TWK UNTUK KPK

Membahas status pegawai KPK yang berpolemik belakangan hari, tulisan ini disarikan dari hasil mengikuti webinar via daring dengan judul : “Bincang Kebangsaan Kajian Terhadap TWK KPK Dari Perspektif Pengukuran” dilaksanakan pada hari Jum’at, 28 Mei 2021 :

Moderator :

  1. RIFFKY ISSAC Direktur GSK

Narasumber :

  1. YUDI LATIF, PHD Pakar Aliansi Kebangsaan
  2. Prof. HAMDI MULUK Ketua Lab Psikologi Politik UI
  3. Dr. ISTIANI Kepala Lab Psikologi Binus Kampus Bekasi
  4. Dr. ZORA A. SUKABDI, PSI Psikolog Forensik & Dosen Kajian Terorisme UI

Penyampaian Narasumber :

  1. YUDI LATIF, PHD

Pancasila Publik tidak harus memusat pada negara dia bilang justru moral itu kan sesuatu harus kalau ingin berkembang alam Iya itu harus dikembangkan secara volumetri jadi nilai moral begitu kalau ingin subur dan warga negara tidak merasa itu dipaksakan dari luar harus tunggu secara alamiah lewat proses-proses ruang diskusi antar berbagai komunitas sehingga produk saya perlu dijelaskan di dalam wawasan Pancasila kita menemukan jalan tengah juga kita memerlukan baik itu peran negara maupun peran masyarakat Kenapa peran negara penting karena kan komunitas juga macam-macam komunitas juga macam-macam dan cara menafsir terhadap Pancasila nya juga bisa ada elemen elemen panas di dalam masyarakat yang bisa keluar dari garis kontur gitu untuk memastikan bahwa cara masyarakat menafsir Pancasila itu tetap di dalam bingkai sesuatu yang merupakan dasar untuk logis dasar esensi dari Pancasila maka peran negara penting untuk menegakkan rule of Law mendekatkan security security supaya tidak ada pemaksaan pandangan dengan masyarakat Allah supaya juga ada kepastian bahwa cara menafsir Pancasila itu tidak semena-mena gitu tidak boleh bertentangan dengan

Masa tertentu masih boleh ikut kontes tadi ikut menjadi kepala daerah langsung kekuasaan tapi mereka yang memberantas korupsi yang terdefinisi ini sebenarnya sumpah patriotis yang dipakai dalam aspek tertentu harus dilucuti dan dikeluarkan dari KPK apa pemahamannya intisarinya gini jadi mengembangkan nilai Pancasila itu nggak bisa Nggak bisa particular Gak bisa unit-unit tertentu saja tidak bisa macam parsial nilai kebangsaan dalam kehidupan berbangsa maka itu tidak hanya di berlaku bagi satu institusi negara tapi terutama para politisi pemimpin politik cara kita merekrut toko-toko deh anggota DPR Kementerian itu lagi kumpul di sanggar yang sama kalau nggak kita jadi double standard masih punya hak itu pengembangan karir tetapi mereka yang memberantas korupsi hanya karena ada identifikasi aspek-aspek tertentu yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan itu kemudian harus tidak punya lagi hak untuk mengembangkan karirnya di dalam kehidupan negara ini harus menjadi satu-satunya anjing pet kita termasuk cara merekrut menteri cara merekrut para politisi di Senayan semua ini diberlakukan Iqbal nggak bisa hanya 11 saja Oke berikutnya itu Abang Dengan Pikiran tadi bahwa sebenarnya pemberantasan korupsi itu ekspresi dari cinta Negeri sebenarnya gini karakter kebangsaan itu apa yang disebut dengan arus total sebagai sebagai praktik Louis De broglie

Nilai nilai Bangsaan Pancasila itu ke dalam berbagai bentuk namanya itu code of Conduct kode-kode perilaku kita jumpa kan verbalisme selama ini kalau orang siapa Pancasila, Pancasila itu ukurannya sila pertama apa gitu atau imajinasi kita dalam menilai seseorang itu Patriotisme tidak itu diukur dari pengetahuan pengetahuan kognitif pada akhir ke situ ada di dalam berbuat Jadi kalau begitu sebenarnya kita harus menurunkan nilai Pancasila ke dalam kode-kode perilaku nah sebenarnya kan mestinya di dalam KPK itu juga kan ada kode-kode perilaku-perilaku itu dijalankan secara umum dan secara konsisten Mestinya Kita tidak perlu lagi mencari bentuk-bentuk pengukuran yang lain jalankan saja itu namanya code of Conduct nya sudah pasti itu sesuai dengan imperatif yang berarti.

Setiap institusi ada komite etik. Contohnya : Tetap menerapkan segala segala yang di perhatikan seperti Nilai kebangsaan pancasila, menyanyikan lagu kebangsaan indonesia raya.

Bagaimana kita mengukur dan menyuling nilai nilai kebangsaan atau nilai pancasila ? Pancasila sebagai ideologi, Pancasila itu seringkali dipajang.

Memulai Dengan kepenuhan kita punya seluruh nilai seluruh gagasan 10 ideal Pancasila, ada tapi namanya Ideologi itu sesuatu cita-cita dan cita-cita itu tidak selalu bisa dicapai sepenuhnya kita hanya bisa mendekati itu untuk bisa mendekati cita-cita semata sebenarnya nilai itu memerlukan dasar nilai-nilai bersama memerlukan tata kelola yang benar urutan tata nilai mengembangkan nilai tersendiri.

Pancasila itu hanya bisa dikembangkan kalau bagaimana cita-cita itu bisa diwujudkan dicapai memerlukan tata kelola dan selain tata kelola nanti memerlukan Tata Sejahtera contohnya: kalau kita lihat dari idealisasi Pancasila Sebenarnya boleh katakan mungkin elite-elite politik Pancasila dalam menjalankan demokrasinya Pancasila. Kenapa?Namun kedua Pancasila cita-cita demokrasi yang kita kehendaki itu demokrasi permusyawaratan cita-cita ideologi Pancasila bahwa demokrasi partai-partai politik instrumen dari demokrasi bukan instrumen dari oligarki dan cita-cita.

Permusyawaratan atas dasar kebijaksanaan seperti kata Soekarno. Partai sebagai Collective action itu dipimpin oleh ide-ide membunyikan bukan dipimpin oleh uang menikmati uang memberikan uang bukan Jadi sebenarnya.

  1. Prof. HAMDI MULUK

Landasan landasan ekonomi pangan energi semua itu adalah elemen-elemen dari ketahanan nasional satu aspek yang mendapat dimensi khusus di mana itu yang penting juga adalah aspek ketahanan dalam ideologi itu yang di sini sama dengan ceritanya dari tahun ke tahun ini kita bukan memakai bagus dan makin melorot utama dikontrol betul pada waktu itu adalah terusnya nilai-nilai kebangsaan kita dalam aspek ideologi di situ ada ukuran. Apa itu kalau kita mengatakan ketahanan nasional kita dalam aspek ideologi.

Penerimaan terhadap paham paham. kalau kita mau sepakat kita bisa kasih lihat mukanya paham-paham radikal ekstrim atau ekstrem yang mengarah mungkin ke terorism ya. Dan ini menjadi lahan yang subur untuk praktek praktek ke arah radikalisasi karakter terhadap pakai yang itu memang kita banyak membantu untuk melakukan pembinaan terhadap napi napi teroris itu dan juga kita ikut untuk mengembangkan tool Bagaimana mencegah ada nya orang orang terpapar.

Kalau kita pakai pendekatan dimana dan supply bisa memakai setelah di mana supply atau Hussein full kantor psikologi jadi bawa orang bisa ngedorong yang kuat untuk mengadopsi yang ke-2 Ideologi itu Ya udah kalau itu dan tertarik dan merasa itu benar dari pada tingkat dia merasa itu benar pada tingkat nilai-nilai yang dia cari pada sikap Mungkin dia merasa itu sesuatu yang bagus tapi yang positif kalau kita komplain itu namanya jadi begitu dengan kombinasi dari perilaku yang jadi.

  1. Dr. ISTIANI

• Latar Belakang Dr. Istiani :

  • Anggota pengurus Asosiasi Psikologi Militer Indonesia (APMI)
  • Menyelesaikan S3 dari Fakuktas Psikologi UI dengan topik pngukuran intrgritas level individu
  • Terlibat dalam pengembangan computerized adaptive testing (CAT) di Dinas Psikologi TNI AD & TNI AL
  • Pengembangan beberapa psychological tools.

• Latar belakang beberapa pertanyaan yang muncul terkait dengan twk KPK ini.
√ apa sebenarnya yang diukur atau menjadi sasaran ukur dari twk KPK?
√ Mengapa alat ukur yang digunakan adalah indeks modulasi bernegara (IMB)

PRINSIP DASAR PENGUKURAN

Psychometrics
Is a systematic procedure for obtaining samples of behavior, relevant to cognitive or effective functioning, and for scoring and evaluating those samples according to standard (Urbina, 2004).

Measuremend and Psychometric
Measurement theory is the rational foundation for developing and evaluatinh meaurement procedurs.

Explicity psychometric theory is concern with developing and evaluating measurement of traitd, attitudes. Or specific behaviors.

PENGUKURAN & PSIKOMETRI
√ kasus khusus dari assessment
√ bassed on a more defined scale along whicht scores can he ordered with relatively fine gradations.
√ seeks preciond, and improvement in precision. In measure
√ alat ukur psikometri/psikologi itu “a. Living”

PRINSIP DASAR 2 :

  1. Variabel Laten
    Dilakukan dengan mencari variabel manifest yang sepadan dengan variabel laten yang diukur
  2. Variabel Manifes
    Perlu ada ketidaksesuaian di antara variabel laten dengan variabel manifest pandanannya (Validitas)

PERLU DIKETAHUI UNTUK MENGINGAT KATA KUNCI
• Reliability
• Validity
• Standardizy

SEJARAH SINGKAT DAN TES LAIN SEJENIS
awal mulanya adalah kekuatiran Terhadap Peningkatan ekstrimis dengan kekerasan negara
• pengembangan di awal adalah dengan pendekatan rehabilitasi (Penanganan)
• akurat adalah alat ukur praktis yang digunakan untuk melihat pemahaman motivasi dan perilaku secara empiris
• Terdapat 25 variabel TESOM (Tingkah laku, Emosi, Sikap, Opini & Motivasi) yang telah dimodifikasi menjadi pernyataan terkait radikalisme dan terorisme.

MEMAHAMI TWK, IMB dan TES SEJENIS

Konsep Model Item :

  1. Variabel
  • Intensi
  1. Dimensi
  • Belief : Nilai Pancasila
  1. Operasionalisasi
  • Memperbaiki Society karena menghargai individu lain sebagai manusia
  1. Indikator Perilaku
  • mementingkan Tujuan sosial daripada tujuan pribadi
  • rasa keadila
  • cara menanggapi orang lain

TWK vs IMB
• nama wawasan kebangsaan ini sesuai undang-undang yang berlaku
• kalau untuk calon ASN masih dimungkinkan karena wawasan itu berasosiasi kuat dengan dimensi kognitif
• tetapi untuk kasus khusus peralihan pegawai KPK menjadi ASN tampaknya bukan lagi wawasan sifatnya tetapi kecenderungan-kecenderungan lain yang menyimpang dari ideologi negara kalau meminjam istilah Gus Dur negara bukan bukan yaitu:

  1. Bukan sekularis
  2. Bukan Komunis
  3. Bukan liberalis
    1. Untuk itulah indeks modulasi bernegara yang pada akhirnya diperlukan

SAKTI (SISTEM ASESMEN TERINTEGRASI)
• suatu alat ukur reliabel dan valid tahap awal
• untuk mengungkap derajat sikap berbangsa dan bernegara individu kebangsaan
• untuk pencegahan
• intensi dan sikap terhadap NKRI Pancasila undang-undang dasar 1945 Bhineka Tunggal Ika
• kebutuhan psikologis individu kebutuhan mengelola ancaman dan kebutuhan mengelola ketidakpastian

PENJELASAN VARIABEL FAKTOR RESIKO

  1. Subdimensi Motivasi (Anti) Kekerasan
    • Restorasi Kebermaknaan berkaitan dengan sejauhnya individu ingin mengembalikan kebermaknaan diri yang hilang
    • Persepsi Keterancaman berkaitan dengan perasaan subjektif ancaman simbolik dan real atas keberadaan kelompok lain
    • Persepsi Ketidakadilan berkaitan dengan perasaan subjektif kelompok tidak diperlakukan adil dieksploitasi oleh kelompok lain atau pemerintah
  2. Subdimen Paham (Anti) Kekerasan.
    • Justifikasi Kekerasan berkaitan dengan dukungan pada penggunaan kekerasan demi mencapai tujuan kelompok
    • Dukungan Terorisme Berkaitan dengan dukungan pada aksi kekerasan yang dilakukan di dalam negeri
    • Intoleransi berkaitan dengan sejaumana individu menunjukan inklusivitas terhadap kelompok.

KESIMPULAN
• Alat ukur IMB TNI 51 (Versi 1) Telah valid dan reliabel yang menyisakan 45 item valid
• Satu item pertanyaan gugur, Satu variabel di exlude
• Sebagian kecil item penyataan di rewording kembali (Loading factor kecil)
• Variabel komitmen benegara dibagi menjadi 2 variabel baru, Identitas nasionalisme dan komitmen bernegara.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s