KRIMINALISASI DOKTER DAN HAK IMUNITAS ATAS HUKUM

“THE HEALTH OF MY PATIENT WIIL BE MY FIRST CONSIDERED“ (HIPPOCRATES) referensi terkait masalah malpraktek dokter > KLIK disini MAL-PRAKTIK Nak kalau udah gede mau jadi apa ? ……………jadi dokterrr pakkk , jadi Dokter maaa…………. biasanya jawaban polos anak- anak kita ketika menjawab pertanyaan standar tiap orang tua akan masa depan buah hati mereka ,Lanjutkan membaca “KRIMINALISASI DOKTER DAN HAK IMUNITAS ATAS HUKUM”

TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA : NORMATIF, TEORETIS, PRAKTIK DAN MASALAHNYA

TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA : NORMATIF, TEORETIS, PRAKTIK DAN MASALAHNYA Mulyadi, Lilik, 2007, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia : Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya, Alumni Bandung Secara kronologis, terdapat 8 fase perkembangan peraturan tentang TPK yaitu : 1) Fase ketidakmampuan tindak pidana jabatan dalam KUHP untuk menanggulangi korupsi; 2) Fase Kep.Pres No. 40 TahunLanjutkan membaca “TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA : NORMATIF, TEORETIS, PRAKTIK DAN MASALAHNYA”

Telepon Tipu-tipu

Seringkali kita mendengar keluhan maupun laporan dari msyarakat terkait penipuan via telepon, modus bermacam macam , bisa dengan mengaku sebagai polisi , dokter, BNN dan lain sebagainya, umumnya dilakukan dengan meminta sejumlah uang tebusan karena salah seorang keluarga , anak ataupun pasangan mengalami kecelakaan sehingga butuh dana operasi atau terlibat kejahatan narkoba , perkelahian maupunLanjutkan membaca “Telepon Tipu-tipu”

PENELITIAN KARIR KRIMINAL oleh Muhammad Musthofa (2007)

PENELITIAN KARIR KRIMINAL Muhammad Musthofa (2007) Definisi karir kriminal Karir kriminal dalam kriminologi diteliti dalam dua dimensi. Pertama, penelitian karir kriminal diteliti sebagai aspek individual yang berhubungan dengan proses seseorang menjadi kriminal sebagai penjahat karir (penyimpang sekunder). Dalam penelitian karir kriminal aspek individual ini, metode penelitian yang dipergunakan adalah studi kasus individual. Dimensi kedua mengukurLanjutkan membaca “PENELITIAN KARIR KRIMINAL oleh Muhammad Musthofa (2007)”

FENOMENA TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI OBYEK PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)

FENOMENA TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI OBYEK PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) oleh : depri Pendahuluan Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Indonesia bahkan seluruh dunia yang sering dilansir melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Maraknya issue perdagangan orang diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun wanita bahkan anak-anak yang tidakLanjutkan membaca “FENOMENA TENAGA KERJA WANITA SEBAGAI OBYEK PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)”

KASUS WISMA ATLIT DALAM KAJIAN KONSEP KEJAHATAN KORPORASI

KASUS WISMA ATLIT DALAM KAJIAN KONSEP KEJAHATAN KORPORASI by : DEPRI Pendahuluan Pemberantasan korupsi sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara mengingat korupsi bisa menimbulkan permasalahan yang serius bagi negara karena membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat; korupsi bisa merusak nilai – nilai demokrasi dan moralitas; dan membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Oleh karenanya, korupsi menjadiLanjutkan membaca “KASUS WISMA ATLIT DALAM KAJIAN KONSEP KEJAHATAN KORPORASI”

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KASUS LUMPUR LAPINDO

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KASUS LUMPUR LAPINDO Oleh : Depri Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Tragedi bencana lumpur Lapindo terjadi lebih dari 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2006, namun permasalahannya belum terselesaikan hingga saat ini, ini para korban lumpur Lapindo belum mendapatkan semua hak-haknya dari PT Lapindo. Berdasarkan Perpres Nomor 68 tahun 2011, pembayaran gantiLanjutkan membaca “PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KASUS LUMPUR LAPINDO”

PENEMUAN KEMBALI KORBAN-KORBAN KEJAHATAN

PENEMUAN KEMBALI KORBAN-KORBAN KEJAHATAN Part I Setelah beberapa decade, bahkan abad tidak dihiraukan, korban kejahatan diberikan perhatian yang diperbaharui dan efeknya ditemukan kembali selama akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Sejumlah kecil penganjur untuk membantu diri sendiri, ilmuawan social, wartawan pejuang, pejabat peradilan pidana yang tercerahkan, dan pembuat UU yang responsive membantu mengarahkan keprihatinanLanjutkan membaca “PENEMUAN KEMBALI KORBAN-KORBAN KEJAHATAN”

PEER SUPPORT GROUPS & PERASAAN PENYIMPANGAN

PEER SUPPORT GROUPS & PERASAAN PENYIMPANGAN Manakala secata teoritis sepertinya pertemuan yang dilakukan dengan kelompok yang terkena dampak sebuah kejahatan atau pelanggaran akan membantu sang korban untuk kembali merasa normal, kenyataannya peer support group (PSG) bisa saja sama sekali tidak memiliki fungsi tersebut. Walaupun tidak ada penelitian di masa lalu yang secara langsung menguji dampakLanjutkan membaca “PEER SUPPORT GROUPS & PERASAAN PENYIMPANGAN”

HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI LEMBAGA PERADILAN. ( FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT )

HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI LEMBAGA PERADILAN. ( FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT ) PENDAHULUAN Pra pradilan sebenarnya adalah hal yang baru bagi dunia peradilan Indonesia. Pra peradilan adalah salah satu lembaga yang diatur dalam KUHAP yang bertujuan sebagai lembaga kontrol dalam proses penegakan hukum di Indonesia khususnya hukum pidana. Praktisi dan juga pakar hukum DR.Lanjutkan membaca “HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI LEMBAGA PERADILAN. ( FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT )”