what have you done for peace

makna konfrensi Asia Afrika dan Mangga Soekarno di Sudan

Soekarno’s Manggoes

Pasca Konfresi Asia Afrika di tahun 1955 adalah adanya kesadaran bangsa –bangsa di dunia khususnya asia dan afrika akan kemerdekaan dan persamaan derajat antar bangsa d dunia, peran Sekarno sedemikian gemilang sehingga tidak heran nama Soekarno dan Indonesia menjadi perhatian sendiri di benua Hitam Afrika yang kini semakin menggeliat untuk bangkit, termasuk sejarah panjang berdirinya Negara Sudan pada 1 Januari 1956 setahun setelah KAA , walaupun diiringi konflik internal yang berdarah darah .
Bukti hubungan adanya kedekatan Indonesia dan Sudan terlihat semenjak kedatanagan ulama besar Sudan “ Syekh Ahmed Surkati “ di tahun 1911 yang mendirikan Yayasan Al Irsyad di Indonesia , termasuk dukungan Indonesia dengan perlakuan khusus membangkitkan nasionalisme Sudan lewat “ meja khusus “ Sudan yang bahkan belum merdeka termasuk pemberian bendera Putih Polos sebagai representasi identitas Sudan ( bendera putih polos tersebut masih dapat dilihat di Museum Asia Afrika di Bandung ).Tidak heran terdapat nama Mangga Soekarno yang menjadi unggulan di Sudan , diyakini ditasbihkan ke varietas Mangga manis yang konon bibitnya diberikan langsung oleh presiden pertama Indonesia.

Bangsa-bangsa Afrika yang kini mulai menggeliat , ternyata masih menyimpan konflik –konflik akibat pertikaian antar dan internal Negara, masalah kemanusiaan menjadi perhatian utama dunia khususnya PBB, hal ini tidak lepas dari nilai strategis Bangsa –bangsa Afrika yang memiliki cadangan Minyak bumi yang sangat besar termasuk kekayaan alam berupa mineral lainnya.
Hubungan emosional yang terjalin antara beberpa Negara di Afrika khususnya Sudan dengan Indonesia sesungguhnya merupakan kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam konteks bargaining power di dunia Internasional, tinggal bagaimana kepemimpinan baru di Indonesia mulai secara intensif merubah kiblat pasar dan harapan kepada Afrika, ketika pasar eropa dan Amerika menjadi sedemikan keras memberikan perlakukan terhadap produk-produk Indoensia.

Benua Hitam yang menjajikan sebagai the promise land bagi pasar produk-produk barang , jasa dan tenaga ahli Indonesia hanya akan terwujud bilamana terdapat kemudahan birokrasi hubungan dagang antara Negara , termasuk dengan menambah frekuensi misi-misi ekonomi, perdaganan, pendidikan, demokrasi, pertahanan dan keamanan.

we are the blue helmet

kemana suluh kami

kalau dulu……….. kata katanya adalah Coba baca koran !!!! sering -sering baca koran biar update perkembangan ,ini lhoo koran masuk desa , koran gratis , rakyat membaca rakyat cerdas

kalau saja dulu nenek moyang kita tahu koran koran hari ini sudah kehilangan rohnya mungkin sudah dari dulu juga nenek dan kakek melarang anak cucunya baca koran.

Berita politik yang sedang trend hari hari belakangan ini , sontak menjadi komoditas yang menjual namun dengan catatan pinggir !!! Membodohi rakyat .

Fenomena boleh sama , sudut pandang yang berbeda , tidak heran konsep framing media seperti inilah dengan dibumbui kepentingan pemilik saham koran pada akhirnya menjadi bola liar di masyarakat.

Pers yang sesuai undang undang bertanggung jawab baik terhadap isi dan kesahihan berita ternyata harus mulai menggunaka hati nurani ” mau dibawa kemana bangsa ini ”

Merujuk kepada fenomena booming quick count yang diklaim memiliki akurasi baik , walaupun tak sebaik dan setepat manual count adalah bagaima headline headline koran belakang hari ini memberikan informasi yang bisa menjadi bola liar.

Tidak semua masyarakat akan mampu mencerna isi pemberitaan , untuk itulah diperlukan tanggung nurani dan etika , bahwa profesi kuli tinta atau kuli disket saat ini sebagian oknumnya telah luntur tergerus kemauan dan agenda setting pemodal , kapitalisme mengalahkan idealisme jurnalistik ” sang penyuluh  dalam kegelapan”

idealusme yang masih membekas dalam ingatan adalah ” jurnalisme jujur dan idealis adalah pembawa umat manusia keluar dari kebodohan dan pembodohan ”
Saya menulis,maka saya ada.

ATAS NAMA UNDANG-UNDANG

RIOT CONTROL AS UNUSUAL JOB

LATIHAN BERSAMA ANTARA TNI DAN POLRI DALAM PRAKTEK PENAGGULANGAN HURU HARA , DALAM KAPASITAS OPERASI MILITER SELAIN PERANG / OMSP = MILITARY OPERATIONS OTHER THAN WAR , SINERGITAS POLISIONAL ANTARA APARAT NEGARA DALAM MENJAMIN TEGAKNYA HUKUM DAN TERPELIHARANYA KETERTIBAN MASYARAKAT

THE REFORMATION JOURNEY OF KORPS BRIMOB POLRI IN CREATING THEIR IDENTITY AS A MODERN AND PROFESSIONAL GUARDIAN OF CIVILIZATION IN FACING THE HIGH INTENSITY CRIME IN INDONESIA

KLIK DISINI UNTUK PAPARAN : progres of brimob

INTRODUCTION
The development of Polri’s efforts to reform its internal body, especially in Brimob Polri so that they are able to fulfill their duties and responsibilities according to the manner and principles of a Democratic Country and the international police standards is of course associated with the system which is adapted by Polri, Polri reformation is associated with the political system, history, and social control adapted in Indonesia.
In general there are two types of Police systems in the world, such as the European Continental Model which is characterized by a National Police system which is centralistic and there is also the Anglo Saxon model which defines Police systems as a body which is developed by the local community but not from the national community and therefore the Police Force is decentralized.
However in reality, despite the fact that there are two different models, it is difficult to find both the European Continental Model and the Anglo Saxon Model that is actually implemented in any Police Force nowadays including Polri in Indonesia.
THE REFORMATION JOURNEY OF POLRI’S INTERNAL IN THE CONTEXT OF DUTY, FUNCTION, AND ROLE OF KORPS BRIMOP POLRI
The implementation of Police System in a democratic country such as Indonesia needs to gain full support from the community; the strict social control over Police systems indicates that there is a high concern from the community regarding the abuse of power from the Police body.
The implementation of strict social control towards the abuse of power of Police is done in the form of several changes in the context of Polri reformation.
A significant change towards the position and role of Polri along with the reformation era is shown by a National political decision in which Porli was separated from TNI institution on 1st April 1999 stated in the Inpres No.2 year 1999.
As a response towards the growing public support, the political decision Inpres No.2 year 1999 was followed by the confirmation through Tap MPR/VI/2000 about the separation of ABRI / Indonesian Armed Forces (TNI and POLRI) and also Tap/MPR/VII/2000 about the role of the two institutes by placing TNI under the Department Of Defense and Polri was directly place under President.
As a response towards both of the Tap MPR above there was a further another policy made, it was Law No.2 Year 2002 About the National Police Force Republic of Indonesia and Law No.3 Year 2002 About National Defense which was associated with the role and position of TNI in its assistant role towards Polri.
The reformation journey of Polri was done in hope that it would be able to bring back the functional role and position of Polri as an institution which is focused on national security. This was boldly stated in Law No.2 year 2002, Article 2, Article 4, and Article 5, overall it was explained that Polri has a governmental function which role and aims to create national security which includes creating national security, order maintenance , and rule of law, protection, aegis, and social service within the community, as well as to create peace and harmony by putting a high value on Human Rights and to enforce law in order to maintain national security in a civil police culture.
As an explanation regarding the articles mentioned above, Brimob Polri explains their functional role and duty as follows: The Main Duty of Brimob Polri is to implement and deploy the strenght of Brimob Polri in order to tackle high a concentration of public security and safety, mainly in riot control, armed organized crime, bombs, chemicals, biological, and radioactive in which Bimob’s actions are based on its function as a striking force which has a specific ability in bringing safety within the country and rescuing the community which is supported by trained personnel and solid leadership, proper equipments, gears, and modern technology.
The role of Brimob Polri as an organization is the maneuver, either individually or as a units with a fast deployment ability force, marksmanship, and paralyze criminals along with securing witnesses, collecting evidence by helping completing, protecting, strengthening, and replacing the existing regular Police Force
The formulation of duty, function, and role of Korps Brimob Polri is to emphasize the identity of Brimob as an integral of the Indonesian National Police Force to support the making of good governance which is based on respects towards law and human rights.
The step towards a breakthrough in answering the community’s demand on achieving INP (Brimob) reformation more specifically in the embodiment of civil police reformation was by the release of INP chief of Police Decree No. Pol: Skep/1320/VIII/1998, 31st August 1998 regarding The Field Guide Book on The Increase of Service by Polri ( INP) during the Reformation Era, Korps Brimob Polri responded by publishing The Guide Book on Operational Implementation and Guidance for Brimob Polri in building and developing an organizational culture which is in relevance with the other units in Whole Polri.
The next step which was in direct relevance with Brimob reformation was the release of Kapolri ( INP Chief of Police ) Decree, No. Pol: Kep 53/X/2002 17th October 2002 about Organization and Work Procedures of Korps Brimob Polri, and Kapolri Decision (Keputusan Kapolri) No Pol: Kep/54/X/2002 about OTK Organization Units of Regional Police Force (Polda), therefore since then the organization structure of Brimob yet again experienced some changes. In consequence, there was also a change in the structure or regional Brimob with the addition of Subden Gegana ( Counter Terrorist and Bomb ) in Police Region all over Indonesia.
The change of organization was a real step towards regulating Brimob so that it would be more integrated with Polri, including by being proceeded with the Decree from Kapolri No. Pol: Skep/27/IX/2002 about Brimob Polri Reformation, which included:

a. Structural Aspects
1) The power of Brimob Polri is not centralized, but decentralized at regional level (Polda/ Police Region).
2) Organization structure does not have to be the same as the structure of military organization.
b. Instrumental Aspects
1) Software improvement/ legality of procedure applicable in Brimob Polri leads towards and is based on the new paradigm of Polri.
2) The continuous assessment of system and method by Brimob Polri, in order to create members of Brimob Polri as Defender, protector, and public servant, as well as a professional law enforcer.

c. Cultural Aspects
1) A significant change in the actions of Brimob Polri members which was militaristic become Brimob Polri members whose status became civil including the application of the system of civil justice likewise generally in a community.
2) Avoid and eliminate all excess pride of Brimob and also eliminating all arrogance in everyday situations both during work and in the community.
3) To implement the use of a comprehensive program which is precise in order to build loyalty within each and every member of Brimob Polri towards the mission of the organization, and not towards one’s self or towards the leader.

THE EFFORTS OF KORPS BRIMOB POLRI TO ENSURE ACCOUNTABILITY DURING THE PROCEDURE OF THE USAGE OF POWER IN THE FRAMEWORK OF HUMAN RIGHTS IN INDONESIA
One of the issues which is very odd when discussing about the reformation journey of Polri’s internals, particularly Brimob Polri is about how and what are the efforts done in maintaining and ensuring professionalism and accountability in terms of using power especially ones which are lethal regarding the prevention of fire weapons misusage in Indonesia, there are several reasons which are the background of fire weapon misusage by police (Osse, 2007), such as:
First, there is a weakness in the mechanism of accountability, which is related to personnel reliability when an armed officer using his/hers weapons, including the minimum standard of mental health, psychological assessment, leader and colleague assessment which includes the assessment of previous unit heads regarding self control, family problems, health record, other health disorders, and willingness to take responsibility and make accurate and fast decisions in critical situations.
Second, the lack of training given to an armed officers, the difference in considerations and policy between different units, however, it also depends on the distribution and support of weapons including what the socio culture is like in a certain are as well as how the reaction of the community is and national policy regarding the ownership and usage of fire weapons which at the end will effect towards the concept and training dimension which has to be given to every armed officer.
Third, the supervision towards armed officers is not feasible, that the gap between Brimob Polri’s efforts to eliminate violence and misusage of fire weapons in the Polri operational environment depends on the existence of empirical experience the fatal consequences in Police operations, during mass riots, raids, and arrests and personnel deployment in the long term will create psychological stress which can easily cause an officer to be in rage and eventually misuse his fire weapon.
Efforts in tackling the misuse of fire weapons by members of Brimob Polri can be classified in to two groups; repressive and preventive actions.
The Repressive method is done by giving disciplinary actions and also criminal sanctions which is governed by public Court of law to those officers who are involved in the misuse of fire weapons.
Giving criminal sanctions to the members of Brimob Polri who have been proven guilty in court due to the misuse of their police power is a giant leap towards bureaucratic reformation in Indonesia when other agencies still maintain their exclusivity and militia judicial immunity which is difficult to be supervised by the public.
Preventive efforts are done by setting or making changes towards systems by restricting psychology tests and mental health processes for those who are eligible to be armed with a weapon, or even to refuse and forbid personnel who have personality problem, family, or colleague problems during the use of weapon, other than that there also needs to be regular health and mental check up periodically towards armed officers.
The context of respecting Human Rights is the main benchmark in police actions done by Brimob Polri, reports related to the violation Human Rights done by members of Brimob Polri has always been a great concern of Polri leaders in accountability and gives a clarification though investigation and persecution through civil justice and internal police disciplinary action.
As an implantation of the efforts mentioned above, especially by Brimob Polri’s counter terrorist units, structurally each member of the counter terrorist unit must live in dormitories with their family, the same goes to officers who directly lead the development activities such as routine daily training as well as when on duty, there is a very little chance that there will be counter terrorist personnel which violate the rules relating to crime and violence, tight supervision will be done continuously even since recruitment, task assignment, and task termination/ pension in order to identify counter terrorist candidates who are eligible and fulfill the criteria for intelligence, personality, psychology, and mental patriotism.
One of the most challenging step in personnel recycling for active member of counter terrorist unit Brimob Polri is the maintenance phase and increase of ability and capacity, to Korps Brimob Polri, especially in Gegana Brimob unit which was designed as an operational counter terrorist unit in Indonesia, which has made several breakthroughs in increasing and maintaining professional ability of each operator from the counter terrorist unit by educational and training activities both nationally and internationally. There are several training programs which have trained the counter terrorist unit such as the training held by GSG-9 in 1984 and 2003 and there is also a program of DSS ATA program (Diplomatic Security Services Anti Terrorism Assistance USA) held after the Bali Bombings in 2001 up until now.
It seems that there are no law enforcement Organization in this world that has never been reported by community or Non Government organizations regarding the violation of Human Rights, the same was found here in Indonesia, where several reports have been made by NGO’S regarding the violation of Human Rights done by members of Brimob Polri, which was gathered, quotes, and published by several other organizations without further investigation. However, not all of the data reported was valid or up to date, independent teams such as KOMPOLNAS ( INDONESIAN NATIONAL POLICE COMMISSION) and KOMNAS HAM ( INDONESIAN NATIONAL COMMISIONS OF HUMAN RIGHT ) whose obligation is to investigate cases related to the violation of Human Rights often do not find enough evidence regarding the violation of Human Rights such as those which had been reported, but only reports which have not yet been verified regarding its validity.
Efforts on capacity building as well as professional, proportional, and Human Rights oriented law enforcers towards Korps Brimob Polri can be seen by their participation in several workshops, seminars, and training of trainers held by JICA Japan, Center of Stability Police Unit/ Coespu International Law Enforcement Academy Bangkok, UNHCR, IOM, and ICRC.
In order to obtain an image of how far Polri reformation including Brimob, and what Brimob Polri has done in the development of the National Security System, a greater holistic observation is needed, this is done to avoid certain bias which can have a bad impact on both Brimob Polri and the Community.
Adrianus Meliala, a criminolog as well as a member of KOMPOLNAS once stated that “not all problems originate from the internal of Polri itself,” there are several external factors outside of Polri. In a democratic politic, not even one single money from the national budget goes unnoticed by DPR/ Legislative , each Budget has a role of DPR in it.
The functional role of Polri as a striking force which has a specific ability to reinforce national security and the rescuing of people of the society, must be supported by a well trained Brimob Polri, have a solid leadership, proper equipment and gear, as well as modern technology and have high respect towards Human Rights.
The preparedness of Brimob Polri in their carrying out their duty is affected by managerial preparedness with modern, dynamic, and actual perspectives towards the renewal in planning software requirements of law, hardware, and adequate resources in order to guarantee that duties are done well.
THE ROLE OF KORPS BRIMOB POLRI IN LAW ENFORCEMENT TOWARDS THE THE HIGH RATE OF CRIME IN INDONESIA
Brimob Polri aims to be the most up front guard of defense in law enforcement in building professional anti terror units with consideration on the dimensional challenges which are getting more difficult, this is related to the level/position of Indonesia’s Geo Strategy and Geo Politics in Asia as well as globally.
As a consequence of Indonesia’s strategic position regionally and globally, there is an increase in dimension of high intensity crime. In the Palermo Convention, it states that there are five categories of crime which is included as transnational crime, they are: narcotic crime, genocide, currency counterfeiting, sea piracy, and cyber crime.
This Palermo concept was later on emphasized by the ASEAN Declaration which stated that there are eight types of transnational crime: Illicit Drug Trafficking, Money Laundering, Terrorism, Arm Smuggling, Human Trafficking, Sea Piracy, Trans National economics crime & Currency counterfeiting, and Cyber crime.
Transnational crime in approach towards crime development is a necessity as a consequence of the development of communication technology, transportation, and information where the physical barriers of a country have become vague. International dimension as a form of crime which has crossed the territorial borders of a country, with the complexity of suspects and objects of action– and difficulty as a result of the difference in positive law amongst countries is the characteristic of transnational crime.
Tenseness and fear will rise within the community as a fear of crime that will later make the community feel and think that it is a form of Governmental failure in protecting their citizens.
Hermawan Sulistyo (2009), stated that the sudden appearance of terrorism is a threat to national security. The Bali Bombings I and II, Marriot Hotel Bomb, the series of Bombings in the American and Australian Embassy is a real life example of national safety issues.
Gegana Bomb Data Centre was one of the innovations from Brimob Polri in fulfilling their duty to protect and serve the community (GBDC). GBDC is a central bomb data and documentation analysis centre which is represented by Bomb Technician of Brimob Polri in order to enforce law by leaving behind investigation practices and conventional investigations changed into a police investigation approach which was based on a more scientific crime scene investigation approach.
Challenges of law enforcement and the maintenance of security and peace in Indonesia is currently face by a phenomena of development terrorism existence which is seen as a asymmetric warfare that has a tendency to point at the root of the problem of terrorism as a result of religion based growth of fundamentalism.
Globally, there is a tendency to view the identity of a religion not as a holy lesson but more of a perspective and a struggle. Conflicts and a flourishing fundamentalism will evolve and become the roots of world conflict the roots of terrorism needs soil in order to survive, and that rich soil will have a direct impact on the tree of terrorism, that rich soil is the social fundamentalist environment, which is the habitat, so that terrorism always comes and goes in the history of mankind.
The context of “Indonesian-ism” in Brimob Polri’ challenges as a striking force against terror and terrorism in Indonesia is that there is dynamics spread of terror , the most contemporary growth is that the term of “enemy” has been redefined into 2 categories; far enemies and near enemies.
The change in attitude and the way a radical organizations works is a combination between optimism and interests that might occur when an opponent suddenly appears too weak to be opposed.
Those weaknesses include: First; the ability of an opponent to respond effectively, the ability to protect their citizens and wealth that might weaken; and second; an opponent might make themselves morally and politically weak and therefore will increase the terrorist’s likely hood to obtain support from the community (Crenshaw, 6).
A conclusion needs to be drawn from Martha Crenshaw’s quote above, that terrorism is only a way to achieve a radical goal, and then the decision that terrorism is a psychologically chosen way regarding a rational decision made by a certain group of people to achieve their goal.
That rational decision is affected by several factors; subject, in this case is the certain groups and the second factor is object, in this case the target, therefore if either one of the factors are considered as the most beneficial way in order to achieve a certain goal compared to the other methods, then that method is chosen as the perfect rational method (Crenshaw, 7-11), it is not unusual that a contemporary terror attack in Indonesia by far enemies (the significance and identity of the western world is represented by America and Australia) becomes an attack towards near enemies (Indonesian Government and Brimob Polri) which is associated as “enemy” that block in achieving the main goal of a terrorist group’s activities in Indonesia.
We must see the terror attacks and their suitability with the current global trend, if we compare the modes of attack which are done by terrorists in Indonesia with terror acts in other countries we can conclude that these events somehow give inspiration amongst the terrorists because the attacks which happen in Indonesia also happen in other countries, for example the attack Bombings was done by using a motorbike in Indonesia is also happened in Pakistan, the attack of shooting of police officers also happened in Southern Thailand, when 5 police officers were shot and killed by the Pattani terrorist group.
An attack using Ricin poisoning also occurred in Afghanistan, an attack was also done towards US senators, and a terror attack was also done by sending letters filled Anthrax germs to the French Embassy in Jakarta, the main aim of these terrorists is politics, the struggle against world polarization.
The reason why terror groups and terrorist become more brutal and fired bullets towards a personnel of Polri who was on field duty and was wearing a police uniform was because there was a quote from Abu Bakar Baasyir staing that nowadays jihad in Indonesia is no longer fardhu kifayah, but fardhu ‘ain.
Indonesia is considered as Darul Harby according to Abu Bakar Baasyir, therefore it becomes compulsory to all Muslims in Indonesia to do Jihad against Kafir Haby Indonesia Government who consistently hamper those groups by law enforcement efforts towards terror activists who aim at western interest and the society in general.
Abu Bakar Baasyir stated that now is the time to oppose the Indonesian Government, this opinion was explained through one of Ustad Aman Abdurraham’s writings, which stated that to all men wherever they may be, act, march according to their abilities to do jihad towards toghut (A competitor of Allah – the Indonesial Government and also TNI and Polri), march step by step but with a big outcome.
Polri is considered to be the leading actor in tackling terror and therefore Polri is the number one enemy on terrorists, but despite that fact if we look at the previous events, whoever becomes a barrier for terrorist networks such as: Ulil Abshar Abdalla, Nazarudin Umar, Matori Abdul Djalil, and Guntur Romli, they have all be targets of terrorists because they were thought to be a barrier.
The shooting of a uniformed police officer is an easy target so that terrorists make them their aim, in fact, terrorists particularly look for members of Densus 88/ AT and members Counter terrorist unit of Brimob Polri. However, its is difficult to reach members of Densus 88/AT and Brimob Polri, therefore the terrorist aim at any uniformed police or Polri member in order to get their message through in saying that Indonesia is very prone to terrorism.
Before the Bali Bombings in 12th October 2002, Polri did not have any data or strategy in fighting against terrorism, even just to identify terrorist networks which have operated in Indonesia since 1998.
The achievement on disclosure of the Bali Bombing I and Jamaah Islamiyah terrorist network has made Polri a trusted leading actor to carry out their role in national security which is more than just security for the community; there have been several doubts on whether or not Polri could function well in their role in national security.
Since then, Indonesian Government has begun to obtain a format that is suitable with the reformation era as well as with Human Rights in countering terrorism associated insurgencies. The Indonesian Government’s decision was made my placing Polri in the implementation of law enforcement strategies by methods of “due process of law” where terrorists who are actually insurgent, are processed by law and brought to court in an open hearing.
This strategy is suitable with the current democratic conditions and it also emphasizes on Human Rights, once again, aware or unaware, law enforcement strategy by due process of law has brought a positive impact on the principles of contra-insurgency, the proof of guilt in an open hearing and gives insurgency rights to defend themselves fairly, will make the society assume that the insurgent is an ordinary criminal and a law violator of the people’s consensus.
This strategy of law enforcement has also implemented the “minimum force” strategy which has been the basic principles of contra-insurgency in the form of anti terror, as an instrument for law enforcement, every use of power by Brimob Polri is always based on the law, therefore the use of power is done selectively and with full responsibility, unlike the use of military violence which is often contra-productive because it is done without discrimination and invites social antipathy.
Since the disclosure of the bombers at Bali Bombings I, it was followed by the arrest of prominent figures such as Noordin m Top, Dul Matin, and Dr Azahari, which has encouraged Brimob Polri to improve and strengthen themselves, there have been several training programs done and there have been many resources which have been allocated to carry out its role in counter terrorism.
One of the decisions made by a INP / Polri Leader at that time which was very monumental was to form Task Force (Satuan Tugas/ SATGAS) Bom Polri which later transformed into Densus 88/Anti Terror, the existence of an ad hoc organization and its management was strengthened structurally by combining the best Polri personnel incuding personnel from Brimob Polri who were given the task as a Striking Force unit.
The structure of this system has made SATGAS anti terror Polri which consists of the best personnel from anti terror unit Gegana Brimob Polri has made itself a unit which is tactically flexible in order to face and track down terrorist who are also flexible and have a high mobility.
This is the implementation of the “tactical flexibility” which certainly the optimal performance as a Striking Force unit needs the existence of law enforcement agencies, especially Polri (With Brimob inside it) as a professional frontline guard in the criminal justice system, rule of law regarding insurgency and terrorism must be adequate, and the sufficient infrastructure to support this system so that it can run well.
When personnel resource as crew of anti-terror/ Striking Force units are so well formed through frequent training both inside and outside of the country either dependently or through assistance and cooperation with international anti terrorism, certainly still needs support and the availability of adequate infrastructure.
The need for adequate infrastructure is certainly not an easy task, even though legislature in Indonesian parliament have provided optimal support in building strength within anti terror units of Brimob Polri, an international cooperation is still very much needed in tackling terrorism which is an existing symptomatic crime in Indonesia.
International cooperation in the form of training and procurement of equipment in the from of grants or administration is needed. Known as a police anti terror unit who is required to place Human Rights as an operational basis, sufficient and proportional tools are needed for the self-defense of officers as well as to save the lives and the properties of the community.
Weaponry owned by Brimob Polri anti terror units is currently 1-2 decades out of date, with a limited quality as well as limited quantity. Only units which are locates in Mabes Polri have relatively adequate equipment, but its quality is still far from expectations and far from the international law enforcement standards.
Protective gear in the form of armor vests, optical devices, electronic surveillance device, breaching devices, sharpshooter/ sniper, and tactical weapon for primary and secondary which are owned by Brimob Polri anti terror units were all gear which had been passed on to then from the pre reformation era, other than being already torn, and in poor condition, the available choice of calibers and the types of munitions does not meet the police standards, and are not yet equipped with optical sight: day or night vision, quite often in law enforcement operations involving arresting high risk terrorists, there are several Brimob Polri anti terror units which have to use attack weapons AK47 and M16 A1 type without any adequate optical sight and body armor protection.
Evidence of amour that used in carrying out terror operations in Indonesia is currently more advanced compared to the weapons owned by Polri, taking back to the shootings of Sepe Silanca a residents in Poso, Central Sulawesi where Polri found 45 mm caliber bullets, a similar case occurred in Makassar, South Sulawesi, where riots took place involving the throwing of Grenades at the Governor of South Sulawesi, the Brimob Polri counter terror unit which worked together with regional Police and counter terror unit arrested a gunman who owned a 45mm caliber Pistol 1911, a number of long barrels type M16 A1 and M4 Carbine, which were easily obtained through the Philippines (Moro) arms smuggling route to Indonesia via North Sulawesi.
CONCLUSION
As a consideration and prediction of the need and urgency of building Brimob Polri counter terror units which are equipped with professional weapons is the number convicted of terrorism which have been brought to court in Indonesia.
Since 2002-2013, there have been a total of 906 individuals involved in terrorism with details: 643 people undergoing a court verdict, 50 people undergoing a court trial, 37 people still under investigation, and the rest have been released/ have finished their sentences.
This data is the biggest Warning and source of information because after they finish their sentences, will they return into terrorism activities?, therefore it is an absolute necessity in order to ensure pluralisms in the framework of Democracy and Human Rights in Indonesia, it is logical that international support in real form is needed in order to build capability, capacity, and support of modern equipments and weapons for INP, according to Police and international law enforcement organization standards.

POINTER KAPOLRI PADA SILATURAHMI NASIONAL FKUB IV TENTANG “KAMTIBMAS DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA” TANGGAL, 11 NOVEMBER 2013

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

POINTER KAPOLRI
PADA SILATURAHMI NASIONAL FKUB IV
TENTANG
“KAMTIBMAS DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA”
TANGGAL, 11 NOVEMBER 2013

1. Perkembangan lingkungan strategis yang dipengaruhi oleh isu global, telah mendorong pesatnya perubahan berbagai aspek kehidupan yang berskala internasional, regional maupun nasional. Fenomena ini akan berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan keamanan dalam negeri.
2. Implikasi perkembangan situasi tersebut apabila tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik dapat berpotensi menimbulkan kerawanan dan kecenderungan meningkatnya ancaman terhadap keamanan baik dalam bentuk kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara maupun peristiwa berimplikasi kontinjensi, yang pada gilirannya dapat terganggunya stabiltas Kamtibmas.
3. Kamtibmas merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2002).
4. Mengacu pada konsep tersebut, maka pemahaman Kamtibmas adalah sebagai suatu situasi dan kondisi yang mengandung adanya perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis (security), perasaan bebas dari kekhawatiran (surety), perasaan terlindungi dari bahaya dan gangguan (safety) serta perasaan damai lahiriah maupun batiniah (peace) dalam suasana tertib (order), dimana segala sesuatu berjalan lancar secara teratur yang merangsang gairah kerja dan kesibukan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, serta dapat hudup rukun, berdampingan antar individu dan antar masyarakat
5. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka ancaman dan gangguan terhadap stabilitas Kamtibmas, dapat dipersepsikan sebagai suatu spektrum yang membentang mulai dari bentuknya yang laten (tersembunyi) sampai pada bentuknya yang manifest (nyata). Bentuk-bentuk ancaman yang laten mengendap pada aspek-aspek astagatra, geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Bentuk ini dinamai Potensi Gangguan (PG), yang bila berinteraksi dengan faktor lain akan berkembang menjadi Ambang Gangguan (AG). AG ini dapat muncul menjadi gangguan nyata bila bertemu dengan faktor pencetus yang menyulutnya.
6. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pembinaan Kamtibmas (Binkamtibmas). Upaya ini dikonsepsikan sejak dini, mulai dari upaya-upaya yang berskala pre-emptif, preventif, hingga upaya-upaya yang berskala represif. Upaya-upaya pre-emptif ditujukan untuk menanggulangi akar-akar dan potensi kejahatan dan ketidaktertiban (PG), upaya-upaya preventif ditujukan untuk mencegah AG berkembang menjadi gangguan Nyata (GN), sementara upaya-upaya penegakan hukum ditujukan untuk menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Trend gangguan Kamtibmas periode Januari – September 2012 dengan Januari – September 2013
NO URAIAN TH 2012 TH 2013 TREND
1. KEJAHATAN 255.672 259.916 NAIK 4.244 1.66%
2. PELANGGARAN 13.526 15.842 NAIK 2.316 17.12%
3. GANGGUAN 12.323 12.168 TURUN 155 -1.26%
4. BENCANA 1.165 1.050 TURUN 115 -9.87%
JUMLAH 282.686 288.976 NAIK 6.290 2.23%
Sumber: Birodalops Sops Polri

8. Trend jenis kejahatan periode Januari – September 2012 dengan Januari – September 2013
NO URAIAN TH 2012 TH 2013 TREND
1. KONVENSIONAL 239.884 241.138 NAIK 1.254 0.52%
2. TRANSNASIONAL 12.464 15.129 NAIK 2.665 21.38%
3. KEKAYAAN NEGARA 2.919 3.397 NAIK 478 16.38%
4. IMPLIKASI KONTINJENSI 405 252 TURUN 153 -37.78%
JUMLAH 255.672 259.916 NAIK 4.244 1.66%
Sumber: Birodalops Sops Polri
9. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tugas pokok Polri adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
10. Perkembangan stabilitas keamanan dalam negeri pada tahun 2013 diwarnai oleh terjadinya konflik sosial di beberapa daerah di Indonesia yang salah satunya dilatarbelakangi oleh masalah kerukunan antar umat beragama.
11. Pluralisme bangsa indonesia yang terdiri dari berbagai etnis dan agama membawa konsekuensi terhadap terjadinya pertentangan antara kelompok atau individu dengan kelompok dan individu lainnya yang bernuansa Suku, Ras dan Antar Golongan yang apabila tidak dikelola dengan baik akan berpotensi terjadinya konflik yang berkepanjangan.
12. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
13. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
14. Diperlukan langkah – langkah komprehensif melalui peningkatan sinergitas polisional antar departemen dan lembaga dalam menangani dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan membangun kerukunan antar umat beragama.
15. Kebijakan pemerintah tentang kerukunan umat beragama.
A. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 2006, Nomor : 8 tahun 2006, tanggal 13 maret 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah / wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian rumah ibadat.
Dalam SKB 2 Menteri tersebut diatur pasal – pasal tentang persyaratan pendirian tempat ibadah antara lain :
a. Pasal 13
1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh – sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan / desa.
2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang – undangan.
3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan / desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten / kota atau provinsi.
b. Pasal 14
1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
a) Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3);
b) Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah / kepala desa;
c) Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten / kota; dan
d) Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten / kota.
3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.
c. Pasal 15.
Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, dituangkan dalam bentuk tertulis.
d. Pasal 16.
1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
2) Bupati / walikota memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

e. Pasal 17
Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

B. Keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2008, Nomor : kep-033/A/JA/6/2008, Nomor : 199 tahun 2008, tanggal 9 juni 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan / atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.
Keputusan bersama tiga menteri tersebut memuat diktum antara lain :
a. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama itu.

b. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan / atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (jai), sepanjang mengaku beragama islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok – pokok ajaran agama islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah nabi muhammad saw.

c. Penganut, anggota, dan / atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum kedua dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.

d. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan / atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan / atau anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

e. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dan diktum keempat dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

f. Memerintahkan kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah – langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini.

16. Data konflik SARA
NO Polda TH 2010 TH 2011 TH 2012 JAN SD OKT 2013
1 Aceh – 1 1 –
2 Sumut – 9 8 13
3 Sumbar 1 –
4 Riau – 1 –
5 Bengkulu – –
6 Jambi 1 1 1
7 Sumsel – 1 1
8 Lampung 1 2 4 1
9 Metro Jaya 5 22 11 6
10 Jawa Barat 4 4 10 19
11 Jawa Tengah 1 1 1 4
12 D I Y – 2 1
13 Jawa Timur – 3 4 2
14 Bali – 2 1 –
15 N T B 4 3 7 10
16 N T T 2 5 8 6
17 Kalbar – 1
18 Kalsel – 1 1
19 Kalteng – –
20 Kaltim 1 1 1 –
21 Sulsel 5 9 5 20
22 Sultra 2 2 –
23 Sulteng 2 17 41 45
24 Sulut 1 1 5 –
25 Maluku 11 10 6 –
26 Papua 8 11 17 12
27 Babel – 1
28 Banten – 1
29 Gorontalo – –
30 Maluku Utara 2 2 4 –
31 Kep. Riau – –
Jumlah 51 109 136 145

17. Kejadian menonjol
A. Cikeusik
Telah terjadi tindak pidana penganiayaan dan pengrusakan di kp. Peundey ds. Umbulan kec. Cikeusik kab. Pandeglang terhadap jemaah ahmadiah yang dilakukan oleh masa yang diperkirakan berjumlah 1.500 orang, dengan cara merusak rumah kediaman sdr. Sukarman bin matori dan melakukan penganiayaan dan pengrusakan yang mengakibatkan jemaah ahmadiah 3 (tiga) orang meninggal dunia an. Mulyadi, Tarno, Roni dan 5 (lima) orang luka luka an. Deden sujana, Debi, Dias, Ahmad masimbi, Apip, kerugian materil pembakaran terhadap 2 (dua) unit mobil, 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor dan 1 unit rumah tempat ibadah. Terhadap kasus ini 5 orang ditetapkan sebagai tersangka.
B. Temanggung
Kejadian rusuh massa yang berlatar belakang agama ini terjadi karena vonis putusan sidang 5 tahun penjara terhadap terdakwa penistaan agama atas nama Antonius richmon bawengan, oleh massa dianggap terlalu ringan sehingga massa berusaha menyerang terdakwa namun dicegah aparat dan terdakwa berhasil diamankan menggunakan rantis polri, sehingga massa merusak PN Temanggung kemudian aksi berlanjut di luar kantor PN Temanggung, kurang lebih 1000 orang massa melakukan tindakan anarkhis dengan cara merusak dan membakar bangunan dan kendaraan. Akibat kejadian tersebut 9 orang luka-luka, kerugian materiil :
a. Di gereja graha shekinah, jl. Supeno 11 Kab. Temanggung :
1) 6 unit sepeda motor dibakar.
2) Kaca-kaca gereja pecah, ruangan/meja dibakar, perabot / perlengkapan dan kantin dirusak.
b. Di gereja pantekosta, jl. S. Parman 20 Kab Temanggung :
1) 1 unit mobil suzuki, 1 unit mobil chevrolet carry dan 6 unit sepeda motor dibakar.
2) Rolling door dan pintu belakang dirusak.
c. Di gereja katholik santo petrus & paulus, jl. Jend. Sudirman 15 kab. Temanggung :
1) Jendela, pintu gereja, pintu balai keluarga, pintu balai pertemuan dan koperasi dirusak/kaca pecah.
2) Patung Yesus & Bunda Maria, altar hancur.
3) Alat musik, kantor sekretariat rusak berat.
d. Di PN temanggung, jl. Jend sudirman kab. Temanggung :
• Kaca jendela pecah, ruang sidangrusak ringan, kaca pintu bagian depanpecah, 2 unit truck dalmas polridibakar
e. Di Polres Temanggung :
• Kaca call centre dan kaca jendela kantor pecah, ban mobil kawat berduri ditusuk.
Kuat pam yang diturunkan : brimob 4 SSK, Dalmas Polda Jateng 1 SSK, Polres Temanggung 2 SSK, TNI 3 SSK dipimpin langsung oleh Kapolda Jateng.
Perkembangan rusuh massa di kab. Temanggung terhadap 8 (delapan) orang tersangka telah di vonis dan saat ini menjalani hukuman.
C. Ciketing
Penyegelan gereja dilakukan pada maret 2010 dan 20 juni 2010. Namun pada 11 juli 2010, jemaat HKBP beralih melakukan kebaktian di sebuah tanah lapang yang jaraknya 3 km dari rumah kebaktian yang sudah disegel sebelumnya.
“jemaat HKBP melakukan konvoi dari rumah kebaktian yang disegel menuju ke lapangan. Masyarakat saat itu melakukan penolakan,”.
Sejak itu, polres bekasi melakukan pengamanan kebaktian di tanah kosong tersebut yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bekasi. Hingga pada saat kejadian 12 september, kebaktian masih dikawal Polisi meski hanya seorang anggota polri yakni Briptu Galih Setyawan. Polisi sebelumnya sudah menjelaskan kepada jemaat HKBP atas konvoi yang bisa menimbulkan gesekan sosial. Namun meski diberi peringatan, jemaat HKBP tetap melakukan konvoi tanggal 15 agustus, 22 agustus, dan 5 september.
Konvoi tersebut memprovokasi masyarakat sekitar sehingga pada tanggal 12 September terjadi peristiwa penusukan.
Pada tanggal 12 september tersebut, konvoi berjalan dari rumah kebaktian menuju lapangan. Pengawalan Briptu Galih berada di depan rombongan jemaat HKBP. Tiba-tiba di tengah jalan, 4 orang masuk ke tengah konvoi dan menghalangi jalan rombongan dengan motor.
Melihat hal itu, bergegas, Briptu Galih menuju ke tengah-tengah rombongan jemaat HKBP. Keempat orang tak dikenal tersebut melarikan diri. Seorang jemaat bernama Asih tampak sudah berlumuran darah di bagian perutnya.
Saat di perjalanan, pendeta Lusfida yang tengah memegang asih di motor, tiba-tiba dipukul dengan kayu oleh seorang tak dikenal.
Kejadian penusukan dan pemukulan ini merupakan akumulasi dari ketidaknyamanan warga sekitar kebaktian terhadap jemaat HKBP.
Berdasarkan hasil penyidikan 10 (sepuluh) orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
D. Sampang
Bermula dari sekitar 20 orang anak warga syiah yang sekolah / mondok di pulau jawa (malang) pulang kampung / mudik untuk berlebaran dengan keluarganya di desa Karang Gayam Kec. Omben Sampang.
Pada tanggal 26 agustus 2012 pukul 09.45 wib, ketika mereka akan kembali untuk melanjutkan sekolah / mondok, di tengah jalan dihadang oleh + 30 sepeda motor (diduga pengikut M. Rois dari kelompok Sunni). Mereka dipaksa untuk turun dari kendaraan dan kembali ke rumahnya masing – masing dengan berjalan kaki serta tidak boleh melanjutkan sekolah lagi.
Saat rombongan tiba di rumah Tajul Muluq, pengikut Tajul Muluk memberitahukan kejadian tersebut kepada sdr Hamama, massa kedua kelompok saling berhadapan dan saling memprovokasi. Massa pengikut M.Rois (kelompok sunni) semakin banyak datang ke lokasi dengan membawa senjata tajam, bambu runcing dan bom molotof karena adanya himbauan dari masjid – masjid sekitar desa Karang Gayam.
Massa semakin beringas karena ada perlawanan sehingga bentrok dan kerusuhan dengan lemparan batu, senjata tajam dan bondet serta pembakaran rumah terjadi secara sporadis. Anggota Polsek Omben sebanyak 20 orang tidak bisa melerai konflik yang melibatkan sekitar 3.000 orang.
Dari peristiwa tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia dan 11 (sebelas) orang luka – luka dengan kerugian materi : 37 rumah bilik/kayu dibakar jumlah pengungsi : 255 orang, yang ditampung dilapangan tenis indoor kabupaten Sampang.
Dari hasil penyelidikan 5 (lima) orang telah ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan penangkapan,
E. Tasikmalaya
Pada hari minggu tanggal 05 mei 2013 pada pukul 01.00 s/d 02.00 wib di pemukiman jemaat ahmadiyah di wilayah ds.tenjowaringin kec.salawu kab.tasikmalaya dan kp. Babakansindang ds. Cipakat kec. Singaparna kab. Tasikmalaya telah terjadi pengrusakan fasilitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang dilakukan oleh kelompok massa sebanyak± 500 orang dengan cara melakukan pelemparan mengunakan batu ke beberapa asset milik jemaat ahmadiyah. Adapun fasilitas umum dan rumah warga Jemaat Ahmadiyah yang telah dirusak adalah: 21 (dua puluh satu) rumah, 4 (empat) sekolah, 1 (satu) mushola mengalami pecah kaca dan 1 (satu) masjid rusak.
Dari hasil penyelidikan 2 (dua) orang telah ditetapkan sebagai tersangka telah dilakukan penangkapan, sebagai berikut :
a. Rustaman, 31 tahun, agama islam, alamat kp. Sukasari, ds.tenjowaringin, kec. Salawu kab. Tasikmalaya.
b. Atang, 50 tahun, agama islam, alamat kp.cibuluh ds. Tenjowaringin kec. Salawu kab. Tasikmalaya.

18. Faktor penyebab terjadinya konflik bernuansa agama :
A. Munculnya keyakinan keagamann yang berbeda dengan keyakinan keagamaan pada umumnya contoh : ahmadiyahdan syiah, yang dianggap bertentangan dengan keyakinan agama islam, .
B. Pembangunan rumah ibadah yang tidak sesuai dengan prosedur
C. Menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah secara rutin dan menimbulkan gangguan bagi warga sekitarnya.
D. Adanya provokasi dari pihak tertentu terhadap agama tertentu sehingga memunculkan sentimen keagamaan yang dapat berakhir dengan tindakan anarkhis.
19. Langkah antisipasi polri
A. Meningkatkan giat deteksi dini dan cegah dini guna mengantisipasi agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik yang meluas serta Polri tidak terdadak dalam menghadapi perubahan yang eskalatif/fluktuatif
B. Memetakan berbagai potensi konflik bernuansa agama, untuk menemukan dan mengkaji akar masalah guna mencari solusi yang tepat beserta instansi terkait lainnya;
C. Mengutamakan kegiatan pencegahan dari pada penegakan hukum untuk menghindari tindakan berlebihan untuk meminimalisir korban.
D. Meningkatkan giat kepolisian dengan penggelaran personel secara optimal di wilayah rawan potensi konflik agama dengan menempatkan pengamanan terbuka dan tertutup dengan cara mendirikan pos tetap dan atau pos mobile.
E. Meningkatkan kegiatan preemtif dengan mendorong FKUB dan BAKORPAKEM menyelesaikan potensi konflik bernuansa agama.
F. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan tim terpadu tingkat pusat dan daerah dalam rangka implementasi Inpres Nomor 2 tahun 2013 untuk mendorong pihak yang berkonflik, pranata adat/sosial, menyelesaikan akar permasalahan terjadinya konflik bernuansa agama tersebut.
G. Melaksanakan kegiatan preventif melalui turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat di wilayah rawan potensi konflik bernuansa agama.
H. Memberikan back up satuan baik secara rayonisasi maupun back up dari satuan atas.
I. Melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel dengan menjunjung tinggi ham terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum konflik bernuansa agama.

JAKARTA, 11 NOVEMBER 2013
KAPOLRI

POLISI DAN PEMOLISIAN BERDIMENSI HAM , HASIL WORKSHOP ANTARA KORPS BRIMOB POLRI DAN ICRC DI MAKASAR

Kerjasama antara Korps Brimob Polri dengan ICRC dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi anggota Brimob polri pada saat melaksanakan tugas agar sesuai dengan standar HAM Kepolisian Internasional, denganadanya pelatihan inidiharapkandapatmemberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi anggota Brimob Polri sehingga dalam pelaksanaan tugas senantiasa berpedoman padaprinsip-prinsip universal dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dengan diadakannya Workshop Standar HAM Kepolisian internasional bagi Perwira Brimob Polri di Makassar dari tanggal 5 s/d 8 Mei 2013 ini merupakan langkah nyata bagaimana Polri dan Korps Brimob Polri secara khusus senantiasa berupaya untuk menjadi lebih profesional dalam upaya -upaya penegakkan hukum , perlindungan dan pengayoman masyarakat.

bahan -bahan hasil workshop ini dapat diunduh pada link berikut ini :
1. INDONESIA – Pengantar Workshop 2013

2. INDONESIA – ICRC & Polisi 2013

3. INDONESIA – Penangkapan & Penahanan 2013

4. INDONESIA – Penggunaan Kekuatan & Senpi 2013

5. INDONESIA – PHH KETERTIBAN UMUM – 2013

6. INDONESIA – Instrumen HAM & Penegakan Hukum 2013

Aturan Perilaku Aparat Penegak Hukum – CCLEO

Deklarasi Universal HAM – DUHAM

Konvenan Internasional Hak EkoSosBud – ICESCR

Konvenan Internasional Hak Sipil & Politik – ICCPR

Konvensi Anti Penghilangan Paksa

Konvensi Anti Penyiksaan – CAT

Perkap no 10 th 2010 Barang Bukti

Perkap No. 8 th 2009 HAM

perkap-no-1_tahun-2009 GUNKUAT

Prinsip Dasar Penggunaan Senjata Api – BPUFF

PROTAP 1 TH 2010_Penanggulangan Anarki

Standard Minimum Rules on Treatment of Prisoners (INA) 22 Aug 2011

MENJAGA MERAH PUTIH TETAP BERKIBAR DI PUNCAK JAYA PAPUA