RAPIM TNI – POLRI TAHUN 2014

MULAI TANGGAL 6 JANUARI 2014 , BERTEMPAT DI KAMPUS STIK-PTIK TELAH DILASANAKAN RAPAT PIMPINAN TERTINGGI TNI DAN POLRI YANG BERTUJUAN UNTUK MEBAHAS KESIAPAN PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2014′ SEBUAH PEKERJAAN YANG BESAR MEMANNTI DIDEPAN MATA , UNTUK BAGAIMANA SOLIDITAS POLRI DAN TNI DIDUKUNG SEGENAP KOMPONEN BANGSA INDONESI MENYELENGGARAKAN PEMILU SECARA AMAN DAN DAMAI.

SEBAGAI SEBUAH KEGIATAN KORDINASI TERDAPAT BEBERAPA HAL YANG DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN -BAHAN PERTIMBANGAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN,

INTINYA DALAM RAPIM YANG BERLANGSUNG SAMPAI HARI KAMIS TANGGAL 9 JANUARI 2014 ADaLAH HARAPAN HARKAMTIBMAS TERJAMIN , PEMILU LANCAR AMAN DAN DAMAI MENGANTAR RAKYAT INDONESIA KE GERBANG MASYARAKAT TATA TENTRAM KERTA RAHARJA

Galat
This video doesn’t exist

David presentation (English)

Bahan Bpk. Muhammad dalam Rapim TNI dan POLRI tanggal 07 Januari 2013

MAKALAH MABES POLRI

rapimpolri DJA2014-PERBAIKANend

KESIAPAN SATUAN BRIMOB POLRI DALAM MEMBERIKAN BACK-UP KEKUATAN PADA SATUAN WILAYAH DALAM PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 DAN PENJABARAN KEBIJAKAN KAPOLRI DI BIDANG OPERASIONAL PADA LINGKUNGAN KORBRIMOB POLRI

KESIAPAN SATUAN BRIMOB POLRI DALAM MEMBERIKAN BACK-UP KEKUATAN PADA SATUAN WILAYAH DALAM PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 DAN PENJABARAN KEBIJAKAN KAPOLRI DI BIDANG OPERASIONAL PADA LINGKUNGAN KORBRIMOB POLRI

PENDAHULUAN

Korbrimob Polri yang merupakan bagian integral dari Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu unsur pelaksana utama pada tingkat Mabes Polri berada dibawah Kapolri, sedangkan Satuan Brimob Polda sebagai unsur pelaksana pada tingkat Polda yang berada dibawah Kapolda.
Sebagai fungsi operasional Kepolisian, Korbrimob merupakan salah satu unsur pelaksana utama Polri yang bertugas membina kemampuan dan mengerahkan kekuatan Brimob Polri dalam menanggulangi gangguan keamanan dalam negeri berkadar tinggi, utamanya kerusuhan massa, Kejahatan terorganisir menggunakan senjata api, Bom, bahan Kimia, Biologi dan Radioaktif guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tugas – tugas lain yang dibebankan kepadanya.

DSCN6286

GAG Pulau (3)

5

postur lagi (1)

S8
Peran Brimob dilaksanakan antara lain dengan: berperan untuk Membantu fungsi kepolisian lainnya , berperan untuk Melengkapi dalam Operasi Kepolisian yang dilaksanakan bersama-sama degan fungsi Kepolisian lainnya, berperan untuk Melindungi anggota Kepolisian demikian juga masyarakat yang sedang mendapat ancaman, berperan untuk Memperkuat fungsi Kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas operasi, serta berperan untuk Menggantikan tugas Kepolisian pada satuan kewilayahan apabila situasi atau sasaran tugas sudah mengarah pada kejahatan yang berkadar tinggi.
Sebagai sebuah gambaran terkait kesiapan Satuan Brimob Polri dalam memberikan back-up kekuatan pada satuan wilayah dalam pengamanan Pemilu tahun 2014 dan penjabaran kebijakan Kapolri di bidang operasional pada lingkungan Korbrimob Polri dapat dijelaskan kedalam 6 poin sebagai berikut :
1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI KORBRIMOB POLRI DALAM MENDUKUNG PENGAMANAN PEMILU 2014
Implementasi penjabaran Kebijakan Kapolri di lingkungan Korps Brimob Polri dan satuan Brimob Polda terhadap kesiapan pengamanan pemilu tahun 2014 dan menjaga netralitas Polri pada setiap tahapan Pemilu 2014 dilaksanakan melalui kesiapan personel pengamanan, kesiapan anggaran dan sarpras, kesiapan operasional, kesiapan pengamanan masyarakat dan kesiapan penyelenggara rangkaian pemilu itu sendiri dilakukan dengan :
Menyiapkan Database peta kerawanan dan konflik sosial secara lengkap dan up to date yang dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam merumuskan pola tindak dan antisipasi setiap gangguan kamtibmas yang muncul yang diimplementasikan dengan menyusun dan membuat Data Base peta potensi dan kerawanan konflik sosial di Indonesia.
Korps Brimob Polri menyiapkan 2/3 kekuatan sebagai kekuatan inti dan cadangan dengan didukung , sarpras ( Alut , Alsus, Alkung ) , Cara Bertindak, SOP dan dukungan anggaran memadai untuk menghadapi situasi aman , insidentil dan kontijensi guna memelihara netralitas dalam penyelenggaraan Pengamanan Pemilu 2014.
Menyusun rencana fungsi dan SOP Korps Brimob Polri dalam Operasi Mantap Brata 2014 sebagai Satuan Tugas Pusat III/ Brimob yang terdiri dari : Subsatgas Jibom, Wanteror, SAR , PHH, Anti Anarkhis, termasuk menyiapkan dan menyusun rencana pelibatan kekuatan brimob dalam satgas Pam Capres dan Cawapres 2014 ; baik berupa kesiapan Sarpras serta Dukungan Anggaran guna mendukung pelaksanaan pengamanan Pemilu yang dimulai dengan menginventarisir Sarpras yang akan digunakan Pam Pemilu 2014, merumuskan kesiapan Dukungan anggaran Pam Pemilu 2014.

2. MEKANISME DAN PROSEDUR PENGGUNAAN KEKUATAN BRIMOB POLRI

DSC_8154

DSC08127

GAMBIR 16

Proses pergeseran pasukan sebagai bagian dari kegiatan mobilisassi kekuatan Brimob baik yang berasal dalam satu Zona maupun antar Zona termasuk penggunaan kekuaatan dari Satuan Cadangan Pusat / Satcadpus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan : kepada aspek skala prioritas yang dilihat dari dimensi dan dampak dari suatu gangguan kemanan yang muncul di suatu daerah ; aspek mekanisme pergeran pasukan sebagai satu kesatuan dalam formasi ikatan, kemampuan ,kebutuhan alat , sarana angkutan ; aspek Komando dan pengendalian dan terakhir adalah dengan mempertimbangkan kesiapan dukungan Administrasi dan Logistik.
Tata cara pemberian bantuan perkuatan keada Satuan Kewilayahan : Prioritas I ; Kasatwil meminta bantuan perkuatan Satuan Brimob sesuai dengan tupoksiran Brimob secara tertulis kepada Kapolda setempat diikuti dengan Kapolda setempat secara tertulis membuat Nota Dinas untuk Kasat Brimob Polda setempat dalam rangka bantuan perkuatan Brimob ; Kasat Brimob Polda setempat menyiapkan personil, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsi Brimob yang dibutuhkan dalam rangka bantuan perkuatan Satuan Kewilayahan, dalam pelaksanaan tugas dilapangan Kasatwil setempat bertanggung jawab penuh atas penggunaan kekuatan Brimob Polda setempat.
Prioritas II ; Kapolda setempat dapat meminta tambahan bantuan perkuatan pasukan Brimob berdasarkan penilaian perkembangan situasi dibutuhkan, dengan mekanisme dimulai dari permohonan bantuan perkuatan yang diajukkan oleh Kapolda setempat kepada Kapolri dengan tembusan kepada Kapolda terdekat dalam satu Rayon, setelah Kapolri menyetujui adanya pergeseran pasukan Brimob dan pemberian perkuatan dari Polda terdekat dalam satu Rayon, maka Kapolda terdekat dan Kasat Brimob terdekat menyiapkan rencana pergeseran pasukan, dalam pelaksanaan tugas dilapangan Kasatwil setempat bertanggung jawab penuh atas penggunaan kekuatan Brimob Polda terdekat.
PRIORITAS III ; Kapolda setempat dapat meminta tambahan bantuan perkuatan dari jajaran SATCADPUS :Korps Brimob Polri berdasarkan penilaian perkembangan situasi memang mendesak dibutuhkan, dengan mekanisme yang dimulai dari permohonan bantuan perkuatan yang diajukkan oleh Kapolda setempat kepada Kapolri dengan tembusan kepada Kakorbrimob Polri, setelah Kapolri menyetujui adanya pergeseran pasukan dari jajaran Mako Korps Brimob Polri, maka Kapolda setempat dan Kasat Brimob Polda menyiakan proses penerimaan pasukan termasuk memberikan / mengirimkan perkiraan Intelijen terakhir dan Analisa Daerah Operasi ( ADO ) kepada Kakorbrimob Polri
Tindak lanjut Kakorbrimob Polri adalah menyiapkan personil, peralatan dan perlengkapan sesuai dengan fungsi Brimob yang dibutuhkan dalam rangka bantuan perkuatan Satuan Kewilayahan dengan catatan bahwa dalam pelaksanaan tugas dilapangan Kapolda setempat bertanggung jawab penuh atas penggunaan kekuatan Jajaran Satcadpus dari Korps Brimob Polri
lomba fotografi 3

DSC_0011
Tata cara pergerakan pasukan dalam ikatan satuan pasukan dalam melaksanakan tugas meliputi perkuatan adalah 1 Subden PHH dengan Jumlah 100 ( seratus ) personil berikut alsus yang dibutuhkan, namun untuk kebutuhan perkuatan pasukan lebih dari satu Subden PHH maka para Kepala Detasemen atau salah seorang Pamen yang dianggap cakap harus memimpin pasukan secara langsung
Komando dan pengendalian atas penggunaan kekuatan Korps Brimob Polri dalam menghadapi situasi krisis di suatu wilayah hukum menjadi tanggung jawab penuh Kasatwil setempat dengan dukungan administrasi dan logistik disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
3. SYSTEM RAYONISASI SATUAN BRIMOB POLDA DAN TAHAPAN PELAKSAAN PERGESERAN KEKUATAN BRIMOB POLDA
Wilayah tanggung jawab penugasan dan lingkup bantuan perkuatan antara Korps Brimob Polri dengan jajaran Satbrimob Polda kepada Satuan kewilayahan disusun berdasarkan konsep Rayonisasi
Konsep Rayonisasi dilakukan dalam rangka memudahkan mobilisasi pergeseran pasukan sekaligus untuk meningkatkan response time Polri, secara garis besar konsep Rayonisasi dijelaskan sebagai bantuan perkuatan dari Polda terdekat sebelum Satuan Cadangan Pusat ( Satcadpus) dari Korps Brimob Polri datang dan memberikan bantuan dalam melakukan tindakan Kepolisian.
Kekuatan Korps Brimob Polri pada saat diperlukan terbagi ke dalam rayon sebagai berikut :
a. Rayon I ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Sumut ( Medan ) yang meliputi Wilayah Hukum sebagai berikut : Polda NAD, Polda Sumut, Polda Sumbar, Polda Riau; Polda Kepri.
b. Rayon II ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Sumsel ( Palembang ) yang meliputi wilayah hukum sebagai berikut : Polda Sumsel, Polda Babel; Polda Bengkulu; Polda Jambi: Polda Lampung.
c. Rayon III ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Metro Jaya ( Jakarta ) yang meliputi Wilayah Hukum sebagai berikut : Polda Metrojaya, Polda Banten dan Polda Jabar;
d. Rayon IV ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Jawa Timur ( Surabaya) yang meliputi Wilayah Hukum sebagai berikut : Polda Jateng; Polda DIY, Polda Jatim, Polda Bali, Polda NTB , Polda NTT dan perkuatan Pusdik Brimob di Watukosek Jawa Timur.
e. Rayon V ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Kaltim ( Balikpapan ) meliputi wilayah hukum sebagai berikut : Polda Kalbar, Polda Kalteng, Polda Kaltim , Polda Kalsel.
f. Rayon VI ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Sulsel ( Maksar ) meliputi wilayah hukum sebagai berikut : Polda Sulut, Polda Gorontalo, Polda Sulsel, Polda Sulteng dan Polda Sultra.
g. Rayon VII ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Kaltim ( Balikpapan ) meliputi wilayah hukum sebagai berikut : Polda Kaltim, Polda Kalbar, Polda Kalteng, Polda Kalsel.
h. Rayon VII ; dengan pemusatan kekuatan berada di Satbrimob Polda Papua ( Jayapura ) meliputi wilayah hukum sebagai berikut : Polda Papua, Polda Maluku dan Polda Maluku Utara.
i. Satuan Cadangan Pusat ( SATCADPUS) ; dari jajaran Mako Korps Brimob Polri yang berkedudukan di Kelapa Dua Depok dan Kedung Halang Bogor dalam pelaksanaan tugas menghadapi situasi insidentil maupun kontijensi memberikan bantuan perkuatan kepada Rayon I s.d. VII sesuai dengan tugas , fungsi dan peran Brimob dengan mempersipakan personil, peralatan dan perlengkapan dari jajaran : Mako Korps Brimob Polri; Satuan I Gegana, Satuan II Pelopor, Satuan III Pelopor, Satuan IV Demlat.
Pelaksanaan tugas bagi personil jajaran Mako Korps Brimob Polri dapat diperbantukan kepada Satuan Kewilayahan Polda maupun Satker dalam lingkup Mabes Polri sesuai dengan dimensi dan kadar ancaman yang dihadapi, dengan lama penugasan maksimal enam (06) bulan dan selanjutnya diadakan pergantian personil.
4. PERATURAN KAPOLRI NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN
Sebagai suatu konsep tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian khususnya dalam rangka pengamanan pelaksaan rangkaian Pemilu tahun 2014 prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian yang menjadi pertimbangan oleh setiap Kasatwil dalam menggunakan perkuatan pasukan Brimob diharuskan berpedoman kepada :
Legalitas yang berarti bahwa semua penugasan yang dilakukan oleh Korps Brimob Polri harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
Nessesitas yang berarti bahwa penugasan yang dilakukan oleh Korps brimob polri memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
Proporsionalitas yang berarti bahwa penugasan yang dilakukan oleh Korps brimob polri harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon yang dilaksanakan, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban penderitaan yang berlebihan;
Preventif yang berarti bahwa tindakan Kepolisian mengutamakan pencegahan dilakukan dengan pertimbangan yang reasonable / masuk akal yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

5. PELAKSANAAN LATIHAN TAHAP VI PENANGGULANGAN TINDAKAN ANARKHIS
Mewujudkan sosok Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum yang patuh hukum, mahir, terpuji dan dipercaya masyarakat, maka personel Brimob dan Polri pada umumnya, dituntut untuk dapat melaksanakan tugas secara efektif dan efisien di dalam pelaksanaan pengamanan pemilihan umum tahun 2014, sehingga perlu adanya pelatihan yang terencana dan terorganisasi.
Bentuk , konsep , skenario dan materi latihan terkait tahap VI penanggulangan tindakan anarkhis sebagaimana yang dimaksud dalam Protap 01 /X/2010 telah disosialisasikan melalui suatu peragaan yang melibatkan unsur preventive, preemptive dan repressive pada Apel Kasatwil pada tahun 2013 yang lalu.
Korps Brimob Polri sendiri telah memberikan dan menyebarluaskan materi latihan yang dimaksud baik berupa soft copy dan hard copy kepada jajaran Satuan Brimob Polda agar dapat dilatihkan secara bersama –sama dengan Satuan Kewilayahan setempat guna menunjang kesiapan Pengamanan Pemilihan Umum tahun 2014 sehingga dapat berjalan tertib, aman dan lancar serta terlaksana secara berhasil guna dan berdaya guna.

SAM_0939

6. PENJABARAN KEBIJAKAN KAPOLRI DI LINGKUNGAN KORBRIMOB POLRI DAN SATUAN BRIGADE MOBIL POLDA
Implementasi strategi kebijakan Korps Brimob Polri sebagai penjabaran kebijakan Kapolri tentang penguatan fungsi kepolisian guna mewujudkan keamanan dalam negeri dalam rangka mendukung pembangunan nasional adalah tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis dan harapan / tuntutan masyarakat yang semakin berkembang terhadap akuntabilitas Polri selaku garda terdepan penegakkan hukum di Indonesia.
Strategi yang dilakukan oleh Korps Brimob Polri dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman laten yang mengendap pada aspek-aspek Astagatra, Geografi, Demografi, Sumber Daya Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam, merupakan upaya yang dikonsepsikan sejak dini, mulai dari upaya-upaya yang berskala pre-emptif, preventif, hingga upaya-upaya yang berskala represif dalam format tugas , fungsi , peran dan kemampuan yang dimiliki oleh Korps Brimob Polri, dimana upaya pre-emptif ditujukan untuk menanggulangi akar-akar dan potensi kejahatan dan ketidaktertiban (Potensi Gangguan), upaya-upaya preventif ditujukan untuk mencegah Ambang Gangguan / AG berkembang menjadi Gangguan Nyata (GN), sementara upaya-upaya penegakan hukum ditujukan untuk menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Mencermati tantangan aktual yang sedang dan akan dihadapi, Kapolri telah menetapkan 12 ( dua belas ) program prioritas sebagai berikut :
1. Pengamanan Pemilu 2014
2. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus korupsi
3. Meningkatkan penanggulangan terorisme
4. Penguatan integritas seluruh personil Polri
5. Penguatan pemeliharaan Kamtibmas
6. Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus menonjol
7. Penguatan kejasama lintas lembaga
8. Pengembangan sistem pembinaan personil
9. Peningkatan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan
10. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan Polri
11. Penguatan sistem pengawasan
12. Penguatan institusi dalam rangka merealisasikan visi dan misi Polri
Program-program yang meniadi prioritas tersebut dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode waktu secara berkelanjutan dan berkesinambungan, dengan maksud agar dapat diukur dan diuji pencapaian dan perkembangan yang telah dilakukan, adapun rincian sebagai berikut : tahap Kesatu (bulan November 2013-Januari 2014) ; tahap Kedua (tahun 2014) ; tahap Ketiga (tahun 2015), dalam prakteknya terdapat pengkhususan / fokus berupa pengutamaan kepada :
1. Kesiapan pengamanan Pemilu tahun 2014 & menjaga netralitas Polri pada setiap tahapan Pemilu 2014 melalui kesiapan personel pengamanan, kesiapan anggaran & sarpras, kesiapan operasional terhadap kesiapan kegiatan masyarakat & kesiapan penyelenggara Pemilu, yang dilaksanakan melalui kesiapan personel pengamanan, kesiapan anggaran dan sarpras, kesiapan operasional, kesiapan pengamanan masyarakat dan kesiapan penyelenggara rangkaian pemilu itu sendiri dilakukan dengan berupa adanya kesiapan Database peta kerawanan dan konflik sosial secara lengkap dan up to date yang dapat digunakan secara efisien dan efektif bagi 2/3 kekuatan Brimob Polri sebagai kekuatan inti dan cadangan dengan didukung , sarpras ( Alut , Alsus, Alkung ), Cara Bertindak, SOP dan dukungan anggaran memadai untuk menghadapi situasi aman , insidentil dan kontijensi guna memelihara netralitas dalam penyelenggaraan pengamanan Pemilu 2014.
2. Tergelarnya anggota Polri pada saat dibutuhkan di setiap kegiatan masyarakat, sehingga keberadaanya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dengan kedepankan Bhabinkamtibmas dan optimalkan kegiatan turjawali dilaksanakan dengan :
a. Menyiapkan/ menjadikan setiap Markas Brimob sebagai pusat early warning dan early detection potensi gangguan kamtibmas bagi lingkungan sekitar dan menjadikan setiap anggota Brimob Polri mitra masyarakat dalam memecahkan masalah Kamtibmas di lingkungan tempat tinggalnya diikuti dengan tahapan kegiatan yang dimulai dengan pelaksanakan sosialisasi perubahan culture set dan mind set Brimob menjadi pelayan terbaik dalam harkamtibmas;
b. Merumuskan/ menyusun konsep pemberdayaan personil Brimob sebagai agent early warning dan early detection untuk lingkungan sekitarnya.
c. Melaksanakan pilot project program (percontohan) konsep pemberdayaan personil Brimob sebagai agent early warning dan early detection untuk lingkungan sekitarnya dan evaluasi untuk selajutnya
d. Mereplikasi pencapaian pelaksanaan pilot project program ( percontohan ) konsep pemberdayaan personil Brimob sebagai agent early warning dan early detection untuk lingkungan sekitarnya.
3. Pengungkapan kasus-kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat (premanisme, kejahatan jalanan, perjudian) & kejahatan terorisme, korupsi, narkoba dilaksanakan dengan :
a. Menyiapkan/ Menjadikan Korps Brimob sebagai satuan pamungkas Polri yang disiapkan menghadapi Kejahatan berkadar ancaman tinggi yang memiliki pola pembinaan dan penggunaan kekuatan secara optimal.
b. Mengoptimalkan peran Brimob Polri dalam membantu, melengkapi , melindungi, memperkuat dan menggantikan Satuan kewilayahan guna pengungkapan Kasus-kasus kejahatan berintensitas tinggi : dengan melakukan analisa dan pembaharuan piranti lunak yang dimiliki dalam pembinaan dan penggunaan kekuatan Brimob, termasuk penyusunan CB taktis dan Teknis yang belum diatur secara tertulis dalam beberapa produk hukum yang ada.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tugas anggota, baik dengan meningkatkan pengendalian diri setiap individu melalui pengawasan fungsi (waskat) & was internal/ eksternal, dilaksanakan dengan :
a. Menjadikan Korps Brimob Polri sebagai organisasi yang memiliki akuntabilitas , mampu bekerja secara profesional dan patuh hukum.
b. Membangun akuntabilitas tindakan kepolisian yang dilakukan melalui SMS / Hotline Sevice pimpinan Satuan di jajaran Korps Brimob Polri untuk menampung pengaduan, keluhan dan masukkan masyarakat.
c. Menyempurnakan efektivitas kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tupoksi Korps Brimob Polri, baik secara internal maupun eksternal.
d. Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur pengawasan internal Korps Brimob Polri melalui sosialisasi dan pelatihan, berupa membuat pakta integritas kinerja bagi setiap pimpinan satuan dalam jajaran Korps Brimob Polri, pendekatan punish and reward terhadap aspek perilaku ,kinerja dan disiplin anggota Korps Brimob Polri
e. Mengefektifkan mekanisme pengawasan eksternal pada pelaksanaan Tupoksi dan Peran Korps Brimob Polri bekerjasama dengan instansi pemerintah dan potensi masyarakat

PENUTUP
Demikian naskah kesiapan Satuan Brimob Polri dalam memberikan back-up kekuatan pada satuan wilayah dalam pengamanan Pemilu tahun 2014 dan penjabaran kebijakan Kapolri di bidang operasional pada lingkungan Korbrimob Polri dibuat sebagai sebuah gambaran bagi seluruh peserta Rapim TNI dan Polri than 2013 tentang kesiapan jajaran Korps Brimob Polri untk mengamankan Pemilu tahun 2014 dalam sosok Polri yang penolong, melayani , melindungi dan mengayomi masyarakat sebagai sahabat yang kehadirannya mampu memberikan suasana aman , tentram dan damai.

Dirgahayu Korps Brimob Polri

Tepat pada tanggal 14 November 2013 korps Brimob Polri merayakan hari ulang tahun, dengan acara yang sederhana tepatnya di Mako Korps Brimob Kelapa Dua , Depok, Kapolri Jenderal Pol.Drs Sutarman memberikan sambutan, sebagai sebuah introspeksi perjalanan sejarah pengabdian Korps Brimob Polri tidaklah terepas dari berbagai dinamika perjalanan Bangsa Indonesia.
FINAL AMANAT KAPOLRI PD HUT BRIMOB KE 68 THN 2013 OK
Kali ini marilah kita luangkan sejenak mengenang salah satu fase-fase bersejarah dalam pengabdian Korps Brimob Polri, sengaja saya tampilkan sebuah kenang-kenangan dari upacara yang sama ditahun 1969 , sebuah masa yang patut dikenang karena pada masa- masa inilah tepatnya antara tahun 1969-1970 , Taring Resimen Pelopor mulai ditanggalkan sebagai sebuah pasukan berkonsep Striking Force dan berkemampuan Light Infantry menjadi sosok pasukan penegak hukum yang menempatkan due proses of law sebagi sebuah bahasa keseharian.

ketika jarum sejarah telah berputar dan tiada mungkin untuk dikembalikan , adalah suatu kebijaksanaan untuk mempelajari lika liku sejarah sebagai sebuah wawasan yang menjadi landasan bertindak dimasa depan.

Era Menpor bertaring mulai surut ditahun 1972 dan pada tahun 1974 , Anton Soedjarwo , sebagai Kadapol ( Kapolda ) Jakarta Raya kala itu membentuk Gegana sebagai jalan tengah untuk tetap menjaga eksistensi pasukan gerak cepat penghancur kejahatan tetap ekis di tubuh Polri.

Sangat menarik bila menyimak sambutan Kapolri kala itu , Komdjen Pol Drs. Hoegeng , tinggal bagaimana kita menyimak dan memahami dalam konteks bathiniah saat itu dan konteks kekinian , bahwa KAMI MASIH ADA.

Dirgahayu Korps Brimob Polri tetaplah semangat dalam menjaga peradaban manusia , Banggalah Korps Brimob Polri sebagai pasukan terbaik dalam melayani, melindungi dan melayani masyarakat.

IMG

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0003
IMG_0004

IMG_0005
IMG_0006

IMG_0007

IMG_0008

IMG_0009

IMG_0010

IMG_0011

IMG_0012

IMG_0013

IMG_0014

IMG_0015
IMG_0016

IMG_0017

IMG_0018

IMG_0019

IMG_0020

IMG_0021

IMG_0022

IMG_0023
IMG_0024
IMG_0025

IMG_0026

POLISI ADA DIMANA MANA !!!! DAN POLISI DIMANA???

IMPLEMENTASI KONSEP “POLISI ADA DIMANA MANA”
DALAM PERLINDUNGAN , PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN PEMELIHARA KEMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Pendahuluan
Komjen Drs. Sutarman tepat dihari pertama memegang jabatan selaku Kapolri, Memberikan arahan dalam pidato serah terima jabatan Kapolri dari pejabat lama Jendral Polisi Drs. Timur Pradopo, kata kunci yang menjadi penekanan beliau adalah sosok “polisi yang penolong, bersahabat dan pelayan masyarakat “,Komjen Drs. Suarman sendiri memberikan kerangka acuan berupa strategi implementasi dari Visi dan Misi yang disusun menjadi 4 strategi yaitu : adanya adanya penguatan terhadap aspek sumber daya manusia Polri, penguatan terhadap aspek operasional kepolisian , Penguatan terhadap aspek sinergitas dalam pelaksanaan tugas polisional dengan lembaga penegak hukum lainnya dan terakhir adalah penguatan bidang pengawasan internal Kepolisian.

IMG_7815

IMG_8260

IMG_8236

IMG_8233
Konsepsi yang sedemikian sederhana namun unik untuk memadukan sosok penolong dengan wajah bersahabat sekaligus pelayan masyarakat adalah merupakan jalan panjang yang harus segera disikapi oleh jajaran Polri saat ini, betapa tidak ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri kerap menjadi suatu pertanyaan.
Saat ini ketika Polisi yang dilahirkan untuk melindungi , melayani dan mengayomi masyarakat justru sedang diuji, sebagai anak kandung masyarakat Indonesia, Polri sering menjadi sasaran langsung beberapa tindak kekerasan baik yang bermanifestasi sebagai serangan fisik brutal terhadap keselamatan jiwa raga dan fasilitas institusi Polri, termasuk dengan trend ini adalah makin sering kita melihat melalui penanyangan media massa , personil Polri yang harus gugur dan atau terluka akibat serangan pelaku kejahatan, maupun beberapa kasus penyerangan dan perusakkan markas dan asrama Polri.

IMG_7703

IMG_7699
Saat ini ketika Polri yang dilahirkan untuk melindungi , melayani dan mengayomi masyarakat justru sedang diuji dalam kedudukannya sebagai anak kandung bangsa Indonesia, kini Polri sering menjadi sasaran langsung beberapa tindak kekerasan baik yang bermanifestasi dalam bentuk serangan fisik brutal terhadap keselamatan jiwa raga dan fasilitas institusi Polri, termasuk yang berkaitan dengan trend ini adalah makin sering kita melihat melalui penanyangan media massa , adanya beberapa personil Polri yang harus gugur dan atau terluka akibat serangan pelaku kejahatan maupun beberapa kasus penyerangan dan perusakkan markas dan asrama Polri.
Menyikapi fenomena kekerasan yang makin mengejala terhadap institusi Polri , perlu kiranya kita bersama untuk memahami dengan cermat bahwa kekerasan yang terjadi bukan semata-mata merupakan tindakan tiba –tiba dari sekelompok masyarakat, tetapi adanya akumulasi rasa ketidak percayaan dan antipati terhadap Polri itu sendiri termasuk beberapa kelemahan organisasi ,dan personil Polri yang belum banyak berubah mengikuti perkembangan jaman, semboyan melindungi dan melayani masyarakat tidak lagi menjadi mantra sakti yang mampu menangkal segenap resiko menjadi anggota Polri.
Polri dan Distrust sebagai fenomena yang menggejala

IMG_7682

IMG_8286

IMG_8261
Ketegangan struktural dalam masyarakat “Structural StrainTheory” dijelaskan oleh Merton sebagai suatu fenomena yang menumbuhkan perilaku kolektif massa, masih menurut Merton bahwa himpitan kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat, ditambah setiap hari masyarakt harus berpergian dengan dihantui ketakutan yang menggejala menjadi korban potensial kejahatan, belum lagi persepsi yang terbentuk dalam masyarakat bahwa proses penindakan hukum terhadap pelaku pelaku kejahatan khususnya street crime sering tidak sepadan dengan kerugian maupun terror yang ditebar ditengah lingkungan masyarakat.
Akumulasi ketegangan struktural tadi berimbas kepada keadaan hilangnya identitas diri anggota masyarakat menjadi identitas baru yang beringas dan tidak kenal ampun, sadis dan mudah tersulut, dalam situasi ketengan kolektif tadi berpuncak saat massa dengan mudah menjadi sedemikian sadis membakar pelaku pencurian kendaraan bermotor yang tertangkap tangan bahkan pada saat tersangka sudah diamankan anggota Polri ke Mapolsek terdekat, dalam waktu yang singkat bilamana Polri tidak segera melakukan langkah antisipasi maka tidak menutup kemungkinan tidak hanya pelaku yang akan meregang nyawa, namun bangunan markas Kepolisian berikut keselamatan personil Polri setempat ikut terancam.
IMG_7784

IMG_7743

IMG_7694

Membangun suatu kepercayaan dalam konteks kemitraan antara Polisi dan masyarakat menghadapi dinamika kamtibmas yang demikian cepat membutuhkan pemikiran kritis seperti : pola hubungan seperti apa yang harus dibangun, bagaimana cara membangun pola kemitraan yang sejajar sebagai partner dalam pemeliharaan kamtibmas dan bagaimana menyikapi setiap factor yang memiliki pengaruh dalam mendudukan Polri sebagai sahabat masyarakat, sebagai akar tumbuhnya kepercayaan bahwa polri layak menjadi garda terdepan pelayanan , perlindungan dan pengayoman masyarakat di Indonesia.
Polri dalam angka , antara perbandingan jumlah dan angka kejahatan
Indeks data antara jumlah anggota Polri dengan jumlah penduduk menjadi rasio dapat dilihat pada table-tabel berikut ini :

LAPKUAT TW II TA 2013

Sebagai sebuah referensi adalah pendapat dari Bayley tentang adanya beberapa argumentasi anggota kepolisian di beberapa Negara secara umum yang kerap dilontarkan sebagai dalih Polisi untuk menjawab pertanyaan atas kinerja polisional yang dilakukan menghadapi isu-isu mengenai mencegah dan menanggulangi kejahatan itu sendiri.
Strategi pemolisian, antara merubah teknik atau mengganti strategi
Argumen tersebut antara lain adalah : pertama ; Polisi adalah pertahanan terbaik masyarakat terhadap kejahatan, sehingga Polisi merupakan actor penentu bagaimana keamanan dan ketertiban suatu lingkungan dapat diwujudkan , alasan kedua adalah adanya argumentasi bahwa bilamana Polisi diberikan lebih banyak sumber daya berupa dukungan kendaraan modern, kecanggihan teknologi dan limpahan jumlah personel , maka secara otomatis Polisi dapat secara efektif dan efisien melindungi masyarakat terhadap kejahatan.
Melihat dari Kedua argumen sebagai dalil Polisi tersebut diatas pada akhirnya menurut David H. Bayley disebut Mitos Kepolisian belaka, pendapat ini dasarkan kepada pemikiran bahwa “Polisi tidak melakukan prevensi terhadap kejahatan”. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan yang mendasari mitos tersebut yaitu :
Pertama ; beberapa penelitian secara konsisten telah gagal menunjukan adanya hubungan antara jumlah Polisi dengan Jumlah kejahatan, hal ini di tunjukan oleh penelitian Loftin and McDowall (1982); Krhan and Kennedy (1985); Koenig (1981); Laurie (1970); Gurr (1979); Emsley (1983); Silberman (1978); Reiner (1985); Lane (1980); Walker (1989), dari beberapa penelitian diatas secara gamblang menunjukkan bahwa tidak ada kaitan secara signifikan antara perbandingan jumlah Polisi dengan jumlah masyarakat terhadap amgka kejahatan.
Dalih adanya penurunan angka kajahatan dengan jumlah Polisi yang tersedia adalah ilusi atau mitos yang kerap dijadikan argument bahwa Polisi telah bekerja, dalam konteks ke Indonesiaan adalah adanya perubahan struktur yang berimplikasi terhadap penambahan personil dan jabatan bagi ujung tombak pelayanan kepolisian yang bernama Polsek , struktur Polsek yang semula type rural di beberapa tempat berubah dan ditingkatkan menjadi Urban bahkan Metropolitan , secara jujur angka kejahatan sebagai suatu indeks antara kinerja Polsek sebelum dan sesudah urban tidak banyak berubah.
Sebagai sebuah kontemplasi melihat angka kejahatan yang dilaporkan sebagai crime total sementara ini masih banyak berkutat dengan angka siluman stastistik bernama dark number dari fenomena gunung es kejahatan, untuk membuktikan apakah pendapat diatas merupakan asumsi atau fakta adalah dengan mudah dapat diukur dari tingkat kepercayaan masyarakat setempat Polsek itu berada.
Kedua ; strategi utama yang diadopsi oleh beberapa organisasi kepolisian modern di beberapa Negara dan Indonesia didalamnya telah menunjukan bahwa strategi modern yang mengedepankan machine dan technology berharga milyaran rupiah tersebut ternyata hanya sedikit memiliki efek terhadap angka kejahatan.
Penelitian Kelling (1974), Kelling (1985) dan Morris and Heal (1981), memberikan pengetahuan bahwa “ adanya suatu kegagalan untuk menunjukan bahwa intensitas patroli bermotor secara acak yang dilakukan oleh Polisi berseragam di Amerika sebagai lokasi penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap angka Kejahatan bahkan kepuasan Masyarakat”, akan tetapi menurut Kelling; Patroli Jalan Kaki dirasakan lebih berguna, meskipun patroli ini tidak mengurangi angka kejahatan tetapi secara Psikis mendatangkan ketenangan dan kepuasan terhadap layanan Polisi, jadi bisa disimpulkan bahwa Patroli terutama Patroli Jalan Kaki membuat masyarakat lebih tenang akan tetapi tidak mencegah kejahatan.
Tentunya tidak sepadan bila membandingkan Apple to Apple antara lokasi penelitain Kelling terhadap kegiatan polisional yang dilaksanakan di Amerika dengan konteks Polri, namun dengan mempertanyakan seberapa sering masyarakat di Indonesia kini menjumpai atau melihat anggota Polri secara berpasangan maupun sendirian berjalan kaki dari pintu ke pintu melaksanakan ronda baik siang maupun malam, yangada adalah kini masyarakat lebih sering melihat Mobil Patroli Polsek maupun fungsi preventif lainnya tengah asyik berkeliling dengan kaca mobil tertutup.
Harapan adanya aksi respon yang cepat terhadap panggilan darurat, 15 menit Polisi di TKP akan mampu mengungkap kejahatan harus dikiritisi lagi dengan menilhat hasil penelitian Tien, Simon and larson (1978), Bieck and Kessler (1977) dan Spelman and Brown (1981); “Tidak ada bukti yang menunjukan bahwa mengurangi waktu yang dibutuhkan Polisi untuk mencapai TKP, dapat memperbesar kemungkinan penjahat akan tertangkap, kecuali jika Polisi dapat sampai di TKP kurang dari 1(satu) menit kemungkinan besar dari pelaku dapat tertangkap, apalagi kejahatan tersebut masih berlangsung.
Sebagai sebuah fakta yang juga ditemukan di Indonesia bahwa pada kenyataannya para korban terkadang melaporkan kejadian tersebut setelah pelaku sudah tidak ada atau bahkan para korban terkadang masih terpana atau mengalami guncangan emosi sebelum pada akhirnya mereka melapor.
Artinya meskipun Polisi telah mempercepat waktu responnya, usaha tersebut tidak akan banyak membuat perbedaan karena penjahat hampir selalu lebih cepat menghilang, namun akan lebih fatal akibatnya bilamana Polisi juga tidak datang ke TKP.
Sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat adalah personil Polri yang mampu mengolah TKP secara rinci dan akurat baik secara teknis maupun taktis dengan menggali informasi sebanyak mungkin dari barang bukti, korban dan saksi yang masih ada di TKP bukan berbondong-bondong datang dengan pamer senjata laras panjang berseliweran “ mengamankan TKP” yang sudah kosong.
Ketiga; Meningkatnya kegiatan illegal Pengamanan Masyarakat secara Swakarsa. jumlah kegiatan perlindungan mandiri yang terorganisir (Pam Swakarsa) dalam masyarakat dan meningkatnya angka kejahatan yang diikuti dengan kecemasan dan keperihatinan (Fear of Crime) masyarakat adalah tanda-tanda yang menurut Bayley adalah tanda kepercayaan masyarakat terhadap Polisi telah menurun.
Satuan Pengamanan ( Satpam ) yang dikelola oleh BUJP dibawah kordinasi Polri adalah merupakan partner sekaligus competitor Polri, hampir tidak pernah memercik permasalahan didalamnya, namun tidak demikian bilamana jasa keamanan partikelir yang berlindung dibalik nama ormas kepemudaan, keagamaan maupun isu primordialisme lainnya semakin eksis di Indonesia dan mengambil alih kewibawaan Polri selaku garda terdepan pelayanan dan perlindungan masyarakat.
Meningkatnya Pam Swakarsa illegal ini dapat dilihat dalam beberapa peristiwa bagaimana jumawanya sekelompok ormas dengan mengatasnamakan melaksanakan penegakkan hukum berani melakukan tindakan polisionil di beberapa tempat yang dicap atau diasosiasikan sebagi lokasi maksiat, belum lagi bentrok antar ormas , gang motor , kelompok preman yang terjadi silih berganti, semakin meurunkan tingkat kepercayaan masyarakat bahwa Polri mampu menjadi pelindung yang dapat diandalkan.
Tingkat kepuasan yang diterima oleh masyarakat dalam berhubungan dengan Polri, dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan tugas Polri yang selama ini jarang atau bahkan belum dipahami secara luas, sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, maka Polri mutlak perlu memperbaiki dan meningkatkan mutu pelayanannya agar masyarakat sebagai “customer” merasa puas atas pelayanan Polri tersebut.
Untuk mewujudkan rasa aman itu, mustahil dapat dilakukan oleh polisi saja araupun dilakukan dengan cara-cara pemolisian yang konvensional dengan melibatkan birokrasi yang rumit, dan mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan tempat yang lain.
Merubah paradigma pemolisian menjadi paradigma customer oriented
Getok tular informasi terhadap perbaikan kinerja Polri adalah seharusnya bersifat masyarakat ke masyarakat bukan dari Polri kepada masyarakat, disini saatnya masyarakat harus merasakan dulu kepuasan atas pelayanan yang diperoleh baru mereka akan bercerita kepada masyarakat lainnya bahwa kini : “ Polisinya penolong, Polisinya bersahabat, prosesnya cepat gak bertele-tele , Polisinya tidak mempersulit “
Polisi tidak dapat lagi menentukan sendiri apa yang harus dan yang akan dikerjakan. Legitimasi atau mandat pelaksaan tugas-tugas kepolisian baginya tidak diperoleh/ berdasarkan hukum formal dan undang-undang semata, tetapi juga diperoleh dari pihak-pihak terkait pemilik dan sekaligus pengguna jasa kepolisian (stakeholder) yaitu masyarakat sebagai costumer.
Bila saja Polri dapat diasumsikan seperti sebuah korporasi menjadi POLRI Tbk, maka Polri sebagai sebuah korporasi swasta mungkin sudah sejak dulu colaps atau bangkrut, karena costumer lari ke corporate lain, banyak asset yang hilang atau rusak tidak karuan, pegawai berlimpah tapi tidak produktif.
Pencapaian kepuasan costumer ( baca masyarakat ) dilihat dari sudut bahwa Korporasi (Polri ) mampu menciptakan produk atau terobosan jasa yang akan dibeli orang ( dicari ) dengan senang hati karena mampu menyelesaikan persolan yang sedang mereka (costumer) hadapi.
Langkah mewujudkan Polri yang kompetitif
Beberapa langkah yang layak menjadi pegangan bila Polri ingin menjadi POLRI Tbk. inc. yang kompetitif dicari dan laku dipasarkan adalah:
Pertama; Polri harus mampu menemukan persolan-persolan yang belum terpecahkan , temukan pasar dan produk yang dapat dijadikan sebagai kontradiksi “ Polisi mampu melaksanakan semua tugas, kecuali tugas utamanya”.
Kedua ; Polri harus memahami personality tiap Costumer, setiap orang memiliki persona berbeda-beda , pahami dan selanjutnya costumer akan menjadi fanatik kepada produk Polri, mereka akan datang dan datang lagi, costumer juga rela membayar ( pajak) mahal, asalkan kebutuhan mereka terpenuhi.
Konsep 1 (satu ) polisi untuk tiap 1 ( satu) wilayah atau kawasan tidak dapat ditunda lagi , hal ini didasarkan pemahamanan bahwa personality tiap costumer yang berbeda –beda tidak terlepas dari adanya fakta bahwa masyarakat atau komunitas memiliki kepentingan dari dua sudut pandang berbeda yang membutuhkan perlakuan berbeda.
Perbedaan personality tersebut tidak terlepas dari adanya sudut pandang yang berasal dari : Wilayah (Community Of Geographie ) Warga Masyarakat yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya. Batas yang dimaksud adalah batas geografis dan karakteristik masyarakat, sebagai contoh : RT, RW, Kelurahan/Desa dan Pasar/Mall, Kawasan Industri, Stasiun Bis/ Kereta api dan sebagainya tentunya memiliki kebuthan yang saling berbeda, kemudian yang kedua adalah adanya perbedaan kepentingan (Community Of Interest). Warga Masyarakat yang bukan berada dalam satu wilayah tetapi di beberapa wilayah dengan memiliki kesamaan pada suatu kepentingan, misalnya, kelompok berdasarkan etnis/suku, agama, profesi, hobby dan lain sebagainya.
Ketiga ; Polri harus menyiapkan tolok ukur setiap pencapaian kegiatan “Progress report”, barang siapa memiliki data akurat dialah yang akan memenangkan kompetisi, garbage in garbage out, sulap-menyulap sim-salabim data yang masih dipraktekkan ternyata sangat merugikan juga menggerogoti kekuatan institusi Polri dari dalam akibat salah urus dan salah kelola organisasi yang bersumber dari validitas data yang meragukan.
Upaya memacu prestasi dengan pemberian bendera merah maupun bendera kuning sebagai tanda prestasi pencapaian data situasi kamtibmas paling banyak dan paling sedikit harus ditinjau ulang , definisikan kembali bahwa data yang akurat sangat penting dalam penyusunan langkah antisipasi maupun rencana tindakan, fenomena bendera merah dan kuning adalah hal yang tidak mendidik dan dangkal analisa sehingga hanya karena jumlah laporan polisi sangat sedikit maka suatu daerah layak mendapat predikat daerah aman/ bendera kuning.
Keempat; Polri harus rajin menciptakan pengalaman dan terobosan sebagai keunggulan kompetitif, belajar dari pengalaman hanya optimal bila catatan yang dimiliki lengkap dan akurat, terapkan lebih dahulu simulasi dan permodelan untuk mencegah keputusan dan kebijakan yang dibuat secara trial and error , keputusan berdasar selera, selain menghabiskan sumber daya juga mempertaruhkan kredibilitas.
Kelima ; Polri harus mulai menyeiramakan setiap gagasan – gagasan hebat yang ada, sadari bahwa inovasi bukan segalanya , tidak menutup kemungkinan bahwa gagasan lama maupun sederhana justru lebih mengena, Konsep patroli yang selama ini dirasakan modern dan up to date bila menggunakan kendaraan / mobil, justru perlu menjadi koreksi dan perbaikan, ketika Polri getol mengadakan kendaraan dinas patroli, ternyata konsep yang sama ini mulai direvisi oleh beberapa dinas kepolisian di beberapa Negara maju.
Bahwa tugas patroli tidak hanya mencegah kejahatan tapi adalah bagaimana patroli Polisi yang lewat di suatu Komunitas dapat membangun relasi polisi dan masyarakat seperti yang pernah dicapai dengan metode lawas patroli sepeda onthel maupun ronda berjalan kaki.
Keenam; Polri harus membangun koneksi yang autentik, memberikan pengalaman kepada costumer (masyarakat ) bahwa produk Polri telah menyelesaikan masalah mereka, sehingga costumer merasa harus menyampaikan kepada costumer lain. Memposisikan Polri sebagai sosok polisi yang penolong, bersahabat dan pelayan masyarakat adalah bagaimana mengelola Polri dengan segenap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki saat ini sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan polisi.
Penutup
Dalam sebuah masyarakat lokal yang hidup di daerah terpencil dengan pranata adatnya, mereka mampu mengatur keteraturan sosial sendiri, dan tidak memerlukan polisi, berbeda pada masyarakat yang kompleks (pedesaan maupun kota) dimana pranata adat tidak fungsional lagi, maka untuk mengatur keteraturan sosial diperlukan institusi kepolisian untuk menangani dan mengatasi berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya masalah keamanan.
Suatu keniscayaan yang bisa menepis keraguan, kecurigaan dan kecemasan dikandung masyarakat dan dipercayai khalayak untuk memperoleh dukungan dan penegasan dari masyarakat itu sendiri adalah lewat suatu pengalaman ketika berurusan dengan Polri, adalah bila Polri mampu menampilkan sosok transparan dan akuntabel, mengahpuskan pandangan dimata sebagian besar masyarakat bahwa perilaku polisi dalam menegakkan hukum kadang-kadang masih dinilai sulit ditebak, kenyataan itulah yang mendatangkan rasa cemas bagi masyarakat setiap kali berhubungan dengan Polisi (Nitibaskara,2009)
Fungsi polisi dalam struktural kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram, dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan menghilangkan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.
Berbagai hal yang telah diuraikan diatas, tidak akan optimal bilamana tanpa adanya pengawasan internal dan eksternal yang melibatkan seluruh stake holder Polri, merupakan hal yang mutlak, karena pada dasarnya keinginan untuk membuat Polri lebih professional dalam alam demokratis dan penghargaan terhadap HAM, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat itu sendiri, adalah hal yang sudah diketahui bersama, disadari bersama dan perwujudannya merupakan kewajiban bersama, karena bagaimana Masyarakatnya begitulah Polisinya : Police also the shadow of the society; Police is the parts of the society.

SRIKANDI BHAYANGKARA , TETAP TEGAR SANTUN DAN CANTIK DALAM HEMPASAN MASA

IMG_0049 - Copy
POLWAN

ada sebuah perumpamaan yang mengatakan bahwa hubungan wanita dan pria dapat diibaratkan sebagai sebuah pohon yang rindang dan menjulang dengan hamparan rumput menghijau dibawahnya, ketika pria dikonotasikan sebagai sebuah pohon maka tak pelak wanita disisi pria adalah padang hijau rerumputan yang menghampar, sebuah pertanyaan muncul kuat manakah rumput vs pohon?

secara apple to apple tampaknya tidak tepat membandingkan kedua konotasi tadi namun dapat ditarik sebuah wawasan bahwa manakala ujian datang berupa musim kemarau yang mengganas dan lama umumnya pohon akan mulai meranggas , menggugurkan daun -daunnya dan mengalami kekeringan sampai akhirnya mati, namun tidak demikian dengan rerumputan , manakala badai panas dan kemarau menghadang, rumputpun akan mengalami kekeringan, daun yang hijau perlahan akan menguning, coklat dan akhirnya hilang tak berbekas.
IMG_0016
ada suatu mukjizat alam , manakala hujan mulai jatuh ke bumi , hamparan tanah yang kering dan tandus serentak berubah kembali menjadi rerumputan yang hijau namun jarang hal demikian akan kembali kepada pohon yang rindang.

persamaan cerita diatas adalah tidak lebih dan tidak kurang menggambarkan sesungguhnya wanita memiliki ketangguhannya sendiri untuk menerima cobaan alam, terlepas dari sosok seorang wanita yang berprofesi sebagai Polisi atau POLWAN tampaknya kelembutan dan kesabarannyalah yang menjadi senjata utama dalam kelebihan yang dimiliki.
polwan2

polwan1

beberapa tragedi cerita pilu keterlibatan Srikandi Bhayangkara dalam beberapa peristiwa akhir-akhir ini menimbulkan tanda tanya Bagaimanakah sosok Polwan yang sebenarnya, dimana kenyataan tadi sangat bertolak belakang dengan cerita ketegasan namun santun serta kebal intervensi yang selama ini menjadi trade mark polwan, berapa penegemudi, sopir angkot, ojek bahkan pelaku kejahatan keras lainnya hanya bisa kecut dan salah tingkah bilamana Polwa sudah mengambil tindakan, jangankan bisa disogok atau diintervensi untuk sekedar ditakut-takuti atau intimidasi saja biasanya mental.

IMG_7374

IMG_7133

polwan3

sejarah Polwan dilihat dari beberapa situs internet memberikan informasi bahwa POLWAN lahir dan tumbuh tidak terlepas dari peran organisasi wanita saat itu, adanya kesadaran yang dilandasi pertimbangan intelektualitas tinggi yang mendorong srikandi bhayangkara eksis sebagai penjaga peradaban manusia, dalam laman http://sekolahpolisiwanita.com/?page=sejarah_polwan situs menyebutkanbahwa Polwan di Indonesia lahir pada 1 September 1948, berawal dari kota Bukit Tinggi Sumatera Barat tak kala pemerintah Indonesia menghadapi Agresi II pengungsian besar-besaran antara lain dari semenanjung Malaya yang sebagian besar kaum wanita. Mereka tidak mau diperiksa apalagi digeledah secara fisik Polisi pria.

Pemerintah Indonesia menunjuk SPN (Sekolah Polisi Negara) Bukit Tinggi untuk membuka “Pendidikan Inspektur Polisi” bagi kaum wanita , setelah melalui seleksi terpilih 6 (enam) orang gadis remaja yang kesemuanya dari ranah minang al; Mariana Saanin , Nelly Pauna , Rosmalina , Dahniar , Djasmainar dan Rosnalia. Ke enam gadis remaja tersebut secara resmi tanggal 1 September 1948 mulai mengikuti Pendidikan Inspektur Polisi di SPN Bukit Tinggi , sejak itu dinyatakan lahirlah Polisi Wanita yang akrab dipanggil Polwan. Ke enam Polwan angkatan pertama tersebut juga tercatat sebagai wanita ABRI pertama di tanah air yang kini kesemuanya sudah pensiun dengan rata-rata berpangkat Kolonel Polisi (Kombes).
Sekedar tambahan Kepolisian Republik Indonesia didirikan pada tahun 1945, 6 hari setelah Indonesia Merdeka. Pada waktu itu Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia menyusul dibentuknya Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945. Pada 29 September 1945 Presiden RI melantik Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pertama Jenderal Polisi R.S. Soekanto.
2013-10-08 10.06.53 (1)

20130130-210932.jpgpolwan4

Sejarah Polwan kemudian berlanjut dengan moment pada bulan Januari 1950 dengan adanya instruksi dari Kepala Cabang Jawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera, para Polisi Wanita itu berkumpul kembali di Bukittingi untuk melanjutkan pendidikan hingga dilantik pada tahun 1951. Bhayangkari sebagai anggota aktif Kongres wanita Indonesia, dalam Kongres II Kowani di Palembang pada bulan Maret 1955, memperjuangkan usulan tetang pendidikan polisi wanita dan bentuk peradilan anak-anak, yang kemudian di setujui oleh Kowani dan diajukan kepada pemerintah sebagai usul dari semua organisasi wanita yang bergabung dalam Kowani, sebagai tindak lanjut dari hasil Kongres III tersebut, tahun 1957 Kepala Kepolisian Negara mengirim 3 Bhayangkari yaitu Ny Soejono, Ny Waluyo Sugondo, Ny Haryaso ke Amerika Serikat. Selama tiga bulan, mereka mempelajari Pola pendidikan dan pembinaan Polisi wanita di negara tersebut.

Pada bulan Juni 1957 Kowani membentuk panitia yang bertugas memperjuangkan dibukanya kembali Pendidikan Polisi wanita. Akhirnya pada bulan maret 1968 Bhayangkari mendampingi delegasi Kowani yang dipimpin oleh ketuanya ibu Maria Ulfa Santoso, menghadap Kepala Kepolisian Negara dan membicarakan Pendidikan Polisi wanita tersebut, dan pada prinsipnya Kepala Kepolisian Negara setuju dan pendidikan Polisi Wanita akan dibuka meliputi pendidikan dari pangkat rendah sampai atas.

Diawal pembentukanya pada tahun 1948 dalam susunan organisasi Polri memang belum terlihat pembinaan Polwan secara khusus, meskipun pimpinan Polri pada masa itu sangat memperhatikan kepentingan Polwan, Baru pada tahun 1964 Polwan berada di bawah Kepala Urusan Kepolisisan Wanita di Mabes Polri. Kemudian pada tahun 1967 berubah menjadi Pusat Polisi Wanita.
Tugas Polwan di Indonesia terus berkembang tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan remaja, narkotika dan masalah administrasi bahkan berkembang jauh hampir menyamai berbagai tugas Polisi prianya. Bahkan di penghujung tahu 1998, sudah lima orang Polwan dipromosikan menduduki jabatan komando (sebagai Kapolsek). Hingga tahun 1998 sudah 4 orang Polwan dinaikkan pangkatnya menjadi Perwira Tinggi berbintang satu.

Sejarah baru Polwan sebenarnya dimulai saat Jendral Anton Soedjarwo menjabat sebagai Kapolri dan Kapolda Jawa Timur dijabat oleh Mayjen Soedarmadji. Kedua pejabat Polri itu mengambil langkah berani dengan menempatkan beberapa orang Polwan Pilihan untuk menempati jabatan strategis, sejak saat itu Polwan bukan hanya di percaya sebagai pemegang bidang tugas pembinaan tetapi juga memegang komando bidang operasional di lapangan. Bersamaan dengan itu sejumlah Polwan berpangkat Perwira menengah dipercaya mengemban tugas kekaryaan fungsi sosial politik dilembaga legislatif.

polwan_pamobvit1

polwan_hormat
Awalnya Polisi Wanita didirikan dengan tujuan untuk membantu penanganan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan kaum wanita baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan. Kini tugas Polwan di Indonesia terus berkembang tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan remaja, narkotika dan masalah administrasi bahkan berkembang jauh hampir menyamai berbagai tugas Polisi prianya terutama dalam menangani kenakalan anak-anak dan remaja, kasus perkelahian antar pelajar yang terus meningkat dan kasus kejahatan wanita yang memprihatinkan. Dewasa ini adalah tantangan amat serius Korps Polisi Wanita untuk lebih berperan dan membuktikan eksistensinya di tubuh Polri. Hingga saat ini juga sudah ada Polwan yang memegang jabatan sebagai Kapolres, Kapolda, bahkan jabatan-jabatan strategis lainnya.

terlepas adanya beberapa oknum Polwan yang melakukan pelanggaran , namun tetesan darah , keringat dan airmata para Srikandi -Srikandi Bhayangkara ini patut diapresiasi, manakala kesempurnaan hanyalah milik DIA – Seru Sekalian Alam adalah layak kiranya masyarakat indonesia berterima kasih dan memberikan support , bahwa masyarakat Indonesia memebrikan ruang dan kesematan yang sama kepada mereka kaum wanita untuk berkarier dalam menjaga suatu peradaban.

polwan_polantas

polwan pamobvit

sumber tulisan : http://sekolahpolisiwanita.com/?page=sejarah_polwan
http://pustakadigitalindonesia.blogspot.com/2012/09/mengenal-sejarah-polisi-wanita-polwan.html
credit foto : faisal

SEDEKAH HATI , HARTA DAN ILMU PENGETAHUAN DARI BANG DA COSTA

KUMPULAN TULISAN -TULISAN YANG DIBUAT OLEH SALAH SEORANG REKAN , ORANGNYA CUKUP UNIK BAHKAN DIKATAN MULTI TALENTA, BERBAGI- BERBAGI DAN BERBAGI ITULAH SENANTIASA YANG DISAMPAIKAN KEPADA KHALAYAK, MEMANG TIDAK ADA PUTUS SEMANGAT DAN SENANTIASA MEMBARA , SETIAP PAGI MEMBAGIKAN SEKEDAR TULISAN YANG MENJADI SEMNAGT UNTUK MEMULAI HARI.

UNTUK LEBIH LENGKAPNYA , SAYA AKAN MENULISKAN KEMBALI APA YANG PERNAH DIBAGIKAN REKAN TADI KEPADA KHALAYAK ,SEMOGA KELAK BERGUNA BAGI SIAPA SAJA DAN BILAMA BERKENAN INGIN MENGENAL LEBIH JAUH SILAHKAN MENGHUBUNGI BELIAU.

Bapak ini gak mau kalah

Dacosta jaman Kompol
TERIMA KASIH BANG DA COSTA.
Peace be with you!

Selamat pagi dan salam hebat.

Salah satu elemen dari Delapan Lingkaran Kesuksesan yang merupakan sub topik kita hari ini adalah: “Re-charge and Up-Grade Your Life”.

Dalam diri kita ada berbagai elemen yg luar biasa banyaknya. Yang kita bahas hari ini adalah tentang hal2 yang menginspirasi lahirnya komputer antara lain: Battery, RAM (Read Access Memory), Hard Disc dan Processor yang sangat diperlukan agar sebuah komputer dapat disebut komputer. Jika diri kita adalah model yang menginspirasi lahirnya Komputer, maka Enerji kita, otak kita, hati kita, perilaku, tabiat, jiwa dan semangat kita harus juga dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya sejalan dengan perkembangan jaman dan pemenuhan kebutuhan hidup.

Para Peacekeepers yang Hebat!

Kapankah kita terakhir kalinya me-refresh, re-charge atau meng-up grade komputer kehidupan kita? Materi apa saja yang dipakai untuk maintenance dan program baru apa yang dimanfaatkan bagi diri kita? Coba dipikirkan: terakhir kita sekolah. Lima tahun, sepuluh ataupun lima belas tahun yang lalu? Lalu, Otak, hati dan jiwa kita kita beri asupan apa saja selama ini? Cukup sehat? Tanpa bakteri atau virus? Kalo ada virus atau bakteri; anti virus apa yang kita pakai? Baik untuk melindungi diri kita ataupun untuk membersihkan hal2 negatif dalam diri kita.

Well, para Peacekeepers.
Berapa banyak yang kita baca setiap harinya? Berapa banyak yang kita dengar setiap harinya? Berapa banyak yang kita lihat setiap harinya?
Apakah semua itu membuat kita makin berkembang? Ataukah malah menumpuk enerji negatif?

Hanya para Peacekeepers yang tahu!

Saran saya, mulailah meng-up grade Komputer diri kita, install program2 bermanfaat dan bersihkan virus2 negatif yg sdh terlanjur ada, karena para kompetitor kita tidak tidur!

Salam dahsyat dari saya,
Don da Costa.
Life Coach, motivating and inspiring people for success!

Peace be with you!

Dear all.
Selamat siang.
Mohon maaf karena sejak pagi saya menemani anak2 SD Citra Berkat melakukan Outing Class di Godong Ijo, Sawangan Depok shg telat menyiapan Daily Motivation sebagaiman biasanya saya kirim pada pagi hari.

Salam Hebat.

Masih dalam Lingkaran Kesusksesan, sub topik kita hari ini adalah tentang “the Winning Spirit”.

Semangat pemenang ternyata harus kita miliki untuk menerapkan teori-teori yang telah kita pelajari kemarin.

Sub topik ini lebih menekankan hal teknis yaitu:
Bagainana memiliki keyakinan sebagai Pemenang (the Winner). How to create your believe system.
Rekan profesional,
Ketika kita sangat yakin akan apa yang kita upayakan maka impian kita tentu akan menjadi kenyataan. Dengan yakin saja, maka sudah 80 persen impian kita raih. Tapi ketika kita gak yakin, sangat gak mungkin impian bisa terwujud. Oke, Bagaimana cara agar kita mempunyai keyakinan yg bulat yg mendukung dream kita dapat tercapai? Ada tiga poin penting yaitu:
1. Temukan keraguan. Carilah Hal2 yg sering membuat kita ragu terhadap impian kita. Kalo sdh ketemu. Tanyakan pd diri sendiri. Apakah ada org lain yg sdh pernah meraih impian yg sama dgn yang kita idamkan? Jika iya, tanyakan lagi. Tahun ini berapa orang? Thn lalu berapa org? Dua tahun lalu berapa orang? Sepuluh tahun lalu berapa orang? Jika orang lain bisa, tentu saja kita juga bisa, utk meraih hal yg sama.
Tehnik ke-2, disebut Film Mental. Banyak orang sering menciptakan film2 negatif dalam imajinasinya shg hal ini sgt menghambat daya dorong utk bertindak maksimal. Misalnya; gimana ya, kalo sy gagal. Aduh, koq sulit ya. Ih, koq berat ya, supaya bisa lulus? Nah para Peacekeepers, mulai sekarang, rubahlah film2 negatif itu dengan imajinasi2 positif agar minat bertindak makin meningkat dan maksimal.
Tehnik Yang ke-3 adalah tehnik Terima Kasih. Kita imani. Kita yakini bahwa apa yg kita impikan telah kita raih. Apa buktinya? Jalan2 menuju pencapaian impian telah kita mulai. Kita sdg berada di jalan itu dan tinggal beberapa langkah akan tuntas. Bukankah sudah boleh kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan? Lakukan secara berulang. Maka sistim keyakinan akan semakin kuat dan besar.
Tehnik ke-4 disebut: Anker/ Jangkar. Duduklah dgn santai. Tarik nafas yg dalam. Ketahuilah bahwa Para ahli neuro sependapat bahwa bahagia dan sukses dapat dibuat jangkarnya. Akan sy jelaskan begini: bayangkan saat di mana anda merasa sgt powerful. Tentu saja saat meraih sebuah kesuksesan dan mendapat pujian. Enerji itu tetap tinggal dalam sub concious mind kita. Kembalilah pada suasana bathin yg anda rasakan pada saat2 tersebut maka anda telah memanggil kembali memory2 keberhasilan saudara. Cobalah pertemukan jari jempol kanan anda dengan ujung jari tengah anda dan katakan: aku bahagia dan sukses selalu.

Nah, para Peacekeepers, pelajari dan lakukan. Lihatlah hasilnya.

Salam dahsyat hanya untuk para Peacekeepers dari saya:
Don da Costa.
Life Coach, motivating and inspiring people for success.
INP Lt Col Don Gaspar Mikel da Costa, SH, Dipl Tr. MHQ Jakarta-Indonesia

Peace be with you!

Selamat pagi dan salam hebat, hanya bagi para Peacekeepers yang hebat!

Masih dalam Rahasia Delapan Lingkaran Kesuksesan, maka pagi ini saya akan menginpirasi para Peacekeepers dengan sub topik: ”Empat Jurus Kecil Menuju Sukses”.

Jika para Peacekeepers telah mempunyai Visi dan Misi, Kriteria Orang Hebat, Keseimbangan Hidup maka dibutuhkan cara atau jurus untuk masuk pada apa yang disebut rangkaian sukses.

Sub topik kita hari ini dielaborasi dalam empat cara sebagai berikut:

1. Kita harus bisa dipercaya dalam segala hal. Sehingga orang akan selalu merasa nyaman berbagi apa saja dengan kita. Jika kita gak bisa dipercaya maka kita akan selesai di ronde yang pertama. Ditinggal.

2. Harus memiliki nilai tambah (dalam bukunya Hermawan Kertadjaya, “STP” dapat kita temukan kalimat “value added”). Ini adalah sesuatu yang kita miliki tapi tidak dimiliki oleh orang-orang kebanyakan atau oleh orang yang lain. Sederhanannya, untuk mengukur diri kita, mari kita asumsikan bahwa satker akan melakukan pengurangan anggota sebanyak 50 %. Apakah diri kita (Bripda, Briptu, Brigadir, Bripka, Aipda, Aiptu, Ipda, Iptu, AKP dan Kompol) merupakan 50% yang dipertahankan atau yang dimutasi? Oke, kita tanya lagi; jika dari 50% yang tersisa, mau dipotong lagi separuh, dimanakah posisi kita? Masih termasuk 50% yang inti? Atau digeser mengikuti kelompok yang tadi? Jawaban ini hanya para Peacekeepers yang tahu. Jikakita sudah merupakan 50% yang inti, saran saya; tingkatkan terus kualitas diri karena kompetitor kita tidak tidur. Jika masih termasuk dalam jumlah yang dimutasi ke tempat yang gak diinginkan, maka saya sarankan; perbanyaklah eksplorasi diri dan temukan value added masing-masing. Jangan lupa: Value added harus dapat diukur dengan pasti, positif dan diterima oleh pendapat umum!

3. Harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Misalnya? Memiliki Tatakrama yang pantas: tutur kata, tatapan mata, pengaturan suara, gerak tubuh, penampilan selalu cocok dengan tempat-waktu dan kegiatan, pengetahuan, disiplin, tepat waktu, mempunyai hubungan yang baik secara vertikal dan horisontal maupun dengan lingkungan tempat tinggal, dll.

4. Harus dikenal oleh orang yang tepat. Siapa orang tersebut? Dia adalah Pengambil Keputusan dalam pekerjaan dan karier kita. Jika sudah dikenal, maka tingkatkan produktifitasnya karena di dalam dunia bisnis dikenal istilah: penghasilan ditentukan oleh produktifitas. Penghasilan di sini, dapat saya artikan bukan “uang” namun feedback yang diterima, yang dapat membuka jalan bagi kita serta mengantar kita menuju posisi tertinggi sesuai kemampuan kita. Bagi yang belum dikenal oleh Pengambilan Keputusan, saran saya; mulailah melakukan apa yang disebut image making dan self marketing melalui kinerja yang maksimal.

Pahami empat jurus ini dengan baik. Lakukan dan lihatlah hasilnya. Keajaiban akan terjadi!

Salam dahsyat selalu dari saya, Don da Costa
Life Coach, motivating and inspiring people for success.

Simpati Indonesia: +62 81 344 133 344
Pin BB: 25CCB284
Email: dacosta15@un.org

“There are many things going wrong in this planet. Only few people have chance to fix it. You and Me are included in that few. Let’s do our best!”

ARAHAN KEBIJAKAN KAPOLRI TENTANG PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

Selamat datang General ,
Harapan baru dan semangat baru , beberapa hari yang lalu sertijab pimpinan terting Polri sukses dilaksanan, dengan upacara yang cukup sederhana namun penuh dengan kekhidmatan tidak terasa 1 jam upacara penyerahan Pataka Polri Tribtrata dari pejabat kapolri yang lama Jenderal Timur Pradopo kepada pejabat Kapolri yang baru Komjen Sutarman, satu hal sangat menarik adalah ketika Kapolri baru langsung tancap gas dengan menggelar Commader Wish sesaat setelah prosesi farewel parade berakhir , salah satu paparan Commander Wish beliu adalah berupa pemaparan VISI danMIsi serta Strategi yang dicanangkan oleh TB 1 dalam memimpin jajaran Bhayangkara sebagai peenjaga peradaban bangsa Indonesia , sekali lagi kami haturkan selamat bertugas Jenderal!!!!!!!!!!!!

IMG_7737

IMG_7738

IMG_7739

NASKAH COMMANDERWISH KAPOLRI (FINAL)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR
ARAHAN KEBIJAKAN KAPOLRI
TENTANG
PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN
GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI
DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL
ASSALAMUALAIKUM WR. WB.
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.
YTH. – WAKAPOLRI
– IRWASUM POLRI
– PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI
– PARA KAPOLDA BESERTA PEJABAT UTAMA POLDA
– ANGGOTA POLRI DAN PNS POLRI YANG SAYA CINTAI DAN SAYA BANGGAKAN DIMANA PUN BERADA,
PADA KESEMPATAN INI MARILAH KITA BERSAMA-SAMA TIDAK HENTI-HENTINYAMEMUJI KEAGUNGAN ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA KUASA DAN MENSYUKURI SEGALA NIKMAT YANG DIKARUNIAKAN KEPADA KITA,SEHINGGA DAPAT BERTATAP MUKA DAN BERSILAHTURAHMI PADA HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT SERTA DALAM SUASANA YANG PENUH KEBERKAHAN.
SEBAGAI PIMPINAN POLRI YANG BARU, SAYA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA BAPAK
2
WAKAPOLRI, IRWASUM POLRI, PEJABAT UTAMA, PARA SENIOR DAN SELURUH ANGGOTA POLRI YANG TELAH MENDUKUNG KELANCARAN PELAKSANAAN PROSES REGENERASI KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN POLRI. SECARA KHUSUS SAYA SAMPAIKAN PENGHARGAAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH KEPADA JENDERAL POLISI DRS.TIMUR PRADOPO YANG TELAH MEMIMPIN PROSESREVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM KERANGKA REFORMASI BIROKRASI POLRI DAN GRANDSTRATEGI POLRI 2005-2025, SEHINGGA POLRI DAPAT MEMANTAPKAN DIRINYA DALAM MENYONGSONG TUGAS-TUGAS YANG SEMAKIN KOMPLEKS, KHUSUSNYA DALAM MENYONGSONG PEMILU 2014. PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA YANG SAYA HORMATI, PADA UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN DI KOMISI III DPR RI TANGGAL 17 OKTOBER 2013 LALU, SAYA TELAHMENYAMPAIKAN POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG KEBIJAKAN “PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL”. KEBIJAKAN DIMAKSUD DIARAHKAN PADA PENGUATAN FUNGSI PEMELIHARAAN KAMTIBMAS, PENEGAKAN HUKUM, DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, PELAYANAN KEPADA MASYARAKATSEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI.
LATARBELAKANG PEMIKIRANSAYADILANDASIBAHWA NEGARAKESATUANREPUBLIK INDONESIA ADALAH NEGARA BESAR YANG MULTIKULTURAL, DIMANA PARA PENDIRI NEGARA (FOUNDING FATHERS) TELAH MENETAPKAN DASAR NEGARA PANCASILA DAN TATANAN
3
KENEGARAAN DALAM KONSTITUSI UUD 1945 SEBAGAI DASAR HUKUM NEGARA YANG HARUS DIPEDOMANI OLEH SELURUH RAKYAT DENGAN MENGGUNAKAN WAWASAN NUSANTARASEBAGAI LANDASAN VISIONAL DANKETAHANAN NASIONALSEBAGAI LANDASANKONSEPSIONAL DALAM RANGKAMENCAPAITUJUAN NASIONAL,YAITUMELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIADANSELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, MEMAJUKANKESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PEMBUKAAN UUD 1945.RUMUSAN TUJUAN NEGARA INI HENDAKNYA DIPAHAMI DAN SEHARUSNYA MENJADI LANDASAN PROGRAM KERJA SELURUH KOMPONEN BANGSA DENGAN MENGARAHKAN SEGALA DAYA UPAYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA TERSEBUT SESUAI DENGAN PERAN, TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING, TERMASUK POLRI. UPAYA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL TERSEBUT DILAKUKAN MELALUIPROGRAM PEMBANGUNAN YANG DITUANGKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005-2025 YANG DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAP DAN DIJABARKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN). SALAH SATU SASARANNYA ADALAH MENINGKATNYA PROFESIONALISME APARATUR NEGARA (TERMASUK POLRI) UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DAN BERTANGGUNG JAWAB, SERTA PROFESIONAL YANG MAMPU MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL.
POLRI SEBAGAI SUB SISTEM PEMERINTAHAN, DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOKNYA HARUS MAMPU MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIRUMUSKAN DALAM
4
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025. UNTUK ITU, POLRI TELAH MENYUSUN RUMUSAN STRATEGI JANGKA PANJANG SEBAGAI PEDOMAN ARAH KEBIJAKAN POLRI DENGAN MENETAPKAN GRAND STRATEGI POLRI TAHUN 2005-2025, YANG MENCAKUP 3 TAHAPAN YAITU, TAHAP I TAHUN 2005-2009 MEMBANGUN KEPERCAYAAN (TRUST BUILDING), TAHAP II TAHUN 2010-2014 MEMBANGUN KEMITRAAN (PARTNERSHIP BUILDING) DAN TAHAP III TAHUN 2015-2025 MENUJU ORGANISASI UNGGULAN (STRIVE FOR EXCELLENCE).
MENCERMATI SEJARAH PERJALANANPOLRI SEIRING PERJALANAN BANGSA INDONESIA, HASIL REFORMASI YANG BERGULIR TELAH BERDAMPAK PULA TERHADAP EKSISTENSI POLRI. RAKYAT MEMBERIKAN KEPERCAYAAN YANG CUKUP BESAR DENGAN MENEMPATKAN POLRI SEBAGAI INSTITUSI MANDIRI DAN MEMBERIKAN KEWENANGAN YANG SANGAT LUAS SEBAGAI ALAT NEGARA YANG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KEAMANAN DALAM NEGERI. KEPERCAYAAN INI HARUS KITA JAWAB DENGAN BERUPAYA SEKUAT TENAGA MEMBUKTIKAN KEPADA RAKYAT INDONESIA BAHWA POLRI LAYAK MEMPEROLEH KEPERCAYAAN TERSEBUT. POLRI HARUS MAMPU MENAMPILKAN KINERJA YANG BAIK SESUAI HARAPAN RAKYAT INDONESIA SEBAGAI PEMELIHARA KAMTIBMAS, PENEGAK HUKUM DAN POLISI PELINDUNG, PENGAYOM, PELAYAN MASYARAKAT. APABILA KITA TIDAK MAMPU MENGEMBAN KEPERCAYAAN RAKYAT INI YANG MENGAKIBATKAN RAKYAT TIDAK PERCAYA LAGI KEPADA POLRI, MAKA SANGAT MUNGKIN RAKYAT INDONESIA MELALUI KEPUTUSAN POLITIK AKAN MENARIK KEWENANGAN YANG TELAH DIAMANAHKAN KEPADA POLRI DAN MENGALIHKANNYA KEPADA INSTITUSI
5
LAIN. HAL INI HARUS MENJADI PERHATIAN KITA UNTUK MEMPERTAHANKAN KEPERCAYAAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP POLRI. PADA ERA PASCA REFORMASI SAAT INI, TUNTUTAN MASYARAKAT AKAN RASA AMAN, KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM SERTA KESEJAHTERAAN HARUS DIWUJUDKAN OLEH PENYELENGGARA NEGARA, DIMANA APABILA TUNTUTAN MASYARAKAT TERSEBUT TIDAK TERPENUHI, MAKA AKAN MENIMBULKAN RASA KETIDAKPUASAN YANG BERPOTENSI MENGGANGGU SENDI-SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.HAL INI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERSAMA DENGAN KOMPONEN BANGSA LAINNYA SEBAGAIMANA YANG DIAMANATKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, YANG MENYATAKAN BAHWA TUGAS POKOK POLRI ADALAH, MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, PELAYANAN MASYARAKAT. PEMBANGUNAN POLRI SAAT INI TELAH SAMPAI PADATAHAP II GRAND STRATEGI POLRI YANG AKAN BERAKHIR PADA TAHUN 2014, DENGAN SASARAN MEMBANGUN SINERGI DENGAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT (PARTNERSHIP BUILDING). HAL TERSEBUT TELAH DIJABARKAN DALAM PROGRAM DAN ANGGARAN POLRI YANG SELARAS DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABINET INDONESIA BERSATU II DIBIDANG KEAMANAN.
PENCAPAIAN KEBERHASILAN RENSTRA POLRI TAHUN 2005-2009 YANG DILANJUTKAN DENGAN RENSTRA POLRI 2010-2014 MERUPAKAN HASIL KERJA KERAS SELURUH PERSONEL DENGAN DUKUNGAN YANG KUAT DARI PEMERINTAH, DPR, MASYARAKAT, SERTA STAKE HOLDERS
6
LAINNYA. NAMUN PERLU DISADARI BAHWA KEBERHASILAN TERSEBUT MASIH DIRASAKAN ADA KEKURANGAN SEHINGGA BELUM SEPENUHNYA MEMBERIKAN KEPUASAN KEPADA MASYARAKAT ATAS PELAKSANAAN TUGAS POLRI DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, MENGAYOMI, MELINDUNGI DAN MELAYANI MASYARAKAT. OLEH KARENA ITU, DIPERLUKAN KESINAMBUNGAN KEBIJAKAN, STRATEGI, IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN PADA PELAKSANAAN RESTRA POLRI 2010-2014. PARA PEJABAT UTAMA, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA YANG SAYA HORMATI, SAYA MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN YANG TINGGI KEPADA SELURUH ANGGOTA YANG TELAH BERSUNGGUH-SUNGGUH MEMBERIKAN KONTRIBUSI PENUH TERHADAP CAPAIAN KINERJA YANG KITA RASAKAN SEPERTI SEKARANG INI. TENTU HAL INI MERUPAKAN MODAL YANG SANGAT BAIK UNTUK MENENTUKAN LANGKAH LEBIH LANJUT DENGAN RASA OPTIMISME YANG TINGGI DALAM RANGKA MEMBAWA POLRI YANG KITA CINTAI INI MENJADI LEBIH BAIK DAN DIPERCAYA MASYARAKAT. SEMUA CAPAIAN TERSEBUT MERUPAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN “REVITALISASI POLRI MENUJU PELAYANAN PRIMA GUNA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT” YANG TELAH DICANANGKAN OLEH KAPOLRI TERDAHULUJENDERAL POLISI Drs. TIMUR PRADOPO.
HENDAKNYA CAPAIAN TERSEBUT TIDAK MEMBUAT KITA CEPAT BERPUAS DIRI DAN BERHENTI UNTUK MEMPERBAIKI DIRI, KARENA SAAT INI KITA MASIH DIHADAPKAN PADA BERBAGAI TANTANGAN SEBAGAI IMPLIKASI PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL, REGIONAL MAUPUN NASIONAL.PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS TERSEBUT
7
TELAH MENJADI FENOMENA YANG TIDAK MUNGKIN DIHINDARI KARENA PADA ERA GLOBALISASI SAAT INI, DUNIA TELAH BERKEMBANG SEOLAH TANPA BATAS. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSPORTASI YANG SANGAT PESAT DAN ISU GLOBAL LAINNYA, SEPERTI DEMOKRATISASI, PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM, LINGKUNGAN HIDUP, PEMANASAN GLOBAL, KRISIS ENERGI, KRISIS KEUANGAN GLOBALMENGAKIBATKAN MOBILITAS ARUS INFORMASI, BARANG, JASA DAN MANUSIA DARI SUATU NEGARA KE NEGARA LAIN SANGAT CEPAT. KONDISI INI BERDAMPAK PADA PERKEMBANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA SEPERTI KORUPSI, TERORISME, PENCUCIAN UANG, CYBER CRIME, PENYELUNDUPAN MANUSIA, NARKOTIKA, PENYELUNDUPAN SENJATA DAN PENYELUNDUPAN BARANG, MEMERLUKAN PERHATIAN KITA UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN SECARA SERIUS DAN KOMPREHENSIP DENGAN BEKERJA SAMA ANTAR KEPOLISIAN NEGARA-NEGARA LAIN. DALAM HAL PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGI NASIONAL, FAKTOR-FAKTOR YANG BERKAITAN DENGAN IPOLEKSOSBUD DAN KEAMANAN PERLU MENJADI PERHATIAN KARENA BERPOTENSI DAPAT BERKEMBANG MENJADI GANGGUAN KAMTIBMAS, TERUTAMABERKAITAN DENGAN KONFLIK SOSIAL, SEPARATISME, KEJAHATAN JALANAN, DAN GANGGUANAGENDA KEGIATAN PENTING YANG BERSKALA NASIONAL ANTARA LAIN PELAKSANAAN PEMILUKADA DAN PEMILU 2014.
SELAIN DIHADAPKAN DENGAN BERBAGAI TANTANGAN GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL TERSEBUT, KITA PAHAMIBERSAMA BAHWA POLRI JUGA DIHADAPKAN PADA BANYAKNYA TUNTUTAN DAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS DAN KINERJA POLRI YANG SAMPAI SAAT INI BELUM SELURUHNYA DAPAT KITA PENUHI.KITA MASIH
8
SERING MENDENGAR BAHWA MASYARAKAT MENUNTUT DAN MENGHARAPKAN AGAR POLRI MAMPU MEWUJUDKAN: 1. POSTUR YANG PROFESIONAL, BERSIH, MANDIRI DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN); 2. KEBERADAANNYA DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT DAPAT MEMBERIKAN RASA AMAN DAN TENTERAM; 3. POLRI MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA, TIDAK MEMPERSULIT, CEPAT DAN TUNTAS DALAM MENYELESAIKAN MASALAH; 4. PENAMPILAN YANG SIMPATIK, HUMANIS TAPI TEGAS, BERMORAL DAN MODERN; 5. POLRI YANG LEBIH TERBUKA (TRANSPARAN) DAN TANGGUNG JAWAB (AKUNTABEL) DALAM SETIAP TINDAKAN; 6. FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN YANG PROFESIONAL DAN MAMPU MEMBERIKANEARLY DETECTION (DETEKSI DINI) DAN EARLY WARNING (PERINGATAN DINI) DALAM RANGKAMENGANTISIPASIDAN MENCEGAH TERJADINYA GANGGUAN KAMTIBMAS; 7. PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS, JUJUR, BENAR DAN ADIL (TIDAK DISKRIMINATIF DAN MEMENUHI RASA KEADILAN), TERUTAMA TERHADAP KEJAHATAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT,YANG DIDUKUNG DENGAN TERJAMINNYA TRANSPARANSI DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA; DISAMPING BERBAGAI TANTANGAN TUGAS DAN HARAPAN TERSEBUT, PERLU SAYA INGATKAN ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI DALAM PIDATO KENEGARAAN PADA HUT RI KE 68 YANG PADA INTINYA MENYAMPAIKAN 4 HAL PENTING YANG HARUS KITA PERHATIKAN SAAT INI, YAITU :
9
PERTAMA, TENTANG PENTINGNYA MENGELOLA EKONOMI DI TENGAH KETIDAKPASTIAN DAN PELAMBATAN EKONOMI GLOBAL; KEDUA, TENTANG PENTINGNYA MEMELIHARA KERUKUNAN DAN TOLERANSI; KETIGA, TENTANG PENTINGNYA UNTUK MENYUKSESKAN PEMILU 2014 DAN SUKSESI KEPEMIMPINAN SECARA DEMOKRATIS; KEEMPAT, TENTANG PENTINGNYA KITA TERUS MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN DAN KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. KEMUDIANPADA UPACARA PERINGATAN HARI BHAYANGKARA KE 67 TANGGAL 1 JULI 2013, PRESIDEN RI MENYAMPAIKAN PESAN, HARAPAN DAN INSTRUKSI KEPADA SEGENAP JAJARAN POLRI YANG PERLU KITA PERHATIKAN DAN DILAKSANAKAN, SEBAGAI BERIKUT: PERTAMA, JUNJUNG TINGGI KODE ETIK POLRI DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS, BAIK ITU ETIKA KEPRIBADIAN, ETIKA KELEMBAGAAN, ETIKA KENEGARAAN, MAUPUN ETIKA HUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT, YANG DILANDASI NILAI- NILAI PANCASILA, TRIBRATA, DAN CATUR PRASETYA POLRI. KEDUA, BERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH RESPONSIF DAN MAKIN PROFESIONAL. TUNTASKAN REFORMASI BIROKRASI INTERNAL POLRI. CEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN HUKUM DI JAJARAN POLRI. SEMUA LANGKAH TERSEBUT PENTING UNTUK MAKIN MEMPERKOKOH KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP JAJARAN KEPOLISIAN.
10
KETIGA, MAKSIMALKAN UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP AKSI-AKSI KEKERASAN DAN KONFLIK KOMUNAL. SECARA KHUSUS, DALAM MENANGANI AKSI-AKSI KEKERASAN, LAKUKAN SECARA CEPAT, TEPAT, DAN TUNTAS, SERTA CEGAH JATUHNYA KORBAN JIWA DI PIHAK MANAPUN. DENGAN RESPON YANG CEPAT DAN TEPAT, AKAN DAPAT DIHILANGKAN TUDUHAN SEJUMLAH KALANGAN BAHWA POLRI DAN NEGARA MELAKUKAN PEMBIARAN. PADA TAHAPAN SELANJUTNYA, LAKUKAN TINDAKAN HUKUM SECARA PROFESIONAL, OBJEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN RASA KEADILAN. TINDAK TEGAS KELOMPOK-KELOMPOK YANG MEMAK-SAKAN KEHENDAKNYA SENDIRI, DENGAN MELANGGAR HAK-HAK KONSTITUSIONAL PIHAK LAIN. BERANILAH BERSIKAP TEGAS SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, DAN YAKINKAN SETIAP MASALAH YANG TIMBUL DAPAT DILOKALISASI DAN DIATASI DENGAN CEPAT, AGAR TIDAK MELUAS DAN MENJADI PERMASALAHAN NASIONAL. KEEMPAT, TINGKATKAN KESIAP-SIAGAAN OPERASIONAL UNTUK MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN SITUASI YANG BERESKALASI SECARA CEPAT. SAYA TIDAK INGIN APARAT KEPOLISIAN TERKESAN TERDADAK, DAN TIDAK SIAP, BAIK DALAM MENANGANI KONFLIK KOMUNAL, AKSI KRIMI-NAL, MAUPUN TINDAKAN ANARKIS;
KELIMA, TINGKATKAN TERUS KEMAMPUAN PERSONIL JAJARAN POLRI DENGAN DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA YANG
11
MEMADAI DALAM SETIAP PELAKSANAAN TUGAS. LENGKAPI PELAKSANAAN TUGAS DENGAN PROSEDUR TETAP YANG JELAS, DAN JUNJUNG TINGGI KODE ETIK KEPOLISIAN; KEENAM, TINGKATKAN KERJA SAMA, KOORDINASI, DAN KOMUNIKASI ANTARA POLRI DENGAN PENEGAK HUKUM LAINNYA. PARA PENEGAK HUKUM HARUS SALING BERSINERGI, DAN BUKAN BERSAING SECARA TIDAK SEHAT, APALAGI SALING MEMPEREBUTKAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI. PARA PEJABAT UTAMA MABES POLRI, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI, MEMPERHATIKAN CAPAIAN KINERJA POLRI SAAT INI, DIKAITKAN DENGAN PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS DAN TINGGINYA HARAPAN MASYARAKAT, SERTA ARAHAN BAPAK PRESIDEN RI, DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PEMBENAHAN POLRI, MAKA SAYA SELAKU PIMPINAN POLRI MENETAPKAN VISI SEBAGAI BERIKUT: “TERWUJUDNYA POSTUR POLRI SEBAGAI SOSOK PENOLONG,PELAYAN DAN SAHABAT MASYARAKATSERTA PENEGAK HUKUM YANG JUJUR, BENAR, ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABELGUNA MEMELIHARA KEAMANAN DALAM NEGERI YANG MANTAPDIDUKUNG SINERGITAS POLISIONAL DALAM RANGKA KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL”.SECARA SUBSTANSI, VISI TERSEBUT MENGANDUNG MAKNA:
1. POLRI PENOLONGBERMAKNA SEBAGAI SOSOK POLRI YANG DENGAN SUKARELA MEMBANTU MERINGANKAN BEBAN PENDERITAAN DAN KESULITAN MASYARAKAT; MELEPASKAN DIRI DARI BAHAYA DAN BENCANA YANG DIHADAPI MASYARAKAT;
12
2. PELAYAN MASYARAKAT BERMAKNA SEBAGAI SOSOK POLRI YANG MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI, IKHLAS DAN TANPA PAMRIH.
3. SAHABAT MASYARAKATBERMAKNA SOSOK POLRI YANG MAMPU MENEMPATKAN DIRI SEBAGAI KAWAN ATAUTEMAN YANG SETARA DALAM MEMECAHKAN PERSOALAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT (SOLUTIF);
4. PENEGAK HUKUM YANG JUJUR BENAR, ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL BERMAKNA SOSOK POLRI YANG LURUS HATI, TULUS IKHLAS, APA ADANYA, TIDAK BERBOHONG, TIDAK CURANG, BERPIHAK PADA KEBENARAN,TIDAK SEWENANG-WENANG, TIDAK PILIH KASIH, TERBUKA DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;
5. KAMDAGRI MANTAP BERMAKNA SUATU KEADAAN DI WILAYAH HUKUM NKRI YANG BEBAS DARI KONFLIK SOSIAL BAIK VERTIKAL MAUPUN HORIZONTAL DAN BEBAS DARI GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM, BILA TERJADI BAHAYA BENCANA ALAM DAN KECELAKAAN BESAR (MASS DISSASTER) DAPAT DIRESPON SECARA EFEKTIF SERTA BEBAS DARI PERBUATAN YANG MENGGANGGU JALANNYA PEMERINTAHAN MAUPUN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA;
6. SINERGI POLISIONAL YANG PROAKTIF BERMAKNA KEBERSAMAAN ANTAR UNSUR KOMPONEN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM MENGAMBIL LANGKAH MENDAHULUI BERPROSESNYA POTENSI GANGGUAN KEAMANAN DENGAN MENYUSUN PEMECAHAN MASALAH SEBAGAI ELIMINASI POTENSI GANGGUAN YANG MENGENDAP DIBERBAGAI PERMASALAHAN PADA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL MAUPUN EKONOMI;
7. KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERMAKNA PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DAPAT MEWUJUDKAN RASA AMAN
13
MASYARAKAT, KETERTIBAN UMUM, TERLINDUNGINYA HAK ASASI MANUSIA, KEPASTIAN HUKUMDAN KEADILAN, SEHINGGA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH AKAN LEBIH PERCAYA DIRI DAN NYAMAN MELAKUKAN AKTIVITAS UNTUK BEKERJA MELAKSANAKAN KELANGSUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN NASIONAL (TATA TENTREM KERTA RAHARJA).
UNTUKMEWUJUDKAN VISI TERSEBUT, SELANJUTNYA TELAHDITETAPKAN KEBIJAKAN, YAITU”PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL”.KEBIJAKAN INI MERUPAKAN KELANJUTAN DARI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PIMPINAN POLRI SEBELUMNYA SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENJAGA KESINAMBUNGAN PROGRAM YANG SELARAS DENGAN RENSTRA POLRI 2010-2014 DAN GRAND STRATEGI POLRI 2005-2025. DALAM RANGKA MEREALISASIKAN VISI TERSEBUT, DITETAPKAN MISI SEBAGAI BERIKUT:
1. MENCIPTAKAN SITUASI KEAMANAN DALAM NEGERI YANG KONDUSIF DENGAN MENGEDEPANKAN UPAYA PRE-EMTIF DAN PREVENTIF YANG DIDUKUNG OLEH PENEGAKAN HUKUM YANG TEGAS DALAM RANGKA MENGAMANKAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2014;
2. MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS PRIORITAS MELIPUTI KEJAHATAN KONVENSIONAL, KEJAHATAN LINTAS NEGARA (TRANSNATIONAL CRIME), KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTIJENSI;
14
3. MEMPERCEPAT PENCAPAIAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU ORGANISASI POLRI YANG HANDAL (STRIVE FOR EXCELLENCE)DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
4. MENINGKATKAN PERAN INTELIJEN DALAM MENDUKUNG UPAYA PEMELIHARAAN KAMTIBMAS;
5. MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN POLMAS;
6. MEMPERKUAT SINERGITAS POLISIONAL BERSAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT UNTUK MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF;
7. MENGEMBANGKAN SISTEM PEMBINAAN PERSONEL MELALUI REKRUITMEN DAN PEMBINAAN KARIR YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN HUMANIS SERTA MENINGKATKAN PROFESIONALISME YANG MELIPUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG HARKAMTIBMAS, PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN MASYARAKAT;
8. MEMPERKUAT BIDANG KEHUMASAN UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC TRUST);
9. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
DARI VISI, MISI DAN KEBIJAKAN TERSEBUTDIJABARKAN MELALUI 4 (EMPAT) STRATEGI YAITU :
15
1. PENGUATAN BIDANG PEMBINAAN;
2. PENGUATAN BIDANG OPERASIONAL;
3. PENGUATAN SINERGITAS POLISIONAL DAN;
4. PENGUATAN BIDANG PENGAWASAN;
KEEMPAT STRATEGI TERSEBUT, SELANJUTNYA DIIMPLEMENTASIKAN DENGAN UPAYA-UPAYA SEBAGAI BERIKUT:
1. STRATEGI PENGUATAN BIDANG PEMBINAAN
a. PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA.
1) ASPEK PENYEDIAAN PERSONEL, MELALUI MEKANISME REKRUITMEN ANGGOTADIMULAI DARI TAMTAMA, BRIGADIR DAN PERWIRA DILAKSANAKAN DENGAN MENGUTAMAKAN PRINSIP BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN DAN AKUNTABELDENGAN MELIBATKAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL (LSM, KALANGAN AKADEMISI, TOKOH MASYARAKAT DAN PIHAK KELUARGA CALON). HAL INI DIMAKSUDKAN UNTUK MENDAPATKAN ANGGOTA POLRI YANG BERKUALITAS SESUAI YANG DIBUTUHKAN DAN TIDAK ADA LAGI PRAKTEK SUAP TERHADAP PANITIA REKRUITMEN, PRAKTEK PERCALOAN DAN PENIPUAN TERHADAP CALON ANGGOTA POLRI. SELAIN ITU MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PENDUDUK SETEMPAT DI DAERAH TERPENCIL UNTUK MENJADI ANGGOTA POLRI YANG NANTINYA DITEMPATKAN DI WILAYAH TERSEBUT;
2) ASPEK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, MELALUI OPTIMALISASI KOMPONEN PENDIDIKAN YANG DIDESAIN PADA KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI DIANTARANYA
16
BERISI MATERI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, KODE ETIK PROFESI, MORALITAS DAN PENINGKATAN PROFESIONALISME FUNGSI TEKNIS KEPOLISIAN YANG MELIPUTI BIDANG HARKAMTIBMAS (PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, UNRAS) DAN PENEGAKAN HUKUM (BIDANG TP. KORUPSI, TP. PEMILU, TP. UMUM, TP. EKONOMI), SERTA BIDANG KEHUMASAN TERUTAMA DALAM RANGKA KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014 DAN PELAYANAN MASYARAKAT. LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI ADALAH TEMPAT UNTUK MENANAMKAN NILAI-NILAI IDEALISME, PROFESIONALISMEDAN BUDAYA ANTI KORUPSI. OLEH KARENA ITU, LEMBAGA PENDIDIKAN POLRI HARUS MEMBERSIHKAN DIRIDARI PRAKTEK PUNGLI ATAU PEMBEBANAN TERHADAP PESERTA DIDIK YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN SERTAMENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK;
3) ASPEK PENGGUNAAN PERSONEL, DILAKUKAN MELALUI POLA PEMBINAAN KARIR DENGAN MEMPEDOMANI MERIT SYSTEMYANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN DAN AKUNTABEL UNTUK MENGHASILKAN KEPEMIMPINAN KEPOLISIAN DI SEMUA STRATA YANG MAMPU MEMBERIKAN SIKAP KETELADANAN DAN MELAYANIDALAM RANGKA MEMBANGUN INTERNAL TRUST MAUPUN PUBLIC TRUST. PEDOMANI DAN TAATI SISTEM YANG BERLAKU PADA MEKANISME PENEMPATAN DALAM JABATAN YANG BERBASIS KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA SECARA OBYEKTIF, BERDAYAKAN: PERAN KASATKER SEBAGAI PENILAI KINERJA, BAGIAN
17
PENILAIAN KOMPETENSI, BIRO PSIKOLOGI, DAN DIVISI PROPAM UNTUK MENILAI KUALITAS MAUPUN REKAM JEJAK INDIVIDU PERSONEL POLRI SECARA KOMPREHENSIF DAN OBYEKTIF;
4) ASPEK PERAWATAN PERSONEL, DILAKSANAKAN MELALUI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TERUTAMA PENERIMAAN TUNJANGAN KINERJA (REMUNERASI)YANG PROPORSIONAL DAN DIHARAPKAN LEBIH TINGGI ATAU MINIMAL SAMA DENGAN APA YANG DITERIMA OLEH TNI MELALUI UPAYA PENINGKATAN KINERJA,TUNJANGAN KESEHATAN DAN PENYEDIAAN PERUMAHAN BAGI PERSONEL DAN PNS POLRI;
5) ASPEK PENGAKHIRAN DINAS,MEMPERSIAPKAN PERSONEL YANG MEMASUKI MASA PERSIAPAN PENSIUN DENGAN MEMBERIKAN KETERAMPILAN KHUSUS DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN MASA AKHIR KEDINASAN;
b. PROGRAM SISTEM ANGGARAN
1) PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN MELALUI MEKANISME BUTTOM UP YANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN;
2) BERPEGANG PADA PRINSIP EFISIENSI, PRIORITAS DAN KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN;
3) PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA SECARA KONSISTEN;
4) TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN.
c. PROGRAM SARANA DAN PRASARANA
18
1) SECARA BERTAHAP MENCUKUPI ALAT UTAMA DAN KHUSUS PERORANGAN SERTA SATUAN UNTUK MENDUKUNG TUGAS-TUGAS KEPOLISIAN (SEPERTI BORGOL, TONGKAT POLISI, ROMPI ANTI PELURU, SENPI, RANTIS, RAN PENGURAI MASSA) TERUTAMA TERKAIT ERAT DENGAN KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014;
2) PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEPOLISIAN DAN DUKUNGAN TEKNIS KEPOLISIAN (SEPERTI PERALATAN LABFOR, IDENTIFIKASI, CYBER LAB DAN DVI);
3) PENGEMBANGAN DUKUNGAN LOGISTIK, SARANA DAN PRASARANA OPERASIONAL KEPOLISIAN YANG DISESUAIKAN DENGAN KEMAMPUAN PEMERINTAH DAN DILAKSANAKAN SECARA TRANSPARAN MELALUI E-PROCUREMENT (LPSE).
d. PROGRAM PENATAAN SISTEM DAN METODE, MELALUI PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI POLRI:
1) PENATAAN DAN SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR DAN HUBUNGAN TATA CARA KERJA;
2) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITASTERUTAMA DIARAHKAN PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK, PENEGAKAN HUKUM, PENGELOLAAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF;
3) PENGEMBANGAN KEMAMPUAN MANAJEMEN KEPOLISIAN UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS TINDAKAN KEPOLISIAN;
4) PENGUATAN BIDANG KEHUMASAN UNTUK MENDUKUNG IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNTUK
19
MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN PPID DAN PUSIKNAS;
5) PENGUATAN INSTITUSI DALAM RANGKA MEREALISASIKAN VISI & MISI POLRI PADA GRANDSTRA POLRI 2005-2025, MENYELESAIKAN RENSTRA 2010-2014 DAN MEMPERSIAPKAN LANDASAN RENSTRA 2015-2019DAN GRANDSTRA TAHAP III (2015-2025) MELALUI PERCEPATAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI, QUICK WINS, DAN PENGUATAN PERATURAN UNDANG-UNDANG TERKAIT POLRI;
6) PENERAPAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR YANG KONSISTEN DENGAN DIDUKUNG MEKANISME PENGAWASAN MELEKAT SECARA BERJENJANG.
2. STRATEGI PENGUATAN BIDANG OPERASIONAL.
a. PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS.
1) MENGAWAL PROSES DEMOKRASI DAN MENGAMANKAN AGENDA PEMILU 2014 DALAM RANGKA MEMANTAPKAN SITUASI KAMTIBMAS UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN MASYARAKAT GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN MENGEDEPANKAN DETEKSI DINI, UPAYA PREVENTIF DAN KOORDINASI DENGAN LINTAS SEKTORAL;TERKAIT DENGAN KESIAPANADMINISTRASI OPERASI, PERSONEL PENGAMANAN, POSKO OPERASI, GIAT PRA OPERASI, SITUASI KONDISI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF, PARTISIPASI MASYARAKAT, DUKUNGAN LOGISTIK DAN ANGGARAN, POSKO GAKKUMDU;
2) MENINGKATKAN PERAN FUNGSI INTELIJEN DALAMEARLY DETECTION (DETEKSI DINI) DAN EARLY WARNING
20
(PERINGATAN DINI) UNTUK MENJANGKAU SELURUH SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT;
3) MEMPERKUAT POLSEK SEBAGAI BASIS DETEKSI DAN UNIT PELAYANAN POLRI TERDEPAN;
4) MENGUATKAN PROGRAM SATU POLISI (BABINKAMTIBMAS) SATU DESA UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI MASYARAKAT SERTA MENYAMPAIKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PROGRAM POLRI KEPADA MASYARAKAT;
5) PENGEMBANGAN PERPOLISIAN MASYARAKAT UNTUK MENJANGKAU SELURUH KOMUNITAS MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG UPAYA MEMELIHARA DAN MEMANTAPKAN KAMTIBMAS;
6) PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN DAN PENGAMANAN MAUPUN PATROLIDIALOGISSERTA PATROLI PERAIRAN HINGGA MENYENTUH DAERAH PERBATASAN NEGARA (PULAU-PULAU TERLUAR DAN TERPENCIL) DENGAN MENGHADIRKAN ANGGOTA POLRI DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT PADA SAAT DIBUTUHKAN DAN DI SETIAP KEGIATAN MASYARAKAT YANG BERPEDOMAN PADA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP);
7) PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL;
8) MENGAMANKAN OBYEK WISATA DALAM RANGKA MENDUKUNG PENINGKATAN PARIWISATA NASIONAL;
9) PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN SEGENAP POTENSI MASYARAKAT UNTUK MENUMBUHKANKESADARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KAMTIBMAS;
21
10) MENJAMIN KEAMANAN, KESELAMATAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN, ARUS LALU LINTAS BARANG DAN ORANG DALAM SENDI KEHIDUPAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI KAMPANYE KESELAMATAN LALU LINTAS DAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL DALAM PEMECAHAN PERMASALAHAN KEMACETAN DAN KECELAKAAN;
11) MENINGKATKAN UPAYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SECARA TERPADU SESUAI UNDANG-UNDANG NO 7 TH 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DENGAN MENGEDEPANKAN UPAYA PENCEGAHAN (TIDAK TERJADI KONFLIK SECARA TERBUKA) DI SAMPING MEMPERSIAPKAN UPAYA PENGHENTIAN KONFLIK DAN PENANGANAN PASCA KONFLIK.
b. PROGRAM BIDANG PENEGAKAN HUKUM
1) MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS KORUPSI SEBAGAI KASUS PRIORITAS SECARA TERKOORDINASI DENGAN KPK DAN KEJAKSAAN SERTA STAKE HOLDER LAINNYA;
2) MENINGKATKAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENYELIDIK MAUPUN PENYIDIK DENGAN MENGACU PADA ASPEK INTEGRITAS (MENTAL KEPRIBADIAN, KEJUJURAN, KEARIFAN),ASPEK PROFESIONALISME (SKILL, KNOWLEDGE, ATTITUDE) UNTUK MENJAMIN RASA KEADILAN MASYARAKAT, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN BAGI KEHIDUPAN MASYARAKAT DENGAN MEMPEDOMANI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2010 DAN
22
PERATURAN KAPOLRI TENTANG REKRUITMEN PENYIDIK POLRI;
3) PEMBERDAYAAN LABORATORIUM FORENSIK,CYBER LAB, INAFIS, PSIKOLOGI FORENSIK DAN KEDOKTERAN FORENSIK UNTUK MENDUKUNG PENGUNGKAPAN KEJAHATAN MELALUI PEMBUKTIAN ILMIAH (SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION) SERTA MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI KRIMINAL NASIONAL;
4) MEMANTAPKAN PROGRAM TRANSPARANSI PENYIDIKAN MELALUI PEMBERDAYAAN PERAN ATASAN PENYIDIK, PENGAWAS PENYIDIKAN DAN PELAKSANAAN AUDIT INVESTIGASI (INSPEKTORAT, PROPAM DAN WASSIDIK) DI SETIAP LEVEL;
5) MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS MENONJOL YANG MERESAHKAN MASYARAKAT, MELIPUTI KEJAHATAN KONVENSIONAL (KEJAHATAN JALANAN/PREMANISME, PERJUDIAN, KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN), KEJAHATAN LINTAS NEGARA/TRANSNATIONAL CRIME (CYBER CRIME, NARKOBA HUMAN TRAFFICKING, ARM SMUGGLING, TERORISME), KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA (KORUPSI,ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL FISHING, ILLEGAL MINING) DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTINJENSI (KONFLIK SOSIAL, DEMO ANARKHIS);
6) MENINGKATKAN PENANGGULANGAN TERORISME MELALUI PENGEMBANGAN PROGRAM DERADIKALISASI DAN RE-EDUKASI YANG TERKOORDINASI DENGAN BNPT;
23
c. PROGRAM BIDANG PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN
1) MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN CALL CENTER, MENDEKATKAN SENTRA PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT;
2) MENINGKATKAN KUALITAS SDM DI SETIAP SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN DENGAN MENGEMBANGKAN BUDAYA MELAYANI YANG DIDASARI DENGAN SIKAP RAMAH, PEDULI, PROAKTIF, SOPAN, TANPA PAMRIH DAN BERORIENTASI KEPADA KEPUASAN MASYARAKAT;
3) PENYEDERHANAAN BIROKRASI PELAYANAN MELALUI PRINSIP MUDAH, CEPAT, PASTI, NYAMAN DAN TRANSPARAN (PELAYANAN PRIMA), DENGAN TIDAK MENGABAIKAN KETELITIAN DAN KECERMATAN;
4) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN;
5) PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
3. STRATEGI PENGUATANSINERGI POLISIONAL a. PROGRAM KERJA SAMA DALAM NEGERI
1) PENGUATAN KERJA SAMA DENGAN KPK, KEJAKSAAN, PPATK, BPK, BPKP DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI TERUTAMA DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENYIDIK DAN OPTIMALISASI KOORDINASI SUPERVISI KPK;
2) PENGUATAN KERJASAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK
24
SOSIAL DAN PEMULIHAN SITUASI KAMTIBMAS PASCA KONFLIK MELALUI MoU DAN PELATIHAN BERSAMA;
3) PENGUATAN KERJASAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA(KPU, BAWASLU, KEJAKSAAN AGUNG) UNTUK MENDUKUNG KELANCARAN SELURUH TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU 2014;
4) PENGUATAN KERJASAMA DI BIDANG CRIMINAL JUSTICE SYSTEM(KEJAKSAAN, PENGADILAN, LAPAS) UNTUK MENGEFEKTIFKAN PENEGAKAN HUKUM YANG DAPAT MENJAMIN RASA KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN;
5) PENGUATAN KERJASAMA DENGAN TNI DALAM RANGKA PENGAMANAN OBJEK VITAL, PENGAMANAN PERBATASAN, TUGAS-TUGAS KEMANUSIAAN, PENANGGULANGAN TERORISME, PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN SEPARATISME DAN PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN BADAN SARNASIONAL DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA;
b. PROGRAM KERJA SAMA LUAR NEGERI
1) PENGIRIMAN PERSONEL POLRI UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS MISI PERDAMAIAN INTERNASIONAL;
2) KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM DENGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM INTERNASIONAL (MELALUI FORUM ASEANAPOL,ASEAN MINISTER MEETING ON THE TRANS NATIONAL CRIME(AMMTC), SENIOR OFFICER MEETING ON THE TRANS NATIONAL CRIME(SOMTC), INTERNATIONAL CRIMMINAL POLICE ORGANIZATION (ICPO INTERPOL), UNITED NATION ON DRUGS AND CRIMES (UNODC), DLL);
25
3) PENINGKATAN KERJASAMA OPERASIONAL DENGAN LEMBAGA KEPOLISIAN LUAR NEGERI DALAM MENGUNGKAP KEJAHATAN LINTAS NEGARA;
4) PEMBANGUNAN KAPASITAS PENEGAK HUKUM MELALUI KERJASAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (JAKARTA CENTER FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION (JCLEC), INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT ACADEMY (ILEA), FEDERAL BERAU INVESTIGATION (FBI), JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY(JICA), BUNDEST KRIMINAL AMT(BKA)DLL).
4. STRATEGI PENGUATAN BIDANG PENGAWASAN
a. PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN YANG OBYEKTIF DAN EDUKATIF DENGAN MEMPEDOMANI SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAHAN (SPIP) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CLEAN GOVERNMENT AND GOOD GOVERNANCE;
b. PROGRAM OPTIMALISASI PENGAWASAN MELEKAT YANG DIMULAI DARI DIRI SENDIRI, PARA ATASAN, PERAN PENGAWAS INTERNAL (FUNGSIONAL) DAN KOORDINASI PROAKTIF DENGAN PENGAWAS EXTERNAL DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN DAN MELAKUKAN KOREKSI SEJAK DINI;
c. PROGRAM PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PROFESI SECARA TEGAS DAN KONSISTEN;
d. PROGRAM PENERAPAN REWARD-PUNISHMENT SECARA TEGAS, ADIL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL;
26
e. PROGRAM MEMBUKA AKSES LEBIH LUAS KEPADA MASYARAKAT UNTUK BERPERAN AKTIF DALAM PENGAWASAN MELALUI OPTIMALISASI SISTEM PENGADUAN MASYARAKAT.
PARA PEJABAT UTAMA, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI, MENCERMATI TANTANGAN AKTUAL YANG SEDANG DAN AKAN DIHADAPI, MAKA SAYATETAPKAN12 (DUA BELAS) PROGRAM PRIORITAS SEBAGAI BERIKUT:
1. PENGAMANAN PEMILU 2014 YANG DIWUJUDKAN MELALUI PEMANTAPAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DAN MENJAMIN NETRALITAS (TIDAK MEMIHAK) DAN TIDAK TERLIBAT DALAM POLITIK PRAKTISBAGI SELURUH ANGGOTA POLRI;
2. MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS KORUPSI SEBAGAI SASARAN PRIORITAS SECARA TERKOORDINASI DENGAN KPK RI, KEJAKSAAN DAN STAKE HOLDERS LAINNYA;
3. MENINGKATKAN PENANGGULANGAN TERORISMESERTA PENGEMBANGAN PROGRAM DERADIKALISASI DAN RE-EDUKASI YANG TERKOORDINASI, KHUSUSNYA UPAYA PENGUNGKAPAN KASUS PENEMBAKAN TERHADAP ANGGOTA POLRI DISAMPING ITU UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG TERKOORDINASI DENGAN BNN;
4. PENGUATAN INTEGRITAS SELURUH PERSONEL POLRI DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK,PERAN MAUPUN FUNGSISECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL MELALUI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERUTAMA PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK, PENEGAKAN HUKUM, PENGELOLAAN ANGGARAN, PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DIDUKUNG DENGAN PENGAWASAN YANG
27
EFEKTIF DALAM RANGKA MENCEGAH PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
5. PENGUATAN PEMELIHARAAN KAMTIBMAS DENGAN MENINGKATKAN EARLY DETECTION (DETEKSI DINI) DAN EARLY WARNING(PERINGATAN DINI) UNTUK MENJANGKAU SELURUH SENDI KEHIDUPAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN FUNGSI INTELIJEN DAN PENGUATAN PROGRAM SATU POLISI (BABINKAMTIBMAS) SATU DESA SERTAMEWUJUDKAN KEAMANAN, KETERTIBAN, KESELAMATAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS;
6. MENINGKATKAN PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS MENONJOL YANG MERESAHKAN MASYARAKAT, MELIPUTI KEJAHATAN KONVENSIONAL (KEJAHATAN JALANAN/PREMANISME, PERJUDIAN, KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN), KEJAHATAN LINTAS NEGARA/TRANSNATIONAL CRIME (CYBER CRIME, NARKOBA HUMAN TRAFFICKING, ARM SMUGGLING, TERORISME), KEJAHATAN YANG MERUGIKAN KEKAYAAN NEGARA (KORUPSI,ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL FISHING, ILLEGAL MINING) DAN KEJAHATAN YANG BERIMPLIKASI KONTINJENSI (KONFLIK SOSIAL, DEMO ANARKHIS);
7. PENGUATAN KERJA SAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA, CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (KEJAKSAAN, PENGADILAN, LAPAS) SERTA KOMPONEN MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF TERUTAMA DIARAHKAN PADA PENGAMANAN PEMILU 2014 DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL;
8. PENGEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN PERSONEL MELALUI REKRUITMEN DAN PEMBINAAN KARIR YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN HUMANIS UNTUK MENGHASILKAN PIMPINAN YANG BERINTEGRITAS
28
DI SEMUA STRATA YANG MAMPU MEMBERIKAN KETELADANAN DAN MELAYANI GUNA MEMBANGUN INTERNAL TRUST DAN PUBLIC TRUST ;
9. PENINGKATAN PROFESIONALISME MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI BIDANG HARKAMTIBMAS (PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, UNRAS), PENEGAKAN HUKUM (BID TIPIKOR, TP. PEMILU, TP. UMUM, TP. EKONOMI), TERUTAMA DALAM RANGKA KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014 DAN PELAYANAN MASYARAKAT;
10. MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN POLRI KEPADA MASYARAKAT YANG DIDUKUNG PENGUATAN BIDANG KEHUMASAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK GUNA MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC TRUST);
11. PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN YANG EFEKTIF UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN POLRI YANG BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN);
12. PENGUATAN INSTITUSI DALAM RANGKA MEREALISASIKAN VISI & MISI POLRI PADA GRANDSTRA POLRI 2005-2025, MENYELESAIKAN RENSTRA 2010-2014 SERTA MEMPERSIAPKAN LANDASAN RENSTRA 2015-2019 DAN GRANDSTRA TAHAP III (2015-2025) MELALUI PERCEPATAN PROGRAM REFORMASI BIROKRASI POLRI, QUICK WINS, DAN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT TUGAS POLRI.
UNTUK MENJAMIN TERLAKSANANYA 12 (DUA BELAS) PROGRAM PRIORITAS TERSEBUT AGARDAPAT BERJALAN DENGAN EFEKTIF DAN MENCAPAI SASARAN YANG DIHARAPKAN, MAKA DALAM PELAKSANAANSELAMA KURUN WAKTU TAHUN 2013-2015, AKAN SAYA BAGI KE DALAM3 (TIGA) PERIODE WAKTU SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKESINAMBUNGAN DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
29
1. TAHAP KESATU(BULAN NOVEMBER 2013-JANUARI 2014)MENYELENGGARAKAN KESELURUHAN PROGRAM PRIORITAS SECARA SIMULTAN DEMI TERCIPTANYA KONDISI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PENGAMANAN KAMPANYE PEMILU 2014.
2. TAHAP KEDUA (TAHUN 2014)
PADA TAHAPAN INI KESELURUHAN PROGRAM MASIH TETAP DILAKSANAKAN SECARA BERKELANJUTANDAN BERSAMAAN DENGAN PENGAMANAN TAHAPAN PEMILU 2014. DIHARAPKAN TARGET PROGRAM PRIORITAS PENGAMANAN PEMILU 2014, PENGUATAN INTEGRITAS, PENGUATAN PEMELIHARAAN KAMTIBMAS, PENGUATAN KERJA SAMA, PENGEMBANGAN SISTEM PEMBINAAN PERSONEL, PENINGKATAN PROFESIONALISME, DAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN KEPOLISIAN TELAH TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN 2014.
3. TAHAP KETIGA (TAHUN 2015)
PADA TAHAPAN INI MERUPAKAN IMPLEMENTASI PROGRAM SECARA BERKELANJUTAN YANG MELIPUTI PROGRAM-PROGRAM PENINGKATAN PENGUNGKAPAN DAN PENUNTASAN KASUS KORUPSI SECARA TERKOORDINASI DENGAN KPK DAN KEJAKSAAN, PENINGKATAN PENANGGULANGAN TERORISME, PENINGKATAN PENGUNGKAPAN KEJAHATAN, DAN PENGUATAN INSTITUSI SERTA PENYUSUNAN RENSTRA 2015-2019. PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT LEBIH DIUTAMAKAN PADA:
1. KESIAPAN PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2014 DAN MENJAGA NETRALITAS POLRI PADA SETIAP TAHAPAN PEMILU 2014 MELALUI
30
KESIAPAN PERSONEL PENGAMANAN, KESIAPAN ANGGARAN DAN SARANA PRASARANA, KESIAPAN OPERASIONAL, KESIAPAN MASYARAKAT DAN KESIAPAN PENYELENGGARA PEMILU;
2. TERGELARNYA ANGGOTA POLRI PADA SAAT DIBUTUHKAN DI SETIAP KEGIATAN MASYARAKAT, SEHINGGA KEBERADAANNYA BENAR-BENAR DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT SEBAGAI PENOLONG YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA MEMBERIKAN SOLUSI ATAS PERMASALAHAN YANG DIALAMI MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN BHABINKAMTIBMAS DAN MENGOPTIMALKAN TURJAGWALI;
3. PENGUNGKAPAN KASUS-KASUS KEJAHATAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT SEPERTI PREMANISME ATAU KEJAHATAN JALANAN DAN PERJUDIAN SERTA MEMPRIORITASKAN PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PEREDARAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA, DAN TERORISME;
4. MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP SETIAP PELAKSANAAN TUGAS ANGGOTA, BAIK DENGAN MENINGKATKAN PENGENDALIAN DIRI SETIAP INDIVIDU MAUPUN MELALUI PENGAWASAN FUNGSI KESATUAN BERUPA PENGAWASAN MELEKAT OLEH ATASAN SECARA STRUKTURAL DAN PENGAWASAN OLEH LEMBAGA PENGAWAS INTERNAL/EKSTERNAL.
MELALUI KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM YANG SAYA SAMPAIKAN TERSEBUT, SAYA BERHARAP POLRI KE DEPAN DAPAT MENAMPILKAN SOSOK SEBAGAI PENOLONG, PELAYAN DAN SAHABAT MASYARAKAT, MENJADI TELADAN DAN PENEGAK HUKUM YANG TIDAK DISKRIMINATIF DENGAN SENANTIASA MEMEGANG TEGUH PRINSIP-PRINSIP KEJUJURAN, KEBENARAN DAN KEADILAN. DENGAN DEMIKIAN,
31
POLRI MAMPU MENJALANKAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN PERANNYA UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI YANG MANTAP DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL, SEHINGGA POLRI DAPAT SEMAKIN DIPERCAYA DAN DICINTAI MASYARAKAT. PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT TIDAK AKAN DAPAT DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT APABILA HANYA KONSEP YANG TIDAK DITINDAKLANJUTI DENGAN KEGIATAN NYATA DI LAPANGAN OLEH SELURUH ANGGOTA POLRI. OLEH SEBAB ITU, UNTUK MENINDAKLANJUTI ARAHAN INI, SAYA MEMINTA ASISTEN KAPOLRI BIDANG PERENCANAAN DAN ANGGARAN, ASISTEN KAPOLRI BIDANG OPERASIONAL, ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA DI BAWAH KOORDINASI WAKAPOLRI DAN IRWASUM POLRI AGAR MENJABARKAN PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT DALAM RENCANA-RENCANA AKSI SEBAGAI PEDOMAN SATUAN KERJA DAN POLDA-POLDA MENGIMPLEMENTASIKANNYA DALAM PELAKSANAAN TUGAS. SUSUN RENCANA AKSI YANG SEDERHANA DAN MUDAH DIMENGERTI OLEH ANGGOTA KITA, NAMUN BERISI KEGIATAN-KEGIATAN YANG LANGSUNG DAPAT DIRASAKAN DAMPAKNYA OLEH MASYARAKAT. SINKRONISASIKAN DENGAN RENCANA KERJA YANG TELAH DISUSUN MAUPUN RENCANA KERJA YANG AKAN DISUSUN NANTINYA SEHINGGA DAPAT DIHINDARI PROGRAM-PROGRAM YANG TIDAK DIDUKUNG ANGGARAN KARENA JUSTRU AKAN BERPOTENSI MENIMBULKAN PENYIMPANGAN YANG MENGARAH TINDAK PIDANA KORUPSI. PARA PEJABAT UTAMA, PARA KAPOLDA DAN PERWIRA SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,
SAYA MENYADARI BAHWA KEBERHASILAN SELURUH PROGRAM SEBAGAIMANA YANG TELAH SAYA SAMPAIKAN, HANYA DAPAT
32
TERLAKSANA APABILA DIIKUTI DENGAN KOMITMEN YANG KUAT DARI SELURUH JAJARAN PIMPINAN POLRI, YANG DIDUKUNG OLEH SELURUH PERSONEL POLRI BESERTA SELURUH KOMPONEN BANGSA LAINNYA. UNTUK ITU SAYA SAMPAIKAN BEBERAPA PENEKANAN, SEBAGAI BERIKUT: PERTAMA, SADARI SEPENUHNYA BAHWA SAAT INI KITA DALAM PROSES PERUBAHAN. OLEH KARENA ITU, KEPADA SELURUH PERSONEL AGAR MENUMBUHKAN SEMANGAT YANG KUAT UNTUK BERUBAH MENJADI LEBIH BAIK, MULAI DARI SEKARANG DAN MULAI DARI DIRI SENDIRI; KEDUA, JAGA INTEGRITAS DENGAN MENGEDEPANKAN KEJUJURAN, KEBENARAN, KETERBUKAAN DAN RASA TANGGUNGJAWAB DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWENANGAN; KETIGA, JAGA SOLIDITAS DAN KOMITMEN YANG TINGGI TERHADAP ORGANISASI POLRI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI PANCASILA, TRIBRATA, CATUR PRASETYA DAN KODEETIK PROFESI POLRI YANG DILANDASI KEBANGGAANTERHADAP INSTITUSI, SOLIDARITAS, KEBERSAMAAN,KEKELUARGAAN DAN KERELAAN UNTUK BERKORBAN DEMI MENJAGA HARKAT DAN MARTABAT POLRI; KEEMPAT, JAGA NETRALITAS DENGAN MENUNJUKKAN SIKAP DAN TINDAKAN YANG TIDAK BERPIHAK KEPADA PARTAI POLITIK APAPUN DAN TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN POLITIK PRAKTIS;
KELIMA, TINGKATKAN DISIPLIN YANG DILANDASI KESADARAN YANG TINGGI UNTUK BERSIKAP DAN BERTINDAK SESUAI DENGAN
33
ETIKA, NORMA, PROSEDUR, HUKUM DAN SISTEM YANG BERLAKU; KEENAM, TAMPILKAN SIKAP KEPEMIMPINAN YANG DAPAT DITELADANI DALAM KETAQWAAN, KESEDERHANAAN, DEDIKASI, TANGGUNGJAWAB TERHADAP TUGAS, DAN MENUMBUHKAN BUDAYA MELAYANI SERTA KONSISTEN DAN TAAT TERHADAP NORMA DAN ASAS YANG BERLAKU; KETUJUH, CEGAH DAN HINDARI PENYIMPANGAN/PELANGGARAN SEKECIL APAPUN YANG DAPAT MENIMBULKAN KEBENCIAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI; KEDELAPAN,TERKAIT DENGAN RESIKO TERHADAP PERSONEL POLRI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, AGAR PIMPINAN DI SETIAP STRATA BERTANGGUNGJAWAB MENJAMIN KESIAPAN PERSONEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN MELATIH, MEMOTIVASI, MENGECEK PERALATAN, DAN MEMBERIKAN BRIEFING CARA BERTINDAK YANG BENAR DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN.
PADA KESEMPATAN INI, SAYA JUGA INGIN MENGINGATKAN KEMBALI TENTANG KEPERCAYAAN YANG TELAH DIBERIKAN RAKYAT MELALUI DPR YANG TERTUANG DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI. RAKYAT MEMBERIKAN KEWENANGAN YANG BEGITU BESAR KEPADA POLRI SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB KEAMANAN DALAM NEGERI. KEPERCAYAAN TERSEBUT HARUS KITA SIKAPI DENGAN PENUH RASA TANGGUNGJAWAB YANG DITUNJUKKAN DENGAN KINERJA YANG TINGGI DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN KITA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT,
34
MENEGAKAN HUKUM, MELINDUNGI, MENGAYOMI DAN MELAYANI MASYARAKAT. APABILA KITA TIDAK MENJALANKAN KEPERCAYAAN INI DENGAN BAIK DAN TIDAK MENJALANKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN PERAN SECARA BENAR, MAKA BUKAN TIDAK MUNGKIN RAKYAT AKAN MENARIK KEMBALI KEPERCAYAAN ITU DAN MENGALIHKAN KEPERCAYAANNYA KEPADA INSTITUSI LAIN. OLEH KARENA ITU SAYA MENGAJAK KEPADA SEGENAP PERWIRA, BRIGADIR, TAMTAMA DAN PNS POLRI UNTUK BERSAMA-SAMA MENGEMBAN AMANAH DAN KEPERCAYAAN RAKYAT INI DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH DAN PENUH RASA TANGGUNGJAWAB.
SAYA YAKIN DAN PERCAYA BAHWA NIAT BAIK KITA BERSAMA UNTUK MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA AKAN SELALU MENDAPATKAN BIMBINGAN, PERLINDUNGAN, DAN RIDHO ALLAH S.W.T.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH,
WASSALAMUALAIKUM WR. WB.
JAKARTA, OKTOBER 2013 KAPOLRI
DRS SUTARMAN
KOMISARIS JENDERAL POLISI
35
ARAHAN KEBIJAKAN KAPOLRI TENTANG PENGUATAN FUNGSI KEPOLISIAN GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

WE ARE PEACE KEEPER

DSC_7179DSC_7162NCB Anung budi.JPEG

We are ready
MIMPI MENJADI BAGIAN DARI PASUKAN PERDAMAIAN PBB BAIKDALAM MISI PERORANGAN ( POLICE ADVISER ) MAUPUN DALAM IKATAN SATUAN SEPERTI FPU, KONTRIBUSI NKRI DALAM PERAN SERTA AKTIF MENJAGA PERDAMAIAN DUNIA TERNYATA TAK SEMERIAH YANG DIBAYANGKAN ,BAHKAN INDONESIA TIDAK TERMASUK 20 BESAR NEGARA KONTRIBUTOR PASUKAN PERDAMAIAN PBB, SEHINGGA TIDAK HERAN DAYA TAWAR ATAUPUN BARGAINING POWER BANG BANGSA INDONESIA KURANG MENGGEMA DAN MENGGENTARKAN.
IMG_7819

IMG_7827

IMG_7829

MANFAAT YANG DIRASAKAN BAGI PRIBADI-PRIBADI KEPOLISIAAN, MAUPUN TNI YANG PERNAH BERTUGAS DALAM MISSI PBB ADALAH SETIDAKNYA MEREKA MEMILIKI PENGALAMAN DAN PEMAHAMAN BAHWA BEKERJA SECARA PROFESIONAL DENGAN STANDAR ATURAN YANG KETAT DITENGAH IKLIM YANG DEMOKRATIS DAN MENGEDEPANKAN HAM TENTUNYA AKAN MEMBERI WARNA TERSENDIRI DIANTARA REKAN -REKAN LAINNYA, SECARA GLOBAL MANFAAT NKRI MENGIRIM PAASUKAN PERDAMAIAN DALAM MISSI PBB TENTUNYA UNTUK MENUNJUKKAMN EKSISTENSI BANGSA KITA INI SEBAGAI BANGSA BERDAULAT YANG MEMILIKI PERAN VITAL SECARA STRATEGIS DAN TAKTIS DILINGKUNAG GLOBAL DAN REGIONAL, OUTCOMENYA ADALAH DUNIA TAHU DAN PAHAM BAHWA KITA BESAR, KUAT DAN TELADAN.

SELAMAT BERTUGAS INDONESIAN PEACE KEEPER, BON VOYAGE

IMG_7790

IMG_7792

IMG_7793

IMG_7797

IMG_7801

IMG_7802

IMG_7803

IMG_7815

IMG_7818

IMG_7830

IMG_7833

BERIKUT CONTOH LATIHAN TES UNSAT YANG KERAP DIUJIKAN KEPADA CALON POLICE ADVISER , BUKAN SEBAGAI BOCORAN NAMUN SEKEDAR CONTOH SOAL DAN LATIHAN SEMATA.

20-Jan-05

AUDIO TAPE TEST # ONE

INDEX PAGE

Page 1. Index

Page 2. Narrative

Page 3-4 Conversation

Page 5. Listening Test, Question paper A

Page 6. Listening Test, Question Paper B

Page 7. Listening Test, Question Paper C

Page 8. Listening Test, Answer paper A

Page 9. Listening Test, Answer Paper B

Page 10. Listening Test, Answer Paper C

Page 11 Report Writing, Key Facts

AUDIO TAPE TEST # ONE

“UNMIL RADIO”

You will hear an audio script concerning a mission-related topic. This script will be followed by a conversation between two persons. This conversation will relate to the script, you will hear the tape only once. You will make notes of the script and of the conversation. From these notes you will be instructed either to answer 10 (ten) questions or complete a written report of the incident. Good Luck.
PAUSE

AUDIO TAPE TEST #ONE

People around the world like to listen to the radio. People listen to the radio at home, at work, in the car and in the streets. People listen to the news, weather forecast and like to listen to the music. Liberians are no exception to this common tradition. The Civil war in Liberia was over in 2003. People’s lives and hopes turned to good. More Liberians began walking with a radio in their hands listening to the news and music. There are three main radio stations in Monrovia operating on FM frequency: Music radio on frequency 90, 2. Official radio of the United Nations Mission in Liberia on frequency 91, 5; and World news radio station on frequency 103. The transmission of these radio stations is also well heard in neighboring countries like Sierra Leone, Guinea and Ivory Coast.
A young Liberian man called John was listening to the UNMIL radio. He heard that the nationwide campaign on Disarmament was launched on 3-d of December 2003. He also heard that the campaign was coordinated by the UNMIL radio with intention to inform combatants and communities in Liberia about this program.
John is a 28 year old Liberian citizen; he has been married for 10 years and has three kids: two sons and a daughter. The daughter is 9 years old, the oldest son is 7 and the youngest is 5. John and his family still currently live at his father’s house in Monrovia. John finished high school in May 1993 and received his certificate upon completion. During the war he was unemployed and now he is still looking for a job. Like many Liberians he usually played football on weekends and was listening to the radio. His favorite radio station is the Music radio.
On 21st of December 2004, John went to the center of Monrovia to look for a job as a security officer at the shop. He walked into a supermarket which was trading electronic goods. While he was waiting for a manager of the supermarket to ask him if he would hire him, John heard an announcement on the UNMIL radio about recruitment of police officers for the Liberian National Police Service. John left the supermarket without even having a response from the manager. John decided to become a police officer. Walking home John saw a poster on the wall of the Police station located in the center of Monrovia and read that applicants, who successfully meet basic criteria in fitness, writing, psychological and medical tests would be invited for interview at the Police HQ.
When John came home he spoke with his father about his intention to become a police officer. His father said that he would be proud if John was a police officer. John successfully passed all necessary tests and on Monday, 17th of January 2005 he was invited to come to the police Headquarters for interview.
The following conversation is the dialogue between a police officer and John.
CONVERSATION

Police Officer: Thank you for coming to the Police Head Quarters. I need to ask you
some questions. My first question is: Are you a citizen of Liberia?
John: Yes, I am. I am a citizen of Liberia.

Police Officer: How old are you?
John: I am 28 years old.

Police Officer: What is your education?
John: I finished high school in Monrovia in May 1993.

Police officer: Have you ever been abroad from Liberia?
John: No, I have spent all my life in Liberia

Police Officer: Do you have any document, proving, that you have finished high school?
John: Yes I do. I have a certificate.

Police officer: Please, name countries that share borders with Liberia.
John: Three countries share boarders with Liberia, these countries are:
Sierra Leone, Guinea and Ivory Coast.

Police Officer: What kind of tests have you passed before coming for interview?
John: I have passed physical, written, medical and psychological tests.

Police officer: Are you married? If “yes” for how long have you been married?
John: I am married and have been married for 10 years.

Police Officer: How many children do you have?
John: I have three kids: two sons and a daughter. My daughter is 9 years old, my
older son is 7 and the younger is 5.

Police Officer: Do you own a house or do you live with your parents?
John: My family and I live in my father’s house.

Police officer: What is your occupation?
John: So far I am unemployed.

Police Officer: How do you usually spend your weekends?
John: I like listening to the radio and playing football on week ends.

Police Officer: What is your favorite radio station?
John: Music Radio on frequency 90. 2.

Police officer: Where and when did you learn about recruitment of candidates for the
Liberian National Police?
John: On 21st of December 2004 I was looking for a job as a security officer at
the Electronic Goods Supermarket. While I was waiting for the manager I
heard an announcement on UNMIL Radio about recruitment of
candidates for the Liberian National Police.

Police officer: Did you manage to speak with the manager of the supermarket regarding
your employment.
John: No, when I heard this announcement on the radio I decided to
become a Police Officer. So, I left the supermarket without even speaking
with the manager.

Police officer: We also distributed posters abut recruitment of candidates for the Liberian
National Police service. Have you seen these posters?
John: Yes, I saw and read a poster about it on the wall of the Police station in the
center of Monrovia

Police officer: Do you often listen to the UNMIL Radio?
John: Not really. I just do it some times.

Police officer: Do you know on which frequency this radio station is working?
John: Every Liberian knows that this radio is on frequency 91, 5.

Police officer: Do you remember when the campaign on Disarmament began?
John: The nationwide campaign on Disarmament was launched on 3rd of
December 2003.

Police officer: What was the role of UNMIL Radio in promoting this campaign?
John: I know, that the campaign on Disarmament was coordinated by
UNMIL Radio with the purpose of informing combatants and
Communities in Liberia about the program.

Police Officer: Did you share your thoughts with any family member about your wish to
become a Police officer?
John: I spoke with my father about it and he said he would be proud if I became
a police officer.

Police officer: Thank you for coming. The interview is over. Please, sign here and put
today’s date: Monday, 17th of January 2005. Please, be in touch. You will
be informed of the results of the interview. Good bye.
John: Thank you. I will be in touch with you. Good bye.

AUDIO TAPE TEST # 1 QUESTION PAPER “A”

Family Name:……………………………. First Name………………………….. CP#……………..

Country………………………….. Date…………………………….

Q1. What was John’s citizenship?


Q2. How was John usually spending his weekends?


Q3. Which neighboring countries to Liberia have good reception of the main Liberian radio stations?


Q4. When was the campaign on Disarmament launched?


Q5. How old was John’s oldest child?

———————————————————————————————————————————-Q6. By whom was the nationwide campaign on Disarmament coordinated?


Q7. What was the response of the manager of the supermarket to John’s intention to get a job?


Q8. What kind of tests must an applicant pass before being invited for interview?

———————————————————————————————————————————-Q9. On what day and date was John invited to the Police Headquarters for interview?


Q10. How did John’s father react on his son’s intention to become a police officer?


Score. /10
Percentage 100% Tester
Name

Tester CP

AUDIO TAPE TEST # 1 QUESTION PAPER “B”

Family Name:……………………………. First Name………………………….. CP#……………..

Country………………………….. Date…………………………….

Q1. Which neighboring countries to Liberia have good reception of the main Liberian radio stations?


Q2. On what day and date was John invited to the Police Headquarters for interview?


Q3. What was John’s citizenship?


Q4. How did John’s father react on his son’s intention to become a police officer?


Q5. What was the response of the manager of the supermarket to John’s intention to get a job?

———————————————————————————————————————————-Q6. What kind of tests must an applicant pass before being invited for interview?


Q7. How old was John’s oldest child?


Q8. By whom was the nationwide campaign on Disarmament coordinated?

———————————————————————————————————————————-Q9. How was John usually spending his weekends?


Q10. When was the campaign on Disarmament launched?


Score. /10
Percentage 100% Tester
Name

Tester CP
AUDIO TAPE TEST # 1 QUESTION PAPER “C”

Family Name:……………………………. First Name………………………….. CP#……………..

Country………………………….. Date…………………………….

Q1. When was the campaign on Disarmament launched?


Q2. How old was John’s oldest child?


Q3. By whom was the nationwide campaign on Disarmament coordinated?


Q4. What was John’s citizenship?


Q5. How was John usually spending his weekends?

———————————————————————————————————————————-Q6. Which neighboring countries to Liberia have good reception of the main Liberian radio stations?


Q7. On what day and date was John invited to the Police Headquarters for interview?


Q8. How did John’s father react on his son’s intention to become a police officer?

———————————————————————————————————————————-Q9. What was the response of the manager of the supermarket to John’s intention to get a job?


Q10. What kind of tests must an applicant pass before being invited for interview?


Score. /10
Percentage 100% Tester
Name

Tester CP

ANSWERS: AUDIO TAPE TEST # 1 “A”

Q1. What was John’s citizenship?

Liberian

Q2. What was John usually spending his weekends?

Playing Football and listening to the radio.

Q3. Which neighboring countries to Liberia have good reception of the main Liberian radio stations?

Sierra Leone, Guinea and Ivory Coast.

Q4. When was the campaign on Disarmament launched?

3-d of December 2003

Q5. How old was John’s oldest child?

9 years old

Q6. By whom was the nationwide campaign on Disarmament coordinated?

UNMIL radio

Q7. What was the response of the manager of the supermarket to John’s intention to get a job?

No response.

Q8. What kind of tests must an applicant pass before being invited for interview?

Physical, written, medical and psychological tests.

Q9. On what day and date was John invited to the Police Headquarters for interview?

Monday 17th of January 2005

Q10. How did John’s father react on his son’s intention to become a police officer?

He would be proud.

ANSWERS: AUDIO TAPE TEST # 1 “B”

Q1. Which neighboring countries to Liberia have good reception of the main Liberian radio stations?

Sierra Leone, Guinea and Ivory Coast.

Q2. On what day and date was John invited to the Police Headquarters for interview?

Monday 17th of January 2005

Q3. What was John’s citizenship?

Liberian

Q4. How did John’s father react on his son’s intention to become a police officer?

He would be proud.

Q5. What was the response of the manager of the supermarket to John’s intention to get a job?
No response.
———————————————————————————————————————————-Q6. What kind of tests must an applicant pass before being invited for interview?

Physical, written, medical and psychological tests.

Q7. How old was John’s oldest child?

9 years old

Q8. By whom was the nationwide campaign on Disarmament coordinated?
UNMIL radio
———————————————————————————————————————————-Q9. How was John usually spending his weekends?

Playing Football and listening to the radio.

Q10. When was the campaign on Disarmament launched?

3-d of December 2003

ANSWERS: AUDIO TAPE TEST # 1 “C”

Q1. When was the campaign on Disarmament launched?

3-d of December 2003

Q2. How old was John’s oldest child?

9 years old

Q3. By whom was the nationwide campaign on Disarmament coordinated ?

UNMIL radio

Q4. What was John’s citizenship?

Liberian

Q5. How was John usually spending his weekends?
Playing Football and listening to the radio.
———————————————————————————————————————————-Q6. Which neighboring countries to Liberia have good reception of the main Liberian radio stations?

Sierra Leone, Guinea and Ivory Coast.

Q7. On what day and date was John invited to the Police Headquarters for interview?

Monday 17th of January 2005

Q8. How did John’s father react on his son’s intention to become a police officer?
He would be proud.
———————————————————————————————————————————-Q9. What was the response of the manager of the supermarket to John’s intention to get a job?

No response.

Q10. What kind of tests must an applicant pass before being invited for interview?

Physical, written, medical and psychological tests.

KEY FACTS. REPORT WRITING TEST # 1

  1. Civil war in Liberia was over in 2003.
  2. Three main radio stations in Monrovia operating on FM frequency:
  3. Music 90, 2. Official radio of the UNMIL 91, 5; World news frequency 103
  4. Sierra Leone, Guinea and Ivory Coast.
  5. Program on Disarmament was launched on 3-d of December 2003
  6. John was a 28 years old Liberian citizen.
  7. Married for 10 years.
  8. Three kids: two sons and a daughter
  9. Daughter was 9, the oldest son was 7 and the youngest was 5.
  10. John and his family lived in his father’s house in Monrovia.
  11. Finished high school in May 1993 and received certificate.
  12. He was unemployed
  13. Played football on his weekends and was listening to the radio.
  14. Looking for a job as a security officer at the electronic goods shop.
  15. Heard an announcement on the UNMIL radio.
  16. Recruitment of police officers.
  17. Poster on the wall of the Police station.
  18. Fitness, written, psychological and medical tests.
  19. Spoke with his father about his intention to become a police officer.
  20. 17 January 2005 he was invited for interview.

TIGA PARADIGMA SISTEM KEPOLISIAN DI NEGARA DEMOKRATIS

TIGA PARADIGMA SISTEM KEPOLISIAN DI NEGARA DEMOKRATIS

System Kepolisian yang dianut oleh suatu negara akan dipengaruhi oleh system politik termasuk system pemerintahan, sejarah serta kontrol sosial yang diterapkan di negara yang bersangkutan. Pada awalnya system Kepolisian ada yang mengacu kepada model Eropa kontinental bercirikan Kepolisian Negara yang disusun secara sentralistik atau model Anglo saxon yang memandang Kepolisian adalah suatu lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat setempat, bukan nasioanal sehingga lembaga Kepolisiannya tersusun secara desentralistik.
Namun dalam perkembangannya ternyata kedua model tersebut tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat maupun negara yang bersangkutan sehinga muncul modifikasi dalam menyesuaikan dengan kebutuhan oleh karenanya pada kenyataannya hampir tidak ada lagi model sentralistik maupun desentralistik yang diterapkan secara murni.
Penerapan Sistem Kepolisian di negara Demokratis harus memperoleh dukungan penuh dari masyarakat. Ketatnya kontrol sosial terhadap pelaksanaan sistem, menunjukkan begitu besarnya kekhawatiran masyarakat terhadap timbulnya Abuse of Power dari Badan Kepolisian.
Tidak seperti halnya di negara Totaliter yang lebih menonjolkan Force dan Power, (kekuatan dan kekuasaan) aparat Kepolisian sebagai Alat Penguasa. Terdapat tiga paradigma Sistem Kepolisian di Negara Demokratis dan dalam penerapan system Kepolisian ini ditemukan hal-hal yang dianggap sebagai kelebihan ataupun kelemahannya yaitu :
Fragmented System of Policing (Sistem Kepolisian terpisah atau berdiri sendiri), Juga disebut sistem Desentralisasi yang ekstrim atau tanpa sistem. Dimana adanya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dari suatu organisasi Polisi yang otonom dan dilakukan pembatasan kewenangan Polisi. Negara – negara yang menganut sistem ini antara lain : Belgia, Kanada, Belanda, Zwistzerland dan Amerika Serikat (Beveley, 1985; Becker, 1980). Contoh Polisi Amerika Serikat yang mempunyai 3 (tiga) ciri utama yaitu : Kewenangan terbatas, Pengawasan lokal, Penegakan hukum terpisah / berdiri sendiri.
Kelebihan dari Fragmented System of Policing adalah : Relatif dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat, Hal ini dikarenakan masyarakat itu sendiri yang membuat aturan untuk ditaati mereka sendiri, termasuk didalamnya bahwa kepolisian yang ada tersebut dibentuk oleh masyarakat setempat, dengan lingkup tanggung jawab pada wilayah tersebut. Dengan demikian Sistem Kepolisian yang terbentuk merupakan bagian dari masyarakat setempat, sehingga Sistem Kepolisian tersebut dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.
Polisi otonom didalam mengatur segala kegiatannya baik dalam bidang administrasi maupun operasional sesuai dengan masyarakatnya. Ini terjadi karena Polisi yang dibentuk oleh masyarakat setempat diberikan kewenangan otonom untuk mengatur segala kegiatannya sesuai peraturan perundang – undangan yang dibuat sendiri oleh masyarakat setempat dan tidak tergantung kepada pemerintahan pusat. Dengan demikian Polisi yang otonom pun dapat mengatur segala kegiatannya baik dalam bidang administrasi maupun operasional sesuai dengan masyarakat dilingkungan tugasnya.
Kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan Organisasi Polisi oleh Penguasa secara nasional. Mengingat sistem Kepolisian ini tidak tergantung / tidak tunduk kepada pemerintahan pusat, dan mempunyai kewenangan yang otonom untuk mengatur segala kegiatan di lingkungan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya, maka kemungkinan penyalahgunaan Organisasi oleh Penguasa nasional sangat kecil.
Lebih pendek birokrasinya dalam usulan dana karena langsung ditujukan kepada Pemerintah daerah setempat. dengan otonomi yang dimiliki dalam segala kegiatan baik menyangkut pembuatan perundang – undangan, administrasi dan operasional (termasuk didalamnya adalah masalah anggaran) yang tidak tergantung kepada pemerintah pusat, maka tentu saja akan memperpendek birokrasi dalam pengajuan usulan karena langsung ditujukan kepada Pemerintah setempat.
Kelemahan dari Fragmented System of Policing adalah : Penegakan hukum terpisah atau berdiri sendiri yang dalam arti tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain. Mengacu otonomi yang dimiliki oleh kepolisian yang dibentuk oleh masyarakat setempat dan tidak tergantung kepada pemerintah pusat, maka penegakan hukumnya pun terpisah atau berdiri sendiri dan dalam arti tidak bisa memasuki wilayah hukum diluar daerah kewenangannya serta tidak ada campur tangan dari kepolisian ditingkat pusat.
Kewenangan terbatas hanya sebatas daerah dimana Polisi berada. Mengingat sistem kepolisian yang ada dibentuk oleh masyarakat setempat berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang dibentuk sendiri oleh masyarakat setempat, maka kewenangan yang dimiliki pun terbatas hanya sebatas daerah dimana Polisi berada.
Tidak ada standart profesionalisme masing – masing daerah. Dengan sistem kepolisian yang dibentuk sendiri oleh masing – masing wilayah atas kehendak / keinginan masyarakat setempat, yang berbeda ketentuan perundang – undangan yang mengaturnya, maka akan timbul kebijakan / aturan kepolisian yang berbeda dalam pelaksanaan tugasnya dimasing – masing wilayah, sehingga tidak ada standart profesionalisme masing – masing daerah.
Pengawasan yang sifatnya lokal. Sistem kepolisian yang memiliki kewenangan otonomi atas wilayahnya sendiri tanpa tergantung kepada pemerintah / kepolisian tingkat pusat, maka untuk menjaga agar kredibilitasnya terkait pelaksanaan tugasnya tetap terpelihara dan terjamin dengan baik, diperlukan adanya pengawasan yang sifatnya lokal yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat, pemerintah setempat serta parat penegak hukum lainnya diwilayah tersebut untuk mengontrol pelaksanaan tugasnya agar tetap sesuai ketentuan yang ada.
Centralized System of Policing (Sistem Kepolisian Terpusat / Sentralisasi)
Sistem Kepolisian ini berada dibawah kendali atau pengawasan langsung oleh Pemerintah, sistem ini tidaklah asing pada Pemerintahan rezim totaliter seperti negara Jerman pada era Nazi. Negara – negara yang menganut sistem ini : Indonesia, Perancis, Italia, Finlandia, Israel, Thailand, Taiwan, Irlandia, Denmark dan Swedia (Berkley, 1976; Interpol 1987). Contoh : Sistem Kepolisian Perancis di organisasikan kedalam dua sistem terpisah yaitu :
Police Nationale, adalah Departemen sipil dibawah Menteri Dalam Negeri yang berkekuatan 150.000 personil dan Gendermerie, Nationale, yang memiliki kewenangan diseluruh negeri. Gendermerie dibawah Menteri Pertahanan dengan kekuatan sekitar 90.000 personil.
Kelebihan dari Centralized System of Policing adalah : Wilayah kewenangan hukumnya lebih luas dibandingkan dengan sistem desentralisasi, karena Sistem Kepolisian ini berada dibawah kendali atau pengawasan langsung oleh Pemerintah, maka tentu saja kewenangan yang dimiliki meliputi seluruh wilayah yang termasuk dalam lingkup negara tersebut, sehingga wilayah kewenangan hukumnya lebih luas jika dibandingkan dengan sistem desentralisasi (sistem kepolisian yang terpisah / berdiri sendiri).
Lebih mudah Sistem Komando dan Pengendalian. Dengan sistem kepolisian yang terpusat / sentralisasi langsung dibawah Pemerintah, maka sistem komando (perintah) dan pengendalian akan lebih mudah dilakukan jika dibandingkan dengan sistem desentralisasi (sistem kepolisian yang terpisah / berdiri sendiri).
Kecenderungan terdapat standarisasi profesionalisme, efisien, efektif baik dalam bidang administrasi maupun operasional.Karena sistem kepolisian ini terpusat / sentralisasi langsung dibawah Pemerintah maka segala kegiatan yang menyangkut bidang administrasi maupun operasional tugas kepolisian secara umum, cenderung dapat dilakukan standarisasi terhadap bagaimana pemberian pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat (publik) baik yang menyangkut bidang administrasi maupun operasional, sehingga akan lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan profesionalisme kepolisian.
Pengawasan lebih luas dibandingkan dengan sistem desentralisasi, Mengingat sistem kepolisian terpusat / sentralisasi langsung dibawah Pemerintah yang memiliki kewenangan diseluruh wilayah yang masuk dalam lingkup negara tersebut, maka diperlukan pengawasan / kontrol yang lebih luas baik dari Pemerintah, aparat penegak hukum yang lain serta seluruh masyarakat pada negara tersebut, untuk menjamin bahwa kepolisian yang ada dapat tetap melaksanakan tugas secara propesional.
Kelemahan dari Centralized System of Policing adalah : Cenderung dijauhi masyarakat atau kurang mendapat dukungan masyarakat karena lebih memihak kepada penguasa. Mengingat sistem kepolisian ini terpusat / sentralisasi langsung dibawah Pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan adanya intervensi dari Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sangat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kredibilitas kepolisian tersebut, masyarakat akan cenderung menjauhi atau kurang mendukung terhadap pelaksanaan tugas kepolisian karena mereka menganggap bahwa pihak kepolisian lebih memihak kepada penguasa.
Birokrasi terlalu panjang. Dengan kondisi Sistem Kepolisian terpusat / sentralisasi yang memiliki kewenangan di seluruh wilayah yang termasuk dalam lingkup negara tersebut, maka birokrasi yang dimiliki pun akan terlalu panjang jika dibandingkan dengan sistem desentralisasi (sistem kepolisian yang terpisah / berdiri sendiri).
Kurang dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Mengingat kewenangan yang dimiliki sistem kepolisian ini meliputi seluruh wilayah negara, maka tentu saja pihak kepolisian yang ada tidak dapat mengetahui situasi dan kondisi spesifik dari masyarakat tertentu, sehingga yang terjadi pihak kepolisian kurang dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi dari masyarakat setempat / tertentu secara khusus.
Rentan terhadap intervensi penguasa serta penyalahgunaan organisasi, kewenangan Kepolisian untuk kepentingan penguasa. Karena sistem kepolisian ini terpusat / sentralisasi langsung dibawah Pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan adanya intervensi dari Pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal inilah yang mengakibatkan bahwa sistem kepolisian tersebut sangat rentan terhadap intervensi penguasa, sehingga akhirnya akan menimbulkan penyalahgunaan organisasi serta kewenangan kepolisian demi untuk kepentingan penguasa.
Integrated System of Policing (Sistem Kepolisian Terpadu), disebut juga sebagai sistem Desentralisasi moderat atau sistem kombinasi (Terri, 1984) atau sistem kompromi (Stead, 1977) yaitu merupakan sistem kontrol / pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah agar terhindar dari penyalahgunaan organisasi polisi Nasional, serta agar lebih efektif, efisien dan seragam dalam pelayanan (dari sistem negara terpisah). Negara – negara yang menganut sistem ini adalah : Jepang, Australia, Brasilia dan Inggris (Bayley, 1985).
Contoh : Polisi di Inggris, Jepang, diorganisasikan sejak tahun1829 oleh Sir Robert Pell yang membentuk Polisi Metropolitan untuk menyediakan pelayanan Polisi didalam kota Westminister dan area sekitarnya. Sistem Kepolisian Inggris terdiri dari 43 dinas Polisi Rural, mereka memiliki kerjasama yang baik antara berbagai dinas Polisi tersebut. Polisi Metropolitan banyak memberikan dukungan kepada dinas Polisi lainnya yang meminta (Terri, 1984; Stead, 1985; Interpol 1987).
Kelebihan dari Integrated System of Policing adalah : Birokrasi relatif tidak panjang karena adanya tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Dengan sistem Kepolisian yang terpadu yangmana sistem kontrol / pengawasan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah pun mempunyai kewenangan dibidang administrasi maupun operasional kepolisian, sepanjang demi kemajuan dan kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, sehingga birokrasi yang terjadi pun relatif tidak panjang karena adanya tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.
Kecenderungan terhadap standarisasi profesionalisme, efisiensi, efektif baik dalam bidang administrasi maupun operasional, Mengingat kontrol / pengawasan sistem kepolisian terpadu dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka segala kegiatan yang menyangkut bidang administrasi maupun operasional tugas kepolisian secara umum, cenderung dapat dilakukan standarisasi (penyeragaman) terhadap peningkatan pelayanan kepada seluruh masyarakat (publik), sehingga akan lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan profesionalisme kepolisian.
Pengawasan dapat dilakukan secara Nasional, Disamping pengawasan / kontrol dilakukan oleh Pemerintah daerah / lokal, maka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian tersebut dapat dilakukan secara nasional oleh Pemerintah Pusat.
Lebih mudah koordinasi tiap – tiap wilayah karena adanya komando atas, Dengan sistem kepolisian terpadu diseluruh wilayah negara yang dapat dilakukan pengawasan / kontrol oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka koordinasi dari kepolisian di tiap – tiap wilayah pun akan lebih mudah dilakukan karena adanya komando secara terpusat dari atas (kepolisian ditingkat pusat).
Kelemahan dari Integrated System of Policing adalah : Penegakan hukum terpisah atau berdiri sendiri artinya tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain dalam menegakkan hukum, Walaupun sistem kepolisian ini menganut sistem yang terpadu (bekerjasama) diantara masing – masing fungsi / bagian, namun dari tiap – tiap bagian / fungsi dalam sistem kepolisian yang terbentuk dalam hal penegakan hukum terpisah atau berdiri sendiri, artinya bahwa masing – masing fungsi kepolisian tidak bisa memasuki wilayah hukum daerah lain yang bukan termasuk dalam lingkup tugasnya dalam menegakkan hukum.
Kewenangan terbatas hanya sebatas daerah dimana Polisi berada atau bertugas. Demikian pula halnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing – masing bagian / fungsi kepolisian dalam sistem kepolisian ini, juga memiliki kewenangan yang terbatas hanya sebatas daerah dimana Polisi berada atau bertugas. Akan tetapi jika dalam pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan bantuan / dukungan dari fungsi kepolisian maka fungsi yang lain dapat memberikan dukungan untuk mengemban tugas tersebut secara terpadu.