its ROBO time

dalam film film animasi jaman  anak  anak dulu bahkan sampai jaman anak saya sekarang, namanya robot selalu identik dengan mesin pintar yang bisa berbuat sesuatu dengan tenaga super luar biasa.

teknologi robotic saat ini berkembang sedemikian pesat, ya robot diciptakan untk membantu meringankan beban pekerjaan umat manusia, mungkin tinggal selangkah lagi ketika robot mulai disematkan artificial Intelligence maka robot dimasa depan akan mampu menelaah sendiri input perintah yang diberikan sambil memberikan alternatif solusi-solusi terbaik bagi manusia, kata kuncinya bagi umat manusia.

ketika teror berdarah di kota Dallas Amerika terjadi, adalah bagaimana pihak kepolisian Kota Dallas harus menurunkan robot penjinak bom sebagai eksekutor terhadap pelaku penembakan yang menewaskan beberapa Polisi serta melukai lusinan orang lain.

Publik di Amerika bahkan dunia pun tercengang bagaimana bisa akhirnya robot penjinak bom digunakan secara efektif menjadi eksekutor penindakan keras terhadap pelaku kriminal bersenjata yang memiliki keahlian bertempur sekaligus mencabut nyawa, menurut kabar di bebrapa media pelaku adalah veteran militer yang memiliki pengalaman bertempur di wilayah konflik.

berangkat dari adanya rasa penasaran pada akhirnya saya mencoba mebuka beberap file video yang ada di youtube, memang terlihat pernyataan dari kepala kepolisian Dallas yang kebetulan berkulit hitam sama seperti pelaku penembakan , bahwa saat itu Polisi Dallas telah kehabisan langkah melawan kebutralan penembakan yang dilakukan oleh pelaku, disebutka saat itu tidak ada opsi lain yang paling memungkinkan ( tidak menggunakan robot )  untuk diambil , hasilnya robot penjinak bom diitugaskan untuk memburu pelaku yang sedang bersembunyi disudut bangunan dengan melemparkan sejumlah peledak ke dekat pelaku , tuntas pelaku pun tewas di tempat.

Melihat ( memahami ) hutan tentutalah tidak dapat dilakukan dengan mengamati pohon dari dalam hutan, bisa jadi harus dengan sudut pandang helicopter ( dari ketinggian ) untuk dapat melihat seberapa lebat hutan yang dimaksud sekaligus mengukur tepian hutan yang bisa jadi tak terkira luasnya dibandingankan berada ditengah hutan diantara pepohonan.

perumpaan diatas bukalah untuk mengamini tindakan out of box Polisi Dallas ketika memutuskan menurunkan robot dilengkapi peledak untuk menetralisir serangan ( pelaku) penembakan dalam insiden tadi, namun berusaha untuk mencari hikmah atas berbagai kelebatan dan luasnya hutan ( kondisi chaos) di Dallas saat ini.

beberapa infomasi terkait mengkritisi penggunaan robot diluar pakem kepolisian khususnya dinegara seperti amerika adalah berkisar antara pertimbangan antara tinjauan etika , pertimabangan  taktis dan sensitivitas isu warna kulit atau ras dinegara adidaya seperti Amerika tadi.

423423252

Menelaah apakah penggunaan robot kepolisian di Dallas sudah tepat atau belum dapat dilihat dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain :

Pendekatan etika Kepolisian :

Polisi oleh hukum diberikan wewenang penggunan kekerasan jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasionalkan  secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer) karena itu Etika profesi kepolisian diharapkan dapat menghindarkan petugas polisi dari tindakan yang emosi , semangat kesukuan, keagamaan dan atau semangat sectarian lainya.

Dalam konteks masyarakat demokrasi, penegakan hukum hendaknya dipandang sebagai perlindungan atau pemulihan hak warga yang terlanggar karena fungsi hukum pada hakekatnya adalah melindungi hak. Penegakan hukum bukan sekedar drama kekerasan lawan kekerasan atau pembalasan dendam namum lebih merupakan sarana pemulihan keseimbangan  yang terganggu.

Kepolisian mengemban 2 sosok yang berbeda bahkan sering bertolak belakang yakni sosok keras (stronghand of law and society) dan sosok lembut (soft hand of law and society). Sosok ini harus ditampilkan dalam suatu ritme sesuai kondisi persoalan yang dihadapi, ketika menghadapi warga yang sabar, patuh dan bisa diajak komunikasi maka sosok lembut yang ditampilkan. Namun ketika berhadapan dengan warga yang membangkang, bersikap bermusuhan bahkan menyerang maka sosok keras terpaksa ditampilkan.

Dalam menghadapi pembangkangan/serangan polisi diberi dispensasi tentang penggunaan cara paksaan, kekerasan dan bahkan penggunaan senjata api tetapi dalam batas batas yang diperbolehkan hukum. Dengan paradigma penegakan hukum yang lebih responsive-persuasif maka kekuatan fisik yang digunakan harus terukur dan seimbang dengan perlawanan.

As police departments acquire more robots that were once seen only in war zones, civilian law enforcement officers are pushing into territory forged by the CIA and the U.S. Air Force to kill terrorists, said Ryan Calo, an assistant law professor at the University of Washington in Seattle and an expert on robotics and the law.

“This is not the beginning of killer robotics, domestically, but it is hard to distinguish this and a drone strike,” Calo said. “The police had exhausted their other options, they thought.”

Like in the military’s lethal drone program, “they are also trying to minimize collateral damage here. They don’t want to risk officers’ safety,” he said.

http://www.latimes.com/nation/la-na-dallas-robot-20160708-snap-story.html

 

Etika kepolisian adalah etika khusus yang berlaku dikalangan kepolisian, baik dalam rangka interaksi intern dalam lingkungan kesatuannya dan interaksi dengan masyarakat khususnya dengan mereka yang menjadi pelanggar-pelanggar peraturan ditempatnya bertugas, bahkan mereka juga sekaligus sebagai bagian dari masyarakat itu, dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban termasuk penegakan hukum, baik dalam hubungan etika khusus profesi maupun etika khusus lingkungan  komunitasnya.

Dalam kaitan ini, etika sebagai etika terapan, etika yang berlaku positif atau efektif atau etika yang empiris.

terdapat beberapa kata kunci yang bisa diambil dari pendapat diatas yakni :

  1. Etika Kepolisian merupakan kisi-kisi yang mencegah polisi bertidak berlebihan;
  2. Kekerasan  legal digunakan untuk memulihkan keamanan
  3. Kekerasan merupakan keterpaksaan ketika upaya lain tiada memungkinkan dilakukan.
  4. kekerasan haruslah terukur

Beberapa kata kunci diatas memberikan gambaran apakah ketika serangan berupa penembakan dilakukan oleh pelaku, pihak kepolisian Dallas telah berupaya semaksimal mungkin mengambil langkah yang lebih lunak ? dan apakah pilihan upaya tersebut tidak memiliki tendensius dendam, kemarahan apalagi sentimen ras.

Pers release yang diberikan oleh kepala Kepolisian Dallas ( kebetulan berkulit hitam )

124144

adalah pihak  DPD telah  berusaha melakukan tindakan yang lebih lunak namun kondisi dilapangan yang sangat tidak memungkinkan dan pernyataan yang diberikan pada akhirnya menggiring kepada kondisi yang hanya dapat dimengerti oleh mereka ( polisi , masyarakat dan juga pelaku ) yang berda ditengah-tengah kontak senjata, ibaratnya memahami  gambaran hutan adalah dengan melihat dari udara bukan dengan  hanya sekedar melihat dari pohon pohonya saja.

For what experts are calling the first time in history, US police have used a robot in a show of lethal force. Early Friday morning, Dallas police used a bomb-disposal robot with an explosive device on its manipulator arm to kill a suspect after five police officers were murdered and seven others wounded.

“We saw no other option but to use our bomb robot and place a device on its extension for it to detonate where the suspect was,” Dallas police chief David Brown told reporters.

https://www.theguardian.com/technology/2016/jul/08/police-bomb-robot-explosive-killed-suspect-dallas

 

sebagai sebuah Profesi dengan ukuran  etikanya sendiri, Polisi sebagai profesi sejatinya  merefleksi pada  3 aspek penting, yaitu ;

  1. aspek sosial berkenaan dengan pelayanan, kebanggaan dan penghargaan,
  2. aspek teknik berkenaan dengan standar pelatihan, alat perlengkapan dan cara pelaksanaan,
  3. aspek kendali diri dan disiplin berkenaan dengan tanggung jawab, komitmen moral dan pengawasan pekerjaan.

Walaupun tidak selalu aspek teknis harus dikaitkan dengan tehnologi yang modern, namun untuk pelaksanaan pemolisian dimanapun haruslah memancarkan jiwa pelayanan yang bersifat melindungi, menertibkan dan mengamankan, sehingga keputusan menggunakan robot sebagai senjata untuk menundukkan pelaku secara garis besar haruslah dipertanyakan secara kritis mengingat pada prinsipnya penggunaan kekuatan haruslah bersifat limitatif dan terukur, artinya bila kelak dikemudian hari salah satu departemen Kepolisian menggunakan robot atau mungkin Drone adalah adanya suatu jaminan tidak akan ada korban lain sebagai collateral damage,ibaratnya kalau keputusan menggunakan Drone, Robot mungkin senjata kaliber besar sekalipun adalah keselamatan masyarakat umum haruslah nomor satu, itupun setelah pilihan-pilihan lain yang sifatnya lebih lunak tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Bukanya tidak setuju tetapi harus ekstra hati-hati.

 

DEMAM POKEMON

Demam pokemon go melanda Indonesia, kemaren saya sempat mengintip bagaimana asyiknya permainan interaktif yang satu ini, beberapa hal yang lebih menarik dari permainan pokemon go ini adalah isu keamanan digital dari pemain dan lokasi yang diunggah secara sadar memenuhi hasrat pengakuan diri namun dengan akibat samping yang mungkin saja tidak disadari.

http://www.pokemon.com/us/pokemon-video-games/pokemon-go/

Saya katakan sempat mengintip permainan ini, karena saya tersentak mendengar ocehan bahwa salah satu spot dihalaman kerja saya memiliki terdapat Poke Ball yang nantinya bisa digunakan untuk membunuh monster lawan pokemon, beberapa spot di lingkungan saya ternyata telah dijadikan salah satu lokasi perburuan poke ball yang nantinya digunakan oleh para pemain pokemon go untuk menghajar monster monster yg ditemukan.

Kaget itu pasti ,bagaimana tidak ,spot yg dimaksud adalah dikategorikan semi dan totally restricted karena fungsi dan sesnsitivitas informasi didalamnya, bagaimana bisa titik tersebut dijadikan lokasi menemukan pokeball dan siapa pula yang mengugah di internet atau di Pokemon Go pada khususnya.

https://pokemon-go.web.id/

Saya ingat beberapa bulan berlalu pernah memergoki mobil Google map sedang menjelajah dalam kompleks kerja sama, pertanyaanya adalah apakah ini suatu kesengajaan dari pihak google mengumpulkan data photo ? Jawabanya pasti iya karena google punya program demikian,tetapi yang paling penting adalah pertanyaan kemana kewaspadaan penjaga dan pejabat yang berwenang kenapa tidak tanggap dan melarang mobil Google map masuk lokasi restricted seperti halaman kerja saya.

Gaung suara menolak dan mencoba untuk mengungkap bahaya penggunaan aplikasi Pokemon Go di Indonesia tampaknya sudah mulai menguat, rata –rata pendapat dishare secara berantai dari group sosmed ke group sosmed lainnya, mulai dari group WA temen sekolah semasa  putih abu-abu , soosmed teman sekantor, sosmed ibu-ibu RT dan mungkin besok saya dapat sharing materi menolak Pokemon Go lewat group memancing bapak-bapak RT.

wp-1471173759100.jpeg

Rata –rata penolakan seperti yang bisa saya masukkan di tulisan ini adalah sebagai berikut :

ANAK GEOGRAFI WAJIB BACA !!

Ancaman Serius dari Game Pokemon GO (BLOK) . Bagikan …
Dunia sedang booming injeksi “Pembodohan” bernama aplikasi game Pokemon GO (BLOK).
Tanpa disadari kaum bilderberg semakin canggih membangun perangkat “intelijen” dalam bentuk game yang terbalut teknologi interconnecting geospasial (maps) bernama Pokemon GO (BLOK)
Taukah anda mengapa saya sebut permainan ini adalah perangkat intelijen yang sengaja diciptakan untuk merekonsiliasi data citra fisik valid untuk memetakan setiap sudut wilayah negara-negara dimana para user mengaktifkannya.
Dikala satelit yang digunakan oleh google earth dan google maps tak mampu menjangkau gambaran sempurna 3 dimensi dalam sebuah wilayah, maka mereka menggagas ide baru memanfaatkan kebodohan para gamers atau gadget maniac dalam menjalankan agenda maping intelijen NWO untuk memetakan sistem pertahanan dan unit-unit vital setiap negara lewat game yang mengkoneksikan fitur kamera, maps dan data celular.
Coba bayangkan jika seluruh Pejabat, Tentara, Polisi, PNS dan masyarakat awam berbondong memainkan game Pokemon GO (BLOK) ini diwilayah kerja masing-masing..berapa banyak data valid bangunan fisik serta citra ruang yang harusnya bersifat rahasia bagi suatu pertahanan negara dapat diakses hanya karena kebodohan orang-orang itu yang seolah-olah diminta mencari binatang bernama Pokemon itu.
Hal ini mengingatkan saya pada sebuah teknik operasi intelijen yang dijalankan USA melalui eksploitasi dan analisis pencitraan dan informasi geospasial dalam menggambarkan fitur fisik dan aktivitas secara geografis di bumi atau yang mereka sebut Geospatial Intelligence.
Salah satu contoh pemanfaatan yang sangat jelas terlihat adalah pemanfaatan aplikasi geoweb seperti Google Earth dan Google Maps oleh pasukan Amerika Serikat dalam operasi penyergapan, penangkapan dan pembunuhan Osama bin Laden di rumah persembunyiannya pada tanggal 2 Mei 2011 yang lalu.
Berkat Google Maps dan Google Earth, mereka dapat mengikuti perjalanan Bin Laden mulai dari Khartoum sampai Jalalabad sampai daerah terpencil dimana ia bersembunyi lalu menemui akhir hidupnya di pakistan.
Jika hal itu baru menggunakan sistem google earth yang hanya mencitrakan bentuk datar dari atas satelit lalu bagaimana jika sistem itu semakin sempurna dengan metode yang tak diduga-diduga dapat mengumpulkan data fisik 3d faktual lewat sebuah aplikasi game.
Bayangkan jika para menteri-menteri, jenderal-jenderal, perwira-perwira tinggi Tentara/Polisi, DPR, Serta seluruh perangkat pegawai negeri sipil ikut latah memainkan game tersebut akibat “booming trend” berapa banyak rahasia data citra fisik yang bisa didapatkan gratis oleh provider game yang telah bekerjasama dengan Institusi Intelijen Dunia itu.
Oleh karena itu jangan anggap remeh sebuah teknologi berkedok entertainment dan saya harap Presiden dapat memberikan warning kepada para perangkat negara untuk tidak memainkan game tersebut dan bahkan karena berpotensi sebagai ancaman bagi pertahanan dan keamanan negara maka game itu sah untuk di bloking di Indonesia.
Mari asah terus daya nalar dan kesadaran..Teknologi pada satu sisi memang bermanfaat tapi jangan sampai anda dieksploitasi oleh Teknologi.
Go to Hell Pokemon
Dari: Prof Dr Tina Afiatin, MPsi (Dekan Fak Psikologi UGM)

 

Belum lagi ajakan mewaspadai aplikasi ini di group kantoran teman  :

Ijin rekan2 yang budiman…. Berkenaan dengan maraknya pengguna aplikasi Game Pokemon Go,  barusan saya mendapati beberapa orang sipil yang bermain di wilayah bahkan masuk ke dalam Ksatrian untuk mencari pokemonnya…. Saya dapati bahwa pokemon2 tersebut bersembunyi di instalasi2 vital satuan seperti gerbang, mayon, garasi Ranpur…. Waah….karena game tersebut terhubung dengan internet… maka dapat diartikan sendiri2 deh…. Mohon diantisipasi……

 

Ternyata  sudah cukup marak penolakannya, sekarang yang menajdi diskusi adalah bagaimana cara melakukan blokir maupun filtering terhadap aplikasi  Pokemon Go ini kadung  berhasil mengumpulkan  big data sebanyak dan semau maunya tanpa adanya kuasa kendali dari kita warga negara Indonesia yang berdaulat.

Mula mula adanya sharing  tulisan dan pendapat dari beberapa warga negara tentang potensi bahaya yang ditimbulkan  oleh aplikasi ini mudah mudahan dapat menggugah kesadaran otoritas negara lewat lembaga-lembaga yang berkompeten menjaga kedaulatan informasi di Republik Indonesia.

  1. Aspek kelembagaan negara yang memiliki kompetensi untuk melakukan blokir dan filtering terhadap aplikasi ini tentunya adalah Kementerian Informasi dan Informatika Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Bapak Rudiantara yang pasti beliau sangat melek dengan masalah keamanan informasi.Kemudian kelembagaan lain yang dapat mendorong perlunya blokir dan filtering content adalah dari lembaga Sandi Negara, BIN, BNPT, Polri ,  TNI ,Kemenhan dan Kejaksaan, maksudnya supaya terbentuk persamaan persepsi dari masing-masing lembaga negara atas potensi bahaya pengumpulan Big data terhadap kedaulatan Indonesia.
  1. Aspek landasan hukum sebagai negara berdaulat atas setiap potensi ancaman terhadap keamanan didalam negeri. Indonesia  dapat menggunakan beberapa landasan hukum berikut ini, pendapat ini saya sarikan dari mengutip tulisan pada http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt542bcf571c9a1/bolehkah-pemerintah-memblokir-twitter-di-indonesia , dengan beberapa penyesuaian dengan konten tulisan Pokemon Go yang saya buat.  Pemerintah Indonesia dapat menutup akses secara keseluruhan (blocking) suatu aplikasi  atau menutup akses sebagian (filtering) konten aplikasi  di Indonesia sebagaimana yang pernah  dan masih dilakukan oleh negara seperti Tiongkok, Pakistan, Iran, Vietnam, Korea Utara dan beberapa negara lain, maka untuk menjawab hal tersebut, ada baiknya kita melihat terlebih duhulu bagaimana ketentuan yang ada terkait peran dan wewenang pemerintah dalam pengawasan internet di Indonesia.
    1. Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) mengatur bahwa peran pemerintah selain memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik juga berperan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Lebih jauh, pasal 40 ayat (6) UU ITE mengamanatkan perlunya Peraturan Pemerintah dalam rangka menjalankan peran tersebut. Namun hingga saat ini, PP sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut belum dibuat oleh pemerintah. Dari pasal tersebut dapat ditafsirkan secara eksplisit bahwa untuk mewujudkan peran tersebut, pemerintah diberikan kewenangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
    2. Penegasan lain tentang wewenang pemerintah dalam pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (dalam hal ini aplikasi ) bisa juga ditemukan dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”). Pasal 33 ayat (1) PP PSTE tersebut menyebutkan bahwa Menteri Komunikasi dan Informatika atau yang dalam peraturan tersebut disebut “Menteri”, berwenang  melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik.  Pengawasan sebagaimana dimaksud didalamnya mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan. Rumusan pasal 40 ayat (1) dan (2) UU ITE dan  pasal 33 ayat (1) dan (2) PP PSTE tersebut setidaknya memberikan gambaran yuridis bahwa pemerintah dalam rangka menjalankan perannya memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan.
    3. Kegiatan menutup akses secara keseluruhan (blocking) atau menutup sebagian konten internet tertentu (filtering) yang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dapat saja diartikan bagian dari kewenangan pemerintah dalam rangka pengendalian dan pengamanan.
    4. Persoalannya adalah seberapa kuat dalil dan landasan hukum yang digunakan pemerintah jika harus dilakukan blocking terhadap situs twitter atau filtering terhadap konten twitter (misalkan) yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan? Sebagai sebuah studi adalah sampai saat ini Pemerintah Indonesia baru berani menggunakan dalil hukum diatas untuk melakukan blokir maupun filtering terhadap konten pornografi di internet , contoh pornografi di twiteter lewat program Internet sehat, meskipun rumusan UU Pornografi mengatur demikian, dalam praktiknya pemblokiran maupun filtering terhadap konten media sosial (dalam hal ini adalah twitter) yang diduga memiliki muatan pornografi tidak dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah belum memiliki sumber daya yang memadai untuk memonitor lalu lintas konten dalam media sosial. Disamping itu, karakter media sosial yang sangat cepat, massive, dan dinamis, menyulitkan pemerintah melakukan blokir konten secara selektif dengan tanpa harus memblokir nama domain web site utamanya (twitter.com). Perkembangan pemblokiran tidak hanya dibatasi pada konten atau situs yang dinilai memiliki muatan pornografi semata. Pemerintah pada pertengahan tahun ini menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (“PM 19/2014”).
    5. Peraturan menteri tersebut  terdapat “perluasan” kewenangan pemerintah untuk melakukan blokir terhadap situs internet yang memiliki muatan negatif. Blokir situs internet tidak hanya dibatasi pada situs yang dinilai memiliki muatan pornografi, melainkan juga pada situs negatif berupa “kegiatan illegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 4 ayat [1] PM 19/2014). “Kegiatan illegal lainnya” diterjemahkan dalam ayat berikutnya sebagai kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya Kementerian atau Lembaga Pemerintah lainnya diberikan kewenangan untuk turut menentukan situs internet mana yang bermuatan negatif yang harus diblokir berdasarkan peraturan menteri tersebut.
    6. Tidak hanya kementerian atau lembaga pemerintah lainnya, pasal 5 ayat (3) PM 19/2014 menyebutkan bahwa Lembaga Penegak Hukum maupun Lembaga Peradilan juga diberikan kewenangan untuk meminta pemblokiran situs bermuatan negatif kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yang dalam peraturan tersebut disebut Direktur Jenderal.
  1. Aspek teknis upaya blokir dan filtering content, sebagai sebuah logika dalam Internet adalah adanya mesin pencarian seperti Google , yahoo , bing dll dimana kata pencarian terbanyak akan merujuk kepada traffic paling padat dari suatu konten, semakin padaqt trafficnya maka semakin tinggi rating mesin pencarian.
  2. China pernah menggunakan program green dam untuk melakukan blokir dan filtering konten-konten yang dinilai bertentangan dan membahayakan kedaulatan negara China, namun saking efektifnya maka hampir semua kosa kata yang sering dipakai dalam wacana tertentu yang dilarang walaupun berada dalam konteks tulisan berbeda maka secara otomatis akan diblokir.
  3. Hasil browsing di sebuah laman saya temukan hal berikut : Cara yang Digunakan untuk Mengontrol Internet http://arsipabadi.blogspot.com/2015/11/cara-yang-digunakan-untuk-mengontrol-internet.html  laporan Freedom House tentang Kebebasan di Internet tahun 2013 yang lalu mencatat beberapa alat atau cara yang paling sering digunakan untuk mengontol internet. Cara atau alat tersebut pada umumnya sudah banyak diketahui, namun tentu tetap perlu dijelaskan seperti berikut ini:
    1. Blocking dan Filtering : Pemblokiran dan penapisan merupakan cara paling banyak dilakukan oleh negara-negara untuk mengontrol internet. Laporan Freedom House menyebutkan bahwa 29 dari 60 negara yang dievaluasi menerapkan hal tersebut. Pihak berwenang (pemerintah) melakukan pemblokiran konten politik dan sosial, dan juga konten yang dianggap asusila. China, Arab Saudi dan Iran merupakan negara-negara paling banyak melakukan blocking dan filtering ini. Tujuannya tak lain agar konten terntentu tidak dapat dinikmati pengguna internet. Blokir Media Sosial dan Aplikasi Komunikasi : Terdapat 19 negara di dunia yang benar-benar memblokir layanan seperti YouTube, Facebook, dan Twitter atau aplikasi ICT lainnya. Layanan komunikasi seperti Skype, Viber dan WhatsApp juga menjadi sasaran, baik karena mereka lebih sulit untuk memantau atau karena mengancam pendapatan perusahaan telekomunikasi yang didirikan. Beberapa negara memang memberlakukan kebijakan yang berbeda-beda terhadap beberapa layanan media sosial. China contohnya, sama sekali tidak membolehkan Facebook dan Twitter. Beberapa waktu yang lalu, Turki juga memblokir layanan Twitter.
    2. Serangan Cyber yang terkait dengan Rezim : Kaum oposisi dan para aktivis merupakan korban dari serangan yang terkait dengan rezim yang memerintah di negara tertentu. Tidak lain karena mereka melakukan kritik terhadap rezim yang berkuasa. Ini tanda nyata bahwa pmerintah berusaha membungkam suara-suara aktivis dan kaum oposisi dan menekan kebebasan di internet. Sebanyak tidak kurang dari 31 negara yang aktivis dan oposisinya mengalami serangan cyber karena hal ini dalam laporan Freedom House
    3. Undang-undang Baru dan Penangkapan : Banyak negara di dunia berusaha membuat undang-undang atau peraturan baru untuk memberikan dasar bagi dilakukannya pembatasan di internet. Selain itu, tidak cukup hanya dengan undang-undang atau peraturan, pemerintah juga melakukan penangkapan. Pemerintah di berbagai negara mengeluarkan undang-undang yang melarang beberapa jenis pembicaraan politik, agama, atau sosial secara online atau yang mengandung pembatasan samar berkaitan dengan keamanan nasional yang terbuka untuk disalahgunakan. Freedom House mencatat di 28 negara pengguna internet ditangkap karena konten online. Selain pembangkang politik, sejumlah besar dari mereka yang ditahan adalah orang-orang biasa yang mem-posting komentar di media sosial yang kritis terhadap pemerintah atau agama yang dominan. Di Indonesia, penerapan Undang-undang ITE terutama pasal 27 ayat 3 sangat banyak berujung kepada penangkapan. Pasal tersebut membuka kesempatan kepada siapa saja untuk memperkarakan seseorang ke ranah hukum hingga berujung kepada penangkapan dan pemenjaraan. Dalam pengamatan pemberlakuan dalil undang-undang seperti  PM 19/2014 tersebut menuai banyak kontroversi dan perdebatan dari sisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pemerintah, serta para penggiat internet. Banyak pandangan dan argumentasi yang menyebutkan bahwa pemberlakuan PM 19/2014 dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya terkait hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Selain itu terdapat kekhawatiran berbagai pihak akan adanya dugaan kewenangan tersebut disalahgunakan oleh pemerintah. Terlebih aturan tersebut menurut mereka belum didukung adanya Standard Operating Procedure (SOP) yang baik dan dibakukan oleh pemerintah. Sementara dari sisi pemerintah, mereka berkeyakinan bahwa PM 19/2014 tersebut tidak melanggar Hak Asasi Manusia, bahkan PM 19/2014 tersebut  merupakan upaya pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat lebih luas.
    4. Komentator yang Dibayar Pemerintah : Pemerintah di berbagai negara tidak tinggal diam atas kritikan yang mereka terima di internet. Untuk menandingi isu atau kritikan tersebut, tidak jarang pemerintah membayar pihak tertentu untuk berkomentar di internet. Laporan Freedom House menyebutkan sebanyak 22 negara membayar komentator guna memanipulasi diskusi online dengan mendiskreditkan lawan pemerintah, menyebarkan propaganda, dan membela kebijakan pemerintah dari kritik tanpa mengakui afiliasi mereka. Taktik seperti ini dilakukan di China, Bahrain, dan Rusia. Taktik ini juga semakin umum di negara-negara seperti Belarus dan Malaysia.
    5. Serangan Fisik dan Pembunuhan : Cara ini mungkin merupakan cara yang paling keras untuk melakukan kontrol terhadap internet. Laporan Freedom House menyebutkan setidaknya satu orang diserang, dipukuli, atau disiksa karena posting online di 26 negara, sedangkan yang mengalami kematian ada di lima negara. Puluhan wartawan online tewas di Suriah dan beberapa lainnya dibunuh di Meksiko. Di Mesir, beberapa kelompok administrator Facebook diculik dan dipukuli.
    6. Surveillance : Isu surveillance mulai merebak sekitar setahun yang lalu. Edward Snowden menjadi tokoh sentral terhadap adanya kegiatan surveillance yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengguna internet. Meskipun sebenarnya sebagian dari kegiatan surveillance ini diperlukan untuk memerangi kejahatan atau memerangi terorisme, namun ada kemungkinan besar surveillance disalahgunakan untuk kepentingan politik. Menurut catatan Freedom House, 35 negara melakukan pennguatan di bidang teknis dan hukum untuk melakukan surveillance. Hal ini tidak lain agar kegiatan tersebut bisa diterima secara logika hukum dan makin mudah dilakukan secara teknis.
    7. Pencopotan dan Permintaan Penghapusan : Pemerintah atau individu dapat meminta perusahaan untuk mencopot konten ilegal yang biasanya sudah diputuskan secara hukum. Namun demikian, permintaan pencopotan yang tidak melewati pengadilan dan tindakan hukum atau pembalasan lainnya telah menjadi alat sensor yang efektif di berbagai negara seperti Rusia dan Azerbaijan, di mana blogger terancam kehilangan pekerjaan atau penahanan karena menolak untuk menghapus informasi.
    8. Ulah Perantara : Perantara seperti penyedia layanan internet, layanan hosting, webmaster, atau moderator forum di 22 negara bertanggung jawab atas konten yang diposting oleh orang lain sehingga memberikan insentif yang kuat kepada mereka untuk melakukan penyensoran terhadap konten pelanggan. Perusahaan-perusahaan di China membayar seluruh divisi yang ada di perusahaannya untuk memantau dan menghapus jutaan pesan per tahun.
    9. Throttling atau Mematikan Layanan : Pemerintah yang mengontrol infrastruktur telekomunikasi bisa memotong atau sengaja membuat lambat (throttle) internet atau akses mobile, baik regional maupun nasional. Beberapa pemadaman layanan terjadi di Suriah selama tahun lalu, sementara layanan di beberapa bagian China, India, dan Venezuela dihentikan sementara di tengah peristiwa politik atau kerusuhan sosial. Baca lebih detil pada https://www.efa.org.au/Issues/Censor/cens3.html

Berangkat dari kekhawatiran atas merebaknya aplikasi Pokemon GO di Indonesia bahkan sebelum dirilis secara resmi, jika dikaitkan dengan upaya konkret bagaimana mencegah bocornya big data spasial Indonesia  marilah kita bersama merujuk kepada :

  1. Terdapat rumusan aturan normatif saat ini yang dapat digunakan pemerintah untuk untuk menutup (blocking ataupun filtering) aplikasi Pokemon Go dengan catatan dapat dibuktikan bahwa aplikasi tersebut  mengganggu ketertiban umum atau memiliki muatan negatif didalamnya ( berupa potensi kebocoran rahasia negara).
  2. Pemerintah dengan Kementerian Informasi dan Informatika harus didorong lewat kerjasama antar lembaga negara serta pengaduan civil society guna meminta secara hukum kepada provider telekomunikasi dan pemilik aplikasi bahwa aplikasi yang dimaksud  pada point diatas tidak diperbolehkan  diakses di Indoensia.
  3. Mulai menggiatkan edukasi kepada masyarakat luas atas keamanan informasi yang bisa dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.

SEPAK BOLA INDONESIA (RUSUH LAGI)

Dulu pernah juga saya sekedar menulis iseng iseng bagaimana sebenarnya manajemen pengamanan event sepak bola maupun event lain yang melibatkan banyak penonton dapat terselenggara.https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2014/10/23/rusuh-bola-di-solo-dan-potret-manajemen-pengamanan-event/

nah kejadian lagi di GBK , laga antara Persija Jakarta VS Sriwijaya FC dalam perhelatan  Torabika Soccer Champhionship justru di bulan suci ramadhan tahun ini menyisakan bagaimana sebenarnya manajemen pengelolaan pengamanan penyelenggaraan event bola di Indonesia ?

urusan maen bola bagi khalayak Indonesia bukan sekedar sepak , giring dan jaringkan kuit bundar ke gawang lawan , bisa jadi urusan sepak bola bisa jadi urusan hidup mati betulan di Indonesia.https://youtu.be/kSm7kIp1Kio

 

baca- baca beberapa postingan kawan terkait tragedi pengamanan laga bola di GBK barusan adalah sebagai berikut :

Tangkap..provokator……………..Kalau sudah begini pimpinan mau bilang apa. Paling turut berduka cita an SOP apa yang saat ini harus di terapkan, sudah banyak pengalaman yang memprihatinkan dalam pengamanan sepak bola atau giat massa lainnya, harusnya di inventarisir dimana kelemahan kita ( Polri dan Panitia)  dan menyusun pola pengamanannya.

Kebetulan  insiden beginian  juga pernah terjadi seperti ketika mengalami kegagalan dalam pam konser Ungu sehingga penonton mati 11 orang di pekalongan, mungkin sudah saatnya Polisi Menerapkan bukan saja manajemen operasional kepolisian, tapi Manajemen Risiko Operasional Kepolisian dalam menghadapi setiap tugas, yang mana hal ini belum pernah tercantum dalam kirka Intel ataupun Ren ops Polri.

Para komandan atau pemimpin ditingkat manapun punya kewajiban untuk melatih anak buahnya dari hal hal tampaknya sepele namun bisa fatal akibatnya, contoh : Jika terjadi kerusuhan dan personel jumlahnya hanya 1 regu tapi berjauhan satu dan lainnya;  Jika Jaraknya berdekatan bagaimana ; Jika salah satu anggota terancam bagaimana cara melindungi rekannya; jika 1/2 regu bagaimana caranya pamnya. dan sebagainya.

Polri PMJ tentunya berada ditengah dilema antara mengijinkan pertandingan Bola yang seharusnya penuh sportifitas  ditengah pelaksanaan bulan Ramadhan yang seharusnya damai dan tentram.

Tidak ada salahnya juga mulai kita memetakan bahwa terdapat beberapa permasalahan pokok yang selama ini selalu menjadi potensi gangguan kala menggelar pertandingan bola  yang tidak mungkin akan diselesaikan dengan pendekatan polisional :

  1. tidak ada satupun stadion yang biasa digunakan  untuk pertandingan bola di Indonesia menerapkan sistem  kursi per penonton, artinya jumlah penonton yang masuk dan mengisi lapangan bukan didasarkan jumlah kapasitas kursi yang tersedia namun berdasarkan kira-kira kebiasaan daya tampung imajiner stadion semata. bisa sekitar 1000an bahkan 10.000an penonton asalkan masih muat.
  2. belum pernah ada upaya pengkondisian psikologis penonton dan pemain bola agar siap menang dan siap kalah dalam sebuah permainan yang menjunjung tinggi sportifitas di lapangan rumput, berapa kali kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan lantas seluruh pengunjung stadion berdiri dan bernyanyi bersama ?atau lagu-lagu apakah yang diperdengarkan sebelum dan saat jeda turun minum pertandingan ? coba lihat video berikut  : https://youtu.be/eR4bZxC2W5s coba video-video semacam ini diputar sebelum pertandingan dimulai, daripada teriak teriak  PENONTON TETAP TENANG  atau HARAP TENANG  mungkin lebih baik disetelin lagu-lagu nasional seperti padamu negeri atau dari sabang sampai merauke atau mungkin juga sekalian lagu goyang dumang.
  3. bentrok terjadi kadangkala menjadi moment yang ditunggangi banyak kepentingan, urusan rebutan cewek apalagi tweet di sosmed yang provokatif  pun bisa menjadi pemicu ledakan, dibutuhkan kerja keras yang tidak berkesudahan untuk menjerakan provokator termasuk menjatuhkan sangsi lebih berat kepada klub atas ulah supporternya.
  4. ledakan kekerasan kadang menyasar sepanjang jalan pulang dari stadion, peran pemerintah daerah , swasta dan masyarakat untuk andil menjerakan para hooligans, dengan kamera cctv dimana mana diyakini ulah supporter brengsek akan segera terdeteksi dan bisa dimintai pertanggung jawaban, teori  anomie memberikan ruang dimana dalam ruang publik yang seolah-olah tidak diawasi ( tidak ada aturan ) maka seseorang cenderung lebih mudah melakukan kejahatan. sorotan kamera snapshoot  di dalam dan sekitar lingkungan stadion kemudian ditayangkan secara real time di super big screen memberikan makna tersirat ” you are on our eyes”. kamu DIAWASI. https://youtu.be/vqhREU6h0M4   &   https://youtu.be/Kck3qyWpggs
  5. Berdayakan dan gunakan unit Satwa seperti Anjing dan Kuda Kepolisian, secara psikologis manusia males berurusan dengan anjing dan kuda , resikonya juga besar,bisa bisa satwa tersebut jadi korban amuk massa, tetapi lebih baik dari pada anggota polisi yang jadi korban keganasan kelompok atau massa.

 

 

Manekin pipis di brusel

Awalnya browsing sana sini mencari info apa yg paling hits untuk jalan jalan di brussel.
Informasi manekis pis atau patung anak kecil yg sedang pipis secara tidak resmi disebut sebagai tujuan wisata favorit di sini.

Berjuang bangun pagi setelah tersesat rute bus dan kereta prancis akhirnya mengantar kaki ke lokasi si anak pipis.

Disinilah terbukti promosi bisa mengalahkan realita, semula dalam benak pikiran adalah si manekin pis bakal seukuran anak anak indonesia yang sehat berkat program bpjs maupun kjp atau setidaknya sebesar anak yg sedang nakal pada umumnya.

Letaknya persis perempatan jalan , kira kira jalan kaki sejauh 1km atau 20menit jalan santai dari depan stasiun brussel gare midi kearah kota tua/ istana .

Tepatnya benar benar jalan kecil ukuran jalan kompleks perumahan di indonesia dan pastinya si manekin piss berukuran tidak lebih dari ukuran bayi 5 bulan sedang pipis.

Menurut cerita yg ditulis ,patung dibuat sebagai tanda pembangunan fasilitas air minum kota di tahun 1691, atau sekitar 4 abad. Yg lalu sisa peninggalan proyek PDAM Belgia.

Tidak ada cerita resmi kenapa patung anak.kecil pipis sengaja di letakkan disitu selain tulisan tentang pembangunan proyek PDAM saja, tetapi menurut penduduk lokal ,bila kita mau ngarang cerita tentan si anak kecil tadi, dipersilahkan saja,asalkan positip dan diupload ke sosmed.

Ini sih promosi gratis namanya, jaman sosmed fenomena biasa  dibelahan dunia lain bisa jadi berita heboh di belahan dunia yg berbeda.

Belajar dari bagaimana pemda brussel mengelola patung seukuran bayi pipis dipojokan gang sempit menjadi sesuatu milik dunia, itulah yang paling perlu dipelajari.

Siapa tahu kelak pemda di indonesia bisa mengangkat dan mengemas tour berbasis urban legend seperti : tour jakarta ghost night yg mengangkat cerita dibalik  si manis jembatan ancol  kemudian lanjut ke hantu jeruk purut ,ditutup makan tengah malam gulai tikungan / gultik setelah melihat penampakan hantu kentang rebus di daerah kemang.

Atau kalau bisa mengemas paket jakarta love story : dengan paket melewati jembatan cinta pulau tidung atau uji nyali dengan bawa pasangan ke kebun raya bogor, konon yg bawa pasangan kesana bakalan putus tetapj justru yg datang jomblo dan dapat keNalan disana bakal jadi pasangan abadi ever after.

Antara rasa jengah ketipu patung pipis yang seupil dengan kenyataan di indonesia yg lebih kaya dan beragam ceriTa urban legend yg bisa digarap.

image

image

image

Lost in paris

Bisa jadi salah satu alasan hitler langsung menduduki perancis adalah akibat kedongkolan jerman melihat paris yang indah, bangsawan dan songong

Jangan harap keramahan Stasiun gare du nord sama seperti amsterdam centraal, selain bahasa belanda pasti ada bahasa inggris , di paris fenomena itu hampir tidak ada, kalaupun ada informasi nyaris secuil dan selebihnya ya silahkan tanya tanya dalam bahasa resmi franco phone.

Mungkin bukan songong tapi lebih ke kebanggan atas identitas nasional, sebagai perancis yang berdaulat, sesuatu yang mudah diucapkan dan sangat sulit diterapkan di kampung halaman

Sebagai negara yang memiliki banyak bekas daerah jajahan diseluruh muka bumi , hampir dipastikan bahwa prancis memiliki masalah dengan banyaknya pendatang khususnya imigrant dari berbagai negara yang pernah menjadi jajahan ) berbahasa perancis).

Tidak heran bila di paris bisa melihat kaki lima dan pedagang asongan berseliweran di pusat keramaian.

Satu lagi yang menjadi hal biasa di paris adalah melihat polisi maupun  militer lengkap body armor dan senjata laras panjang berpatroli di jalan jalan dan pusat turistik.

Tidak terlihat adanya rasa kaget dari masyarakat paris maupun turis melihat adanya militer berpatroli di kota.

Fenomena ini diyakini bisa terjadi setelah serangan teror terhadap redaksi charlie hebdo dan active shooter di paris belum lama ini, hal ini merupakan legitimasi publik atas perlunya kehadiran formed police and military personel dalam menjaga keamanan di kota.

Legitimasi masyarakat umum menjadi suatu keharusan ketika legalitas belum atau tidak mengatur suatu hal, bisa jadi karena pertimbangan demi kepentingan umum adalah menjadikan kehadiran polisi yang formed police dan miltary officer sebagai hal lumrah.

Tanggung jawab keamanan umum tetulah bukan sebuah kewenangan absolut sebuah lembaga semata, namun adalah bagaimana kolaborasi berbagai pihak khususnya negara dan masyarakatnya dalam menangani setiap gangguan kamtibmas di lingkungannya, kondisi yang dinamis adalah ketika masyarakat memiliki peran penuh dalam tanggung jawab keamanan dan alat negara menjadi leading actor dalam pengamanan.

Paris pasti sangat trauma pasca serangan active shooter yang lalu, belum lagi disusul jakarta dan belgia dalam kasus yang sama, hampir semua negara di eropa sedang siaga, sebagaimana lazimnya pasca teror terjadi yang lazim juga dalam kurum waktu kemudian sebagaimana kurva pisang akan menemukan titik puncak kesiap siagaan, lantas turun sederajat pelan – pelan sampai menemukan insiden

Implementasi strategi pencegahan kejahatan ( terorisme ) tidak dapat dilakukan secara parsial dan sepotong sepotong, mulai dari primary , secondary dan tertiary crime prevention dalam bentuk follow the actor dengan hukuman yg setimpal atau menjerakan, follow the action dengan hukum yg berkembang, follow the money dengan menyita dan memiskinkan , follow the idea dengan kontra narasi serta follow the supporter dengan mengalihkan kesempatan meracuni pengikut baru.
image

image

image

image

image

image

image

image

Koln

Sebenarnya kalau mau nyolong tidak bayar tiket kayaknya bisa saja, tidak ada satpam apalagi polsuska hilit mudik sepanjang kereta.

Tepatnya karcis kejujuran ,anda mau bayar ….. sudah sewajarnya karena pake fasilitas …. anda gak bayar nggak ada yang maksa .

Saya curiga jangan jangan ini akibat pelaksanaan kantin kejujuran kepada masyarakat sejak dahulu kala, padahal gerakan sosial Kantin kejujuran  baru saya kenal setelah dibisiki oleh anak saya yg sd” papa besok minta uang buat belanja di kantin kejujuran “, awalnya saya bingung atau mungkin juga kurang update apa itu kantin kejujuran .

Wah saya pikir boleh juga konsep ini buat melatih anak anak menjadi manusia jujur selain memaksa mereka jadi pintar seperti kebanyakan progam les dan bimbel saat ini.

Saya ingat konsep kejujuran ini pernah saya lihat di sekitar kampung watumaeta di pendolo, waktu itu masyarakat sepanjang hutan perbatasan sulteng dan sulsel yg kebetulan berladang kerap memajang hasil ladang berupa singkong dan pisang demikian saja tergeletak diatas para para pinggir jalan trans sulawesi yg super sepi saat itu.
Pernah saya coba membeli pisang ,namun setelah saya tunggu hampir 1/2 jam tiada satupun pemilik kios yg muncul akhirnya saya batalkan, barulah beberapa hari kemudian saya tahu bila berbelanja, maka saya cukup menaksir sendiri berapa rupiah pisangnya dan sisipkan uang belanja di wadah yg ada biasanya berupa ember atau dinding para para.

Saya sempat bertanya ke penduduk lokal , apakah pemilik yakin pisangnya akan dibayar, jawab penduduk lokal adalah pasti yakin dibayar kan sama sama jujur , paling katany kalau tidak bayar alias nilep nanti sakit perut.
Memang syarat dan ketentuan berlaku ,tapi di koln bukan di jakarta , makanya saya curiga jangan jangan guru sd anak saya sempat ngajarin penduduk koln konsep kantin kejujuran…. atau sebaliknya.

Memang saya juga tidak yakin 100 persen semua penumpang tram yang saya ikuti jujur semuanya, tapi tanpa penjaga dan polsuska berwajah garang sah sah saja orang naik tram .

Ya semoga besok saya bisa membuat semacam kantim kejujuran di kantor setidaknya saya akan mulai dari diri saya bahwa saya akan bayar teh botol di kantor sesuai apa yg saya minum, mulai buang puntung rokok ditempatnya ,bukan di teras dan diselipkan dibawah karpet, mulai tidak menerobos jalur busway dan mulai memberikan kesempatan jalan lebih dahulu kepada penyeberang jalan.

Walaupun kecil dan mungkin tak ada manfaatnya, setidaknya saya berusaha supaya besok besok anak cucu saya bisa naik tram atau mrt tanpa perlu dipelototi polsuska, selataknya mandor mengawasi para kuli seperti jaman penjajahan dulu.

 

 

Sankt augustin

GSG 9 nama ini mungkin pernah anda dengar selintas ,khususnya penggemar sejarah kepolisian dan militer, nama ini sempat mencuat karena pernah dikait kaitkan dengan pembentukan unit gultor di indonesia.

berkunjung ke mako gsg9 di kota Koln tepatnya di kecamatan Sankt Augustin Rata rata personil gsg 9 sangat ramah dan mau berbagi pengetahuan dan nkpengalaman kecuali pada saat bicara masalah operasi lawan insurjensi berhutan tropis seperti di indonesia ,mereka katakan pasti berat operasi oli di indonesia kami pasti tidak tahan nyamuknya.   Beberpa ide yg bisa saya sharing adalah : 1. Latihan latihan dan latihan merupakan sebuah kesejahteraan bagi agt gsg 9, saya datang ke mako tiap jam 8 pagi ,karena jam 07.00 adalah waktu sarapan bagibsemua penghuni kompleks, jam 8 tet latihan dimulai , materinya sesuaikan dengan unit anda sendiri apakah unit sniper, unit selam atau unit terjun , bentuknya mengasah kemampuan pribadi dalam menembak, beladiri,renang atau selam, dan semuanya mandiri dilakukan sampai jelang jam makan siang, lepas makan.siang jam 13.00 silahkan lakukan olahraga mandiri apakah maen bola,lari,fitnes,karate dll silahkan atur sendiri sampai jam 16.00 jam pulang kantor. Beberapa hal yg bisa ditarik. adalah latihan adalah kesejahteraan,  karena mereka yg terlatihlah yg ” laku” dalam penugasan.

  1. kesiapan personil gsg 9 adalah setiap hari ada tim siaga terdiri dari sekian perwira dan sekian unit dgn catatan agt yg kena siaga ( jumat sampai jumat ) wajib tinggal di barak dan menyiapkan gear dibawah tempat tidur masing masing. Konsep ini bagi rekan rekan kaden gegana  perlu ditiru yakni latihan taktik dan teknik  brimob dari pagi sampai siang baru setelah makan siang sampai apel siang diisi giat pembinaan fisik atau intelegensia secara pribadi atau kurve kurve satuan.

Memberikan kepercayaan.     kepada agt yg siaga utk siapkan alat berupa senpi ,mobil ,motor dll agar sedia dipake 24/7 dalam jangkauan 1-3 jam sudah di tkp.

beraudiensi dengan komandan gsg9 bapak kolonel jerome fuchs ,beliau antusias memberikan peluang kepada adik adik nantinya ikut berlatih di jerman, ada penekanan kami kepada pak jerome ,bahwa polri perlu menambah kesempatan belajar sniper dan aspek maritime ,hal ini dipengaruhi adanya peristiwa abu sayyaf group dan pengalaman operasi ujung genteng ( narkoba) dahulu.

Kedepan adalah bagaimana brimob mempunyai kemampuan wanteror aspek perairan dan kemampuam sniper kepolisian yg mumpuni.
Satu lagi adalah pernyataan kapolri pagi ini tentang terpilihnya presiden philipina yg baru the punisher yg programnya adalah menggebuk abu sayyaf group ,,perlu kita antisipasika kalau ada migrasi atau pengungsi dari mindanao ke indonesia( tarakan dan sulut)

Untuk selanjutnya pasti akan tarik ulur siapa eksekutor gultor aspek laut spt brahma 12, tetapi sudah saatnya polri dalam hal brimob siapkan opsi alternatif dgn ops intelijen di manila,mindanao dan sangir talaud,ops tadi jadi pilihan sebelum benar benar eksodus pejuang mindanao digempur philipina army dalam bulan bulan kedepan,

eksodusnya adalah senjata,munisi dan peledak masuk wilayah nkri itu yg perlu segera diantisipasi .

MENAKAR YA ATAU TIDAK OPSI PEMBEBASAN SANDERA

belum juga rampung urusan  WNI yang disandera oleh kelompok abu Sayyaf dan sempalannya , malah terjadi lagi kasus serupa di wilayah yang juga nyaris sama .

tentunya bagi pemerintah Indonesia akan semakin meradang, ketika tanggung jawab menghadirkan kembali negara dalam bentuk kapasitas melindungi WNI dimana saja berada menjadi sebuah pertanyaan , dan pertanyaan itu pastilah sama ditujukan rakyat Malaysia dan Philipina terhadap akuntabilitas negara mereka masing masing melindungi warganya ( kebetulan peristiwa ini terjadi menimpa ketiga negara : Indonesia , Philipina dan Malaysia sebagai  tetangga ASEAN).

sebelum memutuskan apakah akan menggelar opsi lunak  agak keras, maupun opsi keras berupa pelibatan kekuatan Militer adalah lebih bijak menakar lebih dulu kekuatan dari kelompok Abu Sayyaf dan sempalan-sempalan dibawahnya, sebuah analisa dengan melihat nenerapa aspek antara lain :

Pertama   : aspek legalitas khususnya  asas hukum yang berlaku secara Internasional yang mau tidak mau akan menjadi peluang sekaligus bisa jadi penghalang kepentingan antara ketiga negara yang sedang menghadapi krisi penyanderaan ini, Teori tetang ruang lingkup berlakunya hukum pidana nasional menurut tempat terjadinya. Perbuatan (yurisdiksi hukum pidana nasional), apabila ditinjau dari sudut Negara ada 2 (dua) pendapat yaitu :

  1. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi diwilayah Negara, baik dilakuakan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang lain (asas territorial).
  2. Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga Negara, dimana saja, juga apabila perbuatan pidana itu dilakukan diluar wilayah Negara. Pandangan ini disebut menganut asas personal atau prinsip nasional aktif.

Pada bagian ini, akan melihat kepada berlakunya hukum pidana menurut ruang tempat dan berkaitan pula dengan orang atau subyek. Dalam hal ini asas-asas hukum pidana menurut tempat :

  1. Asas Teritorial.
  2. Asas Personal (nasional aktif).
  • Asas Perlindungan (nasional pasif)
  1. Asas Universal.

Asas Teritorial : Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”.
Pasal ini dengan tegas menyatakan asas territorial, dan ketentuan ini sudah sewajarnya berlaku bagi Negara yang berdaulat. Asas territorial lebih menitik beratkan pada terjadinya perbuatan pidana di dalam wilayah Negara tidak mempermasalahkan siapa pelakunya, warga Negara atau orang asing. Sedang dalam asas kedua (asas personal atau asas nasional yang aktif) menitik beratkan pada orang yang melakukan perbuatan pidana, tidak mempermasalahkan tempat terjadinya perbuatan pidana.

Asas territorial yang pada saat ini banyak diikuti oleh Negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Hal ini adalah wajar karena tiap-tiap orang yang berada dalam wilayah suatu Negara harus tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan hukum Negara dimana yang bersangkutan berada.
Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.
Ketentuan ini memperluas berlakunya pasal 2 KUHP, tetapi tidak berarti bahwa perahu (kendaraan air) dan pesawat terbang lalu dianggap bagian wilayah Indonesia.

Tujuan dari pasal ini adalah supaya perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas, tidak termasuk wilayah territorial suatu Negara, sehingga ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana.

Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana diatas alat pelayaran Indonesia diluar wilayah Indonesia. Alat pelayaran pengertian lebih luas dari kapal. Kapal merupakan bentuk khusus dari alat pelayaran. Di luar Indonesia atau di laut bebas dan laut wilayah Negara lain.
Asas-asas Extra Teritorial / kekebalan dan hak-hak Istimewa (Immunity and Privilege).

  1. Kepala Negara asing dan anggota keluarganya.
  2. Pejabat-pejabat perwakilan asing dan keluarganya.
  3. Pejabat-pejabat pemerintahan Negara asing yang berstatus diplomatik yang dalam perjalanan melalui Negara-negara lain atau menuju Negara lain.
  4. Suatu angkatan bersenjata yang terpimpin.
  5. Pejabat-pejabat badan Internasional.
  6. Kapal-kapal perang dan pesawat udara militer / ABK diatas kapal maupun di luar kapal.

Asas Personal Asas Personal atau Asas Nasional yang aktif tidak mungkin digunakan sepenuhnya terhadap warga Negara yang sedang berada dalam wilayah Negara lain yang kedudukannya sama-sama berdaulat.

Apabila ada warga Negara asing yang berada dalam suatu wilayah Negara telah melakukan tindak pidana dan tindak pidana dan tidak diadili menurut hukum Negara tersebut maka berarti bertentangan dengan kedaulatan Negara tersebut.

Pasal 5 KUHP hukum Pidana Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesa di luar Indonesia yang melakukan perbuatan pidana tertentu Kejahatan terhadap keamanan Negara, martabat kepala Negara, penghasutan, dll.

Pasal 5 KUHP menyatakan :  “(1). Ketetentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga Negara yang di luar Indonesia melakukan : salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan Bab II Buku Kedua dan Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana.

(2). Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga Negara sesudah melakukan perbuatan”.

Sekalipun rumusan pasal 5 ini memuat perkataan “diterapkan bagi warga Negara Indonesia yang diluar wilayah Indonesia”’, sehingga seolah-olah mengandung asas personal, akan tetapi sesungguhnya pasal 5 KUHP memuat asas melindungi kepentingan nasional (asas nasional pasif) karena : Ketentuan pidana yang diberlakukan bagi warga Negara diluar wilayah territorial wilyah Indonesia tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja, yang dianggap penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Sedangkan untuk asas personal, harus diberlakukan seluruh perundang-undangan hukum pidana bagi warga Negara yang melakukan kejahatan di luar territorial wilayah Negara.
Ketentuan pasal 5 ayat (2) adalah untuk mencegah agar supaya warga Negara asing yang berbuat kejahatan di Negara asing tersebut, dengan jalan menjadi warga Negara Indonesia (naturalisasi).

Bagi Jaksa maupun hakim Tindak Pidana yang dilakukan di negara asing tersebut, apakah menurut undang-undang disana merupakan kejahatan atau pelanggaran, tidak menjadi permasalahan, karena mungkin pembagian tindak pidananya berbeda dengan di Indonesia, yang penting adalah bahwa tindak pidana tersebut di Negara asing tempat perbuatan dilakukan diancam dengan pidana, sedangkan menurut KUHP Indonesia merupakan kejahatan, bukan pelanggaran.

Ketentuan pasal 6 KUHP : “ Berlakunya pasal 5 ayat (1) butir 2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan Negara dimana perbuatan dilakukan terhadapnya tidak diancamkan pidana mati”.

Latar belakang ketentuan pasal 6 ayat (1) butir 2 KUHP adalah untuk melindungi kepentingan nasional timbal balik (mutual legal assistance). Oleh karena itu menurut Moeljatno, sudah sewajarnya pula diadakan imbangan pulu terhadap maksimum pidana yang mungkin dijatuhkan menurut KUHP Negara asing tadi.

Asas Perlindungan, Sekalipun asas personal tidak lagi digunakan sepenuhnya tetapi ada asas lain yang memungkinkan diberlakukannya hukum pidana nasional terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Negara

Pasal 4 KUHP (seteleh diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1976) “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan  Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia :

  1. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107,  108 dan 131;
  2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia;
  3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda deviden atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak palsu;
  4. Salah satu kejahatan yang disebut dalam Pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 l, m, n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Dalam pasal 4 KUHP ini terkandung asas melindungi kepentingan yaitu melindungi kepentingan nasional dan melindungi kepentingan internasional (universal).

Pasal ini menentukan berlakunya hukum pidana nasional bagi setiap orang (baik warga Negara Indonesia maupun warga negara asing) yang di luar Indonesia melakukan kejahatan yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Dikatakan melindungi kepentingan nasional karena pasal 4 KUHP ini memberlakukan perundang-undangan pidana Indonesia bagi setiap orang yang di luar wilayah Negara Indonesia melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan nasional, yaitu :

1)  Kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan terhadap martabat / kehormatan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia (pasal 4 ke-1)

2)  Kejahatan mengenai pemalsuan mata uang atau uang kertas Indonesia atau segel / materai dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia (pasal 4 ke-2)

3) Kejahatan mengenai pemalsuan surat-surat hutang atau sertifkat-sertifikat hutang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia atau bagian-bagiannya (pasal 4 ke-3)

4) Kejahatan mengenai pembajakan kapal laut Indonesia dan pembajakan pesawat udara Indonesia (pasal 4 ke-4)

Asas Universal Berlakunya pasal 2-5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalam hukum internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional (asas universal) adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap Negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia (hukum internasional).

Dikatakan melindungi kepentingan internasional (kepentingan universal) karena rumusan pasal 4 ke-2 KUHP (mengenai kejahatan pemalsuan mata uang atau uang kertas) dan pasal 4   ke-4 KUHP (mengenai pembajakan kapal laut dan pembajakan pesawat udara) tidak menyebutkan mata uang atau uang kertas Negara mana yang dipalsukan atau kapal laut dan pesawat terbang negara mana yan dibajak.

Pemalsuan mata uang atau uang kertas yang dimaksud dalam pasal 4 ke-2 KUHP menyangkut mata uang atau uang kertas Negara Indonesia, akan tetapi juga mungkin menyangkut mata uang atau uang kertas Negara asing. Pembajakan kapal laut atau pesawat terbang yang dimaksud dalam pasal 4 ke-4 KUHP dapat menyangkut kapal laut Indonesia atau pesawat terbang Indonesia, dan mungkin juga menyangkut kapal laut atau pesawat terbang Negara asing.

Jika pemalsuan mata uang atau uang kertas, pembajakan kapal, laut atau pesawat terbang adalah mengenai kepemilikan Indonesia, maka asas yang berlaku diterapkan adalah asas melindungi kepentingan nasional (asas nasional pasif). Jika pemalsuan mata uang atau uang kertas, pembajakan kapal laut atau pesawat terbang adalah mengenai kepemilikan Negara asing, maka asas yang berlaku adalah asas melindungi kepentingan internasional (asas universal).

Pasal 7 KUHP “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonsia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXVIII Buku Kedua”.

Pasal ini mengenai kejahatan jabatan yang sebagian besar sudah diserap menjadi tindak pidana korupsi. Akan tetapi pasal-pasal tersebut (pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435) telah dirubah oleh Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rumusan tersendiri sekalipun masih menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu.

Dalam hal demikian apakah pasal 7 KUHP masih dapat diterapkan ? untuk masalah tersebut harap diperhatikan pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “setiap orang di luar wilayah Negara republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14”  Pasal 8 KUHP “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku nahkoda dan penumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Bab XXIX Buku Kedua  dan Bab IX buku ketiga, begitu pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam ordonansi perkapalan”.

Dengan telah diundangkannya tindak pidana tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana / prasarana penerbangan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1976 yang dimasukkan dalam KUHP pada Buku Kedua Bab XXIX A. pertimbangan lain untuk memasukkan Bab XXIX A Buku Kedua ke dalam pasal 8 KUHP adalah juga menjadi kenyataan bahwa kejahatan penerbangan sudah digunakan sebagai bagian dari kegiatan terorisme yang dilakukan oleh kelompok terorganisir pasal 9 KUHP.
Diterapkannya pasal-pasal 2-5-7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum-hukum internasional.
Menurut Moeljatno, pada umumnya pengecualian yang diakui meliputi :

  1. Kepala Negara beserta keluarga dari Negara sahabat, dimana mereka mempunyai hak eksteritorial. Hukum nasional suatu Negara tidak berlaku bagi mereka.
  2. Duta besar Negara asing beserta keluarganya mereka juga mempunyai hak eksteritorial.
  3. Anak buah kapal perang asing yang berkunjung di suatu Negara, sekalipun ada di luar kapal. Menurut hukum internasional kapal perang adalah teritori Negara yang mempunyainya
  4. Tentara Negara asing yang ada di dalam wilayah Negara dengan persetujuan Negara itu.

dengan membaca berbagai pertimbangan legalitas diatas, selain pelik terkandung maksud adanya pengakuan atas kedaulatan wilayah yang sifatnya absolut namun masih terdapat peluang untuk kerjasama.

Studi kasus pada peristiwa pembajakan pesawat Woyla di Bandara Don Muang Thailand adalah bagaimana Pemerintah Indonesia melalui agen agen dilapangan berhasil meyakinkan pemerintahan Thailand untuk memberikan ijin masuk dan melakukan upaya penindakan oleh tentara Indonesia saat itu, pun demikian pada saat terjadinya pembajakan kapal oleh kelompok perompak Somalia, Pemerintah Indonesia  memperoleh ijin pemerintah Somalia yang sedang bergolak dan dikategorikan sebagai negara gagal akibat ketiadaan pemerintah yang mampu, pada akhirnya Pemerintah Indonesia  mengutus satuan tugas TNI untuk melakukan upaya pembebasan sandera

Antara Thailand dan Somalia tentunya berbeda dengan kondisi Philipina saat ini, selain sebagai negara yang berdaulat penuh adalah adanya dukungan pemerintah Asing ( Amerika) di sana, lain cerita dengan bila rakyat Israel yang disandera, diyakini walaupun berada jauh dari Tel Aviv , tidak segan dan tanpa perlu permisi satuan militer Israel pasti akan merangsek ke Mindanao dan sekitarnya  sebagaimana pernah terjadi  di bandara Entebbe Uganda tahun 1976     http://global.liputan6.com/read/2265276/4-7-1976-35-menit-dramatis-saat-3-hercules-bebaskan-100-sandera

cukup panjang lebar membahas aspek Legalitas yang pada akhirnya menjadi konklusi adalah upaya menghadirkan kekuatan militer sebagai opsi kekuatan keras merupakan hal yang hampir  tidak akan terjadi, pendapat  ini dikarenakan antara lain :

  1. Indonesia belum mendapatkan ijin dari pihak Philipina untuk menghadirkan kekuatan Militer terbaiknya guna menggebuk kelompok abu sayyaf di persembunyiannya.
  2. Dengan belum adanya ijin sebagai konsekuensi  belum adanya kerjasama militer antara kedua negara yang memberikan peluang pengiriman kekuatan bersenjata, Indonesia dan Philipina serta malaysia adalah bagian  dari keanggotaan ASEAN yang bukan merupakan  organisasi pakta kekuatan militer, walaupun terdapat forum ASEANAPOL yang kerap menjadi jembatan komunikasi, yuridis dan lembaga kerjasama bidang penegakkan hukum khususnya kejahatan transnasional.

 

Hitung-hitung aspek kedua adalah masalah peta kekuatan kelompok Abu Sayyaf itu sendiri,  keputusan mengirimkan kekuatan Militer Indonesia haruslah penuh kehati -hatian dan pertimbangan masak.

pendapat diatas bukan pesimis dan tidak  sama sekali meragukan kekuatan dan kemampuan  Militer Indonesia saat ini yang sudah dibangun dengan sedemikian rupa memenuhi standar kekuatan minimum yang ideal bagi negara kepulauan  NKRI ini.

kelompok Abu Sayyaf memiliki sejarah cukup panjang untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah Philipina walaupun secara samar samar pemerintah Philipina sudah dibantu dalam berbagai program asistensi dan  kerjasama latihan militer dengan Amerika.

Diketahui sampai sekarang bahwa di Filipina Selatan terdapat tiga kelompok perlawanan yang menonjol yaitu Moro National Liberation Front (MNLF), Moro Islamic Liberation Front dan Abu Sayyaf Group (ASG). Ketiga kelompok ini memiliki tujuan yang sama yakni mendirikan sebuah Negara theokrasi Islam dan pembangunan ekonomi wilayah mereka.

http://www.gmanetwork.com/news/story/562340/news/nation/military-defends-operations-vs-abu-sayyaf-after-death-of-18-men

Kelompok Abu Sayyaf yang diperkirakan lahir di Basilan (Juga tempat utama operasinya), dikenal sebagai Al Harakat Al Islamiyya (Harakatul Islamiyah). Kelompok Abu Sayyaf adalah sebuah kelompok separatis yang terdiri dari milisi Islam yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan, Zamboanga dan Mindanao.

038808600_1459319357-20160330-Kelompok-Abu-Sayyaf1

Penggunaan nama Abu Sayyaf sebagai nama kelompok ini karena nama ini bisa jadi  diambil dari nama Profesor Abdul Rasul Sayyaf yang merupakan nama pejuang Mujahidin di Afganistan.  Walaupun demikian, Kelompok Abu Sayyaf dirikan oleh  Abdurajak Abubakar Janjalani, bekas anggota Front Nasional Pembebasan Moro pada awal 1990an di Basilian yang kini menjadi basis utama Kelompok Abu Sayyaf.

Pada bulan Maret-April 2001 mereka menjadi perhatian masyarakat luas melaui operasi penculikan dan penyanderaan. Pada awal kelompok ini berdiri, pada tahun 1991 mendapatkan perhatian dari masyarakat melalui aksi pemboman, penculikan dan kejadian-kejadian lainnya di sekitar Zamboanga.

Pemimpin Kelompok Abu Sayyaf, Abdurajak Janjalani pernah menjadi anggota MNLF dan pengkritik keras kepemimpinan Nur Misuari di dalam MNLF. Saat masih menjadi anggota MNLF, pernah dikirim ke Libya untuk menjalani pelatihan keagamaan. Lima tahun kemudian setelah kembali ke Basilan, dengan dibantu beberapa kaum muda MNLF, ia menjadi penceramah yang kharismatik dan seorang penggagas pendirian Negara Islam di Mindanao, Filipina Selatan.

 

Abdurajak Janjalani bersama kelompoknya merupakan kelompok yang tidak menyetui dilakukannya proses perdamaian antara MNLF yang tidak menyetujui dilakukannya proses perdamaian antara MNLF dan Pemerintah Filipina.

 

ABDURAJAK JANJALANI pada tanggal 18 desember 1998 terbunuh dalam suatu pertempuran dengan polisi di kampong Lamitan Provinsi Basilan tetapi pendukung Abu Sayyaf tetap melanjutkan perjuangan melalui penculikan, pemboman dan pengumpulan uang secara paksa.

KHADAFI JANJALANI (saudara Abdurajak Abubakar Janjalani) kemudian menjadi pemimpin Abu Sayyaf. Tujuan utamanya masih sama yakni mendirikan sebuah Negara Islam. Kelompok Abu Sayyaf  sempat dipimpin oleh Khadaffi Janjalani sebelum akhirnya meninggal pada 4 September 2006 lalu dalam aksi sebuah operasi penangkapan di wilayah selatan. Amerika Serikat disebut-sebut berada dibalik Aksi tersebut, Kemudian Khadafi Janjalani pun akhirnya meninggal dunia, ia kemudian digantikan oleh ABU SULAIMAN yang juga terbunuh pada Januari 2007 lalu.

Pemimpin Abu Sayyaf  berikutnya  adalah ISNILON TOTONI HAPILON alias Abu Abdullah yang juga dalam kondisi sakit stroke. Isnilon bahkan dihargai kepalanya oleh Amerika Serikat sebesar 5 juta dolar AS.

6055962-3x2-700x467dfgdfgdedrtgedterewrewwweweweffdhdfhgffgdfghdfhgfhfgrtyrtytrytrytrytrxcfgdxdsfdfsd

 

Sepak terjang kelompok ini bila dirunut semakin kentara pada tahun 2002 lalu, Hapilon dan empat anggota Abu Sayyaf Lainnya–Khadaffy Janjalani, Hamsiraji Marusi Sali, Aldam Tilao, dan Jainal Antel Sali– didakwa di Guam dan di Amerika Serikat sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi pada tahun 2000 di Resort Dos Palmas. Dari kelima orang tersebut hanya Hapilon yang saat ini masih hidup.

Jauh sebelumnya kegiatan kelompok ASG ini diwarnai oleh perampokan dan penculikan ketimbang perjuangan politik. hal ini terbukti pada tahun 2000, kelompok ini telah menculik 53 orang meliputi pendeta, beberapa guru dan pelajar. Untuk menebus sandera Abu Sayyaf menuntut uang tebusan dan dua orang Sandera dikabarkan telah dipenggal kepala.

Saat penyanderaan ini berlangsung, pada bulan April 2000 anggota Abu Sayyaf lanya melakukan operasi penyebrangan dari wilayah Negara Filipina bagian selatan menuju resort pulau wisata pulau Sipadan di wilayah Negara Malaysia. Di resort Malayasia mereka menculik 21 orang berkebangsaan Asing terdiri dari 9 orang Malaysia, 3 orang Jerman, 2 orang Perancis, 2 Orang Afrika Selatan, 2 Orang Finlandia, 1 Wanita Libanon, 2 orang Filipina, seluruh korban penculikan ini dibawa ke camp Abu Sayyaf di Taawi-Tawi untuk disandera kemudian dipindah ke Jolo.

 

Setelah serangan militer Filipina gagal membebaskan para sandera sejumlah wakil Negara Eropa, Malayasia dan Libya bergabung dengan perundingan Filipina dalam upaya membebaskan sandera.

 

Pihak Abu Sayyaf menerbitkan sejumlah daftar tuntutan yaitu pendirian Negara Moro yang merdeka, pelepasan beberapa teroris yang ditahan di luar negeri, pelarangan perahu nelayan yang beroperasi di lautan Sulu, perlindungan bagi warga Filipina yang berada di Sabah Malaysia dan uang tebusan dibayar sekitar 1 Juta dollar Amerika Serikat utuk satu orang sandera.

 

Pada masa penyanderaan ke dua puluh tiga orang ini kelompok Abu Sayyaf juga sempat menyandera seorang wartawan Jerman dan dilepaskan setelah mendapat uang tebusan. Kemudian berturut-turut menyandera tiga orang wartawan TV Perandis, dua orang Filipina dan beberapa pendeta Filipina yang berusaha mengunjungi sandera. Di akhir bulan agustus 2001, seorang warga Negara Amerika Serikat turut di sandera setelah mengunjungi camp Abu Sayyaf sejumlah uang tebusan telah dibayarkan untuk melepaskan sandera ini.

 

Usaha perundingan dengan kelompok ini tidak berhasil untuk membebaskan semua sandera. Empat Bulan kemudian, Agustus 2000, para penyandera meminta uang tebusan satu juta dollar Amerika Serikat sebagai imbalan bila membebaskan tiga warga Negara Malaysia.

 

Sementara itu pada tanggal 10 September 2000 malam, tiga orang warga Negara Malaysia dilarikan dari resort wisata pulau Pandanan di lepas Pantai Sabah Malaysia oleh kelompok Abu Sayyaf dengan menggunakan kapal motor berkekuatan tinggi melampaui kecepatan kapal angkatan laut Filipina. Bebrapa pihak menduga mereka menggunakan uang tebusan sandera sebelumnya untuk membeli peralatan-peralatan perlengkapan baru. Pada tanggal  21 Mei 20001 kelompok abu Sayyaf kembali menculik tiga warga Negara Amerika Serikat dan tujuh belas warga Negara Filipina dari resort wisata Palawan di Filipina.

 

Hingga akhir tahun 2001, kelompok Abu Sayyaf masih membawa dua orang warga Negara Amerika Serikat dan satu perawat warganegara Filipina di pulau Basilan hasil penculikan tujuh bulan lalu. Hal ini di ketahui saat kelompok tersebut menawarkan perundingan pembebasan mereka di kota Zamboanga bulan April 2002.

 

Pada bulan Juni 2002 satu orang sandera warganegara Amerika Serikat yaitu Martin Burnham telah meninggal dunia saat dilakukan penyerangan oleh pasukan Filipina terhadap basis Abu Sayyaf yang menyandera dia, sedangkan istrinya Gracia Burnham dapat diselamatkan. Sementara itu perawat Filipina yaitu Ediborah Yap telah telah tewas saat operasi penyelamatan oleh militer Filipina.

 

Di bulan Juni 2002, Abu Sayyaf melakukan aksi penculikan terhadap warga negara asing, Empat warganegara Indonesia menjadi korban penculikan dan penyanderaan mereka. Keempat orang asing ini adalah anak Buah Kapal (ABK) Kapal SM-88 yang sedang membawa batu bara dari Indonesia ke Pulau Cebu di Filipina Tengah.

Penyergapan terhadap mereka dilakukan dilepas pantai Pulau Jolo dan keempatnya kemudian dibawa kedaratan Pulau Jolo. Dua hari kemudian satu ABK Indonesia Ferdinand Joel berhasil diselamatkan. Kemudian bulan Maret 2003 satu orang ABK Indonesia Zulkifli berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan bahwa satu AK Indonesia lainnya yaitu Muntu Jacobus Winowatan diperkirakan telah meninggal dunia tertembak dalam operasi penyelamatan militer Filipina bulan Februari 2003. Sandera ABK Indonesia terakhir Lerrech berhasil melarikan diri dari tahanan Abu Sayyaf tanggal 11 April 2003.

 

Di bulan Maret 2016, Kelompok Abu Sayyaf kembali melakukan aksi penculikan terhadap 10 warga negara Indonesia yang merupakan awak kapal Tug Boat Brahma yang memuat batubara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kegagalan berkalin kali operasi militer pemerintah Philipina menundukkan kelompok ASG itu tidak mencerminkan besarnya dana yang telah digelontorkan pemerintah Amerika Serikat untuk program antiterorisme Filipina. Padahal, ukuran kelompok Abu Sayyaf tidak sebanding dengan militer Filipina. Dalam peta organisasi militan yang dibuat Stanford University, jumlah pejuang kelompok Abu Sayyaf berkisar 500 orang (Mei 2015). Angka itu lebih kecil dari 2008 (500 orang) dan 2010 (445 orang).

http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/us-trained-commandos-in-the-philippines-kill-10-al-qaeda-linked-militants-army

https://warisboring.com/fyi-we-just-won-a-war-in-the-philippines-3a8b708016d7#.rr1eii9iv

 

Untuk persenjataan sendiri, belum ada data pasti mengenai koleksi kelompok. Namun, dengan melihat berbagai foto dokumentasi dan link antara ASG dan AFganistan  bahwa persenjataan kelompok Abu Sayyaf  diyakini komplet boleh jadi amunisinya lebih komplet daripada teroris (di) Indonesia. RPG (rocket- propelled grenade), granat untuk antitank itu,  mortar, apalagi hanya M-16 dan AK-47 banyak sekali, biasa di sana.

 

cek berita ini

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM-6ap65XMAhUCraYKHYy8AlYQqQIIJigAMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.mindanews.com%2Fmindaviews%2F2016%2F04%2F16%2Fthe-philsouth-line-when-numbers-matter%2F&usg=AFQjCNGdZe7CbdF4ZlurN4ED_jUGUGxjRA&sig2=OlNgcx3wQrA8WnTcW9J1nw

penuturan Ali Fauzi, adik pelaku Bom Bali 2002 Amrozi, Ali Gufran, dan Ali Imran, mengkonfirmasi pernyataan  tadi, dimana  mereka mengetahui detail tersebut karena pernah mengikuti pelatihan militer di Mindanao saat bergabung dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF). Ia pun mengaku pernah “bersentuhan dengan kelompok Abu Sayyaf pada tahun 2002 sampai 2005.”

Pada 2005, pemerintah Filipina pernah mengeluarkan taksiran mengenai perlengkapan militer ASG. Dilansir Stanford, jumlah senjata yang dimiliki kelompok itu mencapai 480 pucuk. Gerombolon tersebut juga dianggap memiliki peralatan untuk melihat menembus kegelapan (night vision), sensor panas tubuh, perahu cepat, dan lain sebagainya.

Yang mengagetkan, diduga sejumlah perlengkapan itu dipasok oleh angkatan bersenjata Filipina. Hal demikian tentu mengindikasikan problem korupsi yang menggerogoti militer setempat.

Selain itu, Abu Sayyaf juga diduga mendapatkan senjata dari kelompok Infante–sindikat penjualan obat bius dan senjata yang pemimpinnya dibekuk pada 2003–serta dari Viktor Bout, pedagang senjata gelap internasional yang turut memasok persenjataan Al-Qaeda dan Hizbullah sebelum tertangkap pada 2008.

 

http://www.gmanetwork.com/news/story/562340/news/nation/military-defends-operations-vs-abu-sayyaf-after-death-of-18-men

 

melihat bagaimana sepak terjang kelompok  ASG yang sekarang dipimpin Hapilon, bahwa berbagai upaya pembebasan sandera semenjak tahun 2000 belum pernah berhasil tanpa adanya upaya pembayaran sejumlah uang sebagai barter sandera.

upaya membayar uang tebusan tentulah menjadi buah simalakama, ketika keselamatan sandera menjadi sedemikian genting dan tiadanya kemampuan pemerintah Philipina ( Militer) yang  sampai saat ini belum pernah berhasil membersihkan kekuatan ASG dari basis bercokolnya, yang ada pilihan operasi militer  Philipina malah kerap mengantarkan kegagalan dari setiap operasi.

http://www.abc.net.au/news/2015-01-29/philippines-mourns-44-police-killed-in-botched-anti-terror-raid/6055900

The Basilan Attack: First Significant Islamic State Battle In Southeast Asia – Analysis

 

 

Jurus lunak dan keras bertemu ?

ketika pendekatan lunak berupa pembayaran tebusan dan kekuatan keras berupa pelibatan Militer belum juga menjamin sandera akan selamat adalah bagaimana melihat penuturan https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2016/04/04/abu-sayaf-dan-polri/

artinya Polri memiliki peluang untuk membuka komunikasi intesif antara para penegak hukum : POLRI + PDRM + PNP untuk bekerja sama dalam konteks ASEANAPOL termasuk adalah ICPO / INTERPOL, walaupun rasanya mengirim pasukan Polisi bukanlah pilihan bijak mengingat berkali kali operasi militer digelar malah justru  berakhir dengan kegagalan.

yang lebih realistis adalah bagaimaan pengggdffdgampu keamanan perairan ketiga negara mencegah terulangnya oeristiwa yang sama di kemudian hari, saat ini dibutuhkan kerjasama nyata berupa peningkatan volume pengawasan perairan yang dikenal rawan seperti ini dengan tidak segan segan menggunakan  sumber daya yang ada masing masing  Militer dan Kepolisian ketiga negara

setidaknya jangan sampai ditengah tengah peristiwa Brahmana 12 belum berhasil dibebaskan malah terjadi kembali kasus serupa dan berikutnya terjadi lagi, bagi bangsa Indoensia inilah saatnya TNI dan Polri lebih tegas menjaga perairan Indonesia.

 

 

 

Abu sayaf dan polri

Saya salut dengan Adik2 yang peduli dengan kasus sandera ini karena dampaknya cukup serius bila tidak berhasil ditangani dengan baik. Ide dan saran Adinda Arvan dan Nurcholis baik sekali.
Ijin urun rembuk karena nama saya sudah disebut oleh Abang yang jadi idola saya Jenderal Jacky Uly. Meskipun ini kisah masa lalu, yang berlaku pada jamannya, tapi mungkin ada manfaatnya. Sangat jarang media mengangkat proses pembebasan sandera Resmiyadi (kapten kapal) karena namanya saja operasi intelijen. Yang tahu persis secara detail perkembangan hari demi hari hanya Kapolri (Jenderal Da’i Bachtiar dan Jenderal Sutanto), Menlu RI, dan Katua Komisi I DPR, karena jalur pelaporannya memang sangat terbatas.
Mencermati perkembangan terkini, disatu sisi TNI siap gelar operasi tetapi disisi lain pemerintah Philipina menyatakan menolak bantuan militer Indonesia dengan alasan konstitusi dan tentunya pertimbangan keamanan yaitu pembalasan kelompok Abu Sayyaf.
Proses diplomasi dan lobby-lobby sedang berjalan di tingkat atas. Opsi operasi militer menjadi opsi terakhir. Apa yang (bisa) dilakukan oleh Polri?
Saya yakin dan optimis dengan banyaknya perwira2 muda Polri yang pernah mengikuti pelatihan di luar negeri di bidang ini dan banyaknya perwira2 yang berpengalaman menangani terorisme maka banyak alternatif penanganan yang dapat dilakukan.
Secara garis besar pengalaman saya menangani kasus penyanderaan 3 awak kapal tahun 2004-2005 di Philipina Selatan:
Saya diperintah Kapolri berangkat ke Manila gabung dg Tim Terpadu (BIN, Polhukam, Kemlu, Polri, KBRI). Berangkat pula Tim Komisi I DPR RI dipimpin Pak Fanny Habibie. Lobby dilakukan melalui jalur diplomatik, kepolisian, militer, intelijen, parlemen, tokoh agama, termasuk kelompok garis keras.
Hasilnya, operasi militer berhasil membebaskan 2 sandera krew kapal, tetapi 2 informan intelijen militer dibunuh karena dicurigai membocorkan posisi sandera. Terbukti memang benar 2 informan tadi yang menyuruh 2 sanderan kabur pada malam hari menuju lokasi penjemputan oleh tim militer.
Sandera Resmiyadi dibawa kabur ke lokasi persembunyian lain oleh penyandera. Militer menjanjikan dalam 2 minggu akan mampu membebaskan sandera Resmiyadi.
Namun setelah ditunggu sampai satu bulan lebih, tidak ada berita perkembangannya. Akhirnya Tim Terpadu bubar sendiri, masing2 kembali ke kesatuannya.
Suatu malam HP saya berdering, ketika saya lihat nomornya dari luar negeri. Begitu saya angkat, yang bicara nadanya membentak dan mengancam dengan bahasa inggris logat philipina, tagalog campur sedikit melayu. itulah awal teror selama 3 bulan yang harus saya hadapi setiap tengah malam menjelang pagi. Rupanya isteri sandera memberikan nomor HP saya ke penyandera karena sudah tidak kuat diteror  dengan mendengarkan tangisan suaminya. Itulah awal saya belajar praktek sebagai negosiator. Langkah yang saya lakukan kemudian adalah :
– menghubungi perusahaan kapal agar tidak melayani permintaan tuntutan dan putuskan komunikasi.
– mengumpulkan teman2 wartawan yang masih meliput kasus itu untuk diberikan penjelasan dan pengertian ttg kerugian yang ditimbulkan bila media tetap  membesarkan berita ini.
– menghubungi keluarga sandera agar tidak melayani media dan tidak melayani komunikasi penyandera.
Jadi, komunikasi hanya satu pintu, yaitu negosiator.
Setelah itu saya mulai terbang ke beberapa negara yang pernah menangani kasus serupa, bertukar data dan informasi, dan best practice. Di Manila saya membeli buku2 tentang pengakuan para mantan sandera dan operasi pembebasan sandera. Ini sangat membantu.
Dengan bahan itu, saya mulai membangun jaringan, sampai masuk ke para mantan kelompok Abu Sayyaf yang melarikan diri karena konflik internal mereka. Akhirnya saya bertemu dengan Hj. M, mantan Komandan Batalyon Abu Sayyaf. Melalui dialah saya dengan cepat tahu siapa kelompok yang menyandera dan dimana (tehnis operasi tidak dapat saya uraikan disini). Proses negosiasi terus berjalan dan proses operasi pembebasan juga berjalan beriringan. Saya dapat informasi bahwa  penyandera berasal dari daerah dan etnis yang memiliki budaya yang menarik. Sosok Ibu sangat dihormati dan ditakuti, tidak demikian dengan ayah. Oleh sebab itu, saya menggunakan pendekatan Antropologi budaya (Guru saya Prof Parsudi Suparlan Alm), mempelajari sistem kekerabatannya dan sebagainya. Hal ini sangat bermanfaat ketika saya melakukan pendekatan dan negosiasi sampai berhasil.
Waktu pembebasan meleset dari rencana semula karena cuaca buruk, ekor badai  sampai ke daerah operasi. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, di suatu bandara, saat mau melalui pemeriksasan imigrasi, saya lupa kalau paspor sandera sudah mati. Sandera ditahan. Saat itulah saya terpaksa membuka kedok dan meminta bantuan imigrasi negara itu untuk mengijinkan kami berangkat. Akhirnya perjalanan kembali ke tanah air berjalan lancar. Rencana semula sandera akan diterima Presiden SBY di istana tapi batal karena tertunda 3 hari, sehingga SBY sudah berangkat ke luar negeri. Serah terima sandera kemudian dilakukan di Menkopolhukam. Saat konferensi pers, tidak disebutkan bahwa operasi pembebasan dilakukan oleh personil Polri, karena banyak pihak yang sibuk tampil sebagai pihak yang berjasa. Rupanya Ketua Komisi I Pak Fanny Habibie memperhatikan hal itu. Mendadak Beliau memanggil saya maju kedepan, sambil mengangkat tangan saya Beliau bersuara lantang :”……ini dia yang membebaskan sandera ini”. Tapi sekali lagi, karena ini operasi intelijen maka jangan berharap kita diakui atau jadi populer, seperti kalau pengungkapan kasus yang selalu diliput media tiap hari.
Untuk menghadapi kasus yang sekarang, sambil menunggu upaya diplomasi, kalau boleh saya ingin memberikan saran praktis (mungkin sudah dilakukan?) :
1. Segera tunjuk negosiastor yang mumpuni dan bekali dengan informasi yang cukup.
2. Hubungi perusahaan agar jangan melayani komunikasi dan permintaan tebusan dari penyandera. Batas waktu dan ultimatum penyandera, selama ini sebatas gertakan, tapi perlu diwaspadai. Memenuhi tuntutan penyandera berarti kalah dan kedepan akan terulang kembali atau akan ada “pajak gelap” setiap kapal melintas.
3. Pertemuan dg wartawan atau Pemred ttg pemberitaan. Penyandera melakukan pressure ke pemerintah melalui media, sumbernya dari keluarga, penyandera, atau pihak lain yang ingin mendiskreditkan pemerintah.
4. Bentuk Tim ops intelijen. Mungkin pola operasinya sebagian masih bisa menggunakan yang lalu atau disesuaikan dengan perkembangan terkini dilapangan.
5. Gunakan dukungan IT intelijen, disamping human intelijen.

Itulah sekelumit cerita masa lalu. Saya beruntung pernah tugas di NCB Interpol, Tim Terpadu Kemenkopolhukam, Tim Terpadu Kemlu, Interogator teroris ke beberapa negara (Afganistan, Pakistan, Malaysia, Philipina, Singapore, Thailand, Australia, Perancis). Kesempatan itu saya juga gunakan   untuk membangun jaringan intelijen dengan negara2 terkait. Kunci membangun jaringan intelijen adalah Trust, timbal balik, responsif, bina hubungan personal yang baik dan harus dipelihara terus. Hubungan personal yang baik dapat mengatasi kendala birokrasi dan aturan yang berbelit-belit. Dengan modal itulah maka saya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan penugasan lainnya, termasuk pembebasan sandera.
Terima kasih.
Benny J. Mamoto.
Sekretaris Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian
Pascasarjana Universitas Indonesia.