkan penumpang, sehingga pada tanggal 20 Juni 2012, pihak PT. Jasa Marga (Persero) mengadakan pertemuan dengan pihak Den Wal PJR Korlantas Mabes Polri.
Sebelumnya, ternyata pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan pihak PJR Korlantas Polri telah merencanakan akan melakukan penertiban berskala besar terhadap warga masyarakat dan kendaraan umum yang beraktivitas di sekitar terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Namun, dalam pertemuan tersebut, kedua pihak memutuskan bahwa rencana penertiban berskala besar yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2012 dibatalkan dengan pertimbangan situasi yang kurang mendukung, tetapi pasukan akan tetap disiagakan di Kantor Gardu Induk PJR Jati Bening. Selain membatalkan rencana penertiban berskala besar, pihak PT. Jasa Marga (Persero) memutuskan untuk mengaktifkan kembali jalur bus yang sudah ada dengan cara membuka kembali beton penutup.
Pada tanggal 8 Juli 2012, di Ruang Rapat Utama PT. Jasa Marga (Persero) Jakarta Timur telah dilaksanakan rapat rencana persiapan penutupan akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Rapat tersebut memutuskan bahwa akan dilakukan penutupan akses naik turun penumpang dengan cara menggunakan beton pada Hari Senin, tanggal 9 Juli 2012, mulai pukul 00.00 WIB, dengan perkuatan pengamanan yang dilibatkan Brimobda Polda Metro Jaya dan Sabhara Baharkam Polri serta meminta bantuan pengamanan dari Ormas, yaitu: Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Forum Betawi Rempug (FBR), Front Betawi Bersatu dan Barisan Muda Jakarta Indonesia.
Selanjutnya, pada tanggal tersebut, sekitar pukul 22.00 WIB, warga masyarakat bergabung dengan tukang ojek yang mencari nafkah di sekitar lokasi lebih kurang 300 orang telah berkumpul di pangkalan ojek sebelah selatan dan di atas jembatan penyeberangan tol (Jalan Raya Kincan). Mereka telah mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan penutupan akses terminal bayangan oleh PT. Jasa Marga (Persero). Mereka membawa dan memasang spanduk warna putih di pagar yang bertuliskan “Kami warga masyarakat dan pengguna jalan, menolak keras ditutupnya akses naik turun penumpang, PT. Jasa Marga tolong buka mata dan hati nurani di sini lokasi kami mencari nafkah” .
Reaksi masyarakat mendorong PT. Jasa Marga (Persero) kembali mengadakan pertemuan internal. Sekitar pukul 00.00 Wib, di Kantor Induk PJR Koorlantas Polri, telah dilaksanakan pertemuan tertutup antara pihak PT. Jasa Marga (Persero) dengan KaInduk PJR Koorlantas Polri untuk membahas rencana penutupan serta berkumpulnya warga masyarakat dan tukang ojek tersebut. Karena situasi dinilai rawan menimbulkan gangguan kamtibmas, maka pertemuan tertutup tersebut membatalkan rencana penutupan akses naik turun penumpang.
Pada tanggal 11 Juli 2012, Walikota Bekasi mengunjungi akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Walikota melakukan dialog dengan perwakilan warga dan perwakilan PT. Jasa Marga (Persero). Perwakilan warga meminta agar akses tersebut tidak ditutup oleh PT. Jasa Marga (Persero) atau memfungsikan kembali jalur bis yang saat ini telah ditutup menggunakan beton, sedangkan perwakilan PT. Jasa Marga (Persero) menyatakan bahwa penutupan merupakan program PT. Jasa Marga (Persero) karena sudah tidak adanya Gerbang Tol Pondok Gede Timur sehingga dapat menyebabkan arus lalu lintas di jalan tol terganggu akibat adanya pemberhentian bis. Setelah itu, Walikota menyarankan kepada PT. Jasa Marga (Persero) untuk melakukan perundingan dengan Muspida Kota Bekasi dan Koorlantas Polri guna mencari solusi dan apabila PT. Jasa Marga (Persero) tidak sanggup mengelola/memfungsikan kembali jalur bis yang sudah ada, maka pihak Pemda Kota Bekasi akan mengambil alih pengelolaan rest area untuk digunakan oleh masyarakat sekitar/warga Jatibening.
C. Krisis
Pada hari Jum’at, tanggal 27 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wib, pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek melakukan penutupan akses naik turun penumpang (terminal bayangan) di sebelah Utara dan Selatan lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur. Penutupan dilakukan dengan menggunakan pagar beton setinggi + 2 meter untuk akses sebelah Utara dan beton setinggi + 1 meter untuk akses sebelah Selatan. Dalam melakukan penutupan terminal bayangan tersebut, pihak PT. Jasa Marga (Persero) melibatkan sekitar 10 (sepuluh) orang anggota Provost TNI AU, 5 (lima) orang anggota TNI AD, dan sekitar 100 (seratus) orang anggota Ormas.
Akibat penutupan terminal bayangan di area eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur yang telah dilaksanakan oleh PT. Jasa Marga (Persero), sekitar pukul 05.30 Wib, massa gabungan dari warga masyarakat sekitar lokasi, para timer, para pemilik warung, para pemilik penitipan motor, dan para tukang ojek sekitar 100 orang dari sisi Selatan datang ke lokasi dan secara spontan mulai melakukan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek arah ke Jakarta. Selain itu, massa sempat melempari mobil-mobil yang melintas di jalan tol dengan menggunakan botol dan batu serta melakukan pengrusakan terhadap rambu-rambu yang ada di sekitar area pemblokiran.
Pada saat melakukan pemblokiran, massa sempat melihat mobil Pick-Up Daihatsu Espass No. Pol. B-9548-YT milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero) yang sedang melakukan pengerjaan pengelasan untuk melakukan penutupan pagar akses keluar masuk penumpang. Melihat mobil tersebut, tiba-tiba massa terpancing emosi dan secara bersama-sama mereka melakukan pengrusakan dan membalikkan kendaraan tersebut. Akibat tindakan massa tersebut, diduga terjadi konsleting listrik pada mesin las di mobil pick-up sehingga menimbulkan percikan api dan mengakibatkan kendaraan terbakar.
Aksi massa dari Selatan yang melakukan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek dari arah menuju Jakarta, mendorong massa yang berada di sisi Utara untuk ikut turun ke jalan tol dan menutup ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek yang ke arah menuju Cikampek. Dalam sekejap, sekitar 1.000 (seribu) orang massa telah menguasai ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Penutupan dilakukan dengan melakukan pembakaran ban-ban bekas sehingga kendaraan tidak ada yang dapat melintas dan menimbulkan kemacetan parah di Jalan Tol Jakarta-Cikampek baik arah Cikampek maupun arah Jakarta.
Guna meredam aksi massa, sekitar pukul 06.30 Wib, Kapolresta Bekasi Kota tiba di lokasi dan melakukan negosiasi dengan perwakilan massa yaitu: Sdr. MARSAN. Dalam negosiasi tersebut, Kapolresta Bekasi Kota menghimbau agar massa segera membubarkan diri dan membuka blokir ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek agar masyarakat pengguna jalan tol tidak dirugikan. Atas adanya himbauan tersebut, Sdr. MARSAN menyampaikan bahwa warga sudah terlalu sering dikecewakan oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan warga/massa mau membubarkan diri apabila PT. Jasa Marga (Persero) mau membuat pernyataan secara tertulis yang intinya tidak akan melakukan penutupan akses turun naik penumpang (terminal bayangan) di area eks Gerbang Tol Pondok Gede ataupun melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan bagi warga Jatibening.
Selanjutnya, sekitar pukul 07.40 Wib, Wakapolda Metro Jaya tiba di lokasi. Ia lalu melakukan dialog dengan beberapa perwakilan warga, yaitu: Sdr. MASRAN, Sdr. H. DOMAN, Sdr. MANIN, Sdr. GOBANG dan Sdr. BONDAN. Dalam dialog tersebut, Wakapolda Metro Jaya menghimbau kepada massa untuk segera membubarkan diri dan pihak kepolisian pada intinya akan memperjuangkan aspirasi warga setempat agar lokasi tersebut tidak ditutup total, melainkan masih tetap diberikan akses untuk turun naik penumpang secara legal.
Hasil dialog tersebut dituangkan dalam suatu kesepakatan antara warga dan Polri yang ditandatangani oleh Kapolresta Bekasi Kota dan diketahui oleh Wakapolda Metro Jaya. Adapun dengan isi kesepakatan tersebut yaitu: bagi pihak PT. Jasa Marga (Persero): (a) membuka akses jalur naik turun penumpang di tol Jakarta-Cikampek Km. 29 Jatibening (eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur) di kedua arah kiri dan kanan atau Selatan dan Utara; (b) menghadirkan alat berat untuk merapihkan akses naik turun penumpang; dan (c) memfungsikan kembali jalur yang ada di luar tol untuk naik turun penumpang, sedangkan bagi massa/perwakilan warga, sekira pukul 07.50 wib, mereka harus membuka ruas jalur Tol Jakarta-Cikampek yang telah diblokir sambil menunggu pembukaan jalur akses naik turun penumpang secara resmi oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero).
D. Akibat
Jalan Tol Jakarta-Cikampek merupakan salah satu akses vital dari dan ke Jakarta. Aksi pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 berlangsung kurang dari 3 (tiga) jam. Aksi tersebut mengakibatkan kemacetan di jalur Tol Jakarta-Cikampek baik ke arah Cikampek maupun ke arah Jakarta. Kemacetan yang terjadi sampai mencapai radius sekitar 18 km dan berdampak kemacetan pada akses jalur-jalur alternatif yang ada. Tidak ada korban jiwa dalam aksi tersebut, namun massa yang melakukan pemblokiran telah melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap sebuah kendaraan pick-up merk Daihatsu Espass No. Pol. B-9548-YT milik rekanan Dinas PT. Jasa Marga (Persero) yang kebetulan melintas serta melakukan pengrusakan terhadap beberapa rambu-rambu lalu lintas di sekitar area pemblokiran dan pembakaran terhadap ban-ban bekas.
E. Pasca-Konflik
Kondisi akhirnya dapat dikendalikan. Sekitar pukul 07.50 Wib, massa telah membuka blokir pada ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Jalanan sudah dibersihkan dan kendaraan dapat melintas kembali melanjutkan perjalanannya masing-masing. Setelah itu, pada pukul 09.00 Wib s.d 11.00 Wib dilakukan pertemuan antara perwakilan dari warga masyarakat Jatibening dengan perwakilan dari PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek yang disaksikan oleh Walikota Bekasi, Kapolresta Bekasi Kota, dan Kaden Wal PJR Korlantas Polri. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:
“(a) Sementara akses naik turun penumpang di Tol Jatibening Km. 29 baik yang ke arah Jakarta maupun ke arah Cikampek tetap dibuka, sampai dengan selesainya hasil kajian dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Badan Pengatur Jalan Tol; (b) Pihak PT. Jasa Marga (Persero) akan melakukan penataan jalur khusus bus ke rest area (kantong parkir); dan (c) Masyarakat Jatibening akan ikut berperan dalam menertibkan jalur khusus bus, agar tidak semrawut dan mengganggu kelancaran lalu lintas” .

Setelah kesepakatan tersebut, aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di lokasi Eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi masih dilakukan dan berjalan seperti biasa. Selain itu, saat ini, telah dibuatkan jalur sementara bagi angkutan umum untuk menaikkan atau menurunkan penumpang sehingga aktivitas tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas baik yang akan ke Jakarta maupun ke arah Cikampek. Untuk pihak yang dirugikan, dalam hal ini rekanan PT. Jasa Marga (Persero) yang mobilnya telah dirusak massa, mereka telah membuat laporan resmi kejadian tindak pidana pengrusakan terhadap barang ke Polresta Bekasi Kota dan kasusnya sampai saat ini dalam penanganan penyidik Sat Reskrim Polresta Bekasi Kota.

III. PEMETAAN KONFLIK
Langkah penting dalam analitis konflik adalah pemetaan konflik. Pemetaan konflik merupakan metode menghadirkan analisis struktural terhadap konflik tertentu pada waktu tertentu . Pemetaan tersebut memberikan deskripsi pendahuluan mengenai berbagai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Selain itu, metode ini dapat memberikan gambaran singkat tentang pandangan mereka terhadap situasi konflik dan dapat digunakan dalam workshop penyelesaian konflik untuk memberikan gambaran konflik yang sedang diamati.
Terdapat beberapa teknik pemetaan konflik. Arm Abdalla (2002), seorang sosiolog dari United Nations-University for Peace, dalam Novri Susan (2009), memberikan suatu model pemetaan konflik, yaitu: model SIPABIO . Model SIPABIO meliputi: (a) Source (sumber konflik); (b) Issue (isu-isu); (c) Parties (pihak); (d) Attitude/feelings (sikap); (e) Behaviour (perilaku/tindakan); (f) Intervention (campur tangan pihak lain); dan (g) Outcome (hasil akhir).

A. Sumber Konflik
Fisher dkk (2001) dalam Anwar Haidar (2010) menyatakan bahwa ada 6 (enam) teori penyebab konflik, yaitu: (1) Teori Hubungan Masyarakat; (2) Teori Negosiasi Prinsip; (3) Teori Kebutuhan Manusia; (4) Teori Identitas; (5) Teori Kesalahpahaman Budaya; dan (6) Teori Transformasi Konflik . Apabila penulis mencermati tahapan konflik yang telah penulis jabarkan sebelumnya, penulis melihat bahwa sumber konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) sesuai dengan salah satu teori penyebab konflik dari Fisher, yaitu Teori Kebutuhan Manusia.
Teori Kebutuhan Manusia menekankan pada konflik yang disebabkan oleh kebutuhan fisik, mental dan sosial manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi . Apabila dikaitkan dengan konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero), penulis melihat bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Warga masyarakat berkepentingan untuk memanfaatkan akses terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sedangkan PT. Jasa Marga (Persero) berkepentingan untuk menutup terminal bayangan tersebut demi keselamatan pengguna jalan tol dan karena adanya larangan menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, PP No. 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.
Kepentingan kedua belah pihak saling menghalangi dan berbenturan, yaitu: (a) Pihak warga masyarakat merasa bahwa mereka telah memanfaatkan akses tersebut sejak lama (sejak konsensus 1998) dan kepentingan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat terhalangi oleh kepentingan PT. Jasa Marga (Persero). Penutupan terminal bayangan “tanpa adanya alternatif solusi” dapat menghalangi kepentingan bahkan “mematikan” mata pencaharian mereka, sehingga mereka berupaya keras untuk menggagalkan upaya penutupan yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero) atau memberikan solusi alternatif pemecahannya; dan (b) pihak PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pengelola jalan Tol Jakarta-Cikampek merasa berwenang untuk melakukan penataan jalan tol tersebut. Untuk itu, mereka berkepentingan untuk menutup terminal bayangan yang ada dengan alasan demi keselamatan dan guna memberikan pelayanan optimal bagi pengguna jalan tol, serta menjalankan amanat UU yang berlaku karena Keberadaan terminal bayangan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dianggap membahayakan dan mengganggu pengguna jalan tol serta bertentangan dengan amanat UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan Tol.
B. Isu-Isu dalam Konflik
Isu menunjuk pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan di antara pihak yang bertikai . Isu-isu dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) meliputi: (a) keberadaan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 (lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur) dianggap dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan tol, selain itu aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di ruas jalan tol dianggap bertentangan dengan larangan UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 15 Tahun 2005 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ; dan (b) penutupan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek “tanpa adanya solusi alternatif” dianggap dapat “mematikan” mata pencaharian warga masyarakat yang telah lama menggantungkan hidupnya pada keberadaan terminal bayangan tersebut.
C. Pihak-Pihak yang Terlibat
Terdapat beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain: (1) Pihak warga masyarakat sekitar lokasi terminal bayangan terutama mereka yang berkepentingan terhadap dan mencari nafkah di akses naik turun penumpang di terminal bayangan tersebut; (2) Pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek; (3) Pihak PT. Jasa Marga (Persero) pusat sebagai atasan PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek; (4) Pihak Pemerintah Daerah Kota Bekasi; (5) Pihak Polresta Bekasi Kota; (6) Pihak Polda Metro Jaya; (7) Pihak Den Wal PJR Korlantas Mabes Polri; (8) Pihak Baharkam Mabes Polri; (9) Pihak Induk PJR Jakarta-Cikampek; (10) Pihak Kodim 0507 Bekasi; (11) Pihak Provos TNI AU, TNI AD dan ormas yang terlibat saat penutupan terminal bayangan.
D. Sikap dalam Konflik
Sikap adalah perasaan dan persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik . Sikap-sikap yang muncul dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) antara lain: (a) Sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek, pihak PT. Jasa Marga (Persero) merasa “berwenang” untuk melakukan penataan terhadap jalan tol tersebut, sehingga mereka lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan tol serta amanat UU dan PP untuk menutup akses naik turun penumpang yang ada di ruas jalan tol tersebut, oleh karena itu, mereka menganggap bahwa mereka dapat melakukan penertiban dengan bantuan aparat, instansi yang berwenang, dan ormas tanpa perlu memperhatikan solusi alternatif bagi warga masyarakat; dan (b) Warga masyarakat merasa bahwa mereka telah lama (terutama sejak adanya konsensus dengan PT. Jasa Marga pada tahun 1998) dan terlanjur menggantungkan hidupnya pada akses naik turun penumpang tersebut, sehingga mereka merasa bahwa penutupan terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur tanpa adanya solusi alternatif dapat “mematikan” mata pencaharian mereka, selain itu, mereka menganggap bahwa PT. Jasa Marga (Persero) sangat semena-mena, penuh kebohongan, dan sebenarnya tidak akan memperhatikan nasib mereka dengan memberikan solusi alternatif.
E. Perilaku dalam Konflik
Perilaku adalah aspek tindak sosial dari pihak berkonflik, baik muncul dalam bentuk coersive action dan noncoercive action . Berdasarkan tahapan konflik yang telah penulis jabarkan sebelumnya, perilaku-perilaku dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) antara lain:
1. Pihak PT. Jasa Marga (Persero), antara lain:
a. melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk menyiapkan penutupan total terhadap terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 dengan cara mengirimkan surat kepada para pengusaha bus, penyebaran pamflet di beberapa lokasi di sekitar terminal bayangan, serta melakukan sosialisasi langsung kepada para pemakai jalan, pengemudi bus, dan penumpang angkutan umum;
b. melakukan rapat-rapat koordinasi baik internal maupun dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait, antara lain: perwakilan PT. Jasa Marga (Persero) Pusat, perwakilan dari Koorlantas Mabes Polri, perwakilan dari Polresta Bekasi Kota, perwakilan dari Kodim 0507 Bekasi, perwakilan Pemda Kota Bekasi, perwakilan ormas dan perwakilan dari Sub POM Bekasi, untuk menyiapkan penutupan terminal bayangan;
c. mulai tanggal 12 Februari 2012, telah melakukan penutupan dengan pemagaran pada akses masuk di sebelah Utara dan Selatan terminal bayangan dengan menggunakan BRC untuk melakukan penutupan total terhadap terminal bayangan di Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Selain itu, mereka meminta bantuan kepada PJR untuk melaksanakan penilangan terhadap Bus AKAP atau kepada yang menaikkan atau menurunkan penumpang di lokasi tersebut;
d. sejak 13 Maret 2012, PT. Jasa Marga (Persero) melakukan penutupan akses keluar masuk tol, baik dari maupun ke arah Jakarta;
e. pada tanggal 19-20 Maret 2012, menempatkan petugas di lokasi untuk melakukan sosialisasi dan penyebaran pamflet larangan menaikkan dan menurunkan penumpang serta melakukan kunjungan sosialisasi ke manajemen PO. Bus;
f. pada tanggal 21-24 Maret 2012, melakukan pemasangan rubber cone di lokasi dan menempatkan petugas untuk melaksanakan penilangan terhadap pengemudi bus yang berhenti di lokasi tersebut;
g. melakukan pertemuan dengan perwakilan warga masyarakat untuk menyampaikan alasan rencana penutupan terminal bayangan;
h. perwakilan dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek mendatangi lokasi terminal bayangan dan melakukan pengukuran lahan sebagai masukan bagi PT. Jasa Marga (Persero) Pusat yang dapat dijadikan tempat alternatif pemberhentian angkutan umum dengan didampingi oleh perwakilan dari pihak warga masyarakat;
i. pada tanggal 9 Juli 2012, merencanakan untuk melakukan penutupan terminal bayangan secara permanen, namun dibatalkan karena adanya penolakan dari warga masyarakat; dan
j. pada hari Jum’at, tanggal 27 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wib, pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek dengan melibatkan personil Provos TNI AU, personil AD, dan sekelompok anggota ormas melakukan penutupan total terhadap akses naik turun penumpang (terminal bayangan) di sebelah Utara dan Selatan lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur dengan menggunakan pagar beton setinggi + 2 meter untuk akses sebelah Utara dan beton setinggi + 1 meter untuk akses sebelah Selatan.
2. Pihak warga Masyarakat, antara lain:
a. pada tanggal 9 Pebruari 2012, oknum warga telah melakukan pengrusakan terhadap sebuah spanduk himbauan PT. Jasa Marga (Persero) yang bertuliskan “Dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di ruas jalan Tol sesuai UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 dan PP RI Nomor 15 tahun 2005 Pasal 14” yang dipasang di sisi selatan jalan tol;
b. pada tanggal 13 Pebruari 2012, diketahui bahwa oknum warga telah melakukan pengrusakan terhadap 2 (dua) buah spanduk milik PT. Jasa Marga (Persero) lainnya dengan cara disobek-sobek;
c. pada tanggal 13 Pebruari 2012, sekelompok tukang ojek telah memasang spanduk bertuliskan ”Kami masyarakat dan pengguna jalan Jatibening menolak penutupan akses turun naik penumpang;
d. pada tanggal 26 Pebruari 2012, melakukan protes dalam perbaikan (pengelasan) terhadap pagar BRC di jalur Selatan;
e. mengirimkan surat keberatan atas penutupan area terminal bayangan kepada pihak PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Jakarta-Cikampek;
f. pada setiap pertemuan dengan perwakilan PT. Jasa Marga (Persero) dan dengan perwakilan Pemda Kota Bekasi maupun instansi lainnya, mereka selalu menyampaikan keberatan atas penutupan area terminal bayangan dan memohon adanya solusi alternatif bila penutupan tetap harus dilaksanakan;
g. pada tanggal 8 Juli 2012, sekitar pukul 22.00 WIB, warga masyarakat bergabung dengan tukang ojek yang mencari nafkah di sekitar lokasi lebih kurang 300 (tiga ratus) orang telah berkumpul di pangkalan ojek sebelah selatan dan di atas jembatan penyeberangan tol (Jalan Raya Kincan) untuk menolak rencana penutupan permanen terminal bayangan oleh PT. Jasa Marga (Persero) dan memasang spanduk warna putih di pagar yang bertuliskan “Kami warga masyarakat dan pengguna jalan, menolak keras ditutupnya akses naik turun penumpang, PT. Jasa Marga tolong buka mata dan hati nurani di sini lokasi kami mencari nafkah”;
h. pada tanggal 27 Juli 2012, mulai pukul 05. 20 Wib sampai dengan pukul 07.50 Wib, melakukan pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek baik yang menuju ke arah Jakarta maupun yang menuju ke arah Cikampek. Selain itu, mereka melakukan pengrusakan terhadap rambu-rambu di sekitar area serta melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero).
F. Intervensi atau Campur Tangan Pihak Lain
Intervensi adalah tindakan sosial dari pihak netral yang ditujukan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian . Intervensi dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu: Polresta Bekasi Kota, Induk PJR Jakarta-Cikampek, Polda Metro Jaya, Kodim 0507 Bekasi, dan Pemda Kota Bekasi. Intervensi-intervensi yang telah dilakukan terutama berupaya mengedepankan dialog dan mempertemukan kedua belah pihak serta memberikan saran solusi alternatif dalam konflik yang terjadi antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut. Solusi alternatif yang diberikan tersebut meliputi:
1. Pada tahap konfrontasi, antara lain: PT. Jasa Marga (Persero) agar (a) lebih mengintensifkan pendekatan terhadap potensi-potensi masyarakat sekitar agar dampak yang ditimbulkan tidak berkembang menjadi tindakan anarkis atau penutupan jalan tol; (b) membuatkan jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum untuk dapat digunakan sebagai akses naik turunnya penumpang; (c) perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif terhadap potensi masyarakat dan tokoh masyarakat di sekitar karena sudah ada indikasi perlawanan dengan cara menyobek spanduk yang di pasang PT. Jasa Marga (Persero); (d) mempertimbangkan solusi untuk membuat gardu masuk Tol dan tetap dapat menampung pedagang, tukang ojek dan penumpang; (e) mempertimbangkan solusi lain dengan membuat jalur khusus untuk pemberhentian kendaraan umum dengan memberikan stiker khusus atau menuliskan rute untuk tidak berhenti di area Eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur bagi kendaraan umum yang dapat masuk tempat tersebut.
2. Pada tahap krisis, antara lain: bagi pihak PT. Jasa Marga (Persero): (a) membuka akses jalur naik turun penumpang di tol Jakarta-Cikampek Km. 29 Jatibening (eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur) di kedua arah kiri dan kanan atau Selatan dan Utara; (b) menghadirkan alat berat untuk merapihkan akses naik turun penumpang; dan (c) memfungsikan kembali jalur yang ada di luar tol untuk naik turun penumpang; sedangkan bagi massa/perwakilan warga: mereka harus membuka ruas jalur Tol Jakarta-Cikampek yang telah diblokir sambil menunggu pembukaan jalur akses naik turun penumpang secara resmi oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero).
3. Pada tahap pasca-konflik, antara lain: (a) pihak PT. Jasa Marga (Persero) agar tetap membuka akses naik turun penumpang di Tol Jatibening Km. 29 baik yang ke arah Jakarta maupun ke arah Cikampek sampai dengan selesainya hasil kajian dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Badan Pengatur Jalan Tol; (b) pihak PT. Jasa Marga (Persero) agar melakukan penataan jalur khusus bus ke rest area (kantong parkir); dan (c) masyarakat Jatibening agar tidak bertindak anarkhis dan ikut berperan dalam menertibkan jalur khusus bus agar tidak semrawut dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
G. Hasil Akhir
Hasil akhir adalah dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak berkonflik dalam bentuk situasi . Hasil akhir yang ditemukan dalam konflik ialah pihak PT. Jasa Marga (Persero) tidak menghiraukan alternatif solusi yang telah diberikan oleh aparat dan instansi terkait, terutama yang seolah-olah menghalang-halangi kepentingan mereka. Mereka merangkul instansi dan kelompok masyarakat yang dianggap dapat membantu (antara lain: provos TNI AU, TNI AD, Den Wal PJR Korlantas Polri, dan ormas-ormas yang ada) dan tetap bersikeras untuk melakukan penutupan secara permanen terhadap terminal bayangan (akses naik turun penumpang) di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur (Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29).
Dengan bantuan aparat dari Provos TNI AU, TNI AD dan beberapa kelompok ormas, pada tanggal 27 Juli 2012, sekitar pukul 02.00 Wib, mereka melakukan penutupan terhadap terminal bayangan dengan menggunakan pagar beton setinggi + 2 meter untuk akses sebelah Utara dan beton setinggi + 1 meter untuk akses sebelah Selatan terminal bayangan. Akibatnya, warga masyarakat marah dan bereaksi. Mereka memblokir ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 serta melakukan aksi anarkhis pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil rekanan PT. Jasa Marga (Persero) serta melakukan pengrusakan terhadap rambu-rambu yang ada di lokasi.
Untuk mengatasi kerusuhan yang terjadi, aparat dari Polresta Bekasi Kota, Polda Metro Jaya dan Pemda Kota Bekasi harus turun tangan meredakan amarah warga masyarakat. Akhirnya, aksi warga dapat diredam. Aparat dan instansi terkait dapat mempertemukan kedua belah pihak dan tercapai kesepakatan untuk pembukaan kembali terminal bayangan dan menghentikan aksi pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Selain itu, pihak yang dirugikan (rekanan PT. Jasa Marga) membuat laporan resmi terjadinya tindak pidana pengrusakan terhadap kendaraan mereka oleh oknum warga masyarakat kepada penyidik Polresta Bekasi Kota untuk diusut lebih lanjut dan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peta Konflik
Antara Warga Masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero)

IV. PERGESERAN KONFLIK
Fisher dkk (2001) dalam Novri Susan (2009) membagi konflik menjadi 4 (empat) tipe, yaitu: (a) tanpa konflik; (b) konflik laten; (c) konflik terbuka; dan (d) konflik di permukaan . Apabila mengamati tahapan konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero), penulis melihat bahwa dalam tahapan konflik tersebut telah terjadi pergeseran konflik. Pergeseran konflik terjadi mulai dari kondisi tanpa konflik ke kondisi konflik laten sampai dengan munculnya kondisi konflik terbuka antara pihak warga masyarakat dan pihak PT. Jasa Marga (Persero).
Kondisi “tanpa konflik” tergambar sejak tahun 1995 (mulai timbul terminal bayangan) sampai tahun 2004 (sebelum muncul UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan). Sebenarnya, pada saat itu, telah muncul “bibit” konflik antara warga masyarakat yang memanfaatkan ruas jalan tol di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur untuk akses naik turun penumpang dan mencari nafkah di area tersebut dengan PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek, namun konflik dapat diredam dan dicegah dengan adanya kejadian tahun 1998, yaitu keberhasilan warga masyarakat sekitar menghalau upaya kelompok mahasiswa pengunjuk rasa untuk membakar gerbang tol. Hasilnya, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menganggap bahwa keberadaan masyarakat di sekitar gerbang tol tersebut sangat membantu mereka dan sebagai bentuk apresiasi, pihak PT. Jasa Marga (Persero) memperbolehkan mereka memanfaatkan ruas jalan tersebut sehingga terbentuklah terminal bayangan di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur.
Kondisi “konflik laten” muncul setelah terbitnya UU No. 38 Tahun 2004 sampai dengan sebelum munculnya wacana penutupan terminal bayangan pada tanggal 5 Januari 2012. UU No. 38 Tahun 2004 mencantumkan larangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu dan memasuki jalan tol termasuk menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol, hal ini diperkuat dengan PP No. 15 Tahun 2005 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan konflik laten antara pihak PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pengelola dengan warga masyarakat yang memanfaatkan akses naik turun di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur sebagai terminal bayangan. PT. Jasa Marga (Persero) seharusnya sudah menertibkan terminal bayangan yang ada, namun pada saat itu, pihak mereka belum bereaksi dan menganggap keberadaan warga masyarakat di lokasi terminal bayangan masih dapat ditoleransi karena belum terlalu mengganggu pengguna jalan tol dan dapat mengamankan Gerbang Tol Pondok Gede Timur sehingga mereka tetap memperbolehkan adanya terminal bayangan di lokasi tersebut.
Keadaan dimana kondisi “konflik laten” berkembang menjadi kondisi “konflik terbuka” terjadi sejak munculnya wacana dari pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk menutup akses terminal bayangan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29. Wacana tersebut muncul karena dorongan adanya penertiban ruas jalan tol guna mengatasi kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan tol. Gerbang Tol Pondok Gede Timur, dalam penertiban tersebut, dipindahkan ke daerah Cikampek sehingga lokasi sebelumnya menjadi jalur jalan biasa. Akibatnya, kendaraan-kendaraan pengguna jalan tol yang melalui lokasi tersebut melaju dengan kecepatan normal (minimal 60 km/jam atau 80 km/jam) sesuai ketentuan batas kecepatan di jalan tol. Hal ini dianggap membahayakan, oleh karena itu, pihak PT. Jasa Marga (Persero) menggulirkan wacana penutupan terhadap terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur tersebut.
Guna melancarkan upaya penutupan, pihak PT. Jasa Marga (Persero) segera melakukan langkah-langkah berupa sosialisasi, mencari dukungan aparat dan instansi terkait serta merangkul aparat kepolisian untuk melakukan “penertiban” terhadap kendaraan umum yang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di area tersebut. Wacana dan langkah-langkah tersebut mendapat reaksi keras dari dari warga masyarakat. Mereka menganggap bahwa upaya penutupan oleh PT. Jasa Marga (Persero) dapat mempersulit aktivitas akses naik turun kendaraan umum (karena apabila menggunakan akses lain, jaraknya sangat jauh, macet dan memakan waktu lama) dan “mematikan” mata pencaharian mereka (bagi yang telah menggantungkan hidupnya terhadap adanya terminal bayangan tersebut).
Warga masyarakat melalui perwakilannya berupaya berdialog dengan pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk mempertimbangkan kembali wacana penutupan terhadap terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur, selain itu, mereka meminta agar ada solusi alternatif bila penutupan tetap harus dilaksanakan. Namun, kesepakatan antara kedua belah pihak tidak tercapai. Pihak PT. Jasa Marga (Persero) tetap akan melakukan penutupan dan tidak mengupayakan satu solusi alternatif pun. Akhirnya, warga masyarakat melakukan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang mengarah ke tindak pidana, seperti: melakukan pengrusakan spanduk-spanduk himbauan milik PT. Jasa Marga (Persero) dan melakukan penutupan akses terminal dengan menggunakan kayu dan bambu untuk menghalangi-halangi pihak PT. Jasa Marga (Persero) melakukan penutupan, sampai akhirnya pecah menjadi tindakan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek serta pengrusakan rambu-rambu jalan, melempari kendaraan pengguna jalan tol yang lewat, termasuk pengrusakan dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero).
Berdasarkan analisa kondisi-kondisi konflik di atas, penulis mengetahui bahwa dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) telah terjadi pergeseran konflik. Pergeseran konflik yang terjadi yaitu kondisi yang semula “tanpa konflik” berubah menjadi kondisi “konflik laten” dan akhirnya, memuncak menjadi kondisi “konflik terbuka”. Konfllik terbuka mengakibatkan konflik laten yang terjadi antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) muncul ke permukaan dan bermuara pada tindakan pemblokiran terhadap ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek yang disertai pengrusakan terhadap rambu-rambu di ruas jalan tol, pelemparan kendaraan-kendaraan para pengguna jalan tol yang lewat serta pengrusakan dan pembakaran terhadap sebuah mobil. Permasalahannya ialah mengapa hal tersebut dapat terjadi?
Guna menjelaskan pergeseran konflik dalam konflik antara warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero) tersebut, penulis menggunakan Teori Konflik dari Ralf Dahrendorf. Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial dengan titik sentral terletak pada perbedaan distribusi otoritas. Inti tesisnya ialah:
“Berbagai posisi dalam masyarakat memiliki kualitas otoritas yang berbeda. Otoritas tersebut tidak terletak dalam diri individu, tetapi di dalam posisi. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomi. Otoritas secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hirarki otoritas. Orang yang berada pada posisi dominan berupaya mempertahankan status quo, sedangkan orang yg berada pada posisi sub ordinat berupaya mengadakan perubahan. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan bawahan. Karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang” .

Apabila tesis Dahrendorf tersebut dikaitkan dengan konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero), maka penulis mengamati bahwa ada “perbedaan distribusi otoritas” dalam pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek . Dalam hal ini, otoritas pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dipegang oleh PT. Jasa Marga (Persero), sedangkan otoritas yang dimiliki oleh warga masyarakat adalah berasal dari kebijakan PT. Jasa Marga (Persero) pada tahun 1998. Oleh karena itu, dalam hal ini, PT. Jasa Marga (Persero) dapat dikatakan sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengusahaan jalan tol, sedangkan pihak warga masyarakat merupakan pihak kelompok subordinat yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap jalan tol, yaitu memanfaatkan akses naik turun penumpang di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur.
Menurut Ralf Dahrendorf, pergeseran konflik dapat terjadi apabila terpenuhi 3 (tiga) syarat aksi, yaitu: (a) syarat teknis; (b) syarat sosiologis; dan (c) syarat politis .
A. Syarat Teknis
Otoritas dari pemerintah dalam pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek mendorong pihak PT. Jasa Marga (Persero) untuk aktif melakukan berbagai tindakan dalam rangka pengusahaan jalan tol tersebut, termasuk penataan dan penertiban terhadap para pengguna jalan dan ruas-ruas jalan tol yang ada, serta meminta bantuan aparat yang berwenang dan/atau instansi yang terkait untuk mendukung upaya penataan dan penertiban tersebut.
Keberadaan terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Bekasi Timur dianggap sangat mengganggu kepentingan PT. Jasa Marga (Persero) dalam memberikan pelayanan bagi para pengguna jalan tol. Untuk itu, guna mengamankan kepentingan dan meningkatkan pelayanan, PT. Jasa Marga (Persero) merasa berwenang untuk melakukan penutupan terhadap terminal bayangan tersebut. Mereka menganggap bahwa kewenangan tersebut telah memiliki legitimasi yang kuat dari pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga warga masyarakat harus patuh dan upaya mereka untuk menghalang-halangi dapat dianggap sebagai salah satu bentuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta patut diberikan sanksi yang tegas.
Pihak warga masyarakat merasa juga memiliki kepentingan terhadap adanya terminal bayangan di lokasi eks Gerbang Tol Pondok Gede Timur sejak tahun 1998 {setelah diberikan otoritas oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero)}. Sejak adanya konsensus (pemberian otoritas) tersebut, jumlah warga yang mencari nafkah dan menggantungkan hidup pada keberadaan terminal bayangan tersebut semakin banyak dan terus bertambah. Oleh karena itu, upaya penutupan “tanpa solusi alternatif” yang dilakukan oleh PT. Jasa Marga (Persero) dianggap dapat “mengganggu” kepentingan karena dapat “mematikan” mata pencaharian mereka.
Banyaknya jumlah warga masyarakat yang berkepentingan mendorong mereka untuk “berani” melawan dan menentang setiap upaya penutupan yang dilakukan oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero). Mereka menuntut adanya solusi alternatif dari PT. Jasa Marga (Persero) agar mereka tetap dapat menjalankan kepentingannya di lokasi tersebut. Selain itu, diantara mereka hadir tokoh-tokoh informal, seperti: Sdr. MASRAN, Sdr. H. DOMAN, Sdr. MANIN, Sdr. GOBANG dan Sdr. BONDAN. Tokoh-tokoh tersebut ternyata mampu memimpin, mengorganisir dan memobilisasi warga, selain itu, mereka selalu gigih, berani dan pantang menyerah memperjuangkan nasib mereka dan warganya, sehingga, secara teknis, kehadiran tokoh-tokoh informal tersebut mendorong pihak warga masyarakat untuk lebih sadar, berani dan gigih dalam memperjuangkan nasibnya.
B. Syarat Sosiologis
Dahrendorf membedakan kelompok teori konfliknya dalam 3 (tiga) tipe utama, yaitu: (a) kelompok semu (quasi group); (b) kelompok kepentingan; dan (c) kelompok konflik . Kelompok semu ialah sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama, kelompok kepentingan ialah kelompok yang direkrut dari kelompok semu yang lebih besar, sedangkan kelompok konflik ialah kelompok yang terlibat dalam konflik kelompok aktual .
Sebelum PT. Jasa Marga (Persero) memberikan otoritas kepada warga masyarakat sekitar untuk memanfaatkan akses naik turun penumpang di lokasi Gerbang Tol Pondok Gede Timur, sebenarnya di lokasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 telah ada terminal bayangan ilegal (tanpa persetujuan pihak PT. Jasa Marga). Saat itu, kelompok “kepentingan semu” telah terbentuk, yaitu: kelompok yang sama-sama memiliki kepentingan di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek yang meliputi: kelompok-kelompok warga masyarakat sekitar lokasi, pihak PT. Jasa Marga (Persero), pihak angkutan umum (pengusaha bus), dan pihak para pengguna jalan tol.
“Kelompok kepentingan” terbentuk ketika PT. Jasa Marga (Persero) untuk kepentingan pengamanan Gerbang Tol Pondok Gede Timur memberikan otoritas bagi sebagian warga masyarakat untuk mengelola fasilitas terminal bayangan. Setelah itu, jumlah warga masyarakat yang memanfaatkan terminal bayangan semakin banyak dan beragam, antara lain: untuk naik turun angkutan umum, berdagang, menyediakan jasa ojek, menjadi timer, dan lain sebagainya. Mereka memiliki “kepentingan yang sama” terhadap keberadaan terminal bayangan, sehingga, secara sosiologis, timbul interaksi sehari-hari dan komunikasi yang intens diantara mereka.
C. Syarat Politis
Secara politis, Dahrendorf mensyaratkan adanya regulasi atau aturan main agar aksi yang mengakibatkan pergeseran konflik terjadi . UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan mewajibkan pengguna jalan tol untuk menaati peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peraturan perundang-undangan tentang jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya serta pengguna dan petugas jalan tol, setiap orang dilarang untuk memasuki jalan tol . Hal tersebut dikuatkan dengan PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol menyatakan bahwa penggunaan jalur lalu lintas jalan tol tidak digunakan untuk berhenti maupun untuk menaikkan atau menurunkan penumpang . Selain itu, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menekankan perlunya mengutamakan keselamatan pengguna jalan termasuk pengguna jalan tol.
Dahrendorf menyatakan bahwa di dalam negara, jalur-jalur yang penting dari konflik adalah mereka yang memberi dan mereka yang menerima aturan-aturan . Negara adalah organisasi yang paling berkuasa dalam masyarakat . Adanya peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan adanya kuasa negara untuk mengatur mengenai pengusahaan jalan tol. Pihak PT. Jasa Marga (Persero) sebagai pemegang otoritas dari negara/pemerintah dalam pengusahaan Jalan Tol Jakarta-Cikampek merasa berkewajiban untuk menaati aturan-aturan tersebut. Oleh kerena itu, mereka perlu melakukan penataan dan penertiban di setiap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek termasuk melakukan penutupan terminal bayangan yang dinilai mengganggu keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan tol serta bertentangan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. PENUTUP
Berdasarkan uraian mengenai konflik antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal, yaitu:
1. Konflik yang terjadi antara warga masyarakat dan PT. Jasa Marga (Persero) melalui tahapan-tahapan, yaitu: (a) prakonflik, yaitu sejak timbulnya terminal bayangan sampai dengan sebelum munculnya wacana penutupan terminal bayangan; (b) konfrontasi, yaitu sejak munculnya wacana penutupan terminal bayangan; (c) krisis, yaitu sejak PT. Jasa Marga (Persero) melakukan upaya penutupan terminal bayangan sampai aksi penutupan ruas jalan tol oleh warga masyarakat; (d) akibat, yaitu terjadinya pengrusakan dan pembakaran sebuah mobil milik rekanan PT. Jasa Marga (Persero), pengrusakan rambu-rambu di ruas jalan tol, dan pelemparan mobil-mobil para pengguna jalan tol; serta (e) pasca-konflik, yaitu upaya penyelesaian setelah krisis terjadi yang melibatkan pihak-pihak terkait.
2. Dalam pemetaan konflik, penulis menemukan beberapa hal pokok, yaitu:
a. Sumber konflik, yaitu: perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak yang saling menghalangi dan berbenturan.
b. Isu-isu dalam konflik, yaitu: (1) keberadaan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 dianggap dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan tol, serta bertentangan dengan larangan UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 15 Tahun 2005 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ; dan (2) penutupan terminal bayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek “tanpa adanya solusi alternatif” dianggap dapat “mematikan” mata pencaharian warga masyarakat yang telah lama menggantungkan hidupnya pada keberadaan terminal bayangan tersebut.
c. pihak-pihak yang berkonflik yaitu pihak PT. Jasa Marga (Persero) dan warga masyarakat yang berkepentingan terhadap adanya terminal bayangan serta beberapa institusi dan pihak-pihak terkait.
d. sikap dalam konflik, yaitu: (1) sebagai pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek, pihak PT. Jasa Marga (Persero) merasa “berwenang” untuk melakukan penataan terhadap jalan tol tersebut; dan (2) Warga masyarakat merasa bahwa mereka telah lama (terutama sejak adanya konsensus dengan PT. Jasa Marga pada tahun 1998) dan terlanjur menggantungkan hidupnya pada terminal bayangan tersebut.
e. perilaku dalam konflik, yaitu: pihak PT. Jasa Marga (Persero) bersikeras dan melakukan berbagai upaya untuk melakukan penutupan terminal bayangan, sedangkan pihak warga masyarakat terus menghalangi dan berusaha menggagalkan upaya tersebut sampai akhirnya terjadi pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.
f. intervensi atau campur tangan dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu: Polresta Bekasi Kota, Induk PJR Jakarta-Cikampek, Polda Metro Jaya, Kodim 0507 Bekasi, dan Pemda Kota Bekasi. Intervensi-intervensi yang telah dilakukan terutama berupaya mengedepankan dialog dan mempertemukan kedua belah pihak serta memberikan saran solusi alternatif dalam konflik yang terjadi.
g. hasil akhir konflik, yaitu: Aparat dan instansi terkait dapat mempertemukan kedua belah pihak dan tercapai kesepakatan untuk pembukaan kembali terminal bayangan dan menghentikan aksi pemblokiran terhadap ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Selain itu, pihak yang dirugikan (rekanan PT. Jasa Marga) membuat laporan resmi terjadinya tindak pidana pengrusakan terhadap kendaraan mereka oleh oknum warga masyarakat kepada penyidik Polresta Bekasi Kota.
3. Dalam konflik tersebut, penulis melihat bahwa telah terjadi pergeseran konflik. Hal tersebut terjadi karena ketiga syarat aksi dari Dahrendorf (teknis, sosiologis, dan politis) telah terpenuhi sehingga kondisi “tanpa konflik” berkembang menjadi kondisi “konflik laten” dan akhirnya meningkat menjadi kondisi “konflik terbuka” antara pihak warga masyarakat dan pihak PT. Jasa Marga (Persero).
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut, penulis menyarankan antara lain: (a) guna mengakhiri konflik secara tuntas, pihak terkait (Polri dan Pemda Kota Bekasi serta pihak terkait lainnya) perlu terus mengupayakan pihak-pihak yang berkonflik {warga masyarakat dengan PT. Jasa Marga (Persero)} agar mencapai kesepakatan terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak; (b) Perlu upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap kasus pengrusakan dan pembakaran 1 (satu) unit mobil yang telah dilaporkan oleh rekanan PT. Jasa Marga (Persero) untuk memberikan efek jera dan mencegah aksi serupa timbul kembali dalam rangka menemukan kesepakatan dalam konflik tersebut; dan (c) Perlu upaya pengawasan oleh pihak-pihak dan instansi-instansi terhadap proses penyelesaian agar tetap berjalan sesuai kesepakatan dan tidak timbul kembali aksi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., Modern Sosiological Theory, 6th Edition, diterjemahkan oleh Alimandan, Kencana, Jakarta, 2004.
Susan, Novri, Sosiologi Konflik: Isu-Isu Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2009.
Zamroni, Teori Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.

INTERNET
Asril, Sabrina, Rusuh di Tol Jatibening: Kronologi Penutupan Tol Jatibening, Kompas.com, 27 Juli 2012, Jakarta, dapat diakses melalui http://megapolitan.kompas.com/read/2012/07/27/13010966/Kronologi.Penutupan.Tol.Jatibening.
Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Konflik, dapat diakses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik.

BAHAN PERKULIAHAN
Sutrisno, Pergeseran Konflik, bahan kuliah bagi Mahasiswa Angkatan I Magister Ilmu Kepolisian STIK-PTIK Konsentrasi Manajemen Keamanan dan Teknologi Kepolisian.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2004.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009.

BAHAN TERKAIT LAINNYA
Haidar, Anwar, Penyelesaian Konflik Masyarakat dengan Industri (Studi Kasus: Konflik Masyarakat Pasirwangi dengan Perusahaan Chevron di Kawasan Darajat Garut), Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
Sat Intelkam Polresta Bekasi Kota, Kronologis Munculnya Aksi Pemblokiran Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Surat Kapolresta Bekasi Kota kepada Kapolda Metro Jaya, 28 Juli 2012.

DILEMA POLRI DALAM MENGATASI KONFLIK LATENT BECAK MOTOR DAN ANGKUTAN TRAYEK RESMI DI KEBUMEN ANTARA MENEGAKKAN HUKUM DAN MEMELIHARA KAMTIBMAS

I. PENDAHULUAN
“ Polisi India “ atau Pemolisian pemadam kebakaran lekat dengan keseharian kinerja Polisi yang kerap terlambat maupun pada akhirnya dianggap lalai atau disebut tidak mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, Polisi dan Pemolisian sebagai produk peradaban manusia, dilahirkan untuk menjaga Perdaban manusia itu sendiri dari kejahatan sebagai bayang-bayang peradaban manusia ” the Shadow of Civilizzation “
Salah satu bayang-bayang peradaban yang berpotensi menjadi peristiwa huru hara berdarah adalah terkait gerak pindah manusia dan barang yang berpeluang menimbulkan permasalahan Transportasi dan konflik antar manusia dan masyarakat, Salah satu masalah tersebut adalah mengenai system Transportasi angkutan darat menggunakan kendaraan bermotor maupun non motor seperti fenomena Becak Motor di wilayah Kebumen yang harus menjadi perhatian semua pihak khususnya pengampu kepentingan dan otoritas Kamtibmas, ketika konflik laten berkembang dan semakin berlarut larut dimana potensi konflik terbuka akan meluas seiring makin meruncingnya kompetisi antara operator angkutan umum trayek resmi dengan Pengemudi Becak Motor yang bebas berkeliaran,
Kompetisi dapat mengarah kepada suatu konflik terbuka manakala Konsensus sebagai aturan main menjadi usang ketika dilanggar sesama komponen dalam system angkutan umum, sebagai angkutan umum Becak Motor menumbuhkan persaingan dengan angkutan umum resmi, pihak angkutan umum resmi menganggap kendaraan Becak Motor tersebut mengambil bagian rezeki atau penumpang yang seharusnya didapat oleh angkutan umum resmi (penyerobotan),namun persaingan dan saling serobot penumpang antara armada Becak Motor dengan Operator angkutan umum trayek resmi semakin kompleks ketika becak motor sebagai angkutan umum menerapkan tarif angkutan semaunya pada penumpang karena tidak mengacu pada ketentuan tarif yang ditentukan oleh UULLAJ dimana ketentuan tarif hanya berlaku bagi angkutan umum resmi berplat kuning, belum lagi penumpang Becak Motor tidak dijamin dengan asuransi jiwa, hal ini dapat merugikan penumpang sebagai konsumen system selain daya jelajah mengalahkan angkutan umum resmi yang ada.
Pendapat berbeda dalam pendekatan kemanfaatan hukum adalah ketika fenomena Becak motor ini diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata,mengeliminasi keberadan becak motor yang jelas bertentangan dengan hukum positif di Indonesia khususnya yang terkait dengan aspek Keamanan, keselamatan ,ketertiban dan Kelancaran Lalu lintas seperti dalam UULAJ tentunya juga akan melahirkan masalah baru disisi hukum untuk manusia.
Tanggung jawab penyelengara negara untuk memikiran lebih matang dengan perkiraan sekitar 4000 sampai 4500 armada becak motor di Kebumen, itu berarti sebanding dengan lebih kurang 10.000 sampai 12.000 jiwa yang penghidupan dan nafkahnya berasal dari keberadaan becak motor, yang artinya juga terdapat 4.000 sampai 4.500 lebih lapangan pekerjaan yang tidak mungkin terselenggarakan oleh Pemerintah Kebumen dalam sekali operasi penertiban, belum lagi sampai saat ini pengadaaan angkutan umum yang aman , nyaman, terjangkau dengan daya jelajah keseluruh pelosok belum bisa segera direalisasikan oleh pemerintah kabupaten Kebumen, kontradiksi kepentingan inilah yang perlu diambil sikap bijaksana sehingga permasalahan becak motor ini dapat selesai dengan tegas namun tetap humanis.
Agus Purwanto menyebut tentang fenomena becak Motor sebagai laiknya bom waktu yang berpotensi menimbulkan masalah. Demonstrasi pengemudi Betor di DPRD Kabupaten Kebumen seperti menegaskan mulai munculnya masalah ini. Seperti diberitakan harian Suara Merdeka (Selasa, 8 Januari 2008), sekitar empat ratusan abang becak bermesin yang tergabung dalam Persatuan Becak dengan Bantuan Tenaga Mesin (Percakbantem) berunjuk rasa di DPRD Kebumen meminta payung hukum. Selain itu Percakbantem meminta DPRD untuk memfasilitasi dan mencarikan jalan keluar supaya eksistensi meraka diterima berbagai pihak yang berkepentingan. Disisi lain keberadaan betor ini juga mendapat keberatan dari Persatuan Sopir dan Kernet Kebumen (Personek). Organisasi sopir dan kenek di Kebumen ini memandang bahwa Becak Motor selain illegal juga merugikan mereka.
Pendapat lain dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen, Slamet Budiono sebagaimana diberitakan harian Suara Merdeka (08/01/08), menurut Slamet keberadaan becak bermesin itu merupakan aset pemkab, ibarat bayi yang telah lahir juga tak mungkin dibunuh, meski secara teknis keberadaan itu (betor) belum memiliki payung hukum. Selanjutnya Slamet berharap agar semua pihak menyikapi keberadaan betor secara bijak.
Ketika Konflik masih bersifat latent dimana pemegang otoritas kekuasaan masih mampu meredam segenap ketimpangan, kesenjangan, eksploitasi,dominative, prejudice dan segregasi terhadap factor Struktur dan Sosial masyarakat pada level terendah sebelum pada akhirnya nanti melompat menjadi suatu Konflik actual / Nyata berupa : huru-hara,demonstrasi,perkelahian fisik, debat maupun perang , menyisakkan pertanyaan sebgai berikut: Bilamana Konflik latent antara Pengemudi Becak Motor kebumen dan Operator Angkutan Umum Trayek akan menjadi Konflik Nyata/ actual ? , Bagaimana Kondisi Strukural dan Sosial antara pihak-pihak yang berkonflik saat ini sehingga konflik nyata belum terjadi?, Apa yang perlu dilakukan oleh pemegang otoritas keamanan untuk mencegah atau setidaknya mampu meredam potensi konflik yang ada menjadi seminimal mungkin ?

II. ANALISA
Secara umum , Smelser menjelaskan teori perilaku Kolektive “ Theory of Collective Behavviour” dalam Sarlito :2005 terdapat 5 ( lima ) determinan terjadinya suatu konflik dalam masyarakat dalam : 1. Structural conduciveness: ‘segregasi’, ‘regulasi’, yang memisahkan masyarakat kedalam kelompok atau group, 2.Structural Strain: Ketegangan akibat adanya prasangka / prejudice , 3. The Spread of Generalized Beliefs : berkembangnya desas desus, rumor dan kepercayaan yang menjalar di tengah masyarakat bertemu dengan Precipitating Factor/s: peristiwa yang bertindak sebagai pemicu , 4.The Mobilization of Action: ‘persiapan aksi, pergerakkan pengelompokan massa secara bergelombang dengan identitas dirimu dan diriku, 5. The Operation of Social Control; kemampuan mekanisme kontrol sosial dari perangkat negara maupun masyarakat. Dengan meminjam teori Smelser untuk menganalisa data dan fakta yang ditemukan dari hasil pengamatan dan wawancara terhadap fenomena konflik latent antara Pengemudi Becak Motor ( Percakbantem ) dengan Pengemudi Angkutan Umum ( Personek ) adalah :
Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa faktor-faktor penyebab konflik membentuk suatu tata urutan sebab akibat menurut suatu pola yang pasti.sehinga faktor penentu konflik terjadi diawali dengan adanya structural conduciveness, sebagai segi struktural dari situasi sosial yang memungkinkan terjadinya perilaku kolektif tertentu. Dalam fenomena Konflik Latent Becak Motor VS Personek terlihat dengan adanya segregasi secara jelas, berupa pemisahan kelompok Percakbantem sebagai representasi Becak Motor dengan Personek sebagai Representasi Angkutan trayek resmi organda.
Menurut penuturan Ngadino selaku pengurus Organda Kabupaten Kebumen , konsep “ Kami dan Mereka “ dalam konflik Bencak Motor VS Trayek resmi semakin menguat manakala keberadaan Becak Motor memperoleh dukungan dari beberapa Politisi Kebumen untuk mendapat suara ( Vote Gatter), tidak mengherankan dengan jumlah personil saat ini 4.000 sampai 4.500 orang dan terus bertambah, adalah merupakan lumbung suara yang sangat menjanjikan, Ngadino menjelaskan saat ini belum terdapat aturan tertulis yang mengatur keberadaan dan operasional Becak Motor, hanya sebatas perjanjian yang dibuat kedua belah pihak dan disaksikan pemangku kepentingan masalah trasnportasi di Kebumen , Organda pernah menolak rencana pembuatan Perda terkait Becak Motor, Ngadino menjelaskan kemungkinan konflik terbuka saat ini kecil kemungkinan terjadi , karena jumlah pengemudi dan operator trayek resmi secara kuatitas lebih sedikit dibanding pengemudi becak Motor dan hanya mengharapkan ketegasan petugas Polri untuk menindak dan menekan pertumbuhan becak motor , selain itu adanya dukungan Politik dari salah satu parpol khususnya menjelang pemilu legislative tahun 2009.
Pendapat senada dengan Ngadino adalah menurut penuturan Kasat Intel Polres Kebumen , AKP Marjono yang menyatakan telah memberikan warning kepada instansi terkait dalam masalah transportasi di Kebumen ( Pemda dan Polres Kebumen) untuk menyikapi keberadaan Becak Motor yang bisa suatu waktu berkembang menjadi konflik terbuka , AKP Marjono juga mengiyakan adanya dukungan Politisi dan Parpol tertentu terhadap keberadaan becak Motor di Kebumen, sehingga dengan dukungan Politik tersebut memberikan kekuatan / bargaining power terhadap Organda Trayek resmi, namun AKP Marjono tidak secara jelas menyebutkan dalam rangka apa dukungan Politik dari parpol dan politisi diberikan terhadap Becak Motor.
Pihak Percakbantem melalui wawancara dengan pengurus Percakbantem bernama Jasman; diketahui bahwa keberadaan Paguyuban (Percakbantem) merupakan wadah / institusi yang menjembatani komunikasi bilamana terjadi gesekan antar moda Transportasi : Percakbantem VS Personek , maupun Percakbantem VS becak motor non anggota Percakbantem. Eksistensi Becak Motor sebagai Moda Trasnportasi semakin menguat dengan adanya keinginan Buyar Winarso selaku Bupati Kebumen yang pada dasarnya tidak melarang pengemudi Becak Motor untuk tetap mencari nafkah dengan sarana yang ada namun harus mengikuti peraturan yang ada dan bersedia merubah model Becak Motor dengan menyempurnakan Model becak Motor saat ini dengan Model Baru yang kedudukan penumpang berada di belakang pengemudi ,Jasman juga menyatakan bahwa penyempurnaan Becak Motor atas inisiatif Bupati Kebumen , Buyar Winarso , telah sampai pada tahap pembuatan prototype sebanyak 5 unit.
Faktor kedua adalah structural strain, menurut Smelser mengacu pada berbagai tipe ketegangan struktural yang tidak memungkinkan terjadinya perilaku kolektif. Namun agar perilaku kolekif dapat berlangsung perlu ada kesepadanan antara ketegangan struktural ini dengan dorongan struktural yang mendahuluinya. Dalam sesi wawancara yang dilakukan , Jasman menyampaikan belum pernah terjadi konflik fisik ( pemukulan ) namun sekedar salah paham di lapangan antara pihak Angkot dengan Becak Motor, intimidasi fisik belum pernah terjadi baru sekedar perkataan dan sikap yang kurang patut, terjadi ketika becak Motor didaerah Karang Poh dan Aliyan saling berebut penumpang dengan angkutan, dimana pada saat itu , Jasman berinisiatif menyelesaikan masalah di Polsek Pejagoan, termasuk mengundang anggota DPRD Kebumen .
Pendapat Ipda Hari Condro selaku perwira pada Sat lantas Polres Kebumen, menyampaikan pada masa awal booming keberadaan Becak Motor sempat menimbulkan permasalahan berupa complain masyarakat maupun rebutan penumpang antar moda transportasi, akibat saling serobot , melanggar lalu lintas , termasuk banyak yang belum terkordinir dalam percakbantem , karena alasan permintaan penumpang ke wilayah larangan operasional becak motor , memaksa untuk lewat batas kota sehingga menimbulkan complain dari pengemudi Organda , selain itu Ipda Hari Condro menyampaikan upaya penindakan dilapangan dengan melakukan pe”kandang”an becak motor yang melanggar lalu lintas dan mewajibkan untuk bergabung dengan paguyuban Percakbanten untuk memudahkan pembinaan dan pengendalian.
Faktor ketiga Growth and spread of a generalized belief adalah tumbuh dan berkembangnya kepercayaan /keyakinan bersama. Pemahaman seperti itu menyebar dan dipahami secara sama oleh anggota kelompok. Keadaan ini mengacu pada ketika situasi menjadi bermakna bagi orang-orang yang perpotensi menjadi pelaku-pelaku kolektif, dengan dan penyebarluasan gagasan yang dapat membuka wawasan individu kearah yang lebih dinamis. Salah satu manfaat adanya paguyuban Becak motor dan Pengurus Organda adalah kemampuan mengendalikan anggota dilapangan.
Seperti diketahui beberapa peristiwa konflik terbuka antara moda transportasi sering berakhir dengan perkelahian dan kekerasan fisik lainnya menurut Warso sebagai salah satu pengurus Personek Kebumen , bahwa dirinya kerap mengingatkan pengemudi becak Motor untuk tidak melakukan kekerasan maupun berusaha meredam emosi saat dijalanan , bahwa setiap gesekan dilapangan agar sedapat mungkin diselesaikan dengan kepala dingin , menghindari kekerasan fisik dimana resiko dari adanya penggunaan kekerasan fisik adalah dikeluarkan dari organisasi dan mendapatkan sanksi hukum dari kepolisian , hal yang sama disetujui oleh Narto salah seorang pengurus Percakbantem melalui wawancara via telpon bahwa dengan adanya komunikasi dan silaturahmi antar pengurus Percakbantem dan Personek , sampai saat ini belum pernah terjadi konflik fisik secara terbuka apalagi dengan kekerasan fisik , paling adu mulut sekedar kesalah pahaman ataupun sekedar ucapan yang pada akhirnya diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan sebagai sesama pekerja di jalan.
Kondisi ini sementara efektif mencegah timbulnya perilaku kolektif ( konflik terbuka) dari individu yang telah mengalami perkembangan pemikiran. Bahwa generalized belief yang berkembang di kedua anggota paguyuban moda transportasi saat ini adalah setiap konflik walaupun dalam tataran yang sangat rendah akan diselesaikan secara tuntas melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan yang dijembatani pengurus termasuk upaya komunikasi internal pengurus terhadap anggota dan kepada kelompok moda transportasi lain
Keberadaan Precipitating factors, determinan yang memeperkuat secara situasional menggeser konflik latent menjadi konflik actual, sebagai suatu peristiwa yang menegaskan kondisi structural yang rentan konflik , tumbuh kembang suatu ketegangan struktural dan kepercayaan umum dalam masyarakat dibumbui desas desus dan informasi yang memanskan suasana , bergulir seperti bola panas, namun kendatipun keempat faktor diatas sudah terakumulasi belum tentu akan melahirkan tingkah laku kolektif berupa konflik terbuka.
Upaya pendekatan oleh Kepolisian Polres Kebumen dengan mengundang kedua belah pihak, maupun sosialisasi dan kordinasi antar instansi dalam forum lalu lintas nagkutan jalan Kebumen, sampai saat ini mampu meredam potensi pergeseran konflik latent menjadi konflik actual di Kebumen , walaupun riak riak kecil konflik terjadi, secara aksat mata masih dapat diselesaikan dengan pendekatan musyawarah antar pengurus difasilitasi oleh Polri dan Pemda , seperti pada saat terjadi cekcok mulut antar awak kendaraan di sekitar Polsek Pejagoan seperti yang diungkapkan oleh Jasman dan Sunarto dalam sebuah wawancara.
Faktor keempat, Mobillization of partisipants for actions, Smelser berpendapat tinggal inilah factor yang perlu untuk dipenuhi untuk kemudian konflik latent bergeser menjadi konflik terbuka, dalam hal ini eranan figur yang dapat memberikan aba-aba kepada golongannya untuk melakukan tindakan kolektif sangat diperlukan.jasman sendiri menyatakan bahwa dirinya mampu menghadirkan kekuatan massa pendukung dalam jumlah besar secara singkat bial diperlukan , namun Jasman juga mengatakan bahwa pernyataan tersebut justru dalam konteks pengaturan lahan bagi sesame pengemudi Becak Motor yang melanggar ketentuan pangkalan, Jasman menyampaikan bahwa seringkali terjadi antar sesama becak motor terjadi rebutan pangkalan ataupun bila diketahui seseorang pengemudi becak Motor non anggota Paguyuban memaksa bergabung dan mengambil jatah antrean penumpang di suatu pangkalan yang jelas jelas telah diisi oleh anggota Paguyuban percakbantem. .
Lain halnya dengan anggota paguyuban Personek, tampaknya upaya untuk dimobilisasi oleh pengurus Personek untuk berhadapan secara fisik dengan anggota Percakbantem adalah cukup sulit,dengan adanya pertimbangan jumlah yang lebih sedikit, juga adanya komitment pengurus Personek sendiri untuk tidak melakukan kekerasan dan lebih memilih alternative demonstrasi ke legislative maupun mogok kerja daripada berhadapan secara fisik maupun kekerasan kolektif.
Faktor kelima, The opreration of social control, memegang peranan penting bagi terjadinya pergeseran Konflik latent menjadi konflik terbuka, dalam setiap tahap proses tersebut diatas, bila pranata pengendalian sosial dalam hal ini Pemda dan Polri dapat mengintervensi tahapan-tahapan faktor penentu tingkah laku kolektif diatas, maka timbulnya tingkah laku kolektif dapat dihindarkan, namun walaupun kedua stake holder mampu mengidentifikasi namun tidak mampu melakukan suatu tindakan sesuai tugas dan tanggung jawabnya tentunya juga memberikan kontribusi terjadinya pergeseran terhadap konflik .
Apakah masukan dari Bupati Kebumen, Buyar Winarso yang menginginkan becak motor disempurnakan bentuknya, maupun pelibatan Becak Motor sebagai bagian dari karnaval dalam kampanye Pemilu akan menjadi sebuah pengakuan atau setidaknya perlindungan bagi eksistensi becak motor dan organisasi paguyuban Percakbantem yang nantinya menegasikan kewenangan atau setidaknya membuat segan pemangku kepentingan untuk melakukan penertiban , kalaupun penertiban tentunya dengan segala konsekuensi bagaimana.
Walaupun secara eskplisit tidak dijelaskan oleh responden tentang adanya dukungan politis sebagai pelindung atau Pembina dari keberadaan becak motor adalah dapat dilihat sebagai sebuah kreatifitas masyarakat golongan menengah dalam mencari pendapatan untuk hidup, jumlah unit Becak motor yang hamper 40.000 ribu unit tentunya bukan sekedar masalah pelanggaran hukum biasa namun suatu fenomena social yang terkait dengan masalah hajat hidup orang banyak, yang mana dalam rangka menyiapkan struktur dan infrastruktur transpotasi di Kebumen dibutuhkan suatu ketegasan dalam penegakkan hukum dan aturan tentang trayek , jenis, tariff dan kepastian jaminan Kamseltibcar lantas sebagai domain tugas dan tanggung jawab pemerintah ( Pemda dan Polri) dan partisipasi masyarakat ( Organda ) dengan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata.
III. PENUTUP
Konflik latent antara Pengemudi Becak Motor di Kebumen dan Operator Angkutan Umum Trayek akan menjadi Konflik Nyata/ actual adalah bilamana kohesi antar dan inter masyarakat yang berkonflik dalam hal ini Percakbanten dan Personek menjadian sedemikian lepas dan tidak dapat dikendalikan oleh Struktur dan kelembagaan dalam masing –masing kelompok disamping keragu raguan pengampu kepentingan untuk melakukan penindakan sekaligus pengayoman dalam masyarakat terjadi dan terakumulasi,Kendali Pemimpin terhadap anggota dalam kelompok maupun komunikasi positif antar kelompok di kebumen yang mendorong atau setidaknya sampai saat ini mampu meredam kondisi Strukural dan Sosial antara pihak-pihak yang berkonflik saat ini belum berkembang menjadi konflik nyata sekaligus upaya-upaya pendekatan, melakukan pengawasan dan sosialisasi berkelanjutan dari pemangku kepentingan dan pemegang otoritas keamanan di Kebumen untuk mencegah atau setidaknya mampu meredam potensi konflik yang ada menjadi seminimal mungkin
Komunikasi antar kelompok dan penyelesaian permasalahan secara musyawarah yang melibatkan semua pihak berkemptingan akan semakin mumpuni bilamana terdapat ketegasan berupa produk hukum seperti Peraturan Bupati maupun surat edaran Muspida Kebumen untuk : 1. melarang produksi Becak Motor, jangan menambah becak motor yang sudah ada dengan suatu kuota yang secara periodic harus ditinjau , keberadaaan Dinas Perindustrian dan perdagangan sebagai filter bengkel pembuat becak motor, 2. mendorong pembentukan Koperasi sebagai pengganti wadah Paguyuban Percakbantem selain untuk kepastian dan perlindungan terhadap anggota resmi percakbantem sekaligus memudahkan jalur kordinasi dan pembinaan, 3. merancang ulang system transportasi Kebumen yang terkait Trayek, jenis Moda, Tarif dan Regulasi sehingga Keberadaan becak motor dan Angkutan trayek resmi tidak saling tummpang tindih dan bisa bersinergi. Kemudian setelah penataan terhadap desain Transportasi Kebumen, penataan organisasi Percakbantem dengan Kuota dan Koperasi , harus diikuti penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Daftar Pustaka
Internet:
1. Pro Kontra Becak Motor , Sabtu 19 Januari 2008 diakses melalui http://www.modatransportasi.blogspot.com/2008/01/pro-kontra-becak-motor.html
2. Ratusan Becak bermesin Kepung DPRD Minta Pengakuan dan Payung Hukum , Selasa ,08 Januari 2008, diakses melalui http://www.suaramerdeka.com/harian/0801/08/ban01.htm, tanggal 23 Agustus 2012
3. Pejagoan – Bantul dapat Rp. 200 ribu. Selasa,08 Januari 2008, Diakses melalui http://www.suaramerdeka.com/harian/0801/08/ban01.htm, tanggal 23 Agustus 2012

Arsip Surat :
1. Surat Bupati Kebumen kepada ketua Percakbantem Kabupaten Kebumen tertanggal 5 juni 2008 perihal : Becak dengan Tenaga Bantu Mesin.
2. Surat Bupati Kebumen kepada Menteri Perhubungan RI Cq. Dirjen Hubdar, tertanggal 10 Juli 2008, perihal kepastian Hukum Becak Dengan Tenaga Bantu Mesin.
3. Surat Ketua Paguyuban Awak Armada Jalur Kebumen-Karangsambung “ Sido Rukun” (PSR) Kepada ketua DPC Organda Kabupaten Kebumen , tertanggal 23 November 2008 , Perihal : permohonan Penanganan.
4. Surat Ketua Paguyuban Angkutan Jalan Kebumen- Alian “ Personek” kepada Ketua DPC Organda Kabupaten Kebumen tertanggal November 2008, perihal : permohonan penanganan.
5. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Kebumen kepada Bapak Bupati Kebumen tertanggal 10 Desember 2008, perihal Penanganan angkutan umum illegal.
6. Informasi Khusus Intelijen Polres Kebumen tanggal 3 Maret 2012 tentang Kerawanan yang mungkin terjadi dengan keberadaan becak bermesin terhadap becak manual dan tukang ojek lainnya yang ada diwilayah Kabupaten Kebumen.
7. Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Sosial , Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan, Balai Pustaka,Jakarta , 2005
8. TB Ronny Rahman Nitibaskara, Ketika Kejahatan Berdaulat, Sebuah Pendekatam Kriminologi, Hukum dan Sosiologi, Jakarta 2001.

Fenomena gerakan radikalisme-fundamental

RADIKALISME AGAMA
By. IGA LOMBOK
Pendahuluan
“Hendaknya mereka yang memeluk agama yang berbeda-beda dan dengan mengucapkan bahasa yang berbeda-beda pula, tinggal bersama di bumi pertiwi ini, hendaknya rukun bagaikan satu keluarga, seperti halnya induk sapi yang selalu memberikan susu kepada manusia, demikian bumi pertiwi memberikan kebahagiaan kepada umat manusia” (Atharvaveda XII.1.45).
Fenomena gerakan radikalisme-fundamental yang mengatasnamakan agama mulai marak dengan segala isu dan pemberitaan yang semakin sering akhir-akhir ini. Kasus-kasus terkait dengan konflik Ahmadiyah, peledakan bom di masjid Polres Cirebon, peledakan bom gereja di Surakarta, bom buku, perekrutan anggota NII dengan cara cuci otak dan lain-lain adalah terkait dengan agama. Sayangnya isu agama yang muncul bukan yang tampak damai, sejuk, toleran sebagaimana misi agama itu sendiri, melainkan justru berwajah keras, memaksa, dan intoleransi. Kasus seperti itu jelas menunjukkan betapa kuatnya arus radikalisme yang dilatarbelakangi oleh agama. Fenomena radikalisme agama memang bukan monopoli satu agama misalnya Islam. Hampir semua agama ada fenomena radikalisme di dalamnya. Meskipun secara kuantitatif kaum radikal ini relatif sedikit, namun gerakannya cukup mengganggu dan mengkhawatirkan.
Kini radikalisme agama berwujud pada aksi terorisme berupa bom bunuh diri, telah mengusik rasa aman masyarakat. Bias radikalisme-fundamentalisme yang melahirkan gerakan-gerakan agama garis keras di negeri ini tentu menjadi catatan sejarah sepanjang perjalanannya . Terbunuhnya tokoh-tokoh teroris seperti Noordin M top dan Dr Azhari serta perburuan dan penangkapan jaringannya tidak menyurutkan gelora semangat dari kaum radikal untuk memperjuangkan keyakinannya. Soft program dari pemerintah berupa deradikalisasi juga tidak signifikan mengurangi kejadian terorisme di Indonesia. Apabila kita membaca jejak pendapat Litbang Kompas edisi Senin 9 Mei 2011 tentang Jalan Memupus Radikalisme terhadap faktor-faktor yang paling mendorong berkembangnya radikal bernuansa agama di Indonesia, terdapat hasil sebagai berikut : Pertama, Lemahnya penegakan hukum mencapai 28,0%; Kedua, Rendahnya tingkat pendidikan dan lapangan kerja mencapai 25,2 %; Ketiga, Lemahnya pemahaman ideologi Pancasila mencapai 14,6%; Keempat, Kurangnya dialog antarumat beragama mencapai 13,9%; Kelima, Kurangnya pemahaman agama mencapai 4,9%; Keenam, Ketidakpuasan terhadap pemerintah mencapai 2,3%; Ketujuh, Kesenjangan ekonomi mencapai 1,6%; Kedelapan, Lainnya mencapai 3,1%; Kesembilan, Tidak tahu/tidak jawab mencapai 6,4%. Angka-angka tersebut menunjukan persepsi masyarakat tentang perkembangan radikalisme agama di Indonesia. Banyak referensi dan pendapat-pendapat yang menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya radikalisme agama di Indonesia ataupun dunia melalui perspektifnya masing-masing seperti halnya menurut pendapat Syamsul Bahri (2004.6) yang menjadi faktor-faktor penyebab munculnya gerakan radikalisme adalah sosial politik, emosi keagamaan, kultural, faktor ideologis anti westernisme, kebijakan pemerintah, dan media massa. Prof. Dr. H. Afif Muhammad, MA menyatakan ada beberapa sebab yang memunculkan radikalisme dalam bidang agama, antara lain, (1) pemahaman yang keliru atau sempit tentang ajaran agama yang dianutnya, (2) ketidak adilan sosial, (3) kemiskinan, (4) dendam politik dengan menjadikan ajaran agama sebagai satu motivasi untuk membenarkan tindakannya, dan (5) kesenjangan sosial atau iri hati atas keberhasilan orang lain. Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya radikalisme agama berdasarkan berbagai pendapat maupun studi empiris dari peneliti namun dalam tulisan ini akan membatasi pembahasan mengenai gerakan radikalisme sebagai upaya pertahanan melawan kekuatan perubahan global dan modernisasi dunia dengan menggunakan agama sebagai sarananya.

Kerangka Konsepsi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia , radikal diartikan sebagai secara menyeluruh, habis-habisan, amat keras menuntut perubahan, dan maju dalam berpikir atau bertindak. Secara semantik, radikalisme ialah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, cet. th. 1995, Balai Pustaka). Dalam Ensiklopedi Indonesia (Ikhtiar Baru-Van Hoeve, cet. 1984) diterangkan bahwa radikalisme adalah semua aliran politik, yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrim, setidak-tidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut. Dalam dua definisi ini radikalisme adalah upaya perubahan dengan cara kekerasan, drastis dan ekstrim.
Menurut Ermaya Radikalisme adalah paham atau aliran radikal dalam kehidupan politik. Radikal merupakan perubahan secara mendasar dan prinsip. Secara umum dan dalam ilmu politik, radikalisme berarti suatu konsep atau semangat yang berupaya mengadakan perubahan kehidupan politik secara menyeluruh, dan mendasar tanpa memperhitungkan adanya peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan konstitusional, politis, dan sosial yang sedang berlaku.
Pendeta Djaka Sutapa menyatakan bahwa Radikalisme Agama merupakan suatu gerakan dalam agama yang berupaya untuk merombak secara total suatu tatanan sosial /tatanan politis yang ada dengan menggemakan kekerasan. Terminologi radikalisme memang dapat saja beragam, tetapi secara essensial adanya pertentangan yang tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok agama tertentu di satu pihak dengan tatanan nilai yang berlaku saat itu.

Pembahasan
Dalam banyak peristiwa radikalisme di berbagai belahan dunia selama ini, agamalah yang tercatat sebagai daya tarik dan daya dorong yang utama . Harus diakui, agama mampu meniupkan semangat dalam praktik-praktik radikalisme dan pergelaran kekerasan yang dibarengi dengan klaim penegakan kebenaran melalui justifikasi moral yang kuat dengan maksud bahwa tidakan yang diambil adalah untuk menegakan kebenaran ilahi menurut versi dan tafsirnya. Tindakan radikalisme bukanlah kesalahan ajaran agama tertentu, melainkan adalah pemahaman yang keliru terhadap agama yang dianutnya. Agama seringkali digunakan sebagai alasan dalam setiap tindakan radikalisme. Radikalisme muncul dari problem keagamaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang majemuk peradaban dan dan keberagamaan. Radikalisme agama terjadi pada semua agama yang ada. Terbunuhnya Rajiv Gandhi melalui bom bunuh diri yang diduga dari kelompok Tamil Eelam menunjukkan terorisme terjadi juga di kalangan umat Hindu. Kemudian adanya empat aliran radikal kristen di Amerika yaitu Christian Identity, Nordic Christianity, Fundamentalisme Freewheeling dan Kreatorisme yang merupakan agama ektrimis di Amerika yang berdasarkan pada penyalahan terhadap ras lain, agama lain atau kelompok-kelompok kebangsaan yang lain . Selain itu gerakan Tamil di Srilangka, IRA (kelompok bersenjata Irlandia Utara), militan Yahudi sayap kanan, sekte kebatinan di Jepang yang tidak jarang menggunakan jalan kekerasan sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga merupakan gerakan radikalisme agama. Demikian pula bentuk radikal yang lebih serius, mereka menganggap bahwa agamanya sendiri yang benar, sedangkan yang lain salah. Bahkan mereka tidak saja berhenti pada saat telah memegangi keyakinannya itu, tetapi juga memaksa orang lain untuk mengikuti jalan pikirannya. Keadaan seperti itu bagi sementara orang menyebutnya sebagai telah muncul radikalisme agama.
Agama memang memiliki motivasi yang luar biasa dalam menggerakkan individu atau pemeluknya. Sehingga apapun yang dilakukan umat beragama, semua didasarkan pada motivasi atas pengamalan ajaran agama. Seseorang yang beragama bisa melaksanakan peperangan maupun perdamaian, semua bisa disandarkan pada ajaran agama. Transisi dari sikap kepercayaan pra-modern ke modern telah menjadi tatangan yang bagi agama-agama di dunia. Marty dan Appleby (1993) mengatakan bahwa gerakan radikal fundamentalisme agama yang intoleransi adalah bagian dari trend internasional dimana gerakan tersebut merupakan pertahanan melawan kekuatan perubahan dan bahwa orang-orang akan mempertahankan diri mereka sendiri dengan memeluk tradisi masa lampau. Dengan serbuan modernitas dan globalisasi, agama-agama harus melepaskan dari doktrin yang sifatnya mengikat secara universal dan harus menerima secara politis agar secara bersama-sama menjalani eksistensi di dalam masyarakat majemuk. Kelompok radikalisme agama biasanya juga merupakan kelompok-kelompok mardjinal di dalam masyarakat dan di tengah komunitas agama mereka sendiri. Itulah sebabnya aksi kekerasan yang mereka lakukan merupakan sebagai upaya untuk menyeimbangkan marjinalitasnya diaman sebagai suatu cara mengukuhkan status sosial mereka didalam masyarakat dan memperkuat identitas mereka ditegah komunitas agama.
Afif Muhammad juga menyatakan bahwa munculnya kelompok-kelompok radikal akibat perkembangan sosio-politik yang membuat termarginalisasi, dan selanjutnya mengalami kekecewaan, tetapi perkembangan sosial-politik tersebut bukan satu-satunya faktor. Di samping faktor tersebut, masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan kelompok-kelompok radikal, misalnya kesenjangan ekonomi dan ketidak-mampuan sebagian anggota masyarakat untuk memahami perubahan yang demikian cepat terjadi. Kelompok-kelompok radikal tersebut demi mencapai mempercepat dalam mencapai tujuannya, dengan segera mengidentifikasikan dirinya melalui agama sebagai sarana. Dalam kenyataannya, tidak semua memiliki kemampuan untuk memahami agama lain, yang mengakibatkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Demikian pula halnya dengan fanatisme buta yang hanya didasarkan kepada solidaritas dari suatu komunitas, apalagi ditunjang oleh dogma-dogma kaku yang sengaja diciptakan untuk kepentingan golongan tertentu sehingga akhirnya akan mudah sekali memicu terjadinya gesekan dan benturan kepentingan diantara pandangan-pandangan yang berbeda. Adanya pemaksaan terhadap suatu agama atau konversi agama atau perubahan agama yang dikenal sebagai Suddhi oleh umat Hindu, Tabligh oleh umat Islam atau Konversi oleh umat Kristen, merupakan suatu tindakan yang menunjukan sebagai pandangan yang rapuh tentang superioritas satu agama terhadap agama lain. Hal ini akan menjadi puncak intoleransi, dan intoleransi adalah sejenis kekerasan, jika satu agama superior terhadap agama lain .
Sebuah studi empirik yang dilakukan Sutrisno (Sutrisno.1999) menampilkan keterkaitan antara struktur kelas dengan perilaku keagamaan. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pada kelas bawah agama dimaknai sebagai fungsi artikulasi psiko-kultural. Agama tidak tampil dalam simbol politik atau instrumen politik. Sementara pada kelas atas agama menjadi fungsi artikulasi kepentingan, dimana ia hadir dalam simbol politik. Studi yang dilakukan tersebut belum menemukan makna hakiki mengenai hubungan kondisi ekonomi dengan perilaku keagamaan sebelum sampai pada analisa kecendrungan psikologik yang bermain pada proses sosial dalam struktur masyarakat. Apabila agama telah dipakai sebagai sarana untuk mencapai kepentingan maka akan terjadi benturan antar agama yang menciptakan gerakan-gerakan radikalisme agama. Konflik antaragama akan makin membesar ketika negara yang diharapkan menjadi payung yang mengayomi semua agama absen. Atau, kalaupun hadir, tidak menempatkan keadilan sebagai panglima. Negara hadir, justru untuk memihak salah satu agama tertentu, atau aliran tertentu. Parahnya, segala potensi konflik seperti dibiarkan berkembang. Dan, ketika perkembang¬an itu meluas benar-benar menjadi konflik, negara terlambat mengatasi, karena tidak maksimal mengantisipasi. Terkadang, malah konflik itu seperti sengaja dirawat demi kepentingan politik tertentu. Negara masuk dalam pusaran konflik tanpa mampu menempatkan dirinya sebagai hakim yang adil bagi semua. Pada akhirnya, kepenting¬an politik selalu mewarnai segala kebijakan penyelesaian konflik agama yang terjadi antarumat beragama.
Tidak dapat dipungkiri bahwa apabila berbicara radikalisme agama, maka main set kita akan tertuju kepada gerakan radikalisme islam. Umat Islam adalah di antara yang paling rentan terhadap godaan radikalisme karena posisi mereka yang masih berada di belakang peradaban. Posisi tertinggal ini dapat mendorong orang untuk menempuh jalan pintas dalam mencapai tujuan, tetapi dalam jangka panjang pasti akan berujung pada penderitaan, penyesalan dan kegagalan, yang paling repot. Kebangkitan islam khususnya di negara-negara Asia yang diwujudkan dengan penerimaan terhadap globalisasi dan teknologi modern berakibat terjadinya clash of civilization (benturan antar peradaban) antara Islam dan Barat. Barat yang sudah kehilangan ‘musuh’ sejak berakhirnya perang dingin mulai mengalihkan konsentrasinya kepada kekuatan islam yang dinilai mulai kekuatan baru yang dapat mengancam eksistensinya. Efek globalisasi yang hampir dialami oleh seluruh masyarakat dunia memungkinkan benturan ini terjadi. Posisi dunia Islam sebagai satunya peradaban yang memiliki potensi paling memungkinkan untuk melakukan resistensi terhadap globalisasi Barat (Amerika). Samuel Huntington (1996) mengatakan bahwa fundamentalisme islam umumnya diidentikkan dengan gerakan politik islam, padahal ia hanyalah salah satu komponen dari kebangkitan islam yang lebih luas dimana kebangkitan itu mencakup ide-ide, praktik-praktik, retorika, dan pengembalian ajaran islam (pada sumber-sumber asasinya, Al-Quran dan Al Sunnah) yang dilakukan oleh umat islam. Berdasarkan pemikiran tersebut demi pengembalian ajaran islam atau yang biasa disebut pemurnian ajaran agama islam ditengah gelombang globalisasi dan teknologi modern yang menimbulkan pemikiran-pemikiran radikalisme. Selama arogansi Barat dan intolenransi Islam yang secara global selalu berbenturan, maka gerakan-gerakan radikalisme akan berkembang pada negara-negara islam. Pendukung radikalisme agama tampaknya tidak mempunyai modal untuk menawarkan perdamaian dan kesejahteraan dalam menghadapi tantangan gelombang demokrasi yang berbalut globalisasi. Napas yang sesak karena berbagai hantaman sejarah yang datang bertubi-tubi telah menempatkan sebagian muslim dalam posisi tragis tetapi tak berdaya. Oleh sebab itu mereka menempuh jalan pintas berupa self-defeanting (menghancurkan diri sendiri) atas nama agama yang dipahami dalam suasana jiwa yang sangat rentan dan tertekan. Kaum radikalisme memandang fakta historis bahwa umat Islam tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi.
Gerakan radikalisme agama yang dilakukan oleh penganut paham fundamental islam merupakan reaksi defensif melawan ketakutan akan tercerabutnya gaya-gaya hidup tradisional dengan cara-cara kekerasan . Dalam suatu tataran psikologis, reaksi defensif ini adalah untuk menarik kekuatan dari sumber-sumber spiritual yang menggerakkan suatu potensi kekuatan yang dapat mendukungnya. Secara psikologis, agama memberikan justifikasi yang paling meyakinkan untuk dipakai dan mampu menggerakan perjuangan melawan kekuatan-kekuatan yang dianggap sebagai ancaman. Huntington juga mengatakan bahwa dalam praktiknya, komunitas keagamanaan merupakan komunitas yang memiliki domain yang paling luas dimana kelompok lokal yang terlibat dalam konflik akan memberikan dukungannya. Apabila dalam suatu konflik terjadi antara dua kelompok, maka dengan cepat kelompok tersebut mngidentifikasikan dirinya sebagai Islam dan Kristen seperti halnya perang Serbia dan Kroasia di wilayah bekas jajahan Yugoslavia dan perang antara Armenia dan Azerbaijen di Kaukasus. Hal ini dengan maksud agar kelompok yang mengidentifikansikan diri sebagai kelompok Islam mendapat dukungan dana dan persenjataan dari negara-negara Islam di dunia, dan kelompok yang mengidentifikasikan diri sebagai Kristen berharap akan mendapat bantuan dana dari Barat. Kembali lagi terbukti bahwa gerakan radikalisme yang ada memanfaatkan agama sebagai tameng justifikasi untuk mencapai tujuannya. Dengan membawa bahasa dan simbol serta slogan-slogan agama kaum radikalis mencoba menyentuh emosi keagamaan dan mengggalang kekuatan untuk mencapai tujuan “mulia” dari politiknya. Tentu saja hal yang demikian ini tidak selamanya dapat disebut memanipulasi agama karena sebagian perilaku mereka berakar pada interpretasi agama dalam melihat fenomena historis.
Pemurnian agama dalam hal ini agama Islam di dunia Islam berarti menggantikan apa yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam agar berlaku secara murni dalam negara Islam agar menghindari dari pengaruh globalisasi Barat. Mereka (penganut paham radikal) memiliki problem yang sama dengan apa yang mereka lihat sebagai meningkatnya pengaruh Barat dimana mereka merasa terancam dengan efek Westernisasi khususnya teknologi dan demokrasi . Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penganut paham radikalisme menginginkan masyarakat Islam pada negara-negara Islam tetap memelihara nilai-nilai keislaman secara murni. Mereka menganggap bahwa nilai-nilai Barat dilihat sebagai ancaman asing yang membahayakan yang sangat berbenturan dengan nilai-nilai tradisional keislaman. Secara logika bahwa kekerasan atau gerakan radikalisme merupakan satu metode untuk melindungi nilai-nilai keislaman. Kembali kita dapat melihat benturan antara arogansi Barat dan intolerasi islam. Didalam bukunya Amerika Perangi Teroris, Bukan Islam, Hilaly Basya dan David Alka mengatakan bahwa kekerasan agama dalam suatu gerakan radikalilisme dipengaruhi secara bersamaan oleh tekanan struktur sosial yang menghimpit mereka dalam kehidpan sehari-hari akibat perlakuan yang tidak adil, tidak jujur serta motivasi dan kepentingan pribadi yang bersangkutan. Penganut radikalisme agama ini frustasi ditegah khidupan sehari-hari disamping ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara cerdas dengan membelokan menjadi tindakan kekerasan terhadap sasaran utama demi tercapai tujuan yang dikehendakinya.

Penutup
Seperti halnya pengertian-pengertian mengenai radikalisme diatas, tidak semuanya berkonotasi negatif. Radikalisme yang ditujukan demi kebaikan melalui nilai-nilai kemanusian tentu dapat memberikan arti positif dalam kehidupan umat manusia. Semua agama mengajarkan nilai kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Hindu mengajarkan kedamaian, Budha mengajarkan kesederhanaan, Kristen mengajarkan cinta kasih, konfusianisme mengajarkan kebijaksanaan dan Islam mengajarkan kasih sayang bagi seluruh umat. Namun radikalisme yang menggunakan cara-cara pemaksaan dan kekerasan terhadap nilai-nilai kemanusian tentunya merupakan hal negatif yang dapat menghancurkan umat manusia. Harus dipahami betul bahwa kaum radikal itu bukanlah representasi dari agama secara utuh. Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya radikalisme agama berdasarkan berbagai pendapat maupun studi empiris dari peneliti namun yag paling mempengaruhi secara global adalah bahwa gerakan radikalisme agama sebagai upaya pertahanan melawan kekuatan perubahan global dan modernisasi dunia dengan menggunakan agama sebagai sarananya. Pertahanan yang dimaksud adalah mempertahankan dan memurnikan nilai-nilai tradisional agama dari nilai-nilai yang dianggap membahayakan. Pandangan tersebut mengakibatkan mereka menjadi termarjinalkan dalam kelompok global maupun dalam lingkup agamanya sendiri. Tekanan-tekanan yang diterima secara struktur sosial itulah yang menimbulkan terjadinya radikalisme agama.

Daftar Pustaka
Samuel Huntington, 1996, Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia, Penerbit Qalam, Yogyakarta
White Jonathan, 2006, Akar Teologis Radikalisme Dalam Kristen (artikel dalam Agama dan Terorisme oleh Ahmad Norma Permata), Muhammadiyah University Press, Surakarta.
Ermaya Suradinata, 2004, Radikalisme dan Masa Depan Bangsa, Makalah Seminar Nasional Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama, Bandung.
Muhammad, Afif. 2004, Radikalisme Agama Abad 21, Makalah Seminar Nasional Masa Depan Bangsa dan Radikalisme Agama, Bandung.
Bilveer Singh & Abdul Munir Mulkham, 2012, Jejaring Radikalisme Islam di Indonesia; jejak Sang Pengantin Bom Bunuh Diri, Jogja Bangkit Publiser, Yogyakarta.
Hilaly Basya dan David Alka, 2004, Amerika Perangi Teroris Bukan Islam, Center For Moderate Moslem (CMM), Jakarta.
Ahmad Norma Permata, 2006, Agama dan Terorisme, Muhamadiyah University Press, Surakarta.
Geovanna Borradori, 2005, Filsafat Dalam Masa Teror, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Dwi Hendro Sunarko, 2006, Idelogi Terorisme Indonesia, Program Pembangunan Sistem Derenbang Kapolri, Jakarta.
Sutrisno.1999, Kelas dan Sosiologi Politik Anak Muda Perkotaan, Tesis S2, Program Sosiologi Univrsitas Indonesia, dalam Jurnal Studi Kepolisian (Terorisme dan Deradikalisasi) berjudul Fundamentalisme : Melacak Radikalisme Berbasis Agama, edisi Desember 2009-Maret 2010.
Victor Silaen, 2009, Terorisme Belum Berakhir, dalam Jurnal Kepolisian berjudul Terorisme dan Deradikalisasi, edisi Desember 2009-Maret 2010.

Diskresi dan ketakutan terhadap hantu, mereposisi padangan positivistik hukum pidana Indonesia

TINDAKAN DISKRESI POLISI DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENYIDIKAN PIDANA

KONSEP DISKRESI KEPOLISIAN
Peran Polisi saat ini adalah sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”, Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.
Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit didalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk didalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.
Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Menurut Davis diskresi kepolisian is maybe defined as the capacity of police officers to select from among a number of legal and ilegal courses of action or inaction while performing their duties (Bailey (ed) : 1995: 206). Diskresi kembali ditegaskan kedalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi. Selengkapnya Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik menyebutkan:
(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Selanjutnya, Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.
Rumusan “Diskresi Kepolisian “ juga diberikan ruang melalui penegasan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP menyebutkan: yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; Menghormati hak asasi manusia.
Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP mengataur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP.
Sebuah pendapat dalam tulisan Abraham.S. Blumberg dalam buku The Ambivalent Force,Perspective on The Police , menyebutkan bahwa isu Diskresi Kepolisian secara sentral dibahas mengenai tindakan Kepolisian dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan ( Penangkapan ) ditegaskan bahwa Diskresi kepolisian terjadi manakala seorang petugas Polisi memiliki kebebasan ( kemandirian ) untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang terkait tugas , terhadap pilihan penalaran suatu laporan peristiwa yang terjadi,yang diketahui atau dilihat langsung dalam hubungan Polisi dan masyarakat (Blumberg,1976;169)
Dengan mengkolaborasikan berbagai rumusan terkait definisi Diskresi Kepolisian yang bersumber dari Undang- Undang Kepolisian, KUHAP dan dari literatur asing , penulis menariol benang antara lain : Diskresi Kepolisian memeiliki legalitas hukum dan tinjauan empiris, kemudian Diskresi Kepolisian merupakan wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan kepolisian dengan suatu pertimbangan, bahwa melakukan tau tidak melakukan merupakan pilihan yang dapat dipertanggung jawabkan.
KAPAN DAN BILAMANA DISKRESI DAPAT DILAKUKAN
Hukum senantiasa terlambat dalam mengatasi dinamika masyarakat , ketika hukum dibuat maka seketika itulah hukum tertinggal dibelakang peradaban, Diskresi menjdi demikian penting dan pantas untuk dilakukan mengingat dalam pelaksanaan tugas polisi ditemukan fenomena bahwa Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan,Hukum adalah sebagai alat ( tools) untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut yang mana diketahui bahwa antara penegakkan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban akan selalu bertolak belakang namun berjalan beriringan dalam masyarakat.
Masih melihat kepada tulisan Abraham S Blumberg, bahwa Diskresi kepolisian sebagai sebuah keputusan hanya pantas dilakukan manakala terdapat pertimbangan yang mendalam namun cepat ( situasional ) terhadapap beberapa pertimbangan seperti :
Role Atribution : peran kepolisian dalam suatu kondisi yang mengharuskan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan atau mengganti suatu tindakan Kepolisian, implementasi dalam konsep Kepolisian Indonesia adalah mempertanyakan peran petugas Polri dalam suatu kondisi apakah bertindak sebagai seorang penegak hukum, seorang Pelayan dan pelindung Masyarakat ataukah mengharuskan bertindak sebagai seorang pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat.konsep sederhananya adalah apakah seorang anggota Polisi harus melakukan penindakan dalam kaitan upaya paksa , atau cukup memberikan nasehat dan petunjuk saja terhadap sebuah fenomena pelanggaran hukum.
Decision Criteria : merupakan pedoman praktis petugas kepolisian yang bersumber dari pengetahuan hukum positif dan hukum lainnya sebagai pertimbangan, adapaun kriteria pertimbangan tersebut harus memenuhi kondisi sebagai berikut :
1.Law ( pertimbangan hukum ) : suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran atau tindak pidana, berdasarkan ada atau tidak adanya definisi perbuatan tersebut dalam suatu hukum positiv, ketika perbuatan seseorang warga masyarakat diketahui melanggar suatu aturan dalam hukum positif maka secara otomatis masyarakat dan Kepolisian akan menyebut tindakan tersebut sebagai suatu pelanggaran hukum. Hal yang sedikit kontroversial terhadap pertimbangan ini adalah bahwa fenomena pelanggaran hukum dalam masyarakat yang seharusnya hitam putih ( benar atau salah ) dalam kondisi tertentu merupakan suatu pendapat yang abu abu, masyarakat mungkin mengetahui suatu perbuatan yang dilakukan anggota masyarakat lain sebagai suatu pelanggaran hukum namun sebagaian masyarakat juga memberikan rasionalisasi bahwa tindakan itu bukan atau kalaupun melanggar hukum adalah sebuah pelanggaran hukum ringan, intesitas berat dan ringan hukuman inilah yang menjadi dasar pertimbangan / kriteria apakah Diskresi kepolisian yang akan dilakukan dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat.
2.Policy ( Kebijakan ) :Apakah sebuah institusi penegak hukum memiliki atau mengeluarkan kebijakan kebijakan terkait Diskresi Kepolisian baik secara resmi maupun tidak resmi , adalah merupakan suatu pertimbangan bagi petugas kepolisian dalam mengambil suatu keputusan, secara resmi artinya terdapat pedoman khusus yang mengatur tentang Diskresi kepolisian dapat dilaksanan, dan secara tidak resmi dikandung maksud bahwa pelaksanaan Diskresi Kepolisian dilakukan dan diakuai berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam suatu kegiatan pemolisian .sebagai pengetahuan bahwa Polri sampai saat ini belum secara resmi pernah memberikan panduan pelaksanaan Diskresi kepolisian baik dalam tindakan Kepolisian untuk perlindungan dan pengayoman masyarakat, pemeliharaan keamaman dan ketertiban masyarakat maupun dalam penegakkan hukum namun secara umum, beberapa pimpinan kepolisian telah melakukan tindakan Diskresi Kepolisian dalam situasi dan kondisi tertentu.
3.Respect ( Penghargaan terhadap petugas ):dalam suatu pelaksanaan tugas kepolisian sering dihadapkan kepada tindakan dan perkataan tersangka yang menyinggung kehormatan petugas , Blumberg menegaskan bahwa , gaya bahasa, gerak tubuh dalam bentuk komunikasi verbnal dan non verbal tersangka sangat berpengaruh terhadap perilaku petugas Polisi dalam mengambil keputusan melakukan Diskresi ( menangkap atau tidak menangkap), beberapa penelitian menunjukan akibat perbedaan latar belakang budaya dari masyarakat amerika yang sering menyebabkan adanya perbedaan keputusan petugas Kepolisan dalam menangani suatu laporan kejahatan, terhadap masyarakat yang kooperatif , dalam artian pada saat petugas Polisi datang di suatu TKP , polisi cenderung bersikap lebih lembut dibandingkan saat mendatangi panggilan darurat yang berasal dari TKP yang ,melibatkan masyarakat dengan akar budaya keras ataupun masyarakat yang memperoleh stigmatisasi lingkungan jahat, Polisi yang datang di TKP tersebut cenderung untuk melakukan tindakan tegas dengan tidak segan segan melakukan penagkapan.Implementasi pengambilan keputusan melakukan suatu Diskresi bagi kepolisian di Indonesia sangat tergantung bagaimana seorang petugas dapat membaca karakter masyarakat dan bertindak cerdas mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan tindakan kepolisian dengan pertimbangan masyarakat di Indonesia sangat plural dan belum memiliki tingkat pendidikan hukum yang merata.
4.Safety ( keselamatan petugas) : sebagai pertimbangan yang sangat mendalam adalah tingkat kekerasan dan serangan masif kepada petugas kepolisian di Amerika yang menjadi landsan pengetahuan bagi jajaran kepolisian di negara tersebut. Ketika seorang petugas kepolisian sangat rentan menjadi korban kejahatan khususnya akibat penyalah gunaan senjata api, memaksa petugas kepolisan di Amerika menggunakan kekuatan besar ( superior force) sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi bahaya dan meningkatkan keamanan petugas itu sendiri.Suatu bentuk pertimbangan yang harusnya menjadi gejala di lingkungan Polri , manakala secara umum sangat jarang petugas Kepolisian di Indonesia dilengkapi dengan alat proteksi memadai ( rompi anti peluru, senjata api , maupun senjata yang kurang mematikan / Less Lethal Weapon ( Tongkat T , Borgol, semprotan merica dan pistol kejut listrik ), terdapat berbagaio kasus memilukan ketika petugas Polri meregang nyawa akibat salah menilai ancaman di suatu TKP dengan secara sembrono melakukan tindakan kepolisan tanpa diikuti tindakan proteksi yang memadai sebaliknya terdapat banyak komplain masyarakat terhadap tindakan kepolisian yang dianggap ceroboh dengan semena mena mengumbar tembakan atau pukulan sebagai suatu tindakan brutal dan pelanggaran HAM.
Ketika pembahasan Diskresi kepolisian sampai kepada pertanyaan KAPAN dan BAILAMANA Diskresi kepolsian dapat dilakukan adalah berarti berbicara mengenai Situasi , Kondisi dan prosedur tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan, hal ini memerlukan suatu pengukuran yang mendalam bahwa dalam situasi dan kondisi tertentu diskresi dapat dilakuykan dengan suatu metode tertentu yang dapat dipertanggung jawabakan. Chryshmanda (2008), tindakan diskresi yang dilakukan aparat kepolisian dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu: Tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan, yaitu tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya, dan Tindakan diskresi berdasarkan petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinannya. Tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual karena pengambilan keputusan diskresi didasarkan atau berpedoman pada kebijakan–kebijakan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah menjadi kesepakatan diantara mereka.
Dengan mengkolaborasikan kedua pendapat antara Blumberg dan Chrysnanda , dapat ditarik kesimpulan bahwa Diskresi Kepolisian dilakukan dan bilamamana dapat dilakukan adalah dengan semata mata dengan melihat saling hubungan antara Kebutuhan masyarakat dalam suatu kurun waktu , Kesiapan Petugas pada saat itu dan adanya suatu alasan kuat yang menjadi latar belakang.
MENGAWASI ATAU MENGENDALIKAN PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN
Sekalipun diskresi kepolisian bukan tindakan menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana. Padahal apabila diperhatikan lebih mendalam, banyak faktor yang menjadi pemicu keengganan aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi, khususnya dalam pemeriksaan kasus pidana, di antaranya rendahnya pemahaman aparat kepolisian tentang kewenangan melakukan diskresi, sehingga diskresi sering dinilai oleh rekan sejawat sebagai tindakan manipulasi, adanya ketakutan akan munculnya penilaian negatif dari masyarakat bahwa penerapan diskresi kepolisian dianggap sebagai praktek jual beli hukum oleh pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak-pihak berperkara.
Adalah permasalahan yang akan timbul manakala Diskresi Kepolsian tidak semudah pelajaran yang disampaikan dalam kurikulum pendidikan Polisi, dimana tidak henti hentinya contoh diskresi kepolsian diberikan dengan ilustrasi petugas Polantas yang mengatur lalu lintas , sangat jarang dalam kurikulum pendidikan Polri yang masih secara tradisional mengajarkan kapan menutup arus dan apa yang dilakukan terhadap prioritas jalan kendaraan . Sangat jarang terobosan kurikulum Polri mengajarkan bagaimana tindakan anggota Polri bilamana harus mengambil keputusan terkait Diskresi kepoilsian terhadap suatu fenomena perang antar kampung,antar suku maupun perusakkan fasilitas milik pribadi oleh kelompok ormas tertentu, kasus Korupsi, kasus Sabung ayam sebagai budaya di beberapa masyarakat suku tertentu, fenomena preman dan calo tiket, becak motor dan lainnya.
Suatu kebutuhan yang mendasar dalam pelaksanaan Diskresi kepolisian di Indonesia adalah dengan merubah paradigma “Pengawasan” menjadi “Pemanduan” Diskresi Kepolsian oleh Polri, kenapa ? karena makna pengawasan sebagai bayang bayang yang menakutkan akan menempatkan petugas Polri selalu takut untuk melakukan sesuatu terobosan hukum demi memperoleh kemanfaatan , dan keadilan Hukum daripada mengejar kepastian hukum yang dilandasi pemikiran positivistik hukum itu sendiri, Makna pemanduan mengandung arti “ lakukanlah Diskresi kepolisian dalam koridor penegakkan hukum yang berkeadilan dan memberikan manfaat namun tetap ada kepastian hukum” .
Mekanisme pemanduan Diskresi Kepolisian dalam tataran Strategi adalah dilakukan dengan upaya pra dan pasca tindakan Kepolisan dilakukan. Upaya Pra Tindakan meliputi kegiatan preventif terhadap petugas dengan memberikan pedoman bahwa tindakan diskresi kepolisan harus dilakukan dengan menekankan bahwa tidak boleh adanya suatu pamrih, kepentingfan ekonomi maupun material , balas jasa dan tendensi ekonomi ketika melakukan suatu diskresi kepolisian, siapkan piranti lunak. Protap atau rambu rambu yang memandu bahwa diskresi dilakukan semata –mata demi memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, upaya pelatihan dan penyuluhan mekanisme dan tertib dalam diskresi senantiasa dilakukan secara berulang ulang bahkan perlu dijadikan suatu tolok ukur tingkat prestasi anggota polri dalam mengukur suatu kinerja.
Mengembangkan peluang mekanisme penyelesaian perkara pada akar masalah secara dini dan sederhana diikuti dengan perubahan alur penanganan pengaduan dan laporan Polisi menjadi bentuk laporan penyelesaian perkara secara sederhana diluar mekanisme peradilan umum, dari semula laporan Polisi dibuat adalah seketika itu penyelidik Polri bekerja untuk menyelelidiki laporan yang ada sebagai suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana sekaligus melakukan pendataan atas kemungkinan penyelesaian kasus kedalam mekanisme sederhana dalam bantuk mediasi atar kedua pihak yang bertikai untuk kemudian diadakan semacam resolusi yang dilakukan tanpa menggunakan media peradilan umum, untuk selanjutnya kasus dapat dihentikan atas pertimbangan manfaat dan keadilan, bukan dengan mengejar lewat peradilan pidana yang justru kontraproduktif dengan rasa keadilan bagi masyarakat luas.
Pada pasca tindakan kepolisan dalam bentuk diskresi adalah peningkatan dan pemberdayaan peran lembaga pengawas internal maupun eksternal. Ketika timbul gejolak manakala suatu tindakan Diskresi dilakukan dengan melakukan konfirmasi terhadap pengambil keputusan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah sehingga manakala tidak terbukti diskresi yang dilakukan bukan merupakan suatu manipulasi maka tidak ada alasan bagi lembaga pengawas untuk tidak mengembalikan harkat dan martabat petugas kembali seperti semula, yang artinya juga manakala tindakan yang dilaporkan sebagai sebuah Diskresi Kepolisian , setelah melalui proses penelitian terhadap adanya komplain masyarakat nyata terbukti sebagai suatu manipulasi, maka tiada alasan juga untuk menjatuhkan sanksi disiplin, kode etik maupun pidana umum.
Sebagai langkah praktis dalam memandu pelaksanaan Diskresi Kepolisian ( Blumberg:1976:180) adalah dengan langkah langkah sebagai berikut :
1. Dengan memberikan kewenangan penerbitan surat pernyataan ( mengaku bersalah dan penyesalan ) yang diberikan oleh petugas kepada pelaku pelanggaran hukum, dimana sewaktu waktu surat pernyataan tersebut digunakan manakala pelaku mengulangi kembali suatu pelanggaran hukum yang sama dan mendapat komplain dari masyarakat, disini peran petugas sebagai mediator resolusi konflik antara pelaku pelanggaran dengan masyarakat yang membuat laporan menjadi sangat penting, justru disinilah peran ( role) Polisi selaku pemelihara ketentraman dan ketertiban menjadi menonjol, mekanisme surat pernyataan yang menyebutkan suatu penyesalan dan permohonan maaf serta janji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama adalah media mendidik masyrakat untuk patuh hukum, salinan dari surat permohonan maaf tersebut digunakan Polri sebagai database trend pelanggaran hukum di suatu wilayah. Sebagai contoh konkrit adalah terhadap pelaku kriminal yang dilakukan oleh remaja/ pelajar yang terlibat Gang Motor, kebut kebutan maupun tawuran pelajar , bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangai oleh masing masing pelanggar remaja selainh disimpan sebagai arsip kepolisian juga diberikan salinan kepada pihak sekolah, orang tua dan masyarakat (tokoh ) dimana pelaku remaja bertempat tinggal untuk ikut mendidik dan mengawasi perilaku anak-anak remaja mereka.
2. Bahwa fenomena dan corak Diskresi kepolisan petugas Polisi yang sangat beragam terkait sikap dan perilaku ( gaya bahasa , gesture tubuh pelanggar ) ketika tertangkap melakuakn suatu pelanggaran perlu diantisipasi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan petugas dalam pengembangan pengetahuan “ Interpersonal “ ketika seorang petugas berhadapan dengan masyarakat, pelatihan yang mengembangkan kemapuan identifikasi masalah, perumusan dan pencarian akar masalah menjadi kurikulum wajib bagi setiap anggota baru maupun pelatihan penyegaran bagi segenap petugas yang telah lama mengabdi,dikandung maksud adanya senantiasa peningkatan keterampilan “ berkomunikasi “ secara cerdas.termasuk secara praktis memberikan perintah kepada petugas petugas Polri dilapangan untuk memanfaatkan perangkat Voice recorder, perekam suara ( mini recorder atau fasilitas Voice recorder dari Hand Phone diselipkan pada saku baju dinas )untuk merekam setiap pembicaraan manakala upaya mediasi sebagai salah satu bagian dari tindakan Diskresi kepolisian sedang dilakukan, maksudnya adalah sebagai bukti petunjuk bahwa tindakan Diskresi kepolisian yang dilakukan benar benar atas pertimbangan matang dari penilaian dinamika situasi dan kondisi saat itu.sehingga sewaktu waktu terjadi komplain dapat dilakukan upaya counter.
3. Masalah klasik dalam penggunaan kekuatan kepolisian yang selalu menjadi sorotan adalah dalam penggunaan senjata api, sehingga adalah suatu keperluan untuk melengkapi dan melatihkan secara terus menerus penggunaan senjata api sebagai pilihan terakhir manakala ancaman terhadap keselamatan jiwa petugas maupun masyarakat lain benar benar terancam, melengkapi dan melatihkan standar NLW (Non Lethal Weapon ) termasuk beladiri secara proporsional adalah bertujuan memberikan variasi pilihan tindakan mulai dari tindakan sangat terbatas samapai tindakan paling keras yang boleh dilakukan petugas Polri, adal;ah suatu kewajiban bagi petugas Polri , bagi petugas yang diberikan fasilitas pinjam pakai senjata api, diwajibkan untuk melengkapi dirinya dengan pilihan NLW seperti : borgol, Tongkat, semprotan merica, serta memiliki kemampuan beladiri yang memadai sehingga tidak serta merta setiap panggilan darurat ditanggapi dengan menodongkan bahkan meletuskan senpi.
4. Kehadiran petugas senior ( pangkat dan atau pengalaman) untuk senantiasa mendampingi petugas dilapangan sehingga perubahan prosedur patroli maupun tanggapan kondisi darurat harus dilakukan dengan mengubah teknik dan taktik Patroli menjadi buddy system ( berpasangan ) dengan memadukan petugas senior dan junir dalam satu beat patroli, diharapkan dengan adanya penggabungan tersebut penyalah gunaan wewenang dalam diskresi maupun kesalahan strategi dan taktik dapat diminimalisir terjadi.
Kewenangan yang dimiliki Polisi mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya digunakan apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah akan menjadikan kurang efisien, kurang manfaatnya maupun macet. Ditinjau dari sudut hukumpun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia.

Daftar Bacaan
Arthur Niederhoffer, Abraham S. Blumberg, The Ambivalent Force, Perspective On The Police, The Dryden Press,Hinsdale,Illinois, Second Edition,1976.

Joseph Goldstein, Police Discretion Not to Invoke the Criminal Process: Low-Visibility Decisions in the Administration of Justice, Faculty Scholarship Series Yale Law School Faculty Scholarship, 1960

National Institute of Justice, “Broken Windows” and Police Discretion, U.S. Department of Justice Office of Justice Programs
Jeremy Travis ,Community Policing Strategies, National Institute of Justice, U.S. Department of Justice, November 1995.
USEUCOM and USAFRICOM Executive Agents for Non-Lethal Weapons, Non-Lethal Weapons Information Brief, Presented to the Center of Excellence for Stability Police Units.
Steven P.Lab, Crime Prevention,Approaches,Practices and Evaluations ( Terjemahan :Pencegahan kejahatan, Pendekatan Penerapan (Praktik) dan evaluasi),PTIK, Jakarta,2006.
Momo Kelana, Hukum Kepolisian, PTIK Jakarta,1994.
Malvino Edward Yusticia Sitohang,Kewenangan Melakukan Mediasi Penal, Pada Penyidikan Terhadap Kejahatan Ringan Oleh Kepolisian,Kreasi Publishing,Jakarta,2011.
UU No 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

http://www.komisikepolisianindonesia.com

http://www.law.cornell.edu

MENYIDIK ORMAS , GAMPANG GAMPANG SUSAH

PENDAHULUAN
1. FENOMENA FPI.
Bahasa kekerasan hampir dipastikan selalu digunakan dalam konflik yang terjadi secara vertikal maupun horizontal di Indonesia, kekuatan massa berupa jumlah massa,kemiskinan, atas nama rakyat, fanatisme, atribut lain berbau SARA menjadi komoditas yang digunakan untuk melegalkan kekerasan seperti intimidasi, perusakkan bahkan penganiayaan yang berakibat luka berat maupun meninggal dunia.
Salah satu kelompok massa dengan agersifitas yang cukup tinggi dalam memperjuangkan kepentingan dan mewujudkan kehendak kelompoknya adalah FPI, seringkali FPI disebut sebagai kelompok garis keras yang tidak segan segan melakukan kekerasan berupa tindakan anarkhisme terhadap tempat, kegiatan maupun orang yang dianggap berseberangan dengan kepentingan dan cita cita yang mereka yakini, tidakan anarkhis kerap digunakan dan berulang dalam kurun waktu tertentu.
Beberapa tindakan anarkhis yang dilakukan kelompok FPI sering diungkap oleh media sebagai suatu peristiwa yang mengguncang stabilitas kemanan dan ketertiban sekaligus menjadikan Polri sebagai kambing hitam atas kegagalan dalam menjamin kepastian hukum dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, korban yang timbul baik kerugian harta benda dan nyawa manusia merupakan tanggung jawab Polri dalam menggelola tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat.
Manakala Kelompok yang menggunakan suatu atribut tertentu, dalam hal ini FPI menggunakan atribut agama Islam sebagai identitas eksklusif yang membedakan , adalah sebuah kewajaran timbul simpati dan dukungan, terlepas dari adanya kesamaan identitas maupun tujuan , namun secara pasti dukungan yang diwujudkan melalui ekspose media massa dan bentuk dukungan lain seperti wacana dan opini sedikit banyak akan memberikan pengaruh terhadap Profesionalisme dan Independensi pelaksanaan tugas Polri dalam penanganan fenomena anarkhisme dengan pelaku kelompok dengan atribut agama tertentu, Polri sebagai organisasi pembelajar memerlukan pendekatan dan metode cerdas agar pelaksaan tugas Polri dapat dilakukan secara tuntas tanpa menimbulkan efek samping yang merugikan Polri sebagai Institusi maupun masyarakat secara luas.
2. PERMASALAHAN : BAGAIMANA UPAYA PENYIDIKAN POLRI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKKAN DALAM PENDEKATAN HUKUM KEPOLISIAN
PEMBAHASAN
1. REKAM JEJAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN FPI SEBAGAI ORMAS DI INDONESIA.
Merunut pada sejumlah kasus yang dilakukan oleh kelompok FPI di beberapa tempat di Indonesia periode tahun 2001 s/d 2008 (dikutip dari Wikipedia), antara lain:
Tahun 2001:
a. 27 Agustus. Ratusan massa yang tergabung dalam FPI berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR. Mereka menuntut MPR/DPR untuk mengembalikan Pancasila sesuai dengan Piagam Jakarta.
b. 9 Oktober. FPI membuat keributan dalam aksi demonstrasi di depan Kedutaan Amerika Serikat dengan merobohkan barikade kawat berduri dan aparat keamanan menembakkan gas air mata serta meriam air.
c. 15 Oktober. Polda Metro Jaya menurunkan sekitar seribu petugas dari empat batalyon di kepolisian mengepung kantor FPI di Jalan Petamburan III Jakarta Barat dan terjadi bentrokan.
d. 7 November. Bentrokan terjadi antara laskar Jihad Ahlusunnah dan Laskar FPI dengan mahasiswa pendukung terdakwa Mixilmina Munir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dua orang mahasiswa terluka akibat dikeroyok puluhan laskar.
Tahun 2002:
a. 15 Maret. Panglima Laskar FPI, Tubagus Muhammad Sidik menegaskan, aksi sweeping terhadap tempat-tempat hiburan yang terbukti melakukan kemaksiatan, merupakan hak dari masyarakat.
b. 15 Maret. Satu truk massa FPI mendatangi diskotik di Plaza Hayam Wuruk.
c. 15 Maret. Sekitar 300 massa FPI merusak sebuah tempat hiburan, Mekar Jaya Billiard, di Jl. Prof Dr. Satrio No.241, Karet, Jakarta.
d. 24 Maret. Sekitar 50 anggota FPI mendatangi diskotek New Star di Jl. Raya Ciputat. FPI menuntut agar diskotek menutup aktivitasnya.
e. 24 Mei. Puluhan massa dari FPI di bawah pimpinan Tubagus Sidiq menggrebek sebuah gudang minuman di Jalan Petamburan VI, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
f. 26 Juni. Usai berunjuk rasa menolak Sutiyoso di Gedung DPRD DKI, massa FPI merusak sejumlah kafe di Jalan Jaksa yang tak jauh letaknya dari tempat berunjuk rasa. Dengan tongkat bambu, sebagian dari mereka merusak diantaranya Pappa Kafe, Allis Kafe, Kafe Betawi dan Margot Kafe.
g. 4 Oktober. Sweeping ke tempat-tempat hiburan, Riziq dipenjara selama tujuh bulan.
h. 14 Oktober. Sekitar 300 orang pekerja beberapa tempat hiburan di Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI. Mereka menuntut pembubaran FPI yang mereka anggap telah melakukan aksi main hakim sendiri terhadap tempat hiburan
i. 16 Oktober. Habib Rizieq diperiksa pihak kepolisian di Mapolda Metro Jaya.
j. 6 November. Lewat rapat singkat yang dihadiri oleh sesepuh FPI, maka Dewan Pimpinan Pusat FPI, mengeluarkan maklumat pembekuan kelaskaran FPI di seluruh Indonesia untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
k. Desember. FPI diaktifkan kembali.
Tahun 2003:
a. 20 April. Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab ditahan di Markas Polda Metro Jaya Jakarta setelah dijemput paksa dari bandara.
b. 8 Mei. Habib Muhammad Rizieq mulai diadili di PN Jakarta.
c. 22 Mei. Koordinator lapangan laskar FPI Tubagus Sidik bersama sepuluh anggota laskar FPI menganiaya seorang pria di jalan tol, dan mereka ditangkap 23 Mei.
d. 1 Juli. Rizieq menyesal dan berjanji akan menindak anggota FPI yang melanggar hukum negara di PN Jakarta Pusat.
e. 11 Agustus. Majelis hakim memvonis Habib Rizieq dengan hukuman tujuh bulan penjara.
f. 19 November. Ketua FPI Habib Rizieq bebas.
g. 18 Desember. Menurut Ahmad Sobri Lubis, Sekretaris Jenderal FPI, usai bertemu Wapres Hamzah Haz di Istana Wapres, Jakarta, FPI akan mengubah paradigma perjuangannya, tidak lagi menekankan pada metode perjuangan melalui gerakan massa dan kelaskaran. Perjuangan lebih ditekankan lewat pembangunan ekonomi, pengembangan pendidikan dan pemberantasan maksiat melalui jalur hukum.
Tahun 2004:
a. 3 Oktober. FPI menyerbu pekarangan Sekolah Sang Timur sambil mengacung-acungkan senjata dan memerintahkan para suster agar menutup gereja dan sekolah Sang Timur. FPI menuduh orang-orang Katolik menyebarkan agama Katolik karena mereka mempergunakan ruang olahraga sekolah sebagai gereja sementara sudah selama sepuluh tahun.
b. 11 Oktober. FPI Depok Ancam Razia Tempat Hiburan.
c. 22 Oktober. FPI melakukan pengrusakan kafe dan keributan dengan warga di Kemang.
d. 24 Oktober. FPI melalui Ketua Badan Investigasi FPI Alwi meminta maaf kepada Kapolda Metro Jaya bila aksi sweeping yang dilakukannya beberapa waktu lalu dianggap melecehkan aparat hukum.
e. 25 Oktober. Ketua MPR yang juga mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nurwahid dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam cara-cara kekerasan yang dilakukan FPI dalam menindak tempat hiburan yang buka selama Bulan Ramadhan.
f. 28 Oktober. Meski menuai protes dari berbagai kalangan, FPI tetap meneruskan aksi sweeping di bulan Ramadhan menurut Sekjennya Farid Syafi’i.
g. 28 Oktober. Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi’i Ma’arif meminta aksi-aksi sepihak yang dilakukan FPI terhadap kafe-kafe di Jakarta dihentikan. Dia menilai, apa yang dilakukan FPI merupakan wewenang pemerintah daerah dan kepolisian.
h. 23 Desember. Sekitar 150 orang anggota Front Pembela Islam terlibat bentrok dengan petugas satuan pengaman JCT (Jakarta International Container Terminal).
Tahun 2005:
a. 27 Juni. FPI menyerang Kontes Miss Waria di Gedung Sarinah Jakarta.
b. 5 Agustus. FPI dan FUI mengancam akan menyerang Jaringan Islam Liberal (JIL) di Utan Kayu.
c. 2 Agustus. Dewan Pimpinan Wilayah FPI Kab. Purwakarta, Jawa Barat, meminta pengelola Taman Kanak-kanak Tunas Pertiwi, di Jalan Raya Bungursari, menghentikan kebaktian sekaligus membongkar bangunannya. Jika tidak, FPI mengancam akan menghentikan dan membongkar paksa bangunan.
d. 23 Agustus. Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Abdurrahman Wahid meminta pimpinan tertinggi FPI menghentikan aksi penutupan paksa rumah-rumah peribadatan (gereja) milik jemaat beberapa gereja di Bandung. Pernyataan itu disampaikan Wahid untuk menyikapi penutupan paksa 23 gereja di Bandung, Cimahi, dan Garut yang berlangsung sejak akhir 2002 sampai kasus terakhir penutupan Gereja Kristen Pasundan Dayeuhkolot, Bandung pada 22 Agustus 2005 lalu.
e. 5 September. Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh FPI.
f. 19 September. FPI diduga di balik ribuan orang yang menyerbu Pemukiman Jamaah Ahmadiyah di Kampung Neglasari, Desa Sukadana, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur.
g. 22 September. FPI memaksa agar pemeran foto bertajuk Urban/Culture di Museum Bank Indonesia, Jakarta agar ditutup.
h. 16 Oktober. FPI mengusir Jamaat yang akan melakukan kebaktian di Jatimulya Bekasi Timur.
i. 23 Oktober. FPI kembali menghalangi jamaat yang akan melaksanakan kebaktian dan terjadi dorong mendorong, aparat keamanan hanya menyaksikan saja.
j. 18 Oktober. Anggota FPI membawa senjata tajam saat berdemo di Polres Metro Jakarta Barat.
Tahun 2006:
a. 19 Pebruari. Ratusan massa Front Pembela Islam berunjuk rasa ke kantor Kedutaan Besar Amerika Serika dan melakukan kekerasan.
b. 14 Maret. FPI membuat ricuh di Pendopo Kabupaten Sukoharjo.
c. 12 April. FPI menyerang dan merusak Kantor Majalah Playboy.
d. 20 Mei. Anggota FPI menggerebek 11 lokasi yang dinilai sebagai tempat maksiat di Kampung Kresek, Jalan Masjid At-Taqwa Rt 2/6, Jati Sampurna, Pondok Gede.
e. 21 Mei. FPI, MMI dan HTI menyegel kantor Fahmina Institute di Cirebon.
f. 23 Mei. FPI, MMI, HTI, dan FUI mengusir KH Abdurrahman Wahid dari forum Dialog Lintas Etnis dan Agama di Purwakarta Jawa Barat, dan sempat memaki “kiai anjing”.
g. 25 Mei. FPI cabang Bekasi, mengepung kantor Polres Metro Bekasi.
Tahun 2007:
a. 25 Januari. Ratusan orang anggota FPI, yang dipimpin oleh Habib Rizieq, mendatangi markas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk meminta dilakukannya investigasi terhadap serangan yang dilakukan Polri di kawasan Tanahruntuh, Poso, Sulawesi Tengah beberapa hari sebelumnya. Kawasan ini telah lama ditengarai sebagai pusat gerakan teror JI yang dilakukan di Kabupaten Poso.
b. 25 Maret. Massa FPI yang jumlahnya ratusan orang tiba-tiba menyerang massa Papernas yang rata-rata kaum perempuan di kawasan Dukuh Atas. FPI menuduh Papernas adalah partai politik yang menganut faham komunisme.
c. 1 Mei. Pada aksi Hari Buruh Internasional, diwarnai ketegangan antar gabungan massa aksi FPI dan Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) dengan massa Aliansi Rakyat Pekerja Yogyakarta (ARPY). Ketegangan yang terjadi di depan Museum Serangan Oemoem 1 Maret Yogyakarta karena FPI dan FAKI menuduh gerakan ARPY terkait dengan Papernas yang menurut mereka beraliran komunis. Kericuhan hampir memuncak saat massa FAKI menaiki mobil coordinator aksi, dan dengan sertamerta menarik baju koordinator ARPY yang saat itu sedang berorasi.
d. 9 Mei. Puluhan anggota FPI mendatangi doskotik “Jogja Jogja” dan mengusir orang-orang yang bermaksud mengunjungi tempat hiburan itu. Alasannya, diskotek ini menggelar striptease (tari telanjang) secara rutin.
e. 12 September. FPI merusak rumah tempat berkumpul aliran Wahidiyah, karena menganggap mereka sesat.
f. 24 September. Di Ciamis, FPI merusak warung yang buka pada bulan puasa serta memukuli penjual dan pembelinya. Alasannya mereka menjual barang-barang haram di bulan Ramadhan.
g. 28 September. FPI Jakarta bentrok dengan polisi yang membubarkan konvoi mereka, sementara di Jateng FPI menegur seorang warga dengan alasan yang tidak cukup jelas.
h. 29 September. FPI merazia beberapa warung makan di Tasikmalaya. Setiap warung yang kepergok menyiapkan makanan siap saji langsung ditutup. Pemilik warung juga diberikan selebaran berisi imbauan menghormati bulan suci Ramadhan. Aksi ini dikawal polisi.
Tahun 2008:
a. 1 Juni. Massa FPI menyerang Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang sebagian besar terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak di sekitar Monas. Massa AKKBB waktu itu sedang berdemo memperotes SKB Ahmadiyah. Tak hanya memukul, massa FPI juga merusak mobil-mobil yang terparkir di sekitar lokasi tersebut.
b. 24 September. FPI merazia dan merusak sejumlah warung nasi dan pedagang bakso di wilayah Pasar Wetan Tasikmalaya, karena berjualan makanan pada bulan Ramadhan. Aksi ini kemudian dibubarkan polisi.
2. MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN POLRI MELALUI PENDEKATAN HUKUM KEPOLISIAN
Ketentuan Hukum yang dapat dikenakan : Pasal 160 KUHP,Pasal 170 ayat 1 KUHP, Pasal 406,Pasal 351 ayat 1 KUHP. Disamping itu FPI melanggar Pasal 6 ,Pasal 10,Pasal 11,Pasal 12 UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka Umum.Dalam UU tersebut jelas terungkap bahwa kegiatan FPI dalam menyampaikan pendapat ,dalam hal ini berupa demonstrasi, dinyatakan dalam undang undang tersebut bahwa FPI wajib memberitahukan 3 (tiga) hari sebelum kegiatannya (pasal 10 ) ,menyebutkan maksud dan tujuan melakukan pawai,tempat,rute,penanggung jawab( pasal 11 dan pasal 12 ) UU No. 9 Tahun 1998.
Pasal 160 KUHP : “ Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang undang atau perintah yg sah yg diberikan menurut peraturan undang undang atau perintah yg sah yg diberikan menurut peraturan undang undang, dihukum selama lamanya enam tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp 4.500,-”. Adapun unsur-unsur pidana dalam pasal 160 KUHP adalah :Menghasut, Dengan lisan atau tulisan,Dilakukan di tempat umum, Ditujukan supaya melakukan tindak pidana, dengan melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau melawan ketentuan Undang Undang
Adanya orang yang menghasut untuk melakukan perusakan (Pimpinan FPI) atau kordinator lapangan yang menghasut anggota FPI lainnya ,serta adanya anggota lain yang mendengar dan mengikuti perintah yang dikeluarkan penghasut di tempat yang akan dirusak ditempat umum dan untuk memperkuat bukti hasutan dariPimpinan FPI ( merusak dengan melempari batu,memukul dengan tongkat) maka diupayakan rekaman video pada saat anggota FPI melakukan perusakan ,apabila dalam bentuk tulisan / selebaran maka segera dilakukan penyitaan untuk barang bukti ,serta mendata dengan jelas tempat tempat yang dirusak untuk memenuhi unsur 160 KUHP.
Fakta fakta yg harus diungkap dari pemeriksaan saksi dan tersangka : 1). “ Menghasut “ adalah perbuatan yg dilakukan dengan sengaja baik secara lisan ataupun dengan tulisan. Dalam kasus ini harus dapat dibuktikan bahwa Pimpinan FPI (sbg tersangka) ataupun kordinator lapangan dari FPI yang melakukan perusakan yang telah melakukan hasutan secara lisan dan dilakukan ditempat umum atau yg dapat didengar orang banyak, sehingga delik ini sudah dianggap selesai. Saksi dalam hal ini harus benar benar orang orang yang mendengar secara langsung hasutan tersebut. 2). “ Dilakukan sesuatu peristiwa pidana “ maksudnya adalah Pimpinan FPI ( sebagai Tersangka ) telah melakukan hasutan kepada anggota FPI untuk melakukan suatu peristiwa pidana, yaitu melakukan perusakkan terhadap tempat tempat hiburan,yang dapat dijadikan saksi dalam hal ini adalah Pemilik tempat hiburan yg dirusak dan melihat secara langsung, dan atau orang yang pada saat kejadian ada di TKP dan anggota FPI yang melakukan perusakkan itu sendiri (meskipun mereka menjadi Tersangka pada kasus yg lain, yaitu kasus perusakkannya sendiri.), 3). Dalam hal ini unsur- unsur “ menghasut “ yang dilakukan oleh pimpinan FPI harus benar benar terpenuhi, meskipun “ hasutan “ tersebut tidak harus dilaksanakan oleh para pengikutnya ( tidak sempat terjadi perusakkan ).
Pasal 170 KUHP , :Ayat (1) : “ Barangsiapa yg dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun enam bulan.”Ayat (2) : Tersalah dihukum :1e.dengan penjara selama lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yg dilakukannya itu menyebabkan suatu luka.2e.dengan penjara selama lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.3e.dengan penjara selama lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
Unsur-unsur pasal 170 KUHP : melakukan kekerasan ( merusak barang ) ,dilakukan bersama-sama,ditujukan pada orang atau barang,dimuka umum.Adanya perusakan barang yang semula dalam keadaan baik/layak pakai menjadi rusak akibat tindakan yang dilakukan oleh anggota FPI ,hal ini bisa diperkuat dengan pernyataan saksi dan dokumentasi,perusakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota FPI akan terungkap setelah dilakukan pemeriksaan saksi bahwa benar anggota FPI melakukan secara bersama-sama.Sebaiknya dibedakan dengan jelas secara teliti tempat pertempat untuk menghindari salah penerapan orang dan TKP.
Fakta-fakta yang harus terungkap ialah : 1).“ Melakukan kekerasan “ , kekerasan yg dilakukan biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”. Perusakkan yg dilakukan oleh anggota FPI adalah dengan merusak tempat hiburan, juga dapat dicari fakta apakah dlm kejadian tsb menyebabkan seseorang luka luka. Bila ada maka dapat dikenakan pasal 170 ayat 1e .2).Kekerasan itu harus dilakukan “bersama sama”, Polri bisa membuktikan bahwa perusakkan tsb dilakukan oleh anggota FPI. 3) Terhadap orang atau barang hal ini dapat dibuktikan dengan pendataan tempat tempat yang dirusak oleh FPI. 4). Kekerasan tsb harus dilakukan “dimuka umum”, Perusakkan yg dilakukan oleh FPI harus dpt dibuktikan bhw tindakan tsb dpt dilihat oleh orang banyak, sehingga orang yg melihat dapat juga dijadikan sebagai saksi.
Pasal 406 KUHP; Ayat (1) : “Barangsiapa” dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama lamnya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp 4.500,- Ayat(2) : “Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yg dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.” Unsur unsur pasal 406 KUHP : Adanya perusakan, Dengan sengaja atau melawan hak,Sama sekali atau sebagian milik orang lain.
Fakta fakta yang harus diungkap dalam pemeriksaan saksi dan tersangka: Bahwa Mr.X dan kawan kawannya telah merusakkan, membuat sesuatu barang tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan sesuatu barang, yang perlu diungkap adalah bahwa tempat tempat yang dirusak tidak dapat digunakan lagi atau barang barang yg ada didalamnya rusak sama sekali , misalnya meja meja bilyar yg dirusak dengan menyobek mejanya, membuang bolanya, mematahkan sticknya atau memecahkan gelas, piring dan lampu yg ada ditempat tersebut.
Harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Mr.X & kawan kawan dilakukan dengan sengaja (merupakan tujuan) untuk merusak tempat hiburan tersebut dan dilakukan dengan melawan hak artinya Mr. X & kawan kawan tidak memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan perusakkan tersebut.Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, maksudnya adalah harus dapat dibuktikan bahwa tempat tempat hiburan yg dirusak oleh Mr.X dan kawan kawan adalah tempat tempat yang dimiliki oleh seseorang (saksi korban) dengan sah ( terdapat ijin operasional dan pendirian dari pemda)
Pasal 351 KUHP : ( 1) penganiyaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan . (2) jika perbuatan itu menimbulkan luka berat ,tersangka dihukum penjara selama-lamnya lima tahun. Unsur-unsur yang harus dipenuhi :melakukan penganiayaan ringan yang menyebabkan: perasaan tidak enak (penderitaan),-rasa sakit,luka,merusak kesehatan orang, Fakta-fakta yang harus terungkap : 1).Adanya anggota FPI yang melakukan penganiayaan terhadap korban,diperkuat dengan keterangan saksi korban dan saksi pendukung, 2).yang mengakibatkan luka,dan dimintakan visum et repertum ke rumah sakit untuk mendapatkan keabsahan keterangan luka yang diderita korban guna penyidikan lebih lanjut.
3. PERAN HUKUM KEPOLISIAN DALAM MENGANALISA FENOMENA TINDAK KEKERASAN OLEH FPI .
Ketika penyidikan berlangsung, adalah hal lumrah bilamana terbentuk opini publik yang pro maupun kontra, pemberitaan media yang menjadi demikian sensitif harus dapat diantisipasi Polri melalui pendekatan cerdas, Penyidikan terhadap sebuah kelompok massa apalagi yang memiliki basis massa yang sangat kuat dan mengakar, belum lagi adanya ketersinggungan terhadap atribut dan identitas suatu kelompok , bila tidak dilakukan secara cerdas akan menimbulkan dampak lain yang tidak kalah mencekam.
Beberapa pendapat ahli Kriminologi yang dapat digunakan untuk memahami fenomena Kekerasan oleh Fpi adalah salah satunya menurut Teori Le Bon pada kasus ini, bahwa ada sejumlah faktor yang merupakan penyebab terjadinya Kerumunan ( lihat Le Bon 1966:29-34 ).Faktor pertama adalah bahwa karena Kebersamaannya dengan banyak orang lain maka individu yang semula dapat mengendalikan nalurinya, kemudian memperoleh perasaan kekuatan yang luar biasa yang mendorongnya untuk tunduk pada dorongan naluri, Karena seakan-akan telah terlebur dalam kerumunan sehingga menjadi anonim ( tidak dikenal ) Maka rasa tanggung jawab yang semula dapat mengendalikan diri setiap individupun ikut lenyap.
Ketika kelompok massa dari FPI mulai berkumpul di beberapa lokasi yang dikenal sebagi daerah basis markas dan dukungan kerap terlihat secara eksklusif dihadiri oleh kalangan anggota FPI maupun simpatisan dimana kelompok ini mengenakan berbagai atribut seperti menggunakan kopiah putih dengan membawa berbagai senjata tajam dan mereka juga mengenakan pakaian ghamis warna putih, setiap individu disamping juga terdapat gejala sesama kelompok dengan kelompok FPI yang lain tidak terlalu saling mengenal bahkan antar individu dalam kelompok tersebut, yang menjadi faktor kebersamaan dari kelompok ini adalah dengan adanya suatu Tujuan yang sama yaitu mereka menginginkan untuk tujuan perjuangan menegakkan agama Islam secara utuh menurut keyakinan dan cara pandang kelompok yang masing masing anggota FPI yakini kebenaran dan kepastiannya.
Faktor yang kedua adalah apa yang dinamakan oleh Le Bon dengan Penularan ( Contagion ), Dimana hal ini dapat merupakan suatu Hipnotis : yang mana dalam suatu kerumunan tiap perasaan dan tindakan bersifat menular. Individu yang telah tertular oleh perasaan dan tindakan orang lain itu kemudian mampu mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama. Apabila kita contohkan dengan pemikiran Le Bon ini seperti pada kasus pembakaran dan perusakkan cafe di daerah Kemang , dimana secara serta merta individu individu yang termasuk dalam kelompok FPI spontan melakukan pembakaran dan perusakkan di lokasi yang dianggap oleh kelompok FPI sebagai sarang maksiat yang harus dihancurkan, ketika rombongan dari FPI bergerak menuju ke daerah Kemang sebenarnya telah ada upaya pencegahan dari pihak keamanan ( Polri ) yang melakukan upaya negosiasi dan pendekatan, namun akibat perkembangan jiwa massa dalam kelompok FPI termasuk adanya upaya reaktif dari sebagian masyarakatdi daerah Kemang yang menggantungkan hidup dan pencaharian di lokasi yang akan dirusak, maka tidak ayal lagi kekerasan dan bentrok fisik terjadi secara frontal, lemparan batu saling berbalas termasuk Bom Molotov dan anarkhisme lain yang diperlihatkan secara vulgar dan saling bersahutan.kemudian timbulah apa yang dinamakan dengan solidaritas kelompok yang ingin membalas dan bersifat anarkhis dari kelompok FPI dengan Kelompok masyarakat wilayah Kemang.
Faktor ketiga adalah faktor yang sangat terpenting yaitu apa yang dinamakan dengan SUGGESTIBILITY , Dalam suatu kerumunan, masing masing individu akan mudah dipengaruhi, dibuat percaya, dan patuh. Individu tersebut seakan-akan telah terhipnotis, tindakannya menyerupai robot, karena masing masing individu telah kehilangan kesadaran pribadinya dan bertindak walaupun bertentangan dengan kehendak pribadi tanpa menyadari akibat yang ditimbulkan.
Menurut Le Bon dalam kerumunan seorang pengecut dapat berubah menjadi Pahlawan, seorang kikir menjadi Dermawan, dan seorang yang jujur dapat menjafdi Penjahat, Sebagaimana terlihat dalam anarkhisme yang dilakukan terhadap beberapa lokasi hiburan malam di daerah Kemang, maka antara masing-masing individu dalam kelompok FPI yang datang bersama sama ini timbul suatu Suggesti yang besar dari mereka, dan tanpa disadari dan tanpa perintah atau seolah-olah mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-temannya yang lain, seakan-akan menjadi robot yang digerakkan untuk melakukan penyerangan terhadap lokasi hiburan Malam di Daerah Kemang .
Berdasarkan pandangan Le Bon dalam memberikan analisa terhadap fenomena anarkhisme yang dilakukan kelompok FPI, Polri dapat mengambil gambaran bahwa peristiwa perusakkan yang dilakukan oleh kelompok FPI mengandung unsur seperti : pertama: Adanya pemimpin kelompok,yang menjadi pemberi komando langsung suatu aksi, maupun pemimpin yang memeberikan legitimasi tindakan sebagai bagian kepatuhan dan patron klien antara pengikut kelompok FPI. kedua: adanya pengikut yang secara aktif terlibat dan datang kemudian berbuat anarkhis, maupun simpatisan yang memberikan dukungan sebelum, saat dan pasca anarkhisme berlangsung, ketiga : ada muatan misi yang yang diperjuangkan , dalam hal ini suatu kepercayaan bahwa dengan merusak dan menghancurkan lokasi hiburan malam adalah merupakan bagian yang legal menurut penilaian dan pandangan kelompoknya asalkan dilakukan untuk memperjuangkan cita-cita dan kepentingan yang dimiliki.keempat : adalah metode yang digunakan untuk menjalankan kegiatan, tindakan merusak, membakar , maupun melakukan penganiayaan sebagai bentuk tindakan yang menjadi ciri khas adalah merupakan proses berulang ulang dan dipelajari dari aksi aksi sebelumnya yang tidak pernah tertangani secara hukum maupun mendapat tindakan tegas dari otoritas keamanan Indonesia.
Dalam upaya mewujudkan dan memelihara keamanan dan ketertiban hukum , diperlukan adanya suatu Struktur, Substansi dan Budaya hukum yang tegas, profesional dan berkeadilan,Peran ahli Hukum pidana, Hukum Agama, Tinjauan dari ahli Kriminologi maupun Sosiologi akan memberikan dukungan positif terhadap kelancaran proses penyidikan Polri, masyarakat akan memiliki second opinion terkait proses penyidikan yang dilakukan Polri, dibandingkan bila Polri sendirian yang harus menjelaskan perkembangan proses penyidikan dalam prosedur Hukum pidana terkait persyaratan formal dan material adanya tinjauan maupun pendapat yang diberikan beberapa orang ahli dari berbagai pendekatan disiplin Ilmu akan bermanfaat :
1. Pendapat para ahli dari pendekatan ilmu Kriminologi, Sosiologi, Hukum Pidana maupun Agama akan memberikan tambahan alat bukti yang akan menguatkan posisi Polri dalam melengkapi persyaratan formal dan material berkas perkara, sehingga proses penyidikan Polri akan semakin matang dan kuat menjerat pelaku perusakkan melalui pasal pasal pidana yang diterapkan.
2. Membangun opini positif sebagai bargaining Power Polri terhadap kekuatan media massa, dalam mengcounter pemberitaan yang cenderung negatif manakala posisi Polri sebagai pemangku otoritas keamanan dipertaruhkan kredibilitasnya saat melakukan penyidikan terhadap suatu ormas dengan atribut agama serta memiliki basis masa yang kuat.
3. Memberikan dukungan kepada penyidik untuk senantiasa independent dan tanpa kompromi dalam melakukan penyidikan.
4. Meredam emosi masyarakat , karena pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh para ahli dibidang Hukum pidana. Agama, Sosiologi maupun Krimininologi dapat dijadikan acuan dalam menyusun paradigma masyarakat bahwa masalah ormas yang berperilaku anarkhis merupakan masalah bersama bangsa Indonesia.
PENUTUP
Jejak panjang perjalanan FPI sebagai ormas yang memiliki cita cita dan prinsip tersendiri merupakan sebuah keniscayaan dalam masyarakat Indoensia yang majemuk, Pluralitas sebagai faktor yang berpotensi menjadi sumber pepecahan sekaligus faktor kekutan bangsa Indonesia, harus disikapi Polri selaku pemangku kepentingan dibidang keamanan untuk dapat memahami segenap cita cita dan prinsip dari setiap Ormas yang kebetulan saja diwakili oleh FPI untuk selanjutnya mampu mengarahkan dan sekaligus menjadi pengawas agar dinamika setiap ormas yang ada di Indonesia dapat menjadi dinamisator kekuatan dan keunggulan bangsa.
Upaya penegakkan hukum yang jujur, adil, benar dan bertanggung jawab akan cukup ampuh untuk mengarahkan dan mengawasi ormas ormas yang memiliki perilaku keras , karena kewibawaan hukum di Indonesia menjadi sedemikian kuat dan mampu mengayomi segenap kemajemukan bangsa Indonesia, Netralitas dan profesionalisme merupakan dua kata kunci dalam penyidikan Polri , lebih lebih terhadap penyidikan dengan latar belakang penggunaan agama sebagai atribut, melakukan penyidikan terhadap perbuatan melanggar hukum secara adil, dengan mendasarkan kepada kelengkapan syarat formil dan material berkas perkara terlepas dari kepada siapa penyidikan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA:
Buku:
Sarwono, Sarlito Wirawan. 2001. Psikologi Sosial; Psikologi Kelompok dan Psikologi Terapan. Jakarta: Balai Pustaka.
Soekanto, Soerjono. 1989. Analisa Fungsional; Seri Pengenalan Sosiologi Cetakan Pertama. Jakarta: Rajawali.
Blog/Website:
Condro, Ari. 2006. Sikap Tegas Pemerintah Pada Tindakan. Diunduh dari
Diunduh dari http://www.kabarindonesia.com pada tanggal 23 Mei 2009.
Purwandari, Retno. 2008. Dinamika Kelompok. Diunduh dari khairilusman.wordpress.com pada tanggal 28 Mei 2009.
Rizieq, Habib Syihab. 2007. Proses Perekrutan Anggota FPI. Diunduh dari http://www.youtube.com pada tanggal 1 Juni 2009.
Supriadi, Adi. 2008. FPI Yang Dinantikan Kehancurannya. Diunduh dari http://www.kabarindonesia.com pada tanggal 30 Mei 2009.

	zull on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	himawan on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Jurnal Srigunting on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Jurnal Srigunting on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Zenzen on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Jurnal Srigunting on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Zenzen on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Eric on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Eric on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Jurnal Srigunting on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Jurnal Srigunting on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Lany on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	Jurnal Srigunting on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	heru on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…
	ratna ningsih on NKP POLRI ITU MUDAH DAN MENYEN…

Share this:

Sukai ini:

Share this:

Sukai ini:

Share this:

Sukai ini:

Share this:

Sukai ini:

Share this:

Sukai ini:

Share this:

Sukai ini:

Share this:

Sukai ini:

Share this:

Sukai ini:

Share this:

Sukai ini:

Share this:

Sukai ini: